cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rafida Ramelan
Contact Email
rafidaramelan@radenfatah.ac.id
Phone
+6288973037167
Journal Mail Official
rafidaramelan@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151057     EISSN : 28100905     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Family Law Islamic Family Law Family Study Legal Drafting of Islamic Civil Law Customary Law Sociological Law Marriage and Gender Issue Islamic Inheritance Law History of Islamic Family Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
FENOMENA CHILDFREE SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA KARIR PERMODALAN NASIONAL MADANI JAKARTA Fitriyani, Fitriyani; Ashfia, Tazkiah; Rismawat, Anisya
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.18879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan wanita karir mengenai fenomena childfree di PNM Jakarta; (2) tinjauan hukum Islam terhadap fenomena childfree pada wanita karir di PNM Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dibagi dalam tiga alur yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan simpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 67% wanita karir berpendapat bahwa ekonomi yang stabil merupakan faktor terpenting jika seseorang hendak memiliki anak. 83% atau 5 dari 6 wanita karir sepakat bahwa mereka hendak menunda memiliki anak dan fokus untuk mengejar karir. 2 dari 6 wanita karir juga berpandangan bahwa mereka merupakan seorang childfree. Seluruh wanita karir di PNM Jakarta menanggapi fenomena childfree hal yang wajar dan 83% mendukung apabila teman ataupun saudara mereka merupakan seorang childfree. Tinjauan hukum Islam terbagi menjadi dua tentang childfree. Haram apabila dijadikan ideologi dan makruh apabila belum ada wujud anak dengan cara seperti tidak inzal, tidak menikah, maupun ‘azl disebabkan tidak siap dari segi mental atau tidak siap dari segi finansial karena dengan cara seperti itu childfree hanya akan dianggap seperti menunda kehamilan hingga individu maupun pasangan suami-istri siap mempunyai anak atau disebut childless. Kata Kunci: Fenomena Childfree, Prinsip Hidup Wanita Karir, Permodalan Nasional Madani Jakarta.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Fathiah, Iffah; Mabruri, Kemal Al Kautsar
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.18902

Abstract

This study aims to examine the protection of children's rights in cases of divorce according to Islamic family law. Divorce is a problem that often occurs in family life and can have a negative impact on children. Therefore, it is important to understand how Islamic family law provides protection for children's rights in the context of divorce. Normative legal research methods with a literature study approach. The data used are relevant legal materials, including the Al-Qur'an, hadith, as well as the opinions of Islamic scholars and jurists regarding issues of divorce and protection of children's rights. The results of this study indicate that Islamic family law pays great attention to the protection of children's rights in divorce cases. Islamic law emphasizes the importance of maintaining the integrity of the family and the well-being of children as a top priority. In the context of divorce, Islamic law places a great responsibility on both parents to protect the rights of the child, including the rights to life, education, health and security. In addition, Islamic family law also provides clear guidelines regarding divorce procedures and children's rights after the divorce occurs. In terms of child care, Islamic law encourages parents to reach a good and fair agreement in the best interest of the child. If there is no agreement, the judge will decide on child care based on the principles of fairness and the best interests of the child.
FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG Fathanna, Siti Nur; HAK, Nurmala; Sunaryo, Sunaryo
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.19268

Abstract

This research is motivated by the large number of divorce cases being sued in the Class 1 A Palembang Religious Court and the low success rate of mediation, even in 2019 nothing was successful at all. The problems raised in this study are First, what are the factors for the failure of mediation for divorce cases in 2019 at the Class 1 A Religious Court in Palembang. Second, how are the efforts of the Class 1 A Palembang Religious Court to overcome mediation failures for the coming year. The method in this study used the field research research method, which is a type of field research where the data was obtained based on field surveys conducted by collecting information through interviews with mediator judges at the Class 1 A Religious Court in Palembang. The approach used in this study is analytical descriptive, which describes the research object as it is in accordance with the existence and information found. The results of this study are, First, the factors that have resulted in the failure of the mediation of divorce lawsuits in 2019, namely the limited time and energy possessed by the mediator judge, the absence of the parties, the lack of knowledge about mediation, the strong will of the parties which is difficult to reconcile , the interference of a third person, the commotion created during the mediation process. Second, the efforts of the Class 1 A Palembang Religious Court in overcoming mediation failures in divorce cases to be sued for the coming year, namely the Mediator will be changed from a judge to a non-judge who has a mediator certificate, the litigants must attend the mediation process without being represented by attorneys, the mediator must also improve excellent service, mediators must be serious and experienced and can handle the atmosphere during the mediation process. Keywords: Mediation; Divorce; Religious Court
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA Mauliana, Sudjah; Hanapi, Agustin
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20235

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia, merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya. Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat indonesia yang menempati ruangan abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tenntang perkawinan secara implisit dinterprestasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan juga di sisi lain dalam ketentuan pasal 35 huruf(a) juga pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Adminitrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat dan menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama. Kata Kunci: Putