cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amirullah
Contact Email
amirullah8505@unm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.pattingalloang@unm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23552840     EISSN : 26866463     DOI : https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v7i1.12476
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
Jurnal Pattigalloang adalah Publikasi Karya Tulis Ilmiah dan Pemikiran Kesejarahan dan ilmu-ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 332 Documents
 24   25   26   27   28 
Pemikiran KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Dunia Pendidikan Murdiah murdiah; Patahuddin Patahuddin
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.40364

Abstract

Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok KH. Abdurrahman Ambo Dalle  melalui organisasi DDI. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah awal dan perkembangan DDI yang ditunjukkan oleh ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle melalui  ide pembaharuan atau gerakan tajdid terkhusus dalam bidang pendidikan. Jurnal ini melihat ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dari sisi pendidikan. Pembacaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui  peran sang tokoh dalam peta peran pemikirannya dalam dunia pendidikan. Hal utama yang ingin dikaji dalam jurnal ini adalah korelasi ketokohan KH. Abdurrahman Ambo Dalle dan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. Korelasi DDI dan Pesantren dikaji dengan menggunakan pembahasan model simplifikasi kategoris pada tiga indikator fungsi dan peran DDI, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, sebagai lembaga perjuangan dan dakwah Islamiyah, dan sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Dari ketiga kategori itulah dapat diketahui bahwa KH. Abdurrahman Ambo Dalle adalah sosok yang mampu merespon tantangan terkininya secara cepat dan tepat melalui gerakan tajdid (pembaharuan) dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.   Kata Kunci: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendidikan, Dakwah KH's thoughts. Abdurrahman Ambo Dalle in the World of Education AbtractThe Islamic renewal movement in Indonesia cannot be separated from the figure of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the DDI organization. This can be traced through the early history and development of DDI shown by the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle through the idea of renewal or the tajdid movement, especially in the field of education. This journal looks at the character of KH. Abdurrahman Ambo Dalle in terms of education. The reading is intended to determine the character’s role in the map of his thinking in the world of education. The main thing to be studied in this journal is the correlation of KH's characterbetweenAbdurrahman Ambo Dalle and the pesantren education system in Indonesia. The correlation between DDI and Pesantren is studied by using a discussion of the categorical simplification model on three indicators of the function and role of DDI, namely as an educational institution and the development of Islamic teachings, as an institution for Islamic struggle and da'wah, and as an institution for empowerment and community service. From the three categories, it can be seen that KH. Abdurrahman Ambo Dalle is a figure who is able to responcanatest challenges quickly and precisely through the tajdid (renewal) movement in the fields of education, da'wah, and empowerment of the Indonesian people.Keywords: KH. Abdurrahman Ambo Dalle, Education, Da'wah
Tinjauan Historis Ragam Arsitektur Kebudayaan Indis di Weltevreden Rikza fauzan; yuni maryuni; Linda Falasifah
PATTINGALLOANG Vol. 9, No 2, Agustus 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i2.24823

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara historis perkembangan arsitektur kebudayaan indis di Weltevreden (Nieuw Batavia). Dampak akibat perpindahan dari Oud batavia menuju weltevreden membawa dampak juga dalam berkembangnya kebudayaan Indis di sebagai bagian dari proses akulturasi masyarakat Eropa dan Pribumi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode historis yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur terhadap sumber relevan. Fakta historis dan arkeologis yang ditemukan menunjukan bahwa terdapat tinggalan yang menjadi dasar argumentasi mengenai dampak dari perkembangan kebudayaan indis dalam arsitektur dan bangunan.Arsitektur yang dikaji meliputi stadhuis, landhuizen, heerenhuizen, hingga ornamen meubiliar sebagai bagian dari kebutuhan interior di dalam rumah bergaya indis. Melalui penelitian ini diharapkan tinggalan kebudayaan Indis berupa arsitektur bangunan tetap dilestarikan sebagai warisan Heritage Kota Jakarta.
Hukum Adat Pemali Appa' Handanna Masyarakat Buntu Malangka' : 1815 - 1921 Nugra - Widarni; Asmunandar Asmunandar; Amirullah Amirullah
PATTINGALLOANG Vol. 9, No 2, Agustus 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i2.24847

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses munculnya hukum adat pemali appa’ handanna, dinamika perkembangan pemali appa’ handanna, serta peranan  pemali appa’ handanna terhadap kehidupan masyarakat di Buntu Malangka’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemali appa’ handanna merupakan suatu adat yang di bawah oleh Pongkapadang dari  Ulu Sa’dang pada abad ke-15. Latar belakang munculnya pemali appa’ handanna di Buntu Malangka’ adalah adanya proses penyelamatan adat dari keserakahan manusia di daerah Bambang. Perkembangan pemali appa’ handanna di Buntu Malangka’ di awali pada tahun 1816 – 1906, dimana pemali appa’ handanna mengatur segala kehidupan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Masuknya Belanda dan Agama Kristen di Buntu Malangka’ pada tahun 1907, membawa beberapa dampak terhadap pemali appa’ handanna di Buntu Malangka’. Seperti larangan Belanda dalam melakukan ritual tertentu yang dianggap akan berdampak negatif bagi etika masyarakat. Contohnya ritual kesuburan ma’dondi dan ritual pangae. Selain itu, Belanda juga mengadakan perubahan dalam budidaya padi. Pemali appa’ handanna memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat, seperti sebagai pedoman hidup bersosial, mengajarkan keteraturan dalam bertani, dan mengajarkan untuk lebih menaati hukum atau aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yakni : heuristik (pengumpulan data dan sumber), kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah.Kata Kunci : Pemali appa’ handanna, Masyarakat, Buntu Malangka’Abstract  This study aims to determine the background of the emergence of the customary law of pemali appa' handanna, the dynamics of the development of pemali appa' handanna, and the role of pemali appa' handanna on people's lives in Buntu Malangka'. The results showed that pemali appa' handanna is a custom that was brought under by Pongkapadang from Ulu Sa'dang in the 15th century. . The development of pemali appa' handanna in Buntu Malangka' began in 1816 – 1906, where pemali appa' handanna governed all people's lives, both physically and spiritually. The entry of the Netherlands and  Christianity in Buntu Malangka’ 'in 1907, bringing some impact on pemali appa' handanna in Buntu Malangka’. Such as the Dutch prohibition in performing certain rituals which are considered to have a negative impact on the ethics of society. Examples arefertility ma'dondi rituals and rituals pangae. In addition, the Netherlands also made changes in rice cultivation. Pemali appa' handanna has a role in people's lives, such as as a guide for social life, teaching regularity in farming, and teaching to obey existing laws or regulations more. This study uses historical research methods which consist of four stages, namely: heuristics (collection of data and sources), source criticism, interpretation , and historiography or historical writing. Keywords: Pemali appa' handanna, Society, Buntu Malangka' 
Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945 Erik Dwi Prassetyo; Siti Fatimah
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.38930

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil. Reformasi mengakibatkan banyak perubahan, perubahan tersebut tak luput pada sistem ketatanegaraan. Fakta ketatanegaraan menunjukkan sistem presidensil dihadapkan pada gejolak politik yang mengarah kearah sistem parlementer, Karena presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengolah data dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan amandemen terhadap UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. Hal ini merupakan tindakan perbaikan terhadap sistem presidensil sebelum UUD 1945 diamandemen. UUD 1945 hasil amandemen menegaskan fungsi dan hak DPR sebagai legislatif dan pengawas kinerja pemerintah. Dipandang dari sisi demokrasi, penggunaan sistem multi partai memang memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam pelaksanaan hak-hak politiknya. Namun dipandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sistem ini malah memperlemah pelaksanaan sistem presidensil. Keywords : Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945  Presidential Democracy Problems Post Amendment of the UUD 1945 ConstitutionAbstract Indonesia is a country that adheres to a presidential system. Our constitutional history explains that Indonesia has practiced two models of government systems. In 1945-1959 adopted a parliamentary system of government and when the President issued a decree 5 July 1959, returned to a presidential system. Reforms resulted in many changes, these changes did not escape the state administration system. The constitutional facts show that the presidential system is faced with political turmoil that leads to a parliamentary system, because the presidential system is faced with a multi-party system. This research is library research, namely research that processes data from various reading sources related to this research. This research uses a statutory and historical approach. The method used in the analysis of this research is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the amendment to the 1945 Constitution confirms that the system of government adopted is a presidential system of government. This is a corrective action against the presidential system before the 1945 Constitution was amended. The 1945 Constitution as a result of the amendments affirms the functions and rights of the DPR as a legislature and supervisor of government performance. From a democratic point of view, the use of a multi-party system does provide ample opportunity for everyone to take part in the implementation of their political rights. However, in terms of the effectiveness of the administration of government, this system actually weakens the implementation of the presidential system.Kata Kunci : Presidential Democracy After The Amendment 1945 Constitution
Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah Ruhdiara Ruhdiara
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.41014

Abstract

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Berueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istiemewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto. (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historis research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki dua sisi yang berbeda, Pertama; sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islamya pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan political, langkah politik darurat, untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Kedua; gagasan atau tujuan dari rakyat Aceh. Artinya bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan cita-cita dan hasrat yang sudah lama terpendam sejak zaman DI/TII yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh. Untuk menwujudnkan tujuan-tujuan tersebut Pemerintah Indonesia Melaui DPR-RI telah mensahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada Tahun 1959. Setelah itu, disahkan pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Dalam undang-undang ini, kepada Aceh diberikan Peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syariah, yang kewenangannya ditetapkan oleh Qanun.Kata Kunci : Aceh, Syariat Islam, Sejarah Reconstruction of Islamic Shari'a in Aceh in HistoryAbtract Aceh is a province that has special privileges in various ways, including in terms of establishing local parties, and also in implementing Islamic law. The struggle for the province of Aceh to have privileges went a long way, starting from the time of Daud Berueh who compromised with Soekarno to make Aceh a special region but this was not fulfilled, until the emergence of the Free Aceh Movement over the reform of Suharto's government. (GAM) which was reported by Hasan Tiro. The central government, starting from Suharto to Megawati Soekarno Putri, made various attempts to end the conflict between the Indonesian government and Aceh but was never successful. Because the path of peace that is taken is always detrimental to one party. The type of research used in this research is library research and the approach used is historical research. While the method used in this research is the descriptive qualitative research method. The results of the study show that the implementation of Islamic law in Aceh has two different sides, first; on the Indonesian side, namely the implementation of Islamic law in Aceh is intended to prevent Aceh from separating from the Unitary State of the Republic of Indonesia. From this point of view, it can be seen that the process of enforcing Islamic law in Aceh is not a genuine and natural process, but rather a political move and policy to prevent Aceh from trying to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The application of Islamic law at this stage is to minimize Aceh's dissatisfaction with the policies of the central government, and is more of a political, emergency political step, to save Aceh in the bosom of the republic, which aims to bring psychological comfort to the people of Aceh. Second; the ideas or goals of the people of Aceh. This means that the implementation of Islamic law in Aceh is an aspiration and desire that has been hidden for a long time since the DI/TII era led by Teuku Muhammad Daud Beureueh. To realize these goals, the Government of Indonesia, through the DPR-RI, passed Law Number 44 of 1999 which regulates the implementation of the privileges granted to Aceh in 1959. After that, Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh as the Province of Nangro Aceh Darussalam (NAD). In this law, Aceh is given an Islamic Sharia Court which will be run by the Sharia Court, whose authority is determined by QanunKeywords : Aceh, Islamic Sharia, History
Tjileungsi pada Masa Perang Revolusi (1946-1949) Tomas Bagasgoro Tamba; Nur'aeni Marta; Sri Martini
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3 Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.34488

