cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 147   148   149   150   151 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA Joshua Bagus Christian Widjoseno; Siti Mahmudah; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan yuridis Holding Company BUMN yang digunakan selama ini adalah PP No. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Namun banyak ketidaksesuaian antara PP tersebut dengan UU diatasnya, seperti UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Salah satunya mengenai status anak perusahaan yang tergabung dalam Holding Company BUMN. Dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaturan Holding Company BUMN di Indonesia serta dampaknya bagi status anak perusahaan yang tergabung dalam PT Pertamina sebagai Holding Company BUMN pada bidang minyak dan gas. Tidak ada pengaturan khusus mengenai Holding Company BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai Holding Company. Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina, sesuai dengan UU BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN.
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) SEMARANG Mutiara Safa Aulia; Nur Rochaety; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual sangat tinggi, salah satunya di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang telah di laporkan. Tindak pidana kekerasan seksual sediri merupakan masalah yang serius, korban kekerasan seksual selain mengalami luka fisik juga dapat mengalami trauma secara psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penaganannya. Polri sebagai salah satu aspek penegak hukum turut bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu terlahirlah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terkait kekerasan seksual baik dalam negeri dan luar negeri serta langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam menangani kasus Kekerasan Seksual di Kota Semarang.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DELIK INSES DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 191/PID.SUS/2017/PN TEMANGGUNG) Erick Yuda Pratama; Nur Rochaeti; Anggita Doramia Lumbanraja
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena tindak pidana inses terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kasus inses menjadi kasus terbanyak terhadap anak dan perempuan yaitu sebanyak 770 kasus. Kejahatan ini mempunyai dampak yang berbahaya bagi anak sebagai korban seperti mengalami trauma, merasa stres, depresi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya sehingga anak membutuhkan perlindungan baik yang bersifat preventif maupun represif. Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi anak korban delik inses saat ini dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dalam putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses tidak ditemukan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dan KUHP. Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung belum sepenuhnya mencerminkan ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta belum mengakomodir hak-hak korban.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RETAIL KOPERASI TERHADAP DISKRIMINASI HARGA DAN PERSEKONGKOLAN (STUDI PADA KOPERASI PRIMKOPPOL AKPOL) Boni Kristobaik Simangunsong; Paramita Prananingtyas; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Namun, dalam kegiatan praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Hadi Rhenandio; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK  terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (e-Auction). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang. 
KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN SLEMAN Annisa Thalassa Falah; Nur Adhim; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang mengatur mengenai larangan pemilikan tanah pertanian absentee/guntai yang melarang pemilik tanah pertanian bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya guna mengurangi permasalahan yang dapat disebabkan karena pemilik tanah pertanian tidak berada dalam satu lokasi dengan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absentee serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kepemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Sleman. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman saat ini belum bisa maksimal karena beberapa faktor. Karenanya, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.
RETALIASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SENGKETA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN Yeni Erviana; FX. Joko Priyono; Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2014,  Kebijakan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang diterapkan Indonesia digugat Amerika Serikat (AS) di Panel WTO karena memberlakukan hambatan perdagangan yang dilarang GATT. Laporan Panel dikuatkan badan banding menyatakan kebijakan impor produk tersebut bertentangan dengan Pasal 11 GATT. Selanjutnya, AS mengajukan permohonan retaliasi terhadap Indonesia karena dianggap belum mematuhi rekomendasi DSB. Indonesia keberatan dengan permohonan retaliasi AS karena, telah mematuhi rekomendasi DSB dengan melakukan penyesuaian kebijakan impor sebelum jangka waktu berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan untuk mengetahui kesesuaian peraturan yang telah dilakukan Indonesia dengan rekomendasi  DSB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan permohonan retaliasi yang diajukan oleh AS tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO karena bertentangan dengan Pasal 23 DSU. Penyesuaian peraturan importasi yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan rekomendasi DSB.
TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018 Windy Shafira Ananditya; Indarja Indarja; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yang didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan permasalahan apa yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan berupa jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Hambatan yang timbul dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu kurangnya eksistensi tim sebagaimana berperan penting dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum menggunakan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KENDAL Deppika Rindu Hastuty; Ana Silviana; Nur Adhim
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada di Kabupaten Kendal dilakukan penelitian mengenai implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat PTSL yang terjadi di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, berikutnya dianalisa dengan metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kendal yaitu masih terhambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga masih adanya sengketa. Hal ini dapat dilihat dari Desa Kalibareng Kecamatan Patean yang masih terdapat sengketa tanah, sedangkan di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal belum memenuhi target, dikarenakan masih adanya faktor faktor yang menghambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kendal.
PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Clareta Adikris Savitri; Sri Nur Hari Susanto; Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak adalah pengangkatan anak. Calon orang tua angkat harus memperoleh izin pengangkatan anak, tetapi pada kenyataannya tidak semua permohonan izin pengangkatan anak disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberian izin pengangkatan anak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Tengah beserta kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan observasi dan mewawancarai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang memberikan izin. Penelaahan terhadap Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak dilakukan untuk menyempurnakan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dimulai dengan pengajuan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan home visit sebagai dasar pembuatan laporan sosial yang diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk disidangkan oleh Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan mengenai Izin Pengangkatan Anak diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah apabila telah diperoleh rekomendasi Tim PIPA Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dihadapi adalah kendala pada pemenuhan persyaratan (material dan administratif) serta pada prosedur yang berulang, dan upaya yang ditempuh adalah sosialisasi sebagai upaya preventif dan pendampingan sebagai upaya represif.

Page 149 of 157 | Total Record : 1565

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue