cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Neo Societal
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 272 Documents
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN POLITIK KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus di Ngalukoja Kabupaten Ende) Zainur Wula
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.123 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i1.15010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan politik keluarga harapan di Ngalukoja-Ende. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumen, hasil penelitian dianalis secara deskriptif. Bahwa kebijakan pemerintah melakukan bantuan kepada  keluarga miskin di desa Ngalukoja sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: tahun 2018, namun dalam implementasinya belum menemui sasaran karena data-data yang disampaikan tidak akurat tentang keluarga miskin. Di samping itu ada keluarga yang mendapat dobel artinya di program bantuan pemerintah yang lainnnya juga tetap mendapat bantuan, padahal yang bersangkutan sudah menerima bantuan program keluarga harahapan. Bahwa kemiskinan timbul disebabkan banyak faktor selain faktor sumber daya alam, namun penyebab kemiskinan yang tersebesar adalah rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya semangat kerja, budaya kerja dan etos kerja masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yanga ada. Kebijakan pemerintah dalam Program keluarga harapan yang diberikan kepada masyarakat menimbulkan ketergantungan masyaakat terhadap bntuan pemerintah, masyarakat miskin menciptakan malas kerja karena tanpa kerja sudah mendapat banguan pemerintah setiap 3 sampai enam bulan baik berupa dana bantuan PKH maupun beras miskin yang jumlah rata-rata setiap kepala keluarga 45 Kg tiga bulan. Demikian pula dengan settiap keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan bantuan sesuai kriteria dan aturan tertentu dalam periode bulan tertentu yang tiga bulan dan enam bulan sekali.
STRATEGI GERAKAN PEREMPUAN (GREEN WOMAN) DALAM MELAWAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI DESA LAKARDOWO KABUPATEN MOJOKERTO Aulia Izzah Azmi; Aza Nur Alisa; Fera Oktavia
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.653 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i1.16282

Abstract

Konflik antara masyarakat Lakardowo dengan PT PRIA dalam kasus pengelolaan limbah B3 yang menyebabkan pencemaran lingkungan mengalami stagnasi. Hal ini memicu kekecewaan yang timbul dari masyarakat Desa Lakardowo terutama perempuan yang diakomodir oleh Gerakan Green Woman. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut mengelola limbah B3 dengan cara yang tidak tepat sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat fatal seperti penyakit gatal-gatal dan gangguan pernapasan. Penelitian kualitatif-deskriptif ini mengkaji strategi gerakan Green Woman dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan menuntut PT PRIA untuk mengelola limbah B3 agar lebih ramah lingkungan. Fenomena gerakan Green Woman ini dianalisis dengan menggunakan Identity Oriented Theory yang dikemukakan oleh Touraine. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan strategi yang disusun oleh kelompok perempuan yang tergabung dalam gerakan Green Woman Desa Lakardowo dalam melakukan gerakan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam bersama masyarakat Desa Lakardowo dan aktivis Green Woman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi jejaring sosial melalui media, mahasiswa, komunitas dan NGO menjadi faktor keberhasilan gerakan Green Woman di Desa Lakardowo. Selain itu, peran perempuan sebagai sentral dari ruang domestik yang sangat dekat dengan kebutuhan atas air menjadi motif dari terbangunnya kesadaran individu kelompok perempuan di Desa Lakardowo untuk mempertahankan gerakan Green Woman.
MODEL KAMPANYE POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA TAHUN 2017 (Studi Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah) Syaifuddin Kasim; Sarpin Sarpin; Kurnia Kurnia
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 2 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.293 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i2.10458

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model kampanye politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara non-probability sampling (pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang) dan dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara). Dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, terdapat model kampanye politik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang menggunakan model kampanye The Five Stages Development yang diantaranya yaitu sebagai berikut : (a). Tahap identifikasi merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan identitas kampanye yang digunakan untuk mengenalkan atribut-atribut kampanye. (b). Tahap legitimasi merupakan  tahap adanya pasangan yang telah masuk sebagai daftar kandidat. (c). Tahap partisipasi merupakan  tahap pelaksanaan atau implementasi masyarakat yang secara sukarela atau dukungan secara partisipatif (d). Tahap penetrasi merupakan tahap adanya penerapan bupati dan wakil bupati dalam mengembangkan gagasan atau ide. Dan (e). Tahap distribusi merupakan tahap membuktikan atau merealisasikan semua janji-janji politik bupati dan wakil bupati terpilih yang telah disampaikan di dalam masyarakat. Kata Kunci : Model Kampanye dan Politik.
POLA ADAPTASI SPASIAL MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKTERCUKUPAN SUMBER AIR BAKU DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR Agus Susanto; Sumartono Sumartono; Muhammad Syukur
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 3 (2020): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1441.956 KB) | DOI: 10.52423/jns.v5i3.11992

Abstract

Desa Bendungan secara hidrologi termasuk ke dalam sub DAS Ciseuseupan dari DAS Ciliwung Hulu. Dalam satu tahun mengalami ketidaktercukupan sumber air baku selama lima bulan, sehingga berdasarkan ketercukupan air temporal termasuk dalam katagori kurang cukup air baku. Kondisi tersebut disebabkan oleh: perubahan iklim yaitu hujan dengan intensitas tinggi namun durasinya pendek, distribusi curah hujan tidak merata dan kemarau panjang, alih fungsi lahan yang masif dengan laju 1.7% per tahun, serta sebagian besar (60%) masyarakat masih mengandalkan sumber air alam seperti: air tanah melalui mata air, sumur, dan air sungai, embung/setu, sehingga  akses terhadap air bersih masih rendah yaitu sebesar 44.8%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola adaptasi secara spasial dalam memenuhi ketercukupan air baku. Oleh karena itu diperlukan data sekunder dan primer. Data primer berupa wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dari instansi terkait, dan jurnal. Metode analisis yang digunakan adalah diskriptif eksploratif melalui pendekatan kepedulian air. Kelompok masyarakat yang terpapar ketidaktercukupan air (rentan air baku) terbesar adalah masyarakat petani dan buruh (60%), diikuti oleh pedagang (30%), dan karyawan (10%). Pola adaptasi spasial yang dilakukan adalah (a) pemanen air hujan yaitu dengan membuat bak-bak penampung (retention pond) secara komunal (1 bak penampung digunakan untuk 3 - 5 KK), (b) penampungan mata air yaitu dengan mengalirkan mata air ke dalam bak penampung secara komunal (1 bak penampung digunakan untuk 3 - 5 KK), c). fasilitas umum (masjid, mushola, MCK). Sedangkan adaptasi non spasial adalah: (a) penampungan air atap, (b) bagi kelompok masyarakat mampu yaitu dengan berlangganan PDAM Tirta Kahuripan Wilayah X, dan membeli air isi ulang.
RUMAH INTEGRASI SEBAGAI MODEL PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK DI INDONESIA Bima Nugraha; Ali Muhammad
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 3 (2020): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2807.778 KB) | DOI: 10.52423/jns.v5i3.13308

Abstract

Pada prinsipnya, Rumah Integrasi ini didirikan untuk menampung anak didik pemasyarakatan (mantan anak didik pemasyarakatan anak dan warga binaan pemasyarakatan akan mengakhiri masa pidana) serta warga masyarakat yang berada di luar lembaga baik mereka berstatus pelajar, anak atau pemuda yang telah putus sekolah, anak jalanan dan mereka yang memerlukan penjaugkauan untuk menerima bantuan hukum, pemeriksaan kesehatan rohani/psikis, pembinaan mental dan pendidikan (formal/informal) agar mereka bisa lebih produktif dari kehidupannya saat setelah kembali berada di tengah-tengah masyarakat.  Rumah integrasi merupakan suatu program inovasi yang berfungsi sebagai program reintegrasi sosial pembinaan anak, pencegahan keterlibatan anak agar tidak melakukan tindak pidana, serta menjadi wadah pembinaan dan keterampilan bagi anak-anak di masyarakat luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mempunyai tingkat resiko cukup tinggi.  Dalam penelitian ini untuk menganalisa serta pengupulan data mengunakan pendekatan deskritif kualitatif, dengan metode ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara gambar berkaitan rumah integrasi.  Diharapkan melalui program-program tersebut, kehidupan Anak, serta masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan khusus lembaga pembinaan khusus Anak, anak/pemuda yang putus sekolah, anak jalanan menjadi lebih produktif dan dapat mengambil bagian dalam pembangunan bangsa Indonesia.Rumah integrasi diharapkan dapat menjadi solusi dan pemenuhan amanah Undang-Undang dalam hal kehadiran negara atau masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan anak dan pemuda agar dapat menjadi anak yang taat dan produktif sebagai penerus bangsa.Kata kunci : Anak , Rumah Integrasi, LPKA
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Faturachman Alputra Sudirman; Muhammad Basri; Khoirul Huda; Ambo Upe
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 4 (2020): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.933 KB) | DOI: 10.52423/jns.v5i4.14500

Abstract

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang mesti dicapai pada 2030. Melalui Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. pada tingkat lokal, pemerintah daerah Kota Kendari turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tujuan SDGs melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dengan mengintegrasikan program masing-masing Organisasi Pemerintah Deerah (OPD) terhadap target-target di dalam SDGs salah satunya melalui program Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Studi ini bertujuan untuk menganalisa proses collaborative governance pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kota Kendari. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan konsep proses collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil studi ini menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Kendari dalam upaya pencapaian SDGs telah melibatkan partisipasi berbagai aktor pemerintah maupun non pemerintah dan PKH mampu untuk mengurangi kemiskinan yang selaras dengan tujuan SDGs ke 1. Namun berbagai kendala dan tantangan juga hadir dalam pelaksanaan PKH dalam pencapaian SDGs di Kota Kendari seperti minimnya keterlibatan sektor privat dan keterbatasan pendanaan
MASYARAKAT PENDALUNGAN (Sekilas Akulturasi Budaya di Daerah “Tapal Kuda” Jawa Timur) Prakrisno Satrio; Suryanto Suryanto; Bagong Suyanto
Jurnal Neo Societal Vol 5, No 4 (2020): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.089 KB) | DOI: 10.52423/jns.v5i4.14316