Abstract

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan Tjileungsi pada masa perang revolusi 1946-1949. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yaitu yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dalam tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber penulisan baik sumber primer seperti tulisan Arsip Kementrian Penerangan 1945-1949, dan juga sumber sekunder seperti buku yang berkaitan dengan Tjileungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa perang revolusi dengan melibatkan rakyat di daerah Tjileungsi. Rakyat yang berjuang saat itu menggunakan senjata perang seadanya yaitu bambu runcing, golok, dan parang. Atas dasar kemerdekaan rakyat berjuang bersama-sama. Rakyat yang bergerak tidak memiliki pemimpin dan secara spontan inisiatif menjaga Tjileungsi dari NICA karena jauhnya markas komando Siliwangi yang terletak di Tjibinong, jadi wilayah Tjileungsi kurang terjangkau keamanannya oleh pasukan Siliwangi. Daerah Tjileungsi terdapat salah satu pejuang dari rakyat yang masih hidup sampai saat ini yang ikut dalam membela kemerdekaan dan mempertahankannya dari tangan penjajah. Salah satu pejuang rakyat yang masih hidup hingga saat ini dan menyandang status veteran.Kata Kunci: Perang Revolusi, Tjileungsi. AbstractThis thesis research aims to explain the situation of Tjileungsi during the revolutionary war of 1946-1949. The research method used in this study is the historical method, which consists of topic selection, heuristics, verification or source criticism, interpretation and historiography. In the heuristic stage, the researcher collects sources of writing, both primary sources such as the 1946-1949 Archives of the Ministry of Information, and also secondary sources such as books related to Tjileungsi. The results of this study indicate that a revolutionary war has occurred involving the people in the Tjileungsi area. The people who fought at that time used makeshift weapons of war, namely sharpened bamboo, machetes and cleavers. On the basis of independence, the people fought together. The people who moved did not have a leader and spontaneously took the initiative to guard Tjileungsi from NICA because the Siliwangi command headquarter was far away, which was located in Tjibinong, so the security of the Tjileungsi area is less accessible to the Siliwangi troops. The Tjileungsi area has one of the fighters from the people who is still alive today who participated in defending independence and defending it from the hands of the invaders. One of the people’s fighters who is still alive today and holds the status of a veteran.Keywords: Revolutionary War, Tjileungsi. 
Karya dan Pemikiran K.H Ahmad Sanusi di Sukabumi Abad XX Muhamad Zaky Avicena; Agus Perman
PATTINGALLOANG Vol. 9, No. 1 April 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i1.26490

Abstract

K.H Ahmad Sanusi adalah seorang ulama dan negarawan asal sukabumi memiliki keilmuan yang tinggi. Sebagai seorang tokoh agama, ia aktif berdiskusi mengenai berbagai permasalahan agama yang terjadi di masyarakat. Ia juga aktif dalam dunia literasi banyak buku dan artikel yang ia lahirkan di berbagai kondisi. Sebagai cendikiawan islam, dengan karya yang banyak membuat pemikirannya tersebar ke masyarakat dengan mudah. Selain aktif di dunia pendidikan ia juga aktif di berbagai organisasi seperti serikat islam. Ia pernah membela serikat islam semasa ia mengenyam pendidikan di mekah saat serikat islam di hantam berbagai tuduhan yang menyudutkan serikat islam. Ia membela serikat islam dengan buku yang ia tulis di mekah kemudian ia kirim kepada temanya di tanah air yaitu K.H. Hasan Basri cicurug. Sebagi kaum muda saat ini semangat literasiK.H. Ahmad sanusi patut kita ikuti bagaimana ia dapat melahirkan banyak karaya meski dalam pengasingan. Hingga kini karyanya masih dikaji dan di pelajari dan membuat ia hidup abadi dalam tulisan. Salah satu kitab karangan beliau menjadi inspirasi salah satu masjid di sukabumi yaitu masjid Raudhatul Irfan. Kata Kunci : Karya, pemikiran, Ahmad Sanusi  Abtract  K.H. Ahmad Sanusi is a scholar and statesman of the origin of sukabumi has a high science. As a religious figure, he actively discussed various religious issues that occurred in the community. He was also active in the world of literacy of many books and articles that he born in various conditions. As an Islamic scholar, with a lot of work makes his thoughts spread to the community easily. In addition to being active in the world of education he is also active in various organizations such as Islamic unions. He once defended islamic unions while he was studying in Mecca when islamic unions were hit by various accusations that cornered islamic unions. He defended the Islamic union with a book he wrote in Mecca and then sent to his theme in the country, namely K.H. Hasan Basri cicurug. As a young person today the spirit of literacyK.H. Ahmad sanusi should follow how he can give birth to many karaya even in exile. Until now his work is still studied and studied and makes him live eternally in writing. One of his books inspired one of the mosques in Sukabumi, the Raudhatul Irfan mosque. Keywords:  works, thoughts, Ahmad Sanusi
Peran dan Kontribusi Syehk Fattah Rahmatullah dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Semarang Garut pada Abad ke XVI muhamad rafly Gunatama; Agus Permana
PATTINGALLOANG Vol. 9, No. 1 April 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i1.26636

Abstract

A This research article aims to (1) find out the history of curriculum vitae about who a muslim figure or ulama cleric named Syeikh Fatah Rahmatullah the life in Samarang Garut in the 15th century (2) for find out role/contribution of yeikh Fatah Rahmatullah in developing Islamic da’wah in Samarang Garut in the 15th century (3) to find out what are thr relics Sheikh Fatah Rahmatullah. Sheikh Fatah Rahmatullah is the son of Sembah Dalem Sewa Sagara and grandson of SunanTubuy and also a great scholar who onces lived in Samarang Garut sub district right in Tanjung Singuru Village, Sheikh Fatah Rahmatullah who lived in the 15th century was actually not a native of Samarang Garut, but Islamic fighters and students who were sent by Sultan Hasanudin form Banten to spread islam to the local community in Samarang Garut, precisely in Tanjung Singuru Village. Sheikh Fatah when leading da’wah is very intelligent and humble in preaching. Sheikh Fatah when he was sent to Samarang Garut acted as a cleric and contribution to estabilishing a boarding school in his preaching namely Tanjung Singuru Islamic boarding school.But this pesantren Tanjung Singru is thougt to have survived only until the mid-17th century when Sheikh Fatah had been living for a long time. Keywords : Sheikh Fatah Rahmatullah; Role/Contribution; Curriculum Vitae 
Pengaruh Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Kegiatan Pertanian dan Perdagangan Lada di Minangkabau pada Abad XVI Lenni Ertati; Marwan .; Saefur Rochmat
Jurnal Pattingalloang Vol. 9 No. 3, Desember 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v9i3.33105

Abstract

Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut dengan sistem matrilineal yang mengatur  hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, penerus harta warisan diambil melalui garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang cukup besar dalam mengelola harta pusaka keluarga seperti ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari kegiatan pertanian dan perdagangan lada di tanah Mingkabau terutama di wilayah aliran sungai Batanghari di wilayah Tanjung, Kuamang, Sumai, Muara Tembesi, dan daerah lainnya di VII Koto pada abad XVI. Metode yang  digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk memahami kearifan lokal sistem kekerabatan matrileneal dalam adat Minangkabau dan pengaruhnya terhadap pertanian dan perdagangan lada di Minangkabau pada abad XVIKata Kunci : Matrilineal, Perdagangan Lada, Minangkabau
Peranan Jawara dalam Revolusi kemerdekaan di Bekasi ( 1945 – 1949) Gita Artika Ningtyas; Dwi Mulyatari
Jurnal Pattingalloang Vol. 10, No. 1, April 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jp.v10i1.37276

Abstract

Rekam jejak Jawara di Bekasi, telah ada sejak masa kolonial. Keberadaan Jawara di tanah partikelir di Bekasi  saat itu menjadi penting, bagi para tuan tanah.  Berkat kepiawaiannya  dalam  ilmu bela diri,  serta ilmu kekebalan yang dimilikinya,  para tuan tanah menempatkan Jawara sebagai kepala keamanan dan pengawas para pekerja perkebunan, serta  penarik pajak. Karena diberikan akses kepercayaan dari tuan tanah, Jawara dalam menjalankan tugasnya kerap kali melakukan tindakan sewenang – wenang kepada penduduk yang tidak ingin membayar pajak, hingga merampas harta benda,  sehingga  dikemudian hari menimbulkan perlawanan dari penduduk. Seiring perjalan waktu,  Jawara yang semula dipandang keji berubah peran menjadi agen penggerak di masa revolusi kemerdekaan 1945- 1949. Kehadiran tokoh lokal Haji Djoleh, Camat Nata, Pak Macem, tidak dapat dikesampingkan dari historiografi lokal mereka memiliki peran yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bekasi  Oleh karena itu, permasalahan  yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana peranan Jawara dalam revolusi kemerdekaan di Bekasi  Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah tahapannya, meliputi heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Kata Kunci: Peran; Jawara; Bekasi; Masa Revolusi.  AbstractJawara's track record in Bekasi has existed since colonial times. Jawara's presence in the land in Bekasi at that time became important, for the landlords. Thanks to his expertise in martial arts, as well as his immunity, the landlords placed Jawara as the head of security and supervisor of plantation workers, as well as a tax collector. Because they were given access to trust from landlords, Jawara in carrying out their duties often carried out arbitrary actions to residents who did not want to pay taxes, to the point of depriving them of property, so that in the future it would cause resistance from the residents. Over time, Jawara, who was originally seen as heinous, changed his role as a driving agent during the independence revolution of 1945-1949. The presence of local figures Haji Djoleh, Nata Sub-district Head, Pak Macem, cannot be excluded from local historiography, they have a big role in the struggle to maintain independence in Bekasi Therefore, the problem posed in this article is how the role of Jawara in the independence revolution in Bekasi The writing of this article uses the historical method of its stages, including heuristics, criticism, interpretation, historiography. Keywords: Role; Jawara; Bekasi; Revolutionary Period.  

Page 26 of 34 | Total Record : 332

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12, No. 3 (2025) Vol. 12, No. 2 (2025) Vol 12, No. 1 (2025) Vol 11, No. 3, Desember 2024 Vol 11, No. 2, Agustus 2024 Vol 11, No. 1, April 2024 Vol. 10, No. 3 Desember 2023 Vol. 10 No. 2, Agustus 2023 Vol. 10, No. 1, April 2023 Vol. 10, No. 1 April 2023 Vol. 9 No. 3, Desember 2022 Vol. 9 No. 3 Desember 2022 Vol. 9, No 2, Agustus 2022 Vol. 9, No. 1 April 2022 Vol. 8, No. 3 Desember 2021 Vol. 8, No. 2 Agustus 2021 Vol. 8, No. 1, April 2021 Vol. 7, No. 3, Desember 2020 Vol. 7, No. 2, Agustus 2020 Vol. 7, No. 1, April 2020 Vol. 6, No. 3, Desember 2019 Vol. 6, No. 2, Agustus 2019 Vol. 6, No. 1, April 2019 Vol. 5, No. 3, Desember 2018 Vol. 5 No. 2, Agustus 2018 Vol. 5, No. 1, April 2018 Vol. 5 No. 1 Januari - Maret 2018 Vol. 4, No. 3, Desember 2017 Vol. 4, No. 2, Agustus 2017 Vol. 4, No. 1, April 2017 Vol. 3 No. 4 Oktober - Desember 2016 Vol. 3 No. 2 April - Juni 2016 Vol. 3 No. 1 Januari - Maret 2016 Vol. 2 No. 3 Juli - September 2015 Vol. 2 No. 2 April - Juni 2015 Vol. 2 No. 1 Januari - Maret 2015 Vol. 1 No. 2 April - Juni 2014 Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2014 More Issue