cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 62 Documents clear
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Ida Ayu Ratna Kumala; Yohanes Usfunan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.146 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari kedua Undang-undang tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dilihat dari kepesertaannya, jenis program yang dilaksanakan, serta ketentuan pidananya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) YANG DISALURKAN MELALUI BIRO JASA Kadek Lisa Kartini Mahasari Suteja; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.603 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui biro jasa bertujuan untuk melindungi hak para pekerja agar mendapat perlakuan yang layak oleh pihak pengguna jasa dan mengatur kewajiban-kewajiban pekerja dalam manjalankan pekerjaannya untuk para pengguna jasa. Karya Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan adalah sosio yuridis dan pendekatan analisis bahan hukum, dimana permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum yang kemudian dideskripsikan dengan argumen yang berdasarkan teori serta prinsip-prinsip hukum yang relevan yang didapatkan dalam praktek, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang disalurkan
HAK ISTIMEWA BAGI INVESTOR ASING DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Melya Sarah Yoseva; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.828 KB)

Abstract

Judul dari penelitian hukum ini adalah Hak Istimewa Bagi Investor Asing Dalam Berinvestasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah hak istimewa investor asing dalam berinvestasi di Indonesia dan perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi sengketa. Hak istimewa bagi investor asing adalah hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi masalah/sengketa, antara lain melalui pemberian ruang untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dengan pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DARI KEBERADAAN TOKO SWALAYAN DALAM RANGKA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN TABANAN Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani; I Made Sarjana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.694 KB)

Abstract

Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya agar terciptanya persaingan sehat antara toko swalayan dan pasar rakyat yang sekaligus diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah Tabanan dari keberadaan toko swalayan berjejaring dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan. Toko swalayan dan jaringannya dapat di katakan memegang kendali perdagangan pasar saat ini yang dapat mengancam keberadaan dari pasar rakyat. Persaingan usaha antara keduanya memang tidak bisa dihindari, yang mana hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam persaingan usaha tersebut. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang beranjak dari kesenjangan kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum pasar rakyat terhadap berjamurnya toko swalayan di daerah Kabupaten Tabanan dengan dikeluarkannya PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai payung hukum mengenai penataan toko swalayan, akan tetapi implementasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi belum dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Peran Pemerintah Tabanan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berkaitan dengan pelaksanaan PERDA Tabanan sebagai Pengawas dan Pembina. Penerapan PERDA Tabanan belum efektif, dimana dilihat dalam kenyataan masih banyak berjamurnya toko swalayan dan jaringannya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern dan jaringannya
TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA DALAM LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN (STUDI PADA PT POS INDONESIA CABANG UBUD)* I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra; Ida Bagus Putra Atmadja; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.808 KB)

Abstract

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau suatu akibat/ konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatanya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan. PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bekerja pada sektor pelayanan jasa yakni layanan jasa pengiriman barang dan layanan jasa keuangan, maka peran PT Pos Indonesia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam urusan layanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang diguanakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini diketahui Bentuk tanggung jawab PT Pos Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Udang-Undang Pos yang mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya kepada konsumen akibat keterlambatan. Upaya pencegahan timbulnya kerugian konsumen akibat keterlambatan layanan jasa Pos Indonesia dimulai dari 4 proses pola oprasional yang terdiri dari collecting, processing, transporting, dan delivery. Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT Pos Indonesia, Ganti Rugi
PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN PRODUK DARI NATASHA SKIN CARE I Gusti Agung Putri Maha Dewi; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.745 KB)

Abstract

Berbagai macam usaha klinik kecantikan tumbuh di berbagai kota di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan klinik kecantikan ternyata terdapat sisi negatifnya, pertumbuhan usaha tersebut tidak disertai dengan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada Pasal 19 ayat 1, 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat menggunakan produk natasha skin care dan Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat menggunakan produk Natasha Skin Care. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris karena berdasarkan kenyataan di lapangan.Kesimpulan yang diperoleh, pelaku usaha klinik kecantikan Natasha Skin Care bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen akibat memakai produk dari Natasha Skin Care, dan ganti rugi pelaku usaha klinik kecantikan Natasha Skin Care terhadap konsumen yang tidak cocok dengan produk kecantikan di klinik kecantikan Natasha Skin Care adalah dengan memberikan perawatan dan pemulihan kondisi wajah konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK MELALUI MEDIASI Ni Made Dewi Juliantini G.; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.062 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Melalui Mediasi” adalah sebuah penelitian hukum normatif. Tujuannya untuk menganalisis sejauhmana perlindungan hukum terhadap nasabah bank melalui mediasi. Hal-hal yang dapat diajukan dalam mediasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu: Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke Bank Indonesia apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah, sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial, pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah, pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan akta kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah danbank, akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PENGUSAHA BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERDAFTAR PROGRAM BPJS MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA MARS CITY HOTEL DENPASAR I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata; Dewa Gde Rudy; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.302 KB)

Abstract

Pengusaha/pemberi kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepadaBadan Penyelengara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut denganBPJS) sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 PP No. 84 Tahun 2013tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam prakteknyadi Mars City hotel Denpasar tidak menerapkan aturan yang ada,yaitu tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan hukumterkait dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program BPJS danBagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Mars City Hotelterhadap pekerja yang tidak terdaftar BPJS dalam hal mengalamikecelakaan kerja.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalampenelitian diperoleh dari hasil wawancara pada HRD Mars CityHotel Denpasar dan data sekunder berasal dari penelitiankepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.*Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam Pasal 99ayat 1 UU Ketenagakerjaan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Program JaminanSosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang tidak menjalankankewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai pesertajaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasisesuai yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terdapatbeberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidakmemenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya dalamProgram BPJS, diantaranya: menghemat biaya, kesadaran hukumyang kurang, ketidaktahuan pengusaha tentang peraturanketenagakerjaan yang mewajibkannya untuk mendaftarkanpekerja waktu tertentu pada BPJS.Kata Kunci : Pemberi Kerja, Tanggung Jawab, Pekerja.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RENT A CAR DI KOTA DENPASAR Ni Putu Eni Sulistyawati; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent a Car Di Kota Denpasar“. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjianasuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.
KEDUDUKAN HUKUM KUASA MENJUAL BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DARI NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA DENPASAR Nyoman Laraswati Janitra; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktek, pemberian Kuasa Menjual telah menyebabkanKuasa Menjual dijadikan dasar pada proses dibuatnya AJB baliknama dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atastanahnya pada Kantor Pertanahan ditempat tanah tersebut berada.Dengan kata lain, dijumpai pendaftaran peralihan hak denganberdasarkan pada Akta Kuasa Menjual saja dengan tanpa diikutiakta PPJB. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahuikedudukan hukum kuasa menjual jika kuasa menjual tersebutdiikuti oleh surat keterangan dari Notaris serta tata cara pendaftaranpengalihan hak milik atas tanah dikarenakan oleh jual beli yangmenggunakan kuasa menjual yang tidak diikuti oleh perjanjian jualbeli di Kantor Badan Pertanahan Nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianempiris dengan cara meneliti seberapa banyak masyarakat yangmenggunakan kuasa Menjual yang diikuti oleh surat keterangan dariNotaris dibeberapa Kantor Notaris/PPAT dan Kantor BadanPertanahan Nasional.Hasil penelitian yang diperoleh adalah akta kuasa menjualpada prinsipnya hanya memuat suatu perbuatan hukum yaitu suatutindakan perwakilan untuk melakukan jual beli untuk dan atasnama pemberi kuasa. Oleh karena itu Kuasa Menjual merupakansuatu bentuk kuasa khusus. Proses peralihan hak milik dilakukandengan pembuatan AJB oleh notaris dari pihak pemberi kuasamenjual dan pihak penerima kuasa penjual. Proses keabsahanpembelian lahan dapat dilihat dan dibuktikan dengan akta kuasamenjual yang secara notariil dibuat oleh notaris yang berwenang.Setelah AJB selesai di buat, maka PPAT menyerahkan berkas AJB kekantor Pertanahan untuk Balik Nama.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue