Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Articles
245 Documents
<![CDATA[SOSIALIS DEMOKRAT DALAM PRAKTEK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mhd. Alfahjri Sukri]]>;
<![CDATA[sukri, mhd alfahjri]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.8359
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis praktek sosialis demokrat di Indonesia dengan mengambil kasus Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan juga melihat kecocokan sosialis demokrat dengan praktek demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan, dalam prakteknya di Indonesia, PSI dengan paham sosialis demokratnya menunjukkan sosialis demokrat berbeda dengan komunisme, hal ini terlihat dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh PSI yang berjuang dengan cara persuasif, evolusi, tidak menggunakan kekerasan (revolusi), serta berjuangdengan cara konstitusional dengan ikut dalam pemilihan umum. Program-program yang ditawarkan PSI merupakan ciri khas dari sosialis demokrat yaitu program jaminan sosial, hak asasi manusia, menuntut adanya peranan negara untuk menjaga kemakmuran masyarakatnya. Adapun kegagalan PSI dalam Pemilu 1955 disebabkan oleh faktor internal PSI sendiri seperti tidak memiliki basis budaya maupun agama, program-program serta bahasa yang digunakan tidak dimengerti masyarakat bawah. Dari praktek sosialis demokrat di Eropa maupun Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sosialis demokrat sesuai atau kompatibel dengan demokrasi,bahkan sosialis demokrat memberikan kontribusi untuk perkembangan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020) ]]>
<![CDATA[Rusli]]>;
<![CDATA[Desmaniar]]>;
<![CDATA[Novia Amirah Azmi]]>;
<![CDATA[Aqil Teguh Fathani]]>;
<![CDATA[Fathani, Aqil Teguh]]>;
<![CDATA[Desmaniar, Desmaniar]]>;
<![CDATA[Rusli, Rusli]]>;
<![CDATA[Azmi, Novia Amirah]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.8542
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik daerah dalam 12 tahun (2009-2021). Berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri-ciri khas untuk mementukan suatu pilihan terutama dalam memenangkan kontestansi politik daerah, salah satunya provinsi Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan sosial dan kebudayaan yang berbasis keagamaan atau agama islam. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik untuk meraih kekuasaan legislative dan eksekutif dari penguasaan PKS. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan rasionalistik karena dapat mengungkap dan meneliti lebih dalam untum suatu permasalahan. Hasil penelitian menampilkan bahwa PKS selalu berkuasa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tiga (3) periode terakhir (2010 2015,2020). Kemudian perolehan kursi legislative terus meningkat signifikan, semua pencapaian ini dikarenakan PKS berhasil melakukan pendekatakan dengan masyarakat dengan memadukan konsep keagamaan atau nilai-nilai syari’ah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga didukung adanya kesaamaan paham dan ideologi dalam menjalankankehidupan. Kemudian dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat PKS selalu konsisten dalam melakukan pendekatan dengan mengutamakan nilai-nilai agama kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya.]]>
<![CDATA[KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cep Gilang Fikri Ash-Shufi]]>;
<![CDATA[Agus Mulyana]]>;
<![CDATA[Fajrin Dzul Fadhlil]]>;
<![CDATA[Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri]]>;
<![CDATA[Mulyana, Agus]]>;
<![CDATA[Fadhlil, Fajrin Dzul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.8601
<![CDATA[Kajian ini membahas mengenai pandangan Ibnu Taimiyahyang dianggap memuat ide sekuler oleh beberapa kalangan. Pandangan tersebut adalah adagiumnya, yaitu “Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zhalim sekalipun beriman.” Adagium tersebut dijadikan dalih keabsahan bagi seorang Muslim yang memilih pemimpin non Muslim. Selan itu, konsep ini adakan dilihat relevansinya dengan pemerintahan di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri literaturyang berkaitan dengan konsep keadilan dan pemimpin adil dalam karya-karya Ibnu Taimiyah. Hasilnya, pertama; keadilan yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyahtersebut adalah keadilan dalam mengurusi perkara-perkara duniawi, di mana pertolongan Allah berkaitan dengan perkara duniawi tersebut. Sementara secara komprehensif, keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyahmencakup duniawi dan ukhrawi. Pemimpin yang adil baginya adalah yang memiliki kapabilitas dalam menegakan dua hal tersebut. Kedua, ide sekularisme dalam adagium tersebut tidak tepat mengingat Ibnu Taimiyahkonsep keadilan Ibnu Taimiyahmencakup perkara duniawi dan sekaligus ukhrawi. Ketiga, permasalahan bagaimana menerapkan syari’at dalam suatu negara lebih penting daripada mendahulukan sistem khilafah, khilafah akan terbentuk ketika syari’at telah dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Kekerasan Atas Nama Agama : Prespektif Politik ]]>
<![CDATA[Andre Pebrian Perdana]]>;
<![CDATA[Perdana, Andre Pebrian]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.9197
<![CDATA[Kekerasan merupakan fenomena politik dan sosiologis. Itu terjadi baik horizontal danvertikal dalam berbagai dimensi dan karakteristik. Selama bertahun-tahun indoensiatelah mengalami berbagai kasus kekerasan. Salah satunya kekerasaan agama seringterjadi dan melibatkan kepentingan negara dan politik faktor yang pentingmemunculkan ekspresi politik berbentuk kekerasaan dan teror. Apabila seseorangtelah cukup kuat pemahaman yang merasuki pemikiran dan jiwanya, maka akan sulituntuk diperbaiki pola pikir, apalagi bila pemahaman agamanya cukup sempit, yaknimelihat agama hanya secara tekstual, maka hal ini berpotensi fanatisme agama.Kenyataan demikian ini tentu sangat merugikan bagi kehidupan rakyat karena hanyaakan menimbulkan gejolak yang tiada akhir.]]>
<![CDATA[Perkembangan Pemikiran Islam: Membaca Politik Islam Masa Nabi dalam Konteks Partai Islam ]]>
<![CDATA[M. Ikhwan]]>;
<![CDATA[M. Ikhwan, M. Ikhwan]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.9220
<![CDATA[Artikel ini membahas politik Islam pada masa NabiMuhammad dan kaitannya denganpergolakan partaiIslamIndonesia. Pembangunan Islam yang terus bekembang sejak wafatnya Nabi memberikan tantangan tersendiri tekait masa depan Islam yang mencoba mengembalikan Islam seperti masa Nabi. Gagasan Daulah Islamiyahdimunculkan sebagai keinginan besar masyarakat Muslim, namun beberapa pandangan terkait dengan paradigma relasi agama dan negara kemudian dimunculkan untuk membaca tantangan negara Islam. Tulisan ini diberi kesimpulan bahwa pertama, Konsep Politik Islam sudah lahir sejak masa Kenabian Muhammad Rasulullah dibuktikan dengan upaya peleburkan kesukuan dalam masyarakat Arab dengan poses Islamisasi (menggabungkan keimanan dan kekuasaan politik). Konsep negara Islam sempat digaungkan dalam masa Khulafaur Rasyidin dalam sistem kekhalifaan. Kedua, hubungan negara dan agama dibagi menjadi tiga tipologi yakni sekularistik, formalistik, dan substansialistik. Konteks politik Islam keindonesiaan termasuk konteks yang substansialistik, tidak menginginkan pembangunan negara Islam namun melandaskan Islam dalam praktik etika bernegara]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN 139/Pid.Sus /2016/PN.Rta) ]]>
<![CDATA[Dasworo Saragih]]>;
<![CDATA[Chintia Laura Tambun]]>;
<![CDATA[Diwa Ika Putra Sanjaya]]>;
<![CDATA[Saragih, Dasworo]]>;
<![CDATA[Tambun, Chintia laura]]>;
<![CDATA[Sanjaya, Diwa Ika Putra]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.9275
<![CDATA[Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan,karena jika kesehatan terganggu maka manusia susah melakukan segala Aktivitasnya. Banyaknya kasus peredaran obat tanpa izin edar merupakan kasus yang tidak bisa disepelekan karena menyangkut bahaya kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa yang termasuk dalam penegakan dan kebijakan hukum terhadap tindakpidana pengedaran obat yang tidak memiliki Izin edar. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis normatif. Data di peroleh dari sumber yang sudah ada seperti Undang-Undang yang berlaku dan Putusan.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikatakan melakukan perbuatan pidana peredaran obat tidak memiliki izin bisa melanggar pasal 197-198n Jo UU Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat tersebut ,terutama dalam kesehatan seperti gangguan pencernaan ,detak jantung meningkat drastis,dan halusinasi. Oleh sebab itu, pelaku tersebut wajibdiminta pertanggungjawabannya baik itu sanksi pidana maupun administrasi.]]>
<![CDATA[Konsep Pluralisme Dan Mediasi Dakwah Tarmizi Taher Dalam Membina Kerukunan Beragama ]]>
<![CDATA[Mawardi, Mawardi]]>;
<![CDATA[Ruslan, Idrus]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.9278
<![CDATA[Sebagai bangsa yang besar, dimana terdiri dari berbagai suku dan agama tentu konflik antar agama tidak bisa dihindari. Menurut Tarmizi Taher, gesekan beragama sering hadir dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman setiap pemeluk agama bahwa perbedaan adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah. Sentimen beragama, sifat ingin benar dan ingin menang sendiri adalah aspek internal dalam masyarakat. Sementara aspek politik dan kekuasaan adalah aspek eksternal yang menjadikan masyarakat sebagai jalan menuju hidden mission pemangku kepentingan. Tarmizi Taher hadir ditengah-tengah hiruk-pikuk kerukunan beragama di Indonesia dengan berbagai konsep pluralitas dan model dakwahnya. Taher merumuskan berbagai mediasi guna menjembatani masyarakat yang majemuk agar menerima perbedaan satu sama lain. Taher juga sangat gencar mensosialisasikan konsep pluralitas beragama sebagai jalan efektif meminimalisir gesekan di tengah masyarakat. Menurut Taher, hal paling urgen dalam membina kerukunan beragama adalah dengan menjadikan tokoh berpengaruh di masyarakat sebagai juru bicara atau juru penengah sehingga nilai-nilai toleransi beragama dapat diimplementasikan dengan baik. Mediasi dakwah Tarmizi Taher dilakukan secara lisan, perbuatan, dan contoh teuladan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: DARI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEBAJIKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Muhammad Candra Syahputra]]>;
<![CDATA[Neneng Maida]]>;
<![CDATA[Syahputra, Muhammad Candra]]>;
<![CDATA[Maida, Neneng]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i1.9611
<![CDATA[Pendidikan dan politik keduanya seringkali dianggap hal yang bertentangan, padahal pendidikan dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa merupakan tanggungjawab pemerintah. Maju atau mundurnya bangsa dan negara bergantung pada sistim pendidikan di suatu negara tersebut, degradasi moral bangsa juga menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini penguatan pendidikan karakter menjadi program prioritas nasional melalui kebijakan publik untuk kebajikan publik. Adapun penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan kebijakan publik untuk terciptanya kebajikan publik yaitu generasi masa depan yang berkarakter baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan]]>
<![CDATA[Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Wakhid, Ali Abdul]]>;
<![CDATA[Qohar, Abd]]>;
<![CDATA[Faizal, Liky]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v17i2.10327
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian terdiri dari 10 orang. Analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Reformasi birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung dan Kota Metro telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu; pelayanan itu harus menyasar kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteran masyarakat, Pelayanan harus adil tanpa membedakan golongan, Kredibel, Kompeten, dan Cepat, dan Terjangkau dari semua lapisan masyarakat, serta Ramah, Nyaman dan iklas dalam memberikan pelayanan]]>
<![CDATA[THE TALIBAN POLITICS OF VIOLENCE IN AFGHANISTAN: A WEBERIAN HISTORICAL-SOSIOLOGICAL PERSPEKTIVE ]]>
<![CDATA[Imam Mawardi]]>;
<![CDATA[Lutfirahman]]>;
<![CDATA[Umi Nur Idayanti]]>;
<![CDATA[Mawardi, Imam]]>;
<![CDATA[Rahman, Lutfi]]>;
<![CDATA[Idayanti, Umi Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v18i2.12160
<![CDATA[Artikel jurnal ini memaparkan politik di balik kekerasan atas nama agama yang digunakan oleh Taliban dan Afghanistan. Dengan mengungkap peristiwa ini, peneliti mencoba untuk menguak legitimasi pandangan tentang kekerasan atas nama agama dan juga terdapat segi Kepolitikan di Afghanistan mulai berubah setelah Amerika Serikat gagal mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari Taliban. Amerika Serikat setiap harinya diharuskan untuk mengimpor minyak sebesar 18,8 juta barrel Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan historis-sosiologis dengan lensa teori Max Weber yang melihat adanya kekerasan dalam wacana keagamaan. Dengan menganalisis sejauh mana tingkat gerakan Taliban dalam memobilisasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan, penelitian ini menekankan pada analisis historis, yaitu mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat Afghanistan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Penelitian ini mengungkap bahwa politik kekerasan digunakan sebagai pedoman untuk tindakan perang dan revolusi mereka yaitu jihad Taliban di Afghanistan. Dalam hal jihad membela agama, mereka salah mengartikan kekerasan atas nama agama. Kekerasan tersebut terjadi karena kurangnya otoritas keagamaan pusat dan disalahgunakan untuk kepentingan politik/kepentingan kelompok atau individu.]]>
