cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 974 Documents
 93   94   95   96   97 
Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Erna Sri Wibawanti; Raden Murjiyanto; Wiwin Budi Pratiwi; Imam Amalda Rizki Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art3

Abstract

The study aims to examine the Kasultanan (the Sultanate) and the Kadipaten, which are deemed to be legal entities recognized as having land ownership rights which are utilised and managed by the community. The proposed legal problems are, first, how the community utilise the land owned by the Kasultanan (the Sultanate) and the Kadipaten, second, how is the protection and legal certainty of the community that controls and utilises the land owned by the Kasultanan and the Kadipaten. The normative research method is used in this study, which includes a study of various relevant papers, journals, laws, and regulations, in addition to data and information obtained from various sources. The results of the study indicate that land owned by the Kasultanan and the Kadipaten is currently managed and utilised based on the Letter of Ownership. The Kasultanan and the Kadipaten can provide building rights and usage rights to the community, thus providing legal certainty and protection in return. It is hoped that the findings of this research can broaden the understanding and provide relevant data for the policy makers.Keywords: Kadipaten Land, Kasultanan Land, Legal Protection, Utilisation. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Kesultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang diakui memiliki hak milik atas tanah, digunakan dan dikelola oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah, pertama, bagaimana masyarakat menggunakan tanah milik Kasultanan dan Kadipaten, dan kedua, bagaimana perlindungan dan kepastian hukum masyarakat yang mengguasai dan menggunakan tanah milik Kasultanan dan Kadipaten. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini yang meliputi kajian terhadap berbagai makalah, jurnal, undang-undang, dan peraturan yang relevan, di samping data-data dan keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah milik Kasultanan dan Kadipaten saat ini dikelola dan digunakan berdasarkan Surat Kekancingan. Kasultanan dan Kadipaten dapat memberikan hak guna bangunan dan hak pakai kepada masyarakat sehingga memberikan kepstian dan perlindungan hukum. Diharapkan bahwa hasil temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menyediakan data yang relevan bagi para pembuat kebijakan.   Kata Kunci: Penggunaan, Perlindungan Hukum, Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ) Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art2

Abstract

Circular Letter of the Minister of Home Affairs ('SE Mendagri') No. 821/5492/SJ grants authority to the Mayor (in charge) of the Province to re-assignation or to dismiss civil servants ('PNS') or state civil apparatus ('ASN') without the approval of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), and thus, such policy has caused several polemics, particularly in reagards to the re-assignation of Civil Servants. The problems in this study are first, what is the position of SE Mendagri No. 821/5492/SJ among the legal instruments issued by the government? Second, How are efforts to actualise the Meritocracy System following the Authority of Acting Regional Heads to Re-assign Civil Servants Based on SE Mendagri No. 821/5492/SJ? The approach in this study employs a statutory and conceptual regulatory approach, whilst the type of research used is normative legal research. The data collection method utilises literature studies. The results of the study indicate that SE Mendagri is included in policy regulations and the government needs to revoke and declare it invalid to actualize meritocracy. The conclusion of the study presents that the SE Mendagri is a policy regulation in accordance with the characteristics of the policy regulation that has been described and the government needs to revoke and declare it invalid to realize the implementation of the meritocracy system.Keywords: Circular Letter, Meritocracy System, Re-assignation. AbstrakSurat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 821/5492/SJ memberikan wewenang kepada Wali Kota (Pj) Provinsi untuk melakukan mutasi atau pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan hal tersebut menimbulkan beberapa polemik, terutama dalam hal mutasi Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kedudukan SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ dalam instrumen hukum pemerintahan, dan kedua, bagaimana upaya mewujudkan Sistem Meritokrasi pasca lahirnya Kewenangan Pj Kepala Daerah untuk Memutasi PNS Berdasarkan SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SE Mendagri termasuk dalam peraturan kebijakan dan pemerintah perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk mewujudkan meritokrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah SE Mendagri merupakan peraturan kebijakan sesuai dengan ciri-ciri peraturan kebijakan yang telah diuraikan dan pemerintah perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk mewujudkan implementasi sistem meritokrasi.Kata Kunci: Meritokrasi, Mutasi, Surat Edaran.
Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Afgha Okza Eriranda; Fajar Rahmad.S; Eny Kusdarini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art4

Abstract

Social welfare is a crucial element of a nation, which involves various aspects of life such as health, education, economy, environment, social, and politics that are included in the concept of welfare state. The implementation of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution in practice displays various obstacles faced by the government in actualising social welfare. This study indicates the significance of the welfare state as a critical review and evaluation and an effective scheme, so that it is used as an antidote by focusing on the constitutional mandate which is the basis for this research. This research uses a normative legal research study method with a conceptual approach and a regulatory approach. The results of this study highlight the significance of the welfare state in creating welfare according to the constitutional mandate that has been stated. Focusing on the concept of the welfare state, examining the active role of the state in ensuring a fair distribution of social welfare, and protecting human rights through social security. This reflects the commitment of the Indonesian government to fulfill the fundamental rights of its citizens, especially those who are still less fortunate. These actions reflect the dedication of the state to addressing social and economic disparities through various redistribution measures. The constitutional mandate emphasizes the central role of the welfare state in the layout of the national development of Indonesia. This comprehensive analysis is expected to provide significant contributions in improving the implementation of social welfare policies and achieving the constitutional goal of optimally caring for the less fortunates and neglected children.Keywords: Justice, Welfare, Welfare State. AbstrakKesejahteraan masyarakat adalah aspek penting dalam suatu negara, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang tercakup dalam konsep welfare state. Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya, menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini memperlihatkan kebermaknaan welfare state sebagai tinjauan dan evaluasi kritis serta skema efektif, sehingga dijadikan sebagai penawar dengan berfokus sesuai amanat konstitusi yang menjadi landasan pada penelitian ini. Riset ini mempergunakan metode kajian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyoroti kebermaknaan welfare state dalam menciptakan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi yang telah dicantumkan. Fokus pada konsep welfare state, mengkaji peran aktif negara dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil, serta melindungi hak asasi manusia melalui jaminan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang masih kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Amanat konstitusi tersebut menegaskan peran sentral welfare state dalam pembangunan nasional Indonesia. Analisis komprehensif ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar secara optimal.Kata Kunci: Keadilan, Kesejahteraan, Negara Kesejahteraan.
Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy Idul Rishan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art5

Abstract

In the past seven years, the striking characteristic of cases filed before the Constitutional Court (MK) has developed into cases at the open legal policy level. In open legal cases, policy amendments should be settled through the formation or improvement of laws by the government. This study aims towards three objectives: (1) to identify the causes of the emergence of open legal cases filed before the Constitutional Court (2) to analyse the types of interpretations by the Constitutional Court in regards to open legal cases (3) to assess the level of public satisfaction relating to the decisions in open legal cases. The present research is a mixed legal study that utilises both primary and secondary data. The results of the study indicate that (1) the increasing number of open legal submissions at the Constitutional Court is caused by precedents where the Constitutional Court's interpretation of laws is considered swifter in obtaining legal certainty than encouraging the formation or amendment of laws through the President and the DPR. (2) In open legal cases, the interpretation of the Constitutional Court is highly dynamic. There is not a single type of interpretation, either judicial activism or judicial restraint, that is often used consistently in examining and deciding cases in the open legal area. (3) The results of this study also found that the Constitutional Court has not always been a populist in its decisions on open legal cases. There is even no correlation between interpretive judicial activism and judicial restraint with the level of public satisfaction towards the open legal cases.Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism, Judicial Restraint, Open Legal Policy. AbstrakDalam tujuh tahun terakhir, karakteristik perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkembang pada perkara-perkara pada level kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dalam perkara open legal, perubahan kebijakan seharusnya diselesaikan melalui pembentukan atau perbaikan undang-undang oleh pemerintah. Studi ini bertujuan untuk memperoleh tiga hal, yaitu (1) mengidentifikasi penyebab munculnya perkara-perkara open legal yang dimohonkan di MK, (2) menganalisis jenis penafsiran (MK) dalam perkara open legal, (3) tingkat kepuasan publik terhadap putusan dalam perkara open legal. Studi ini merupakan penelitian hukum campuran (mix legal studies) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukan (1) maraknya permohonan open legal di MK disebabkan oleh preseden dimana penafsiran MK terhadap undang-undang dinilai lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum ketimbang mengusulkan pembentukan atau perubahan undang-undang melalui Presiden dan DPR. (2) Dalam perkara open legal, penafsiran MK sangat dinamis. Tidak ada satu jenis penafsiran baik activism maupun restraint yang kerap digunakan secara konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara di wilayah open legal. (3) Hasil studi ini juga menemukan bahwa MK tidak selalu populis dalam putusan-putusan perkara open legal. Bahkan tidak terdapat korelasi antara penafsiran activism maupun restraint dengan tingkat kepuasan publik pada perkara open legal. Kata Kunci: Judicial Activism, Judicial Restraint, Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy.
Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Wibisena Caesario
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art6

Abstract

The Decisions of the Honorary Council for Election Administration (DKPP) serves as a crucial instrument for the DKPP in determining violations of the Code of Ethics on Election Administration. However, in its development, DKPP Decisions were found to exceed their authority (ultra vires). Constitutional Court Decision No. 115/PHPU.D-XI/2013 stated that the DKPP Decision should be limited to violations of the  Code of Ethics on Election Administration and if the content of the decision is beyond the a quo realm, thus the DKPP Decision should be declared non-binding and must not be adhered to. Subsequently, it leads to the cancellation of the DKPP Decision as it is considered legally flawed. This study attempts to identify the existence and characteristics of the ultra vires Decisions of DKPP, considering the significant impact of the nature of the a quo decision through two problem formulations. First, how is the existence of the Honorary Council for Election Administration's ultra vires Decision? Second, what are the characteristics of theHonorary Council for Election Administration's ultra vires Decision? This is a normative legal research with a descriptive-qualitative analysis method. As the results, an ultra vires decision occurs when the DKPP issues a decision beyond the violation of the Code of Ethics on Election Administration according to the existing statutory regulations and falls within the authority of the KPU and Bawaslu. The author identifies 7 ultra vires  decisions of the DKPP. There are three characteristics of the DKPP ultra vires decisions, namely (1) the substance of the ultra vires decisions lies in the ruling; (2) the DKPP ultra vires decision poses a restorative justice paradigm; (3) the ultra vires decision encourages the Administrative Court to assess the binding force of the DKPP Decision and its follow-up decisions. The ruling of ultra vires decision  is also expressed differently, namely (1) in the form of a stand-alone ruling; and (2) becomes one with the imposition of sanctions. When it becomes one with the imposition of sanctions, two different relationships are found, namely (1) efforts to encourage accountability for violators; and (2) efforts to distance violators from the process of restoring conditions due to violations that occur.Keywords: General Election, Honorary Council for Election Administration, Ultra Vires. AbstrakPutusan DKPP menjadi instrumen krusial DKPP dalam memutus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun, pada perkembangannya ditemukan Putusan DKPP yang melampaui kewenangan (ultra vires). Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 menyatakan Putusan DKPP terbatas pada pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan apabila substansi putusan berada di luar ranah a quo, maka Putusan DKPP dinyatakan tidak mengikat dan tidak wajib ditindaklanjuti, serta pembatalan Keputusan Penyelenggara Pemilu karena dianggap cacat hukum. Penelitian ini mencoba untuk melihat eksistensi dan karakteristik Putusan ultra vires DKPP mengingat dampak dari sifat putusan a quo yang cukup signifikan melalui dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana eksistensi Putusan ultra vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Kedua, bagaimana karakteristik Putusan ultra vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Artikel ini merupakan jenis penelitian normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Hasilnya, putusan ultra vires terjadi ketika DKPP memberikan putusan di luar pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan masuk pada ranah kewenangan KPU dan Bawaslu. Penulis menemukan 7 Putusan ultra vires DKPP. Terdapat tiga karakteristik dari Putusan ultra vires DKPP, yakni (1) substansi putusan ultra vires terletak pada amar putusan; (2) Putusan ultra vires DKPP memiliki paradigma keadilan restoratif; (3) putusan ultra vires mendorong PTUN untuk menilai kekuatan mengikat Putusan DKPP dan Keputusan tindak lanjutnya. Amar putusan ultra vires pun dituangkan berbeda, yakni (1) berbentuk perintah yang berdiri sendiri; dan (2) menjadi satu dengan penjatuhan sanksi. Ketika menjadi satu dengan penjatuhan sanksi, ditemukan dua relasi berbeda, yakni (1) upaya mendorong pertanggungjawaban pelanggar; dan (2) upaya menjauhkan pelanggar dari proses pemulihan kondisi akibat pelanggaran yang terjadi.Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Umum, Ultra Vires.
Dominance of Workers' Rights in the Profit Sharing System (Mukhabarah) Based on the Principle of Balance Yustiloviani; Farida Arianti; Maisarah Leli; Riri Syafitri
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art1

Abstract

This research is based on the requirement to do work that is not in line with the obligation to provide capital, the system of difficulties at the work level needs to be discussed in an obligation that will be fulfilled. In line with this, to increase understanding of workers' rights in agricultural cooperation with a profit sharing system based on the principle of balance when linked to the level of difficulty of the work. This study aims to analyse the forms of rights and obligations in the palm sap processing cooperation, and how the profit sharing of the mukhabarah system is based on the principle of balance. This research is empirical legal research based on a qualitative descriptive with phenomenology. In data collection, researchers conducted interviews with research informants based on interview guidelines. This research was conducted in Nagari Supayang, Tanah Datar Regency, West Sumatra.The results of the study indicate that there is a heavier burden and greater risk to the manager. The work of managing palm sap requires more days, both climbing days and days of processing palm sap. The conclusion is that there is a dominance of workers' rights in profit sharing agricultural cooperation based on the principle of balance where workers get their rights based on the magnitude of the work responsibilities they carry.Keywords: Balance, Mudharabah, Mukhabarah, Profit Sharing, Workers' Rights. AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang tidak sejalan dengan kewajiban memberikan modal, maka sistem yang berkaitan dengan kesulitan pada pekerjaan perlu dibahas terutama terkait kewajiban tertentu yang akan dipenuhi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja dalam koperasi pertanian dengan sistem bagi hasil berdasarkan asas keseimbangan apabila dikaitkan dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk hak dan kewajiban dalam koperasi pengolahan nira aren, dan bagaimana pembagian hasil sistem mukhabarah berdasarkan asas keseimbangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berbasis metode deskriptif kualitatif dengan fenomenologi. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian berdasarkan pedoman wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Supayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beban yang lebih berat dan risiko yang lebih besar bagi pengelola. Pekerjaan pengelolaan nira aren membutuhkan hari yang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya, baik hari untuk pendakian maupun hari untuk pengolahan nira aren. Kesimpulannya adalah terdapat dominasi hak pekerja dalam kerjasama pertanian bagi hasil berdasarkan asas keseimbangan dimana pekerja mendapatkan haknya berdasarkan besarnya tanggung jawab pekerjaan yang diembannya.Kata kunci: Bagi Hasil, Hak Pekerja, Keseimbangan, Mudharabah, Mukhabarah.
Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia Firdaus Arifin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art7

Abstract

Political dynasty has grown into one of the main challenges in the development of democracy in Indonesia since the 1998 Reformation Era which aims to strengthen democracy and governance based on Good Governance. Thus, the existence of cultured political dynasty has the potential to hinder the achievement of democratic objectives and legal reforms developed in Indonesia. This study aims to identify and analyze the impact of political dynasty on the development of the democratic system with a focus on the reform of Constitutional Law. The method used in this study is a juridical-normative approach, with a qualitative analysis of related laws and regulations and a study of the practice of political dynasty in Indonesia. The results of the study indicate that the existing legal framework remains inadequate to limit political dynasties, which exploit loopholes in regulations and weak supervision to maintain power. In addition, the practice of political dynasty undermines the principles of meritocracy and accountability that should be the basis for democratic governance. Therefore, a more comprehensive renewal of the democratic system is needed, including the implementation of a cooling-off period for incumbent family members, strengthening supervision of the election process, increasing public political education, and limiting the influence of money in politics. The implications of this study emphasize the importance of improving regulation and supervision to strengthen democracy and reduce the dominance of political dynasty, which will ultimately strengthen democratic governance and decentralization.Keywords: Democracy, Decentralization, Legal Reform, Political Dynasties. AbstrakPolitik dinasti telah menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak Era Reformasi tahun 1998 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan Good Governance. Dengan demikian, keberadaan politik dinasti yang membudaya, berpotensi menghambat pencapaian tujuan demokrasi dan pembaruan hukum yang dikembangkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak politik dinasti terhadap perkembangan sistem demokrasi dengan fokus pada pembaruan Hukum Tata Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi terhadap praktik politik dinasti di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih belum memadai untuk membatasi dinasti politik, yang memanfaatkan celah dalam regulasi serta lemahnya pengawasan untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, praktik politik dinasti merusak prinsip meritokrasi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan bagi pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, pembaruan sistem demokrasi yang lebih komprehensif diperlukan, termasuk penerapan masa jeda (cooling-off period) bagi anggota keluarga petahana, penguatan pengawasan terhadap proses pemilihan, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pembatasan pengaruh uang dalam politik. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan regulasi dan pengawasan untuk memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi politik dinasti, yang pada akhirnya akan memperkuat tata pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi.Kata Kunci: Demokrasi, Desentralisasi, Pembaruan Hukum, Politik Dinasti.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan Herlin Wijayati; Indah Dwi Qurbani; Endrianto Bayu Setiawan; Ricardo Simatupang
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art8

Abstract

Legislation is a sub-system of national law that functions to actualise the implementation of national and state administration according to the ideals established by the national legal system. However, currently the policy of legislation is facing systemic problems, which are related to the institutional governance of the formation of legislation. In response to this problem, this study presents the following formulation of the problem, namely how to design the reconstruction of the institution that forms the legislation in order to create legal order in Indonesia. This legal research is normative in nature that uses conceptual and statutory approaches. The analysis technique used is descriptive-analytical by conducting a qualitative analysis of legal norms. There are two conclusions drawn. First, the problem of institutional governance occurs because of the large number of government institutions involved in the formation of legislation coupled by the absence of consistency of government institutions in the field of the formation of legislation. The regulation of the authority attribution in the formation of legislation according to Article 8 of Law No. 12 of 2011 has resulted in a large number of legislation, especially regulations of ministers/chiefs of institutions. As the result, the practical problems arising are disharmony and regulatory bulge. Second, as a solution to resolve the issue, the mandate of Article 99A of Law No. 15 of 2019 must be implemented immediately, namely by establishing a non-ministerial government institution that carries out government affairs in the field of forming laws and regulations. Failure to establish such a government institution will have implications for the number of uncontrolled laws and regulations and will further worsen the quality of laws and regulations, both in terms of the formation process and their substance.Keywords: Government Institutions, Institutional Arrangement, Laws AbstrakPeraturan perundang-undangan merupakan subsistem hukum nasional yang difungsikan untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita hukum nasional. Akan tetapi, saat ini kebijakan peraturan perundang-undangan sedang dihadapkan pada permasalahan sistemik, yang terkait dengan tata kelola kelembagaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini menetapkan rumusan masalah yakni bagaimana desain rekonstruksi kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tertib hukum di Indonesia. Penelitian hukum ini bertipe normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bertipe deskriptif-analitis dengan cara melakukan analisa norma hukum secara kualitatif. Ada dua kesimpulan yang diperoleh. Pertama, masalah tata kelola kelembagaan terjadi karena banyaknya lembaga pemerintahan yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta belum adanya keajekan lembaga pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Diaturnya kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 telah mengakibatkan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan menteri/kepala lembaga. Akibatnya, masalah praktis yang timbul adalah disharmoni dan obesitas regulasi. Kedua, sebagai langkah solutif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka amanat Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 harus segera dijalankan, yaitu dengan cara membentuk lembaga pemerintahan non kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan tidak dibentuknya lembaga pemerintahan tersebut akan berimplikasi pada jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak terkontrol serta semakin memperburuk kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi proses pembentukan maupun substansinya.Kata Kunci: Lembaga Pemerintah, Penataan Kelembagaan, Peraturan Perundang-Undangan
Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama Muhammad Idris Nasution; Mhd. Syahnan; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art9

Abstract

The legal norm contained within Article 42 of the Marriage Law rigidly stipulates that the legal validity of a child depends on the legality of the marriage of their biological parents. The provisions of this norm have raised legal problems for children from illegitimate marriages, especially concerning their civil rights. Departing from the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which gave rise to a controversial discourse by giving illegitimate children the right to a civil relationship with their father, the Religious Court formulated a new norm for the status of children as biological children to accommodate the protection of children's rights, but there remain legal issues in determining such status and in practice, it remains unable to accommodate children's civil rights. This study aims to explore the considerations of the Religious Court's decision in determining biological children and its legal consequences for the enforcement of children's civil rights, and then offer a legal reconstruction of the determination of biological children. This  is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data analysis is qualitative with seven thematic steps. The results of this study indicate that in considering the decision of the Religious Court, the judge considered the marriage carried out by the parties invalid because the marriage witnesses and marriage guardians were invalid. In the judge's view, an illegitimate marriage is adultery, so that the child born from it is a child of adultery, so he cannot be related to his father, but they can still obtain other limited civil rights. This study concludes that there is a fatal misconception in placing children from illegitimate marriages as children of adultery or biological children. Determination of the child's status as a biological child in the decision of the Religious Court is a legal formulation that is contrary to the norms of the Marriage Law, Islamic Law, and fiqh. The legal construction in determining the status of a biological child is not oriented towards substantial justice for children, contrary to the principle of liability based on fault, retributive justice, and the principle of nemo commodum capere potest de injuria sua propria. However, this legal construction is based on the norm of Article 42 of the Marriage Law, for that it must be reconstructed. The substantial justice approach requires that children born in or as a result of an illegitimate marriage must continue to be treated as legitimate children with all the legal consequences.Keywords: Biological Children, Illegal Marriage, Religious Court Decisions, Legal Reconstruction AbstrakNorma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan secara rigid hukum keabsahan anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua biologisnya. Ketentuan norma ini telah menimbulkan problematika hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak sah, terutama menyangkut hak-hak perdatanya. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang melahirkan wacana kontroversial dengan memberikan anak luar kawin hak berupa hubungan perdata dengan ayahnya, Peradilan Agama memformulasi norma baru status anak berupa anak biologis untuk mengakomodasi perlindungan hak anak, tetapi terdapat problem hukum dalam penetapan status ini dan dalam praktiknya tidak benar-benar dapat mengakomodasi hak perdata anak.  Penelitian ini hendak menggali pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam penetapan anak biologis dan akibat hukumnya terhadap penegakan hak-hak perdata anak, dan selanjutnya menawarkan rekonstruksi hukum terhadap penetapan anak biologis. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data bersifat kualitatif dengan tujuh langkah tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama, hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh para pihak tidak sah karena tidak sahnya saksi nikah dan wali nikah. Dalam pandangan hakim, pernikahan yang tidak sah itu adalah zina, sehingga anak yang dilahirkan darinya adalah anak zina, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi ia tetap dapat memperoleh hak-hak perdata lainnya secara terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat salah kaprah yang fatal dengan mendudukkan anak hasil perkawinan tidak sah sebagai anak zina atau anak biologis. Penetapan status anak sebagai anak biologis dalam putusan Pengadilan Agama merupakan formulasi hukum yang bertentangan dengan norma Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan fikih. Konstruksi hukum dalam penetapan status anak biologis tersebut tidak berorientasi pada keadilan substansial bagi anak, bertentangan dengan prinsip liability based on fault, keadilan retributif, dan asas nemo commodum capere potest de injuria sua propria. Namun, kontruksi hukum ini berpangkal dari norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, untuk itu harus dilakukan rekonstruksi terhadapnya. Pendekatan keadilan substansial menghendaki anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah harus tetap didudukkan sebagai anak yang sah dengan segala akibat hukumnyaKata Kunci: Anak Biologis, Perkawinan Tidak Sah, Putusan Pengadilan Agama, Rekonstruksi Hukum
Masalah Regulasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Mendesain Pelajar Berintegritas Saleh, Muhamad; Tanjung, Afriansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art10

Abstract

Among the efforts to overcome the obstacles that hinder Indonesia's future is by implementing the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM, Independent Education Independent Campus) program, in which one of these activities is to improve interpersonal skills (soft skills) and technical skills (hard skills) in order to provide bargaining power for prospective workers in the global job market. Currently, Indonesia does not lack intelligent (literate) people or lack of skills as labor capital but is actually lacking in terms of integrity, thus the fundamental problem of the MBKM program is how to contribute in the development of the students' integrity by mapping the activity design that is deemed relevant for students with integrity within the framework of the MBKM programs. A mixed legal research methodology was chosen for this study, with secondary data serving as a complement to primary data. Primary legal materials consist of laws and regulations, supplemented by field data obtained through interviews with key informants. All data collected will be analyzed using legal and conceptual approaches. First, there are four problems with the MBKM activities in an effort to shape students with integrity, namely problems with learning outcomes which in several MBKM programs are disoriented as the MBKM program is not fully in line with the RPJMN on (HR); the other problem is the fact that the MBKM program has not been integrated with the student program related to Pancasila. Second, the design of the integrity student program in MBKM activities, namely: a) the integrity student program is added to become one of the MBKM programs; b) the integrity student program is mainstreamed in the higher education curriculum by including the public integrity learning that is collaborated on civic education, ethics, history, and business courses; and integrated with learning outcomes.Keywords: Students with Integrity, Independent Campus, MBKM AbstrakMenyelesaikan kendala yang mengikat masa depan Indonesia salah satunya caranya dengan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), salah satu dari kegiatan tersebut meningkatkan kemampuan interpersonal (soft skill) dan secara teknis (hardskill) untuk memberikan dorongan daya tawar bagi calon pekerja di pasar/bursa kerja global. Saat ini Indonesia tidak kekurangan masyarakat yang cerdas (literat) atau kurangnya kemampuan sebagai modal tenaga kerja namun sejatinya kurang dalam aspek integritas, permasalahan mendasar dari program MBKM adalah bagaimana memberikan kontribusi terhadap integritas pelajar dan desain kegiatan seperti apa yang relevan antara pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM. Metodologi penelitian hukum campuran dipilih dalam penelitian ini, data sekunder menjadi data pelengkap dari data primer, bahan hukum primer beruapa peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara kepada narasumber sebagai informan kunci (key informant), semua data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. hasil penelitian Pertama, terdapat empat permasalahan kegiatan BKM dalam upaya menciptakan pelajar berintegritas yaitu: adanya problematika terhadap luaran pembelajaran; beberapa program MBKM disorientasi; program MBKM tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMN tentang SDM; program MBKM belum terintegrasi dengan program pelajar Pancasila. Kedua, desain program pelajar berintegritas dalam kegiatan MBKM yaitu: a) program pelajar berintegritas ditambah menjadi salah satu program MBKM; b) program pelajar berintegritas di arus utamakan dalam kurikulum pendidikan tinggi dengan memasukkan pembelajaran integritas publik yang dikolaborasikan pada matakuliah pendidikan kewarganegaraan, etika, sejarah, dan bisnis; dan diintegrasikan dengan learning outcomes.Kata Kunci: Pelajar Berintegritas, Kampus Merdeka, MBKM

Page 95 of 98 | Total Record : 974

 93   94   95   96   97 

Filter by Year

1994 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue