Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Articles
231 Documents
<![CDATA[PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) ]]>
<![CDATA[Angga Natalia]]>;
<![CDATA[Natalia, Angga]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i1.12199
<![CDATA[Administrasi Publik telah mengalami beberapa perubahan paradigma yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Administrations (NPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan paradigma yang terakhir yaitu good governance yang mengembangkan prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, keadilan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dinilai sangat tepat untuk dijadikan panduan bagi penentuan prinsip kemitraan tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan agenda bersama secara global. Dengan adanya paradigma good Governance dalam Administrasi Publik dapat memfasilitasi TPB agar tata kelola urusan publik mampu menetapkan ketentuan dan langkah-langkah dalam pencapaian public goods dan public service dalam satu kesatuan pikiran dan tindakan sesuai dengan prinsipnya no one left behind.]]>
<![CDATA[Pemikiran Politik Hasan Al-Bana ]]>
<![CDATA[Rasyidin, Yusafrida]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i1.12220
<![CDATA[Hasan al-Bana merupakan tokoh karismatik yang begitu dicintai oleh pengikutnya. Cara memimpin jamaahnya bagai seorang syeikh sufi memimpin tarekatnya, dalam gerakannya al-Bana sangat memperhatikan fungsi setiap komponen organisasinya. Dalam perpolitikan al-Bana memberikan beberapa pembahasan dan semuannya itu berpijak pada pemahaman yang benar terhadap Islam sebagai pedoman hidup yang paripurna dan komprehensif. Pembahasan tersebut adalah: 1) Urubah (Arabisme), 2) Wathaniyah (Patriotisme), 3) Qauniyah (Nasionalisme), 4) Alamiyah (Internasionalisme). Dalam aktivitas gerakan politik menetapkan tiga langkah pokok yang harus dilalui: Tahap Ta’rif (Pengenalan/tahapan), Takwin (Pembentukan), dan Tanfiz (Pelaksaan). Tahapan-tahapantersebut diatas menunjukkan langkah-langkah sistematis dari suatu gerakan dalam mencapai tujuannya. Dalam pengaruh pemikiran Hasan al-Bana terhadap munculnya partai perpolitikan di Indonesia adalah dari segi Islamisme (pemikirannya tentang SyumuliatulIslam/universal Islam), Patriotisme (cinta tanah air), dan Nasionalisme (generasi penerus yang harus mengikuti jejak para pendahulunya. Proses transformasi pemikiran Hasan al- Bana ke Indonesia yakni melalui interaksi sosial para aktivis gerakan Tarbiyah yang ada dikampus-kampus di seluruh Indonesia, dan karya-karya Hasan al-Bana melalui buku-buku yang memuat pemikiran dan nilai-nilai ideologi al-Ikhwan, baik yang ditulis langsung oleh Hasan al-Bana maupun tokoh-tokoh al-Ikhwan]]>
<![CDATA[Telaah Pemikiran Ali Sya’riati Tentang Pemerintahan Islam Kontemporer ]]>
<![CDATA[Faizal, Liky]]>;
<![CDATA[Qohar, Abdul]]>;
<![CDATA[Wakhid, Ali Abdul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i1.12222
<![CDATA[Tulisan bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ali Sya’riati tentang pemerintahan Islam kontemporer. Tulisan ini merupakan tulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Data dalam tulisan ini terdiri dari dua sumber data, yakni sumber primer yang berasal dari karya Ali Syari’ati yang dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Selain data primer terdapat pula data sekunder yang diperoleh dari karya-karya lain yang berkaitan dengan tema tulisan.Tulisan ini menyimpulkan bahwa dasar dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah keadilan dan Imamah. keadilan yang dimaksudkan oleh Ali Syari’ati adalah keadilan tanpa kelas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Konsep Imamah merupakan bagian dari kepemimpinan dalam pemerintahan Islam menurut Ali Syari’ati. Imamah sendiri tidak didapat melalui pemilihan namun melalui pembuktian kemampuan seseorang. Kedudukan seorang imam menurutnya juga memegang peranan yang ganda, selain pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin politik.]]>
<![CDATA[The Confrontation Of Pop Culture And Revolution: Iran Case ]]>
<![CDATA[Wafi, Mahmud]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.12617
<![CDATA[The world community is undergoing a fundamental shift or transformation in social and cultural order. A transformation from modernism to post-modernism. This can be seen from the growing trend of pop culture: film, fashion, video, music, communication, technology, and others. Responding to this global transformation, Iran seems to be trying to ward off the pop culture attack. Iran saw that it could threaten the principles of its revolution. Iran’s refusal received a negative response from Iranian society, especially young people. A group that can be said to have been born from the womb of post-modernism. Various criticisms and resistances were also shown to the Iranian revolutionaries who were very firm in upholding the principle of wilayat al-faqih. This research is focused on reading and examining the phenomenon of resistance of the Iranian youth to the government and religious authorities using a qualitative approach. Furthermore, the author also highlights the extent and how the Iranian Revolutionary Guards ward off the global pop culture epidemic, in order to secure the principles of their revolution. This research shows that the trend of pop culture is an alternative for resistance to the authorities of the Revolutionary Guards and strengthens the position of the reformist camp. In addition, the panic of the revolutionary guard to maintain the status quo has trapped them in repressive actions that are contrary to the spirit of the revolution itself.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Angga Natalia]]>;
<![CDATA[Tin Amalia Fitri]]>;
<![CDATA[Aidila Syafitri]]>;
<![CDATA[Natalia, Angga]]>;
<![CDATA[Fitri, Tin Amalia]]>;
<![CDATA[Syafitri, Aidila]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.12646
<![CDATA[Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang efeknya bisa dirasakan secara global. Hal ini dikarenakan hutan bukan hanya menjadi habitat bagi tumbuhan atau hewan untuk hidup dan berkembang biak namun juga menjadi salah satu sumber penopang keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai paru-paru dunia. Taman Nasional Bukit BarisanSelatan (TNBBS) merupakan kawasan hutan hujan tropis yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Berdasarkan data yang diperoleh kasus kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2015-2019 di TNBBS mengalami peningkatan, salah satunya terjadi di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalamtentang upaya preventif dan represif dari pemerintah dalam menggulangi kebakaran hutan berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Azzuhri, Hatta]]>;
<![CDATA[Ningsih, Tiara]]>;
<![CDATA[Domas, Yustika Oktora]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i1.12692
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan konsep dari Milbrath dan Goel mengenai orang yang setidak- tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Data yang dikumpulkan bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Data yang didapa direduksi dan diverifikasi. Hasil penemuan ini ditemukan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sangat rendah di antara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu dan dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari Kantor Camat Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bahwa partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di Desa Sukaraja sebanyak 28 Orang pemilih pemula yang berpartisipasi atau melibatkan diri dalam pemilihan Bupati yang berpersentase sebanyak 40%. ]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANGGAI LAUT ]]>
<![CDATA[Hamdin Husin]]>;
<![CDATA[Dwi Rosmawati]]>;
<![CDATA[husin, hamdin]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.12819
<![CDATA[Posisi strategis Kabupaten Banggai Laut yang jauh dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan kota penyangga lainnya sehingga menyulitkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Disisi lain jauhnyaposisi Wilayah Kabupaten ini, juga menyulitkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan di ibu kota provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi untuk mencari, memahami dan menjelaskan maknatentang fenomena dalam konteks sosial secara alamiah melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami meaning –mencakup kognitif, afektif dan intensi sebagai perspektif partisipan terhadap fenomena pemekaran daerah, kapabilitas organisasi publik dan rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa pada aspek kapabilitas baik kapabilitas kepemimpinan, sumberdaya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan dan kapabilitas lokasi belum secara integral dioptimalkan. Change Leadership yang diterapkan masih menimbulkan dampaknegatif yang luas, SDM masih terkait masalah kualifikasi pegawai yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemaham terhadap makna pelayanan dan masih kurang knowlegde dan skill-nya. Disisi lain dampak positif pemekaran Daerah turut mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan Daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya.]]>
<![CDATA[NASIHAT-NASIHAT KEHIDUPAN: KAJIAN FILOLOGIS DAN HERMENEUTIKA TERHADAP NASKAH NAZAM NASIHAT KEHIDUPAN ]]>
<![CDATA[Nofrizal]]>;
<![CDATA[Gesit Yudha]]>;
<![CDATA[Nofrizal, Nofrizal]]>;
<![CDATA[Yudha, Gesit]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.12820
<![CDATA[Nazam adalahkarya sastra Melayu Islam yang menjadi sarana penting dalam penyampaian dakwah keagamaan di Minangkabau. Penelitian ini menggunakan Naskah Nazam Nasihat Kehidupanyang berasal dari Surau Parak Laweh Sumatera Barat sebagai objek dan sumber primer penelitiannya. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai nasihat-nasihat yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan yang terdapat dalam Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan naskah dari sisi kondisipernaskahannya, penyajian edisi teks dan pengungkapan isi teks terkait nasihat kehidupan yangrelevan hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti membahas dan mengupas masalah nasihat kehidupan yang relevan dengan kondisi kekinian berdasarkan penelaahan terhadap sumber utama Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Pembacaan sumber dilakukan dengan menggunakan pendekatan filologi dan hermeneutika. Pendekatan filologi digunakan untuk mendeskripsikan naskah, menyajikan edisi teks yang dilakukan dengan menggunakanmetode edisi kritis untuk menghasilkan teks yang bisa dibaca oleh peneliti dan khalayak umum. Setelah mendapatkan edisi teks, selanjutnya dilakukan kontekstualisasi dengan pendekatan hermeneutika. Berdasarkan hasil pembacaan menunjukkan bahwa terdapat tiga nasihat utama yang terdapat dalam teks Nazam Nasihat Kehidupan ini. Pertama, nasihat dalam menjaga harta dan anak. Kedua, nasihat untuk ikhlas dan menjauhi riya. Ketiga, nasihat untuk menjauhi takabur]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Rita Pertiwi]]>;
<![CDATA[Tubagus Muhammad Nasaruddin]]>;
<![CDATA[Andre Pebrian Perdana]]>;
<![CDATA[pertiwi, rita]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.12822
<![CDATA[Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada pelaksanaannya memiliki tujuan agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentinngan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena persoalan ini menjadi masalah klasik seolah menjadi musiman dan pelaksanan penindaklanjutannya masih kurang evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan, faktor penghambat dan bagaimana upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sifat penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan dan Lapangan. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan meliputi pengumpulan dan pengolahan keseluruhan data kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir Deduktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang Kongkrit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : Komunikasi yang dilakukan secara internal sudah cukup baik. Sedangkan komunikasi secara eksternal masih belum terlaksana dengan baik dan maksimal; Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 tahun 2010 dari pemerintah dari segi kualitas dan kuantitas sudah memadai. Untuk sumber daya dana masih sangat terbatas, terbukti dengan belum adanya anggaran untuk memenuhi sarana prasaran panti sosial, dan kurangnya danauntuk kegiatan sosialisasi]]>
<![CDATA[POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS ]]>
<![CDATA[Gesit Yudha]]>;
<![CDATA[Tin Amalia Fitri]]>;
<![CDATA[Isti Arini]]>;
<![CDATA[Yudha, Gesit]]>;
<![CDATA[Amalia Fitri, Tin]]>;
<![CDATA[Arini, Isti]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902
<![CDATA[Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.]]>