Abstract

Masyarakat Pendalungan adalah contoh kecil dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak ragam suku bangsa, dengan banyak pula latar belakang budayanya. Masyarakat Pendalungan berlatar dua kultur yang memiliki banyak perbedaan walau berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu kultur Jawa dan kultur Madura. Walaupun kultur Madura adalah sub-kultur dari kultur Jawa namun diantara keduanya terdapat perbedaa-perbedaan mendasar. Dua kultur tersebut berakulturasi menjadi Pendalungan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian pendahuluan yang melibatkan 3 orang informan dan beberapa ahli. Lokasi penelitian ini adalah di daerah Kabupaten Jember dan daerah kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Dari penelitian ini didapatkan beberapa hal yang merupakan bukti-bukti bahwa masyarakat Pendalungan melakukan adaptasi untuk mengatasi perubahan yang terjadi dan mengurangi tekanan akulturasi yang datang dari adanya pertemuan budaya Jawa dan Madura. Adaptasi tersebut akhirnya berpengaruh pula pada identitas sosial individu. Strategi akulturasi yang dipergunakan untuk beradaptasi oelh masyarakat Pendalungan juga memunculkan adanya budaya baru sebagai peleburan dari budaya yang sudah ada.
TRADISI DETUNUHA: MEDIA PENINGKATAN INTERAKSI SOSIAL PADA MASYARAKAT MUNA DESA BANGKALI KABUPATEN MUNA Maliudin, Maliuddin; Lestariwati, Lestariwati; Suryati, Nurmin; Hermin, Laode
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.41 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i1.15138

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah tradisi dalam masyarakat dapat menjadi sebuah wadah dalam meningkatkan interaksi sosial pada masyarakat Muna desa Bangkali. Hal ini dilakukan karena melihat bahwa desa Bangkali merupakan desa yang termasuk padat penduduknya sehingga perpecahan dan friksi mudah terjadi. Hal ini berpengaruh pada baik buruknya atau kuat dan lemahnya interaksi sosial dalam masyarakat. Salah satu solusi dalam menghindari friksi atau perpecahan tersebut adalah dengan tradisi detunuha. Tradisi detunuha merupakan tradisi membuat makanan tradisional dari ubi, kelapa dan gula merah yang melibatkan orang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana  tradisi detunuha dapat menjadi media untuk meningkatkan interaksi masyarakat Muna Desa Bangkali, Kabupaten Muna. Hasil yang didapatkan bahwa pada proses tradisi detunuha pada masyarakat desa Bangkali dari awal sampai akhir selalu melibatkan banyak orang. Mereka saling membantu dan saling bekerjasama agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dalam bentuk-bentuk interaksi, semua proses yang terjadi masuk ke dalam kategori bentuk coorperation (kerjasama) dan joint—venture (usaha patungan). 
PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM MUWUJUDKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA Hamsah Hamsah; Sopian Tamrin; Mansyur Achmad
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.525 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i1.16290

Abstract

Program Makassar tidak Rantasa sebagai suatu inovasi dan solusi dalam menangani permasalahan kebersihan yang ada yang ada di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai modal sosial masyarakat di Kecamatan Mariso dalam mendukung program Makassar tidak rantasa. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari informan yang terdiri dari unsur pemerintah kota, kecamatan, keluarahan, agen pembaharu tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Hasil penelitian menujukkan modal sosial masyarakat dalam program tersebut dengan partisipasi mereka dalam kegiatan bergotong-royong dalam menjaga kebersihan dan senantiasa berpegang pada nilai-nilai sipakatu (Saling memanusiakan), sipakainge (Saling mengingatkan)  dan sipakalebbi (Saling menghargai).
Persepsi Publik Terhadap Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Rahmat Hidayat; Mardiana Mardiana
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 2 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.143 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i2.13465

Abstract

Persepsi masyarakat terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajem Paser Utara menjadi kajian utama dalam penelitian ini. pemindahan ibu kota negara yang bertahun-tahun menjadi polemik akhirnya berujung pada keputusan presiden jokowi yang menetapkan kalimantan timur sebagai ibu kota negara baru Republik Indonesia menjadi fenomena menarik yang menjadi landasan penelitian ini dilaksanakan. Pendekatan explanatory dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Penajem Paser utara, terkait kebijakan publik yaitu  pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kabupaten penajem paser utara kalimantan timur. survey penelitian dilakukan  pada 104 orang sampel dari 159.386 jiwa  populasi Penajem Paser Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa 67,31% tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana pemindahan ibukota negara, 51,92%,  tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan, 42,31%, tingkat pengetahuan terkait dampak pemindahan ibu kota, dan 57,69% masyarakat menyatakan setuju/menerima pemindahan ibu kota. Secara umum masyarakat di penajem paser utara menyuarakan persepsinya dalam bentuk persetujuan atas kebijakan pemindahan ibu kota negara dan menerima segala dampak dan alasan pemindahan yang sebelumnya telah mereka ketahui melalui berbagai sumber infomasi baik langsung ataupun media massa.