cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 31   32   33   34   35 
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG OLEH BUKAN ANGGOTA KOPERASI PANECA RAHAYU I Wayan Wahyu Putra Utama; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.936 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yaitu “Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”. Adapun isu hukum yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota koperasi Paneca Rahayu?. Isu hukum ini diangkat dalam penulisan jurnal ini yaitu bahwa adanya fenomena hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan. Sumber data yang digunakan uakni bersumber pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer, didapatkan dari wawancara bersama pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden dan pihak bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden serta pihak informan. Sedangkan,data sekunder didapatkan dari berbagai bahan hukum dan juga pustaka. Kekuatan perjanjian pinjam meminjam uang yang dijalankan oleh Koperasi Paneca Rahayu yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat antara pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai kreditur dan pihak anggota sebagai debitur. Dikatakan memiliki kekuatan hukum karena dilakukannya perjanjian, merupakan perjanjian yang didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Perjanjian di Koperasi Paneca Rahayu dengan pihak debitur ini dilakukan dengan kedua bentuk perjanjian. Bentuk pertama yaitu perjanjian otentik dan kedua perjanjian yang berbentuk dibawahtangan. Perjanjian secara otentik ini dibuat dihadapan Notaris dan disah kan oleh Notaris selaku pejabat yang bersifat umum dan berwenang mengesahkan akte-akte otentik. Sedangkan perjanjian dibawah tangan dilakukan Koperasi Paneca Rahayu yaitu dengan menandatangani surat perjanjian peminjaman uang. Akta dibawah tangan ini dibuat antara Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai debitur. Kata Kunci : Kekuatan, Perjanjian, Peminjaman dan Uang.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OJEK BERBASIS APLIKASI ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN Ida Ayu Bella Marasanthi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.773 KB)

Abstract

Berkembangnya jasa pengangkutan berbasis aplikasi online yang menawarkan jasa angkutan orang dan/atau barang yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2015. Kemudahan transportasi berbasis aplikasi online ini juga tidak lepas dari timbulnya permasalahan. Penulisan jurnal ini bertujuan agar mengetahui kedudukan hukum, keberadaan dan tanggung jawab perusahaan ojek berbasis aplikasi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengemukakan Ojek online bukan merupakan perusahaan angkutan umum yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum yang dimaksud pasal tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 merupakan landasan ojek online dapat beroperasi. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi ojek online di bidang transportasi tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab perusahaan transportasi umum. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi dengan penyedia jasa yaitu sejajar dan bertanggung jawab secara bersama-sama. Kata Kunci : Ojek Online, Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab.
BENTUK-BENTUK PRAKTIK OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Dio Christianta Sergio; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.617 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Bentuk-Bentuk Praktik Outsourcing Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan” tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penulisan ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah terdapat dua bentuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya, yaitu pemborongan pekerjaan dimana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan,dan penyedia jasa dimana pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan di bawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, disebut perusahaan penyedia jasa pekerja.
PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GRAB TAXI INDONESIA DENGAN DRIVER GRABBIKE I Putu Wira Prasetya; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grabbike merupakan sebuah layanan dari aplikasi layanan transportasi Grab. Pengaturan antara PT. Grab Taxi dan mitra driver diatur melalui sebuah perjanjian kemitraan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini dilakukan terkait adanya wanprestasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur dalam Kode Etik Grabbike. Kode Etik Grabbike merupakan pedoman bagi para driver menjalankan usahanya. Dalam Kode Etik Grabbike tercantum mengenai bentuk pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat baik pelanggaran terkait kenyamanan pengguna jasa ataupun kecurangan terhadap system Grabbike. Pelanggaran yang dilakukan driver terhadap pelanggaan tidak hanya merugikan driver tetapi juga merugikan Grab selaku perusahaan penyedia layanan jasa transportasi karena kan membuat citra buruk Grab di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian serta akibat hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh driver dalam menjalankan usahanya.
UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT TIDAK DIPENUHI HAK-HAK NYA OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Anak Agung Lita Cintya Dewi; I Made Dedy Priyanto; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.407 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-haknya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Kesimpulan penelitian ini yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya adalah dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial.
PERLINDUNGAN HUKUM PENJAHIT RUMAHAN YANG BEKERJA SEBAGAI PEMBORONG PEKERJAAN GARMENT TANPA PERJANJIAN TERTULIS Dewa Gede Ari Pratama; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.263 KB)

Abstract

Penjahit rumahan merupakan bentuk usaha dibidang industri pakaian yang dilakukan oleh seorang penjahit atau perorangan yang bekerja dengan alat-alat yang terbatas. Dalam prakteknya seorang penjahit rumahan bisa saja mengadakan hubungan dalam pembuatan pakaian dengan sebuah perusahaan garment. Dalam hubungan tersebut seorang penjahit rumahan dapat dikategorikan sebagai pemborong pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan garment tersebut, namun dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan garment tidak dibuat secara tertulis, hal tersebut tentu dapat memicu terjadinya suatu bentuk pelanggaran perjanjian dikemudian hari dan cenderung merugikan pihak penjahit rumahan dikarenakan faktor kekuatan yang tak seimbang diantara kedua belah pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bentuk hubungan yang terjadi dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment dan bentuk perlindungan hukum bagi penjahit rumahan yang bekerja sebagai pemborong pakaian yang diserahkan oleh perusahaan garment. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu hubungan yang terdapat dalam perjanjian pemborongan kerja antara penjahit rumahan dengan perusahaan garment berbeda dari hubungan yang timbul dari perjanjian kerja, dimana hubungan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja merupakan hubungan hukum yang bersifat horizontal dan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah tersebut dapat berupa perlindungan hukum bentuk secara preventif maupun refresif. Perlindungan refresif disini dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian hukum diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penjahit Rumahan, Perjanjian Pemborongan Kerja
ANALISIS KEWENANGAN KPPU MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN YANG DIATUR DALAM PASAL 36 UU NO.5 TAHUN 1999 Izabella Wulandari; Ibrahim R
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.349 KB)

Abstract

Salah satu kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terkait pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan kewenangan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan ketidakjelasan dimana kewenangan mengenai penyelidikan dan/atau pemeriksaan tersebut KPPU diduga memiliki kewenangan pro justitia. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah kedudukan dan kewenangan KPPU ditinjau dari UU Antimonopoli? dan bagaimanakah kewenangan KPPU terkait proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016? Maka dari itu tujuan penulisan ini guna untuk memahami lebih dalam kewenangan KPPU dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan itu sesungguhnya menyelesaikan kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur terkait. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Hasil analisa dari penulisan ini adalah kedudukan KPPU berdasarkan UU Antimonopoli ialah sebagai lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanan UU Antimonopli, sedangkan kewenangan KPPU itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 36 UU Antimonopoli. Terkait kewenangan KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan berdasarkan Putusan MK No.85/PUU-XIV/2016 ialah tidak mencerminkan Pro justitia karena penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dimaksud dilakukan sesuai dengan cara administratif. Kata Kunci: KPPU, Kewenangan, Projustitia, Lembaga Administratif
PENGATURAN UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) I Putu Iwan Kharisma Putra; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.607 KB)

Abstract

In an era of economic development encountered various goods and or servicesare marketed to consumers. In trade practices that harm consumers, such as thedetermination of prices of goods and the use of improperly eksonerasi clause, thegovernment had consistently sided with consumers. Thus the need for regulationto protect consumers, in the act number 8 of 1999 on the protection ofconsumers. Setting the remedy with respect to any decision of the agency’sconsumer dispute resolution which is contradictory and inconsistent in actnumber 8 of 1999 on the protection of consumers
GANTI RUGI DALAM ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA KOMERSIAL Luh Gde Lina Gustiari; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.007 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Damages in Commercial Flight AccidentsInsurance for Passengers”. This writing shall apply normative legal research methodby analyzing primary and secondary sources of data. Thus, this writing shall illustratethe effective period and the termination of risk during the aviation services, and theamount of damages compensated by passengers in the circumstances of the accidentoccurred. Risk occurred the moment passenger aboard the aircraft, flight, and end ofthe flight. Amount of damages compensated ranged from IDR 50,000,000.00; forinjured passengers due to aircraft accident, IDR. 25,000,000.00; for passengers whoexperienced disabledness due to the accident.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DARI KEBERADAAN TOKO SWALAYAN DALAM RANGKA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN TABANAN Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani; I Made Sarjana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.694 KB)

Abstract

Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya agar terciptanya persaingan sehat antara toko swalayan dan pasar rakyat yang sekaligus diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah Tabanan dari keberadaan toko swalayan berjejaring dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan. Toko swalayan dan jaringannya dapat di katakan memegang kendali perdagangan pasar saat ini yang dapat mengancam keberadaan dari pasar rakyat. Persaingan usaha antara keduanya memang tidak bisa dihindari, yang mana hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam persaingan usaha tersebut. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang beranjak dari kesenjangan kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum pasar rakyat terhadap berjamurnya toko swalayan di daerah Kabupaten Tabanan dengan dikeluarkannya PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai payung hukum mengenai penataan toko swalayan, akan tetapi implementasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi belum dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Peran Pemerintah Tabanan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berkaitan dengan pelaksanaan PERDA Tabanan sebagai Pengawas dan Pembina. Penerapan PERDA Tabanan belum efektif, dimana dilihat dalam kenyataan masih banyak berjamurnya toko swalayan dan jaringannya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern dan jaringannya

Page 33 of 247 | Total Record : 2464

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue