cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 28   29   30   31   32 
PIUTANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA I Gede Dharma Eka Yudarsa; I Made Dedy Priyanto; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.439 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Piutang sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Yang melatar belakangi dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan Piutang dapat menjadi Objek dari jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat tercapainya suatu kesimpulan bahwa Piutang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 9 tentang jaminan fidusia, bilamana piutang dijadikan sebagai obyek jaminan maka lembaga jaminan yang dipergunakan adalah lembaga jaminan fidusia.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JASA INVESTASI KONDOMINIUM HOTEL Cecilia Andriana Suwarno; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.123 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Jasa Investasi Kondominium Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel dan akibat hukum dari wanprestasi perjanjian jasa investasi kondominium hotel. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan peneliti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaturan perjanjian jasa investasi kondominium hotel antara pihak pembeli dan penjual didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, manakala terjadi wanprestasi perjanjian akan diatur sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kontrak komersial yang dibuat oleh dua belah pihak, bila tidak diatur akibat hukum wanprestasi perjanjian ditinjau dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini manakala konsumen yang dirugikan.
TANGGUNG JAWAB PT. PALAPA WISATA INDONESIA TOUR AND TRAVEL DENPASAR TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI KECELAKAAN I Gede Agus Ngurah Gede; I Ketut Markeling; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.666 KB)

Abstract

Negara Indonesia bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Perkembangan pariwisata provinsi Bali memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan didaerah ini. Mengingat kepariwisataan adalah suatu industri terpadu yang digerakkan untuk mengeksplorasi segala potensi alam yang tidak akan pernah ada habisanya. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk membahas permasalahan hukum tanggung jawab PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar sebagai biro jasa perjalanan terhadap penumpang pada angkutan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengelolaan angkutan pariwisata atau travel agent sebagai salah satu unsur dalam perjalanan wisata memiliki peran yang sangat strategis. Dimana pengelolaan angkutan wisata atau travel agent yang memiliki peran menjaga kenyamanan perjalanan wisata disetiap wisatawan yang berkunjung menggunakan jasa travel PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar. Setiap pengelolaan angkutan pariwisata dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan agar perjalan wisata mereka dapat memberikan kesan yang baik. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar adalah mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada perjanjian antara penumpang dengan travel agent terdapat perjanjian dengan klausul asuransi atau tanpa asuransi. Dalam perjanjian dengan klausul asuransi maka pihak dari travel agent bertanggung jawab untuk mengurus klaim asuransi yang menjadi hak penumpang, pihak travel agent akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penumpang. Apabila pada perjanjian tanpa klausul asuransi maka dalam hal ini pihak dari travel agent tidak memiliki tanggung jawab secara hukum, melainkan hanya memberikan dukungungan moril saja seperti membesuk dan membawakan parcel. Bila PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka penumpang bisa menempuh upaya hukum untuk mendapatkan haknya dalam menggunakan jasa travel dimana dalam pengoprasiannya terjadi kecelakaan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi) atau melalui jasa di luar pengadilan (non-litigasi). Kata kunci: Tanggung Jawab, Travel and Tour, wisatawan
LEGALITAS E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DALAM MEMASUKI JALAN BEBAS HAMBATAN I Dewa Made Krishna Wiwekananda; Made Nurmawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.599 KB)

Abstract

Munculnya Electronic money atau disingkat dengan e-money menjadi satu-satunya alat pembayaran ketika pengguna jalan akan memasuki jalan bebas hambatan. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan terhadap sebatas mana alat pembayaran tersebut dikatakan sah di Indonesia bila dilakukan bahasan dengan berpedoman pada Undang-Undang (UU) Mata Uang.Tujuan daripada penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan serta keberadaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan dikeluarkannya e-money yang bahkan berfungsi sebagai satu-satunya alat pembayaran yang digunakan ketika akan memasuki jalan bebas hambatan.Penulisan jurnal ilmiah ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan huku primer, sekunder dan lainnya.Uang merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Mata Uang. E-money merupakan alat pembayaran yang sah dan digunakan saat memasuki jalan bebas hambatan dimana yang terjadi bukanlah merupakan penolakan atas rupiah, melainkan transaksi di gerbang jalan bebas hambatan mempergunakan uang rupiah namun secara teknis berupa uang elektronik dan berbentuk kartu, sehingga pengharusan menggunakan e-money dalam pembayaran saat memasuki jalan bebas hambatan tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Mata Uang.Kata Kunci : Uang, Uang Elektronik, Jalan Bebas Hambatan
PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN Dessy Lina Oktaviani Suendra; I Ketut Rai Setiabudhi; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.387 KB)

Abstract

Number of drug crimes in Indonesia has made the public uneasy. Is not only a crime inthe trafficking of drugs but also drug abuse. Many means used by the government tocombat drug crimes, one way guidance systems in prisons. Guidance systems provideguidance to inmates in the form of personality and independence. It is intended that theprisoners who had been released from prison will be accepted back in the community.
PROSES PEMBUKTIAN SEORANG ANAK LUAR KAWIN TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA MELALUI TES DNA Sanny Budi Kusuma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.187 KB)

Abstract

This paper titled "A Verification Process Children Born of Unregistered Marriage to her Biological Father by DNA Test" in order to know the law enforcement of children prove process to the biological father by DNA test and what are the consequences for a man who proved to be the biological father of a children born of unregistered marriage because it is not fair and right if our law let the man which is a biological father from a child who was born of unregistered marriage free. The research that used is normative legal research. Conclusions from the study are a verification process an children born of unregistered to the biological father by DNA tests have the law enforcement because it is done by experts and reflects the rule of law because the samples obtained the DNA test will not change throughout one’s life, and the consequence is the man who proved to be the biological father of the illegitimate child should be admitted and made Children Acknowledgement Act and Children Legalization Act to give bond as well as the force of law in the process of implementation of the demands of the rights and obligations of the legal relationship between illegitimate child with her biological parents, especially father.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KLINIK KESEHATAN PADMA BAHTERA MEDICAL CENTRE DENPASAR DENGAN DOKTER Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.296 KB)

Abstract

Perjanjian kerjasama yang tertulis di bidang pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjalankan sebuah klinik kesehatan. Perjanjian antara Klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik memberikan aturan, hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi para pihak dapat mengetahui dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan. Yang kedua yakni upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik dengan dokter di Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik. Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik ataupun Dokter belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan penyelesaian secara non litigasi yakni dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Klinik, Dokter,
AKIBAT HUKUM KREDIT TANPA JAMINAN BAGI PIHAK DEBITUR Ni Made Novina Pratiwi Putheri; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.534 KB)

Abstract

Assurance of the debtor is an absolute requirement for the purpose of legal certainty which is expressly set out in the credit agreement. This is because insurance is very important for the bank to counter the risks that might arise in the future as a result of the granting of credit by the bank to the borrower.Legal consequences in case of unsecured credit unsecured credit defaults that contain greater risk that the legal consequences that all the wealth effect debtor either moving or not moving the existing and will exist in the future, a guarantee of fulfillment of all of the debt payments. In the banking institutions in general, apply the precautionary principle in any extension of credit to borrowers by asking insurance known as credit or collateral, in an effort to minimize the risk of loss that would be suffered as a result of the debtor can not pay off the loan in accordance with the agreed in the credit agreement.
PENYELESAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE CABANG DENPASAR I Komang Sugiharta Wardana; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.3 KB)

Abstract

Related to rampant cases of defaults that occurred in recent years, particularly between the debtor and consumer finance companies. Thus it will be discussed what criteria can be used by a consumer finance company in determining the debtor is in default and how the process of resolving the problem of default. The method used is an empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study indicate that the process of settlement of the problem of default that occurred on Suzuki Finance Branch Denpasar already done as it should be based on criteria that have been set.
PELAKSANAAN HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL BINTANG BALI RESORT I Made Dwi Anugrah Putra; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.835 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p06

Abstract

Beberapa kasus yang terdapat pada hotel di daerah Kabupaten Badung adalah masih terdapat beberapa pekerja harian lepas yang telah bekerja selama enam tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi pekerja tetap. Salah satu hotel di daerah Kabupaten Badung yang memperkerjakan pekerja harian lepas selama enam tahun bekerja yaitu Hotel Bintang Bali Resort. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort serta apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak-hak pekerja/buruh dengan sistem harian lepas termasuk kedalam sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Hotel Bintang Bali Resort belum berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaanya, yaitu di bidang hak cuti yang dibayarkan, serta hak untuk menjadi pekerja tetap. Hambatan yang dihadapi dalam terlaksananya pemberian hak- hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort adalah aturan perusahaan mengenai jumlah karyawan tetap sehinggapekerja harian lepas tidak dapat langsung diangkat menjadi pekerja tetap setelah bekerja lebih dari tiga tahun. Faktor kesadaran hukum yang belum memahami peraturan dari pihak Hotel Bintang Bali Resort mengenai hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak cuti yang dibayarkan.Kata Kunci : pelaksanaan hak, pekerja, harian lepas

Page 30 of 247 | Total Record : 2464

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue