Articles
1,565 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI WILAYAH JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Krisna Hidayatullah Ibnu Hartoyo]]>;
<![CDATA[R. B. Sularto]]>;
<![CDATA[A.M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.348 KB)
<![CDATA[Maraknya aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah. menunjukkan tindak pidana terorisme masih menjadi suatu ancaman besar bagi negara Indonesia termasuk wilayah Jawa Tengah. Meskipun pemerintah gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dan pemberantasannya, namun pelaku tindak pidana terorisme masih terus bermunculan dan seakan melipat gandakan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup dalam menanggulangi tindak pidana terorisme ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan non penal sebagai upaya preventif dalam penanggulangan terorisme. Hal yang menjadi rumusan masalah pada penulisan hukum ini ialah bagaimana kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Jawa Tengah dan juga bagaimana implementasi dari kebijakan non penal yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan melaksanakan penelitian di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah serta di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan lainnya secara sistematis. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah kebijakan non penal yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kebijakan deradikalisasi untuk mencegah terjadinya aksi radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Tengah. Adapun implementasi yang dilakukan oleh FKPT Jawa Tengah yaitu dengan melaksanakan kegitan-kegiatan yang berfokus pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan melaksanakan program deradikalisasi bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN SEBAGAI PELAKSANAAN PENGAWASAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PACITAN ]]>
<![CDATA[Vindy Sulistyo Vardhani]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>;
<![CDATA[Sekar Anggun Gading Pinilih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (815.419 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan dan kendala yang dihadapi dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan serta bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif–analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah pengendalian terhadap hasil perikanan yang meliputi pemeriksaan mutu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kendala yang dihadapi, meliputi : asal produk yang tidak disertai dengan data yang lengkap, kurangnya kesadaran menjaga mutu hasil perikanan, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih banyak yang bersifat tradisional, masih kurangnya personil UPT PMP2KP yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala adalah meningkatkan peran dan tugas Dinas Perikanan dan peningkatan kuantitas dan kualitas personil, sarana dan prasarana, Dari hasil temuan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan untuk membuat suatu Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu hasil perikanan dan melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada pihak swasta dan masyarakat]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DENGAN ALAT BUKTI AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ninung Rusalia Hikmah]]>;
<![CDATA[Marjo Marjo]]>;
<![CDATA[Lapon Tukan Leonard]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (772.32 KB)
<![CDATA[Pembuktian merupakan suatu tahap yang penting dalam persidangan perkara perdata. Pada tahap pembuktian para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi sengketa. Ada bermacam –macam alat bukti pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata, salah satunya adalah alat bukti tulisan/surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam siding pemeriksaan perkara perdata, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metodeanalisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti lain dan pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaranpenandatanganatauisiaktatersebut. Pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti bukti akta di bawah tangan dilaksanakan atau diajukan pada saat sidang acara pembuktian. Dalam pelaksanaannya Hakim mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan serta mempertimbangkan dari riwayat isi perjanjian akta di bawah tangan. Hambatan dalam pelaksanaan akta di bawah tangan yaitu jika akta di bawah tangan pembuktiannya kurang lengkap dan tidak disertai dengan alat-alat bukti.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PEWARISAN ANAK ADOPSI MENURUT KUH PERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI No.60/Pdt.P/2019/PN.Pti. ) ]]>
<![CDATA[Firdaus Yusri Abrar]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (771.504 KB)
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan KUH Perdata dan hak pewarisan yang dimiliki oleh anak adopsi menurut KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pti. Tentang pengangkatan anak (adopsi) yang dimohonkan oleh pasangan suami istri yaitu Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni untuk mengangkat anak (adopsi) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano telah sesuai dengan KUH Perdata, Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Pti.oleh pasangan suami istri yang bernama Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni yang berakibat hukum menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut sehingga anak laki-laki yang bernama Jeremy Octaviano itu berkedudukan dan patuh dalam pewarisan KUH Perdata maka anak laki-laki tersebut sebagai ahli waris golongan satu dari orang tua yang bernama Bambang Purwanto dan Erma Wahyuni.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENJAMINAN HAK TANGGUNAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS DI MAYBANK KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Devita Heriana Putri]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Mira Novana Ardani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.738 KB)
<![CDATA[Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996dan PMATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020.Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual atau secara elektronik.Di Kota Semarang telah dilakukan pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dimana PPAT hanya bertugas menyampaikan Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta berkasnya secara online dan tidak melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Permasalahan timbul ketika dalam kedua kebijakan tersebut tidak menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam pendaftaran HT juga kewenangan pemberian HT untuk obyek HT. Terdapat perbedaan secara signifikan dalam ketentuannya antara kebijakan penjaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan penjaminan Hak Tanggungan berdasarkan PMATR/ KBPN Nomor 5 Tahun2020 terkait pemberian dan pendaftaran HakTanggungan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik di Maybank KotaSemarang dan untuk mengetahui apakah akibat hukum dari pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dimana data-data tidak diolah menjadi angka melainkan dengan kata-kata. Hasil Penelitian, akta hak tanggungan dari notaris masih bersifat manual yang kemudian ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dalam hak tanggungan elektronik lalu pihak Kreditor melakukan pendaftaran Hak Tanggungan melalui aplikasi Mitra Kerja, pihak Kreditor sendiri yang mengeluarkan sertipikat elektronik tersebut dan pengecekkan sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak Kreditor berupa scan kemudian diupload, keluar berupa SPA pengantar akta yang nantinya diurus oleh pihak Notaris. Ternyata pendaftaran Hak Tanggungan seluruhnya dilakukan oleh pihak Kreditor sendiri.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN ]]>
<![CDATA[Berthania Pitaloka Puspaasri]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Ro'fah Setyowati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.336 KB)
<![CDATA[Lagu merupakan salah satu karya yang berasal dari proses berpikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang bisa didengarkan keindahannya dalam kesatuan lirik, notasi, dan instrumen. Terciptanya lagu diperlukan hak mutlak yaitu hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu serta menganalisis tanggung jawab dari pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial dari pemegang hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain berupa pendaftaran ciptaan, diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggar hak cipta, dan dikenakannya sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial tanpa izin yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang diderita dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LELANG ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nabila Noviandra]]>;
<![CDATA[Marjo Marjo]]>;
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (784.953 KB)
<![CDATA[Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna jasa lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia membangun sistem pelaksanaan lelang berbasis internet yang diterapkan ke KPKNL seluruh Indonesia termasuk KPKNL Kota Semarang yang disebut Electronic Auction (E-Auction). Landasan dari sistem ini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dilaksanakannya e-auction di KPKNL Kota Semarang, mengetahui prosedur pengajuan permohonan e-auction di KPKNL Kota Semarang, serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan e-auction di KPKNL Kota Semarangserta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di KPKNL Kota Semarang. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan pelaksanaan e-auction di KPKNL Kota Semarang adalah berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan lelang di KPKNL. Seluruh kegiatan pengajuan permohonan e-auction dilaksanakan melalui Portal Lelang Indonesia baik melalui website maupun aplikasi di android, dan seseorang harus memiliki akun di Portal Lelang Indonesia untuk mengajukan permohonan e-auction maupun menjadi peserta e-auction. Meskipun dalam pelaksanaan e-auction di KPKNL Kota Semarang masih ditemui beberapa hambatan yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal, namun KPKNL Kota Semarang terus berusaha dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan e-auction di KPKNL Kota Semarang.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 938/PID.SUS/2017/PN SMG) ]]>
<![CDATA[Yusuf Immanuel Amalo]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[A. M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.837 KB)
<![CDATA[Perlindungan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan anak karena anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani tetapi saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri di dalam rumahnya yang menimbulkan permasalah terhadap perlindungan bagi anak terutama hak-hak yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan terkhususnya dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dimana sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah telah diatur dalam hukum positif yang berlaku saat ini baik dalam instrument internasional maupun instrument nasional. Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, putusan hakim sudah sesuai karena pemidanaan bukanlah bentuk balas dendam melainkan ultimum remidium yang digunakan dalam penegakan hukum. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan dengan alat bukti dan fakta hukum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan sehingga terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berupa kekerasan fisik kepada anaknya dan hakim dalam menjatuhkan pidana telah menjalankan asas kebebasan hakim.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KEPERDATAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Selvinda Widya Rosa]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (779.598 KB)
<![CDATA[Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak luar kawin. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait kedudukan anak kawin siri serta bagaimana perlindungan hak keperdataan anak tersebut. Pembahasan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui sebab akibatnya perkawinan siri bagaimana anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuannya agar para masyarakat mengerti akibat dari perkawinan siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilnya, anak kawin siri hanya memiliki kedudukan dengan ibunya saja dan anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda karena,tidak memiliki akta kelahiran, setelah keluarnya Putusan MK anak tersebut dapat menuntut haknya kepada ayah biologisnya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 MELALUI E-VOTING ]]>
<![CDATA[Dicky Aries Pratama]]>;
<![CDATA[Indarja Indarja]]>;
<![CDATA[Sekar Anggun Gading Pinilih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1009.774 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara e-voting dengan KTP elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades e-voting tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting melalui 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang menggunakan metode sistem pemindaian optic, sistem Direct Recording Electronic (DRE) dan internet voting. Faktor pendukungnya adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.]]>
