Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 75 /PID.SUS/TPK/2016/PN.MDN.) ]]>
<![CDATA[Liliana Christina Tarigan]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[F. C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pejabat Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum sering menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paramater perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan parameter perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang – Undang, terbukti menambahkan lembaga penerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam laporan, serta menyetujui rekomendasi yang diusulkan oleh Eddy Syofian selaku Kepala SKPD Kesbangpol dan Linmas yang mengakibatkan sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan pembebanan biaya perkara.]]>
<![CDATA[KOORDINASI DAN KEWENANGAN TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Faqih Himawan]]>;
<![CDATA[Untung Sri Hardjanto]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang pembentukannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang mengatur mengenai badan pencegahan korupsi. Polri, Kejaksaan, dan KPK memiliki tugas dalam pencegahan korupsi. Hal ini berarti terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dalam pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan perbandingan tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengesahan UNCAC serta hubungannya dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah dibandingkan terdapat persamaan dan perbedaan antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan badan pencegahan korupsi. Tim Nasional Pencegahan Korupsi memiliki hubungan dengan lembaga terkait sebagai pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBELIAN RUMAH DAN BANGUNGAN MELALUI OPER KREDIT PERUMAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 27/PDT.G/2017/PN.UNR) ]]>
<![CDATA[Prajna Enggar Prakoso]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara oper kredit terhadap objek yang masih dibebani hak tanggungan haruslah memenuhi syarat jual beli dengan berdasar pada syarat formil maupun materiil. Akan tetapi pada praktek masyarakat masih terdapat jual beli yang dilakukan tanpa melibatkan PPAT atau disebut dengan jual beli di bawah tangan, sehingga terjadi sengketa tanah kedepanya seperti dalam contoh Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Kasus Perdata No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr dan mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli tanah dan bangunan pada perumahan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.27/Pdt.G/2017/PN. Unr. Metode pendekatan pada penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim memutuskan jual beli yang dilakukan pada Kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr adalah sah dan menyatakan pembeli mempunyai itikad baik yang harus dilindungi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DALAM PELAKSANAAN HAK ULAYAT DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[M. Fathur Rizki]]>;
<![CDATA[Agung Basuki Prasetyo]]>;
<![CDATA[Triyono Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat hukum adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Akan tetapi hak ulayat yang dimiliki Suku Sakai semakin lama semakin melemah. Hal ini disebabkan oleh pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak investor. Akibatnya luas tanah ulayat yang dimiliki oleh suku sakai semakin lama semakin mengalami penurunan. Pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak investor menyebabkan masyarakat Suku Sakai sulit dalam memanfatkan tanah dan hutan yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perkembangan ekonomi masyarakat Suku Sakai melemah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat Suku Sakai.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Riska Dwi Aulia]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sebagai suatu agama dan tidak pula dijadikan sebagai agama baru, hal ini telah berimplikasi pada legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai instansi pelaksana pencatat perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan diluar ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum serta pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah memperoleh legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disamping keenam agama dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Penghayat Kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Dispendukcapil, dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FONT YANG KARYANYA DIMUAT MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Melisa Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana ketika suatu ciptaan selesai diwujudkan telah mendapatkan perlindungan hak cipta. Kehadiran teknologi memiliki dampak negatif atas kehadiran karya cipta digital seperti kasus yang menimpa Naufal Anis yang karya cipta font-nya digunakan tanpa lisensi yang tepat sebagai penulisan judul trailer dan poster film. Sehingga dengan adanya kejadian ini Naufal Anis merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta font telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan website penyedia font telah memberikan ketentuan lisensi terkait penggunaan font. Namun terdapat tindakan penggunaan font dengan lisensi personal-use untuk kepentingan komersial yang melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap pencipta font yang karyanya dimuat di internet.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Vella Ade Sayita]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Agung Basuki Prasetyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REHABILITASI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 042/G/2015/PTUN.SMG JUNCTO NOMOR 100/B/2016/PT.TUN.SBY) ]]>
<![CDATA[Taufik Hidayat]]>;
<![CDATA[Yos Johan Utama]]>;
<![CDATA[Lapon Tukan Leonard]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seringkali eksekusi putusan peradilan tata usaha negara tidak dilaksanakan disebabkan beragam faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah law awareness pejabat pemerintahan yang kurang sehingga dengan melihat pelaksanaan eksekusi putusan yang mengandung pemberian rehabilitasi terlihat akan lebih sulit karena menyangkut pengembalian hak penggugat dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, spesifikasi penelitian bersifat studi kasus dengan metode analisis data ialah deksriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah skema pelaksanaan rehabilitasi dari putusan nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY dibanding dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan problematika pelaksanaan realisasinya. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan rehabilitasi terlaksana akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum peradilan tata usaha negara karena ada force majeure pergantian Wali Kota dari definitif kepada pelaksana tugas. Problematika yang dihadapi seperti ketidaktelitian PTUN dalam mengirimkan putusan inkracht hingga tidak adanya mekanisme rehabilitasi harkat dan martabat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWBAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Eirza Daffa Pratama]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki hukum, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama berupa undang-undang dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pamalsuan Akta. Materi hukum sekunder yang berisi tentang Fungsi, Wewenang dan Sanksi tentang Jabatan Notaris dari perspektif peradilan pidana. Dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan pada tahap menafsirkan bahan hukum, mengevaluasi bahan hukum, dan mengevaluasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Temuan dan perkembangannya sebagai jawaban atas persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, dan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENAL PENANGULANGAN CYBER TERRORISM DI MASA SEKARANG MAUPUN DI MASA MENDATANG ]]>
<![CDATA[Ilham Ghani Indrayanto]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi memberikan dampak negatif pula. Dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan tersebut adalah adanya bentuk kejahatan berupa siber terorisme yang merupakan bentuk dari kejahatan siber. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap mengenai hukum positif di Indonesia guna menangani kejahatan siber teroris di masa sekarang dan bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa hukum positif di Indonesia belum terdapat undang-undang yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan siber terorirsme, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam undang-undang terkait tindak pidana terorisme. Terdapat beberapa rumusan undang-undang di masa mendatang yang mengatur mengenai kejahatan siber yang di dalam-nya juga memuat kejahatan siber terorisme seperti yang ada dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), oleh karenanya secepat perlu disahkan konsep RUU KUHP agar lebih optimal dalam menindak kejahatan siber terorisme.]]>
