cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 29   30   31   32   33 
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP INVESTOR ASING JIKA TERJADI SENGKETA HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL I Nyoman Sudiawan; I Gusti Ayu Agung Ariani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.27 KB)

Abstract

The paper is titled "Settlement Against Foreign Investors If Happens In Investment Legal Dispute". This paper uses analytical methods and approaches normative juridical legislation. The presence of Act Number 25 of 2007 on Investment, is expected to ensure peace of foreign investors in Indonesia need protection and legal certainty. Foreign investment has a positive impact on the State of Indonesia and the negative impact that needs to be anticipated and a solution found its completion. How resolving disputes between parties investment foreign investment and national parties?As for the purpose of writing is to know how the settlement of investment disputes between foreign investors and the national parties.Investment disputes can be resolved through deliberation, the court. Especially for disputes between foreign investors and the Government of the Republic of Indonesia can be resolved through Arbitration Institute.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Pande Putu Hendra Andika Putra; Marwanto Marwanto; A.A Gede Agung Dharma kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.328 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p03

Abstract

Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG LUKISAN PADA STUDIO OF ARTIST PAINTING DEWA PUTU TORIS DI SUKAWATI Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P.; I Ketut Westra; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.841 KB)

Abstract

pernah terjadi berkaitan dengan pembayaran dan penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris di Sukawati. Penelitian kaitannya dengan tulisan ini termasuk jenis penelitian HukumEmpiris.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah-masalah hukum yang pernah terjadi terkait dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris di Sukawati adalah pembayaran harga barangdengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong dan tidak dilunasinya harga barang oleh pembeli. Atas masalah hukum yang terjadi diselesaikan secara musyawarah melalui proses negosiasi.
PENGATURAN PRINSIP KEPERCAYAAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA BANK NI Kadek Dwi Anggianti; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.192 KB)

Abstract

Dalam karya ilmiah yang berjudul “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank” menguraikan bahwa Bank merupakan sebuah lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat, dimana bank memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Prinsip kepercayaan jika diterapkan dalam kegiatan perbankan akan dapat membantu bank untuk terhindar kemungkinan timbulnya risiko kehilangan kepercayaan dan loyalitas dari nasabah. Akan tetapi, dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah masih terdapat kekurangan, dimana tidak diatur prinsip kepercayaan secara eksplisit didalam peraturan tersebut, sehingga terjadi kekaburan norma. Maka penting untuk diangkat permasalahan bagaimana pengaturan prinsip kepercayaan dalam Undang-undang Perbankan serta bagaimana akibat hukum yang timbul apabila tidak dijaga nya loyalitas nasabah yang nantinya dapat memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai Prinsip Kepercayaan. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui buku, jurnal-jurnal hukum dan buku teks. Prinsip kepercayaan secara sederhana dapat dilihat pada Pasal 29 dan Pasal 8 UU Perbankan. Loyalitas nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana dari faktor-faktor tersebut maka upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah adalah dengan kualitas pelayanan dan citra bank. Kata Kunci: Prinsip Kepercayaan, Loyalitas Nasabah, Upaya Preventif
PELAKSANAAN HAK-HAK KONSUMEN JASA PERHOTELAN DI PT. BUMI BALI AGUNG I Made Asta Arma Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.37 KB)

Abstract

Bali merupakan salah satu objek wisata di Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, keunikan budaya dan tradisi, tapi didukung pula dengan kesiapan akomodasi, salah satunya adalah jasa perhotelan. Transaksi perdagangan antara konsumen dengan pengusaha jasa perhotelan selain bisa dilakukan secara konvensional juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet melalui perdagangan secara elektronik. Keadaan ini di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, tetapi di sisi lain juga memungkinkan pelanggaran akan hak-hak konsumen akan sering terjadi. Salah satu keluhan konsumen yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian fasilitas yang di terima dengan apa yang di perjanjikan. Oleh karena itu bagaimanakah pelaksanaan hak-hak konsumen PT. Bumi Bali Agung terhadap hak-hak konsumen dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Bumi Bali Agung atas tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan analisis konsep hukum. Sifat penelitian yaitu deskriptif. Data dan sumber data penelitian didapat dari data lapangan dan data kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif.Penelitian ini menemukan hasil bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen di PT.Bumi Bali Agung kurang maksimal dapat di lihat berdasarkan dengan tidak di laksanakannya standar operasional prosedur dalam bekerja di masing-masing department oleh karyawan PT. Bumi Bali Agung, sehingga dalam hal ini menyebabkan ketidaknyamanan, banyak keluhan dan komplain serta menyebabkan ketidakpuasan konsumen sehingga konsumen merasa di rugikan. Tanggung jawab PT. Bumi Bali Agung terhadap tidak terpenuhinya hak-hak konsumen tergolong rendah dapat di lihat berdasarkan dengan tidak dilakukannya tindakan kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Kata Kunci : Konsumen, Jasa Perhotelan, Perdagangan Elektronik, Standar Operasional Prosedur.
AKIBAT HUKUM MEMBUAT DUA SURAT WASIAT PADA DUA NOTARIS YANG BERBEDA I Gede Angga Permana; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.54 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Membuat Dua Surat Wasiat pada Dua Notaris yang Berbeda” yang bertujuan untuk memahami akibat hukum jika membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari akibat hukum membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda ialah surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat yang kedua adalah surat wasiat yang dipakai secara sah. Hal ini berarti surat wasiat yang lama atau surat wasiat yang pertama dikesampingkan oleh surat wasiat yang baru dibuat. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992 dan Pasal 994.
KEGIATAN USAHA FOTOKOPI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA Finna Wulandari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.283 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Kegiatan Usaha Fotokopi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Hak Cipta” dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha fotokopi tergolong sebagai usaha yang melanggar hak cipta atau tidak, dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha fotokopi agar usahanya tidak melanggar hak cipta. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kegiatan usaha fotokopi bukan termasuk pihak yang memiliki hak untuk memperbanyak suatu ciptaan, namun bilamana kegiatan memperbanyak ciptaan ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk dikomersilkan maka kegiatan tersebut dibenarkan. Bilamana pihak fotokopi ingin mengkomersilkan suatu ciptaan dengan memperbanyak ciptaan tersebut maka pihak fotokopi harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pencipta dan mengadakan perjanjian lisensi.
AKIBAT HUKUM DARI ADANYA PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL BAGI PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 I Gusti Ayu Sushanti; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrasi Vertikal yang termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pemusatan rangkaian produksi oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena dapat menghambat pelaku usaha masuk ke dalam pangsa pasar. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam karya ilmiah ini digunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah Akibat hukum dari adanya perjanjian integrasi vertikal bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dijatuhkannya sanksi untuk pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan, apabila integrasi vertikal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, tidak tersedianya akses bagi pelaku usaha pesaing masuk ke dalam pasar, penurunan kualitas barang/ produk, terjadinya pemborosan bagi perusahaan, dan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk membeli barang/produk.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.844 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. Non Competition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja. Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkan dibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisis normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan hak tenaga kerja.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PASIEN DALAM MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.537 KB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat dengan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, negara memenuhi hak-hak masyarakatnya dalam menggunakan pelayanan kesehatan sebagai sebuah bentuk perlindungan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu hak atas ganti kerugian jika dalam menggunakan pelayanan kesehatan menimbulkan kesalahan dan atau kelalain terhadap pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan baik secara fisik maupun nonfisik. Kerugian secara fisik yang dimaksudkan dapat berupa luka, cidera, cacat, maupun meninggal sedangkan kerugian secara non fisik dimaksudkan kerugian finansial yang dialami pasien. Ganti kerugian merupakan upaya yang diberikan terhadap pasien yang telah menderita kerugian secara materiil. Hal ini didukung dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sehingga pasien dapat melakukan tuntutan secara perdata atas kerugian yang mereka alami. Kata kunci: Kesehatan, Tenaga kesehatan, Hak ganti kerugian

Page 31 of 247 | Total Record : 2464

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue