Articles
1,565 Documents
<![CDATA[APLIKASI E LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMEN-KP/2014 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Nur Afin Trionawan]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>;
<![CDATA[Sekar Anggun Gading Pinilih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (812.279 KB)
<![CDATA[Pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zachman merupakan pelabuhan tempat pendaratan ikan yang berada di provinsi DKI Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Dalam pengelolaan perikanan diperlukan adanya data mengenai hasil tangkapan ikan yang dikenal dengan Log Book Penangkapan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 tentang Log Book Penangklapan Ikan. Pengelolaan perikanan dengan menggunakan Log book dirasa kurang efektif sehingga dikembangkan aplikasi yang bernama E-Log Book Penangkapan ikan. Dengan E Log Book penangkapan ikan, nelayan tidak perlu susah payah lagi dalam pengisian data sebagat laporan hasil tangkapan ikan. Disisi lain pemerintah juga lebih mudah melakukan pendataan hasil tangkapan ikan karena sudah berbasis online. Metode pendekatan yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan aplikasi E-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan logbook, kapal perikanan berukuran diatas 30 GT yang beroperasi di perairan Indonesia atau di laut lepas wajib memasang transmitter VMS dengan pengiriman data posisi kapal tiap 1 (satu) jam secara terus-menerus, memberikan Sosialisasi dan pelatihan penggunaan E-Logbook kepada nelayan secara intensif dengan bagasa yang sederhana/ mudah dipahami, dan Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan E-Logbook. hambatan dalam penerapannya adalah minimnya sosialisasi mengenai aplikasi e-logbook penangkapan ikan, masih adanya kesalahan sistem pada aplikasi e-logbook penangkapan ikan, lemahnya pengawasan terhadap operasi penangkapan ikan di perairan, dan kendala Syahbandar pelabuhan perikanan dalam menjalankan tugasnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ)]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM DOKTER DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 462/PDT/2016/PT.BDG JO. 1366 K/PDT/2017) ]]>
<![CDATA[Ardifa Iedha Rakhanida]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (806.039 KB)
<![CDATA[Seorang pasien yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus penelitian ini, penggugat merasa dirugikan atas perbuatan para tergugat yang diduga menyebabkan kematian anaknya. Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dokter harus diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, namun MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran sehingga sudah sepatutnya perkara diperiksa pula oleh MKDKI]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Priska Pardelia Prastika Parsa]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Untung Dwi Hananto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menjabarkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, khususnya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendeketan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yaitu memberi gambaran serta menjelaskan hasil penelitian mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati meliputi pengawasan terhadap proses tahapan pemilu serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Hambatan Bawaslu Kabupaten Pati dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu meliputi jumlah personil Bawaslu Kabupaten Pati yang kurang memadai; ketidaksesuaian implementasi regulasi di lapangan; kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Pati lebih meningkatkan koordinasi dengan antarlembaga dan masyarakat; aktif melakukan sosialisasi; peninjauan ulang tentang regulasi; menghimbau masyarakat agar berani melaporkan pelanggaran pemilu.]]>
<![CDATA[PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ruby Duto Pranoto]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.486 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional didalamnya mengatur peran dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap para atlet yang ada di indonesia. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak atlet di Indonesia baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebutuhan latihannya. Undang-Undang ini didukung dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ditujukan dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang menjadi target dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai prestasi maksimal dalam bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak para atlet itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah membuat beberapa program yang mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, salah satunya adalah program Hari Olahraga Nasional, yang mana program ini di maksudkan untuk memberikan penghargaan dan hak-hak atlet dan mantan atlet yang tertulis didalam peraturan-peraturan yang ada. Namun menurut laporan dari staff KONI yang merupakan organisasi pemerintah dalam hal olahraga masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum terjangkau untuk diberikan penghargaan yang menjadi hak mereka.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TORTIUS ACT) DALAM SENGKETA APARTEMEN MANGGA DUA COURT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 364 PK/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Meisya Maharani]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (836.952 KB)
<![CDATA[Rumah susun dapat dibangun diatas tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun saat ini banyak dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah. Rumah susun/apartemen yang berstatus hak guna bangunan diatas hak pengelolaan kerap menimbulkan sengketa antara pemerintah sebagai pemilik tanah, pengembang, dan pembeli. Dikarenakan dalam proses jual beli pengembang tidak transparan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai status penguasaan tanah kepada pembeli, hal ini akan menimbulkan kerugian kepada pembeli. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli kepemilikan apartemen antara pengembang dengan konsumen dengan studi kasus pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh pengembang dalam kasus apartemen mangga dua court. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.]]>
<![CDATA[FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP ANAK DIDIK SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Dimas Imam Rosyadhi]]>;
<![CDATA[Untung Sri Hardjanto]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (755.587 KB)
<![CDATA[Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan dengan cara penyelenggaraan pendidikan karakter, hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter terhadap anak didik sekolah dasar yaitu melaksakan kegiatan sosialisasi pendidikan karakter, melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan kegiatan outbond, melaksanakan lomba-lomba seperti lomba tata upacara bendera, lomba siswa berkarakter, serta lomba kelas berkarakter, melaksanakan kebijakan bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan. Upaya yang dilakukan akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang telah bekerjasama sebelumnya serta terus mengkoordinasikan dengan berbagai pihak lainnya agar berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan karakter dapat berjalan sesuai rencana dan tepat.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN EXPANDING BULLET DALAM KONFFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA ]]>
<![CDATA[Vikri Trias Wirottama]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.956 KB)
<![CDATA[Penggunaan senjata merupakan hal yang wajar dalam konflik. Namun dalam setiap konflik tersebut terdapat senjata yang diperbolehkan dan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dipergunaan. Salah satu peluru yang dilarang tersebut adalah expanding bullet, peluru tersebut dilarang karena alasan kemanusiaan. Peluru tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat luka yang lebar dan tidak tembus seperti peluru konvensional lainnya seperti pada konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan “Expanding Bullet” melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan expanding bullet merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Hak belligerent untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas.” Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penggunaan expanding bullet yang melibatkan Israel dan Palestina melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga penegakan hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI YAMAN ]]>
<![CDATA[Naura Hafiza Ainayyah]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>;
<![CDATA[H.M. Kabul Supriyadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (808.397 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan perang harus tunduk pada Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II 1977. Adanya pengaturan ini nyatanya belum dipatuhi sepenuhnya oleh negara-negara berkonflik, salah satunya Negara Yaman dengan salah satu tuduhannya yaitu menggunakan tentara anak pada konflik bersenjata secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional atas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata secara langsung dan penegakan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku yang telah merekrut dan menggunakan tentara anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pemerintah Yaman maupun kelompok pemberontak Houthis telah melanggar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 angka 2 huruf c, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, Protokol Pilihan 2000 Pasal 1 dan 2, Konvensi ILO 182 Pasal 3 huruf a, serta Statuta Roma 1998 Pasal 8 angka 2 huruf b nomor XXVI dan huruf e nomor VII yang sekaligus menyebutkan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata termasuk dalam kejahatan perang. Para pelaku dapat diadili berdasarkan hukum nasional Yaman atau melalui Mahkamah Pidana Internasional dengan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 30 tahun, hukuman penjara seumur hidup dengan keadaan tertentu, atau membayar kompensasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS ACTA JURE IMPERII PERUSAHAAN YANG DIDUGA BUMN (STUDI TERHADAP KASUS EMILIO AGUSTIN MAFFEZINI V. KINGDOM OF SPAIN) ]]>
<![CDATA[Dzulfiki Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Nanik Trihastuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.664 KB)
<![CDATA[Prinsip pertanggungjawaban negara diterapkan secara khusus oleh ICSID untuk membuat host state mengganti kerugian materiil atas perbuatan BUMN terhadap investor asing. Walaupun demikian, BUMN dianggap sebagai perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas segala tindakannya tanpa melibatkan host state. Salah satu upaya untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan mengandalkan Pasal 5 Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang secara khusus mengatur kriteria suatu perusahaan berjenis apapun supaya dapat dibebankan kepada negara selama perusahaan tersebut memiliki kapasitas secara hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan (acta jure imperii). Hal tersebut adalah gambaran dari kasus Maffezini melawan Spanyol yang akan dijadikan sebagai objek utama dalam studi kasus ini. Permasalahan yang diteliti adalah kapasitas SODIGA sebagai BUMN Spanyol sehingga ia dapat digugat oleh Maffezini dan pertanggungjawaban Spanyol terhadap perbuatan SODIGA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum dianalisis secara komparatif dan ratio decidendi, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SODIGA adalah BUMN karena salah satu fungsinya mengandung sifat pemerintahan, meskipun fungsi-fungsi lainnya mengandung sifat komersial (acta jure gestionis). Hal ini juga berarti tidak semua perbuatan BUMN dapat dibebankan kepada negara, namun hanya tindakan yang mencerminkan acta jure imperii saja. Penulis menyarankan Pasal 31 Vienna Convention sebagai alternatif guna menafsirkan klausa-klausa Pasal 25 Konvensi ICSID dan juga mempertimbangkan faktor-faktor penentu suatu tindakan negara selain sifat, yaitu tujuan atau konteks.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENYUAPAN SEKTOR SWASTA SEBAGAI DELIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Daniel Juara Napitupulu]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (812.752 KB)
<![CDATA[Penyuapan sektor swasta adalah perbuatan yang diatur melalui United Nation Convention Againts Corruption, 2003 (UNCAC). Walaupun Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Againts Corruption 2003, namun terkait penyuapan sektor swasta belum diatur di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk meneliti praktik penyuapan sektor swasta di Indonesia, serta untuk mengkriminalisasi perbuatan suap sektor swasta sebagai delik ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian menggunakan data sekunder, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan perundang-undangan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyuapan sektor swasta merugikan sekitar 82% pengusaha di Indonesia, melihat besarnya dampak dari penyuapan sektor swasta di Indonesia bagi sektor ekonomi, maka perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan suap sektor swasta. Kriminalisasi tersebut berdasarkan pada kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto, yang mana pendapat tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk meneliti penyuapan sektor swasta. Serta diperkuat dengan penelitian perbandingan hukum di negara Malaysia, Korea Selatan, serta Singapura, agar penelitian tersebut lebih komprehensif.]]>
