cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2025)" : 4 Documents clear
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Game Online Diprina, Aulia Pasca; Adismana, Oktaviana Hardayanti
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.25371

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat termasuk pada anak-anak, salah satu ruang interaksi yang digemari oleh anak-anak adalah platform game online seperti roblox, mobile legend, dan game lain. Meskipun menghadirkan ruang interaksi yang edukatif dan kreatif, platform tersebut juga menimbulkan ancaman serius berupa kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku yang memanfaatkan dan menyalahgunakan platform tersebut melalui fitur interaktif seperti chat, avatar, dan permainan peran virtual. Keterbukaan fitur ini memberikan celah bagi pelaku untuk membangun komunikasi manipulatif yang sulit terdeteksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe inventarisasi bahan hukum untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan anak di ruang digital, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus kekerasan seksual di platform permainan daring meliputi child grooming, sextortion, dan virtual groping. Selain itu, kelemahan dalam regulasi yang ada mengindikasikan perlunya segera memperkuat perlindungan hukum melalui peningkatan literasi digital bagi anak, penyempurnaan regulasi yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual dalam simulasi permainan, kewajiban pengawasan serta sinergi antara pemerintah, industri permainan, dan lembaga perlindungan anak
Aksesibilitas Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Yusman, Muhammad; Zulaeha, Mulyani; Mustika, Cindyva Thalia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.23958

Abstract

Permasalahan akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh peraturan bantuan hukum yang belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah yang lebih spesifik, teknis serta implementasi peraturan ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan peraturan daerah harus diiringi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum utama, serta pentingnya sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyediakan layanan hukum gratis yang lebih responsif dan berbasis teknologi serta kearifan lokal bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.
Hak Asasi Manusia: Pilar Utama dalam Pembangunan Karakter Bangsa Ariany, Lies Ariany; Erlina, Erlina; Buana, Mirza Satria; Husna, Nur; Fahlani, Soffyan Angga; Rahman, Eko Taufikur; Sari, Septiana
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24192

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan bermartabat. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, HAM berperan sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup dalam harmoni, menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Artikel ini membahas pengertian dan prinsip dasar HAM, perannya dalam pembentukan karakter bangsa, serta tantangan dan strategi penegakannya di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka melalui analisis literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi nilai HAM dalam pendidikan dan kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan beretika.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosio-Legal Syahrida, Syahrida; Erliyani, Rahmida; Rahmawati, Diana; Mursalin, Arisandy; Rahman, Eko Taufikur; Ramadhaniah, Putri; Farah, Gusti Alya Fathia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.24778

Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi sosial-hukum pluralisme hukum dengan menganalisis interaksi antara hukum adat, norma-norma Islam, dan budaya hukum Masyarakat di bantaran sungaiĀ  Banjarmasin, Indonesia. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim dengan tradisi adat yang kuat, Banjarmasin menawarkan studi kasus yang menarik untuk memahami bagaimana sistem hukum plural beroperasi di pemukiman tepi sungai di Kota Banjaramsin meliputi 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan penelitian lapangan etnografis, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, studi ini meneliti bagaimana penyelesaian sengketa berbasis komunitas berfungsi di luar kerangka hukum formal. Dalam perspektif sosio legal riset ini menunjukkan temuan bahwa sengketa yang ada pada masyarakat di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, melibatkan hubungan keluarga, kepemilikan tanah, dan konflik antar warga (tetangga) sering diselesaikan melalui model penyelesaian sengketa secara mediasi berbasis hukum adat yang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Proses ini menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab kolektif, dan pelestarian harmoni sosial daripada hasil hukuman atau sanksi. Koeksistensi antara hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai Islam mencerminkan budaya hukum yang dinamis yang beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar tradisionalnya. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosio-legal dengan memberikan wawasan empiris tentang kekuatan sistem hukum plural dan signifikansinya bagi akses ke keadilan di masyarakat mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya ke dalam kerangka hukum formal untuk mengembangkan model keadilan yang inklusif dan responsif

Page 1 of 1 | Total Record : 4