cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
St. Hadijah Wahid
Contact Email
ijha747@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/EDITORIALTEAM
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Ahmad Dahlan
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v8i2
Core Subject :
The aim of Al-Ahkam Journal: Journal of Islamic Criminal Law is to promote and publish research-based articles having a depth discussion of the theories and practices of Islamic Law and Criminal Law related concerns by encouraging inquiries into relationship between theoretical and practical studies. This journal accepts manuscripts of scientific articles within the scope: Law, Islamic Law, Criminal Law.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
 6   7   8   9   10 
UPAYA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO DALAM MENEGAKKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Herlina Sulaiman; Indramaya Nento
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3170

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya terhadap anak di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. hasil penelitian ini yaitu Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah Faktor yang ada pada diri korban, Perkembangan Teknologi, Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi, Faktor lingkungan atau tempat tinggal dan Faktor peranan korban. Upaya kepolisian resor Pohuwato dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni Pelaksanaan patroli secara berkala untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menambah wawasan siswa mengenai kejahatan seksual sejak usia dini. Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada setiap desa, yang mencakup para lurah, kepala desa, serta anggota masyarakat. Perlunya terus ditumbuhkan rasa perduli terhadap anak di masyarakat dengan menanamkan nilai nilai kesopanan dan nilai kesusilaan kepada masyarakat pada umumnya sehingga anak tidak lagi menjadi objek kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya.
UNDERSTANDING THE LEGAL BASIS AND IMPLEMENTATION PRACTICES OF KAFALAH Selly Silviawati Selly
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3181

Abstract

This research explores the concept of kafalah, a crucial element of Islamic law. It discusses the definition of kafalah, its legal foundation, the pillars and conditions of al-kafalah, the different types of al-kafalah, its implementation, and the payment by the guarantor (dhamin). A qualitative method with a library research approach is used, gathering information from both primary and secondary sources. The library research methodology involves analyzing secondary legal materials by reading, analyzing, and compiling data from pertinent literature. The findings reveal that the concept of kafalah in Islam is firmly rooted in the Qur'an, Hadith, and the consensus of scholars. Kafalah is considered important for maintaining social and economic balance and providing assurance for individuals in need. The study also highlights the importance of a proper understanding of the implementation of kafalah to ensure it aligns with Islamic law, including the necessary pillars and conditions and the fair mechanism for payment of dhamin. Thus, a deep understanding of kafalah can contribute positively to the practice of Islamic law in society.
EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PENDIDIKAN Tri Dian Aprilsesa; Abunawas Abunawas
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan perlindungan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan regulasi ini, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan Pasal 19 masih belum optimal. Diperlukan perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan tujuan dari peraturan ini dapat tercapai. Menetapkan langkah-langkah peraturan yang adil dan berkelanjutan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara penataan ruang kota dan keberadaan pedagang kaki lima.
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA DAN PAYUNG HUKUMNYA Karina Novian
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3466

Abstract

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia. Bahkan data menyebutkan bahwa tindak kekerasan yang banyak terjadi adalah tindak kekerasan seksual, bahkan lebih parahnya lagi, tindak pidana kekerasan seksual ini yang menjadi pelaku adalah orang terdekat baik itu kerabat, pasangan, atau orangtua. Yang mana seharusnya keluarga atau orang terdekat dapat memberikan perlindungan paling utama dan terdepan. Sehingga data menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah dalam lingkup keluarga. Artikel ini merupakan penelitian yang merujuk kepada penelitian pustaka (library research), sehingga data-data yang dikumpulkan adalah hasil riset melalui jurnal-jurnal, artikel, dan buku daras. Tingginya angka kekerasan seksual menjadikan korban, terutama Perempuan, sulit untuk mendapatkan perlindungan, karena Ketika Perempuan membutuhkan perlindungan dari orang terdekat, orang terdekat itulah yang menjadikan korban merasa tidak aman dan nyaman. Sehingga Ketika angka kekerasan seksual semakin meningkat, korban memerlukan payung hukum yang dapat melindungi seluruh hak-hak korban dan juga menjadikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI POLIGAMI Zulkifli Y. Bumulo; Muchlis Bahar; Elfia
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3489

Abstract

Poligami di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering memicu perdebatan. Dalam konteks hukum, poligami menjadi hal yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari sisi sosial dan budaya, pandangan terhadap poligami bervariasi. Beberapa masyarakat memandangnya sebagai praktik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan gender dan bisa menimbulkan masalah emosional serta sosial. Dalam praktiknya, ada beberapa pasangan yang berhasil menjalani poligami, namun banyak juga yang menghadapi kesulitan, sehingga kasus perceraian pun tidak jarang terjadi. Tidak sedikit dari praktik poligami yang berakhir dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu putusan mengenai kasus ini adalah putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/ PA.Pkj. Putusan ini yang akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan tersebut. Pada putusan ini, hakim menasihati penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan tergugat, yang kemudian nasehat tersebut mendapat respon positif dari penggugat dan berujung dengan pencabutan gugatan. Pada hakikatnya, aturan agama dan Negara membolehkan sang istri untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Namun perlu dipahami bahwa pernikahan menjadi suatu ikatan yang sakral dan harus dipertahankan, dan perceraian adalah sesuatu yang harus sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu, dalam setiap gugatan perceraian, hakim akan bertindak sebagai mediator dan berusaha terlebih dahulu mendamaikan hubungan antara penggugat dan tergugat.
ANALISIS UU NO. 11 TAHUN 2012 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR Ahmad Wildan Rofrofil Akmal; Erik Wibowo
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3600

Abstract

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belakangan ini sering terjadi, dengan adanya kasus tersebut pemerintah berusaha tetap menindak pelaku namun tetap menjaga hak-hak anak melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak tersebut menggunakan perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur yang fokus analisis pada peraturan-undangan. Berdasarkan penelitian ini upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak ini selaras dengan maqasid syariah Ibnu asyur Yaitu: al-fitrah, al-musawah, al-samahah, dan al-hurriyah., dalam menyikapi problematika anak yang berhadapan dengan hukum. menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari maqashid syariah. Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia, selama manusia tersebut dalam kondisi normal. Jika dikorelasikan anak yang berhadapan dengan hukum, maka dapat dilihat dari nilai-nilai didalam maqashid syariah dimana anak merupakan keturunan yang perlu dijaga hak-haknya
ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Huzaiman; Wahyudi Umar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian perspektif. Pertambangan secara ilegal, selayaknya penjatuhan pidana diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran terhadap izinnya, melainkan pada perbuatan lain yang terkait dokumen terbang, pencucian hasil tambang dan reklamasi pasca tambang. Dijajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara misalanya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak tahun 2023 sampai 2024 tercatat 150 kasus pertambangan. Hal demikian dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman pidana yang bersifat remedi (pembayaran ganti kerugian) melaui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melaui pidana tambahan sebagaimana ketentuan pasal 164 Undang-undang minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Ilegal Mining.
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH Wandi pratama Putra; Hisbullah; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3632

Abstract

Narkoba psikoaktif dan zat adiktif atau narkoba lainnya adalah zat atau zat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan merusak otak apabila masuk ke dalam tubuh karena mengandung bahan kimia dan beresiko menimbulkan residu. Dalam dunia kedokteran sebenarnya digunakan sebagai obat tapi banyak yang menyalahgunakan narkotika ini karena bisa menjadi obat penenang, perangsang dan delusi. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanyaa dilakukan oleh orang dewasa tapi sampai anak – anak yang mungkln penyebabnya karena faktor lingkungan dan keluarga apalagi anak anak zaman milenialdan bahkan bisa saja menjadi bandar narkoba .mengenai hukuman narkotika dalam al quran ini tidak ada disebutkan mengenai hukuman bagi penggunanya namun Dalam perspektif fiqih jinayah, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dikenakan hukuman yang tegas. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang sesuai untuk bandar obat terlarang atau narkoba Selain itu, dalam fiqih jinayah Islam, rehabilitasi juga dianggap sebagai salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika untuk memberikan effek jera kepada penggunanya.
DINAMIKA KEWENANGAN JAKSA: PERAN DALAM PENUNTUTAN SAAT INI DAN ARAH PERUBAHAN DALAM RUU KUHAP Siti Zainab Yanlua; Fauzia Rahawarin; Muhammad Nasir Prawira
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3637

Abstract

Abstract: The Indonesian judicial system comprises various courts, including the District Court, Religious Court, Military Court, and State Administrative Court. Within the District Court, there is a distinction between general courts and specialized courts. The concept of "role" refers to the set of behaviors that are expected from individuals or groups based on their social status, either in formal or informal contexts. Thus, a role can be understood as the actions performed by individuals or groups in specific events or situations. Article 30 of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia outlines the role of the prosecutor. This provision states that in criminal, civil, and state administrative cases, the prosecutor is authorized to act both within and outside the courtroom on behalf of the state or government. In this capacity, the prosecutor is responsible for upholding justice, ensuring government authority, protecting state assets, and defending public interests. Keywords: Prosecutor, Criminal Procedure, Role, Court Implementation AbstrakPada sistem peradilan Indonesia membagi beberapa ranah pengadilan di antaranya yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usah Negara. Dalam Pengadilan Negeri itu sendiri dapat membedakan antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Apabila ditinjau dari sisi peran, peran sendiri memiliki arti sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan cara formal maupun informal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan cerminan dari peran jaksa itu sendiri. Yang mana dalam pasal tersebut pada bidang pidana perdata maupun tata usaha negara kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa dalam hal ini baik dalam bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat. Kata kunci : Jaksa Penuntut hukum Acara Pidana, Implementasi, Pengadilan
THE SINJAI REGENCY GOVERNMENT’S CONSISTENT EFFORTS TO COMBAT CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN Jusri Mudjrimin; Andi Alauddin; Fadly Fadly
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i1.3639

Abstract

Walaupun negara telah menganggapi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan menerbitkan berbagai aturan, namun kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kabupaten Sinjai sehingga dapat diperoleh pemecahan yang dapat memberikan manfaat agar dapat digunakan untuk mengungkap penyebab kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif Empirik yaitu metode penelitian yang menggunakan studi kasus berupa perilaku hukum yang disesuaikan dengan ketentuan hukum positif pada suatu peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sinjai telah menempuh upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan yang meliputi : Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penguatan Kerjasama Lintas Sektor, Revisi Rencana Strategis, Pencegahan Perkawinan Anak, sehingga diperoleh dampak positif yang meliputi : Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Penguatan Sistem Perlindungan, Penurunan Angka Kekerasan, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Terbentuknya kerjasama antar pihak. penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan yang digunakan untuk mencegah kejahatan telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada. penelitian ini memberikan implikasi bahwa walaupun telah ditempuh berbagai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sinjai namun belum adanya konsistensi dalam pelaksanannya sehingga dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan

Page 8 of 11 | Total Record : 108

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025 Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025 Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024 Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024 Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019 More Issue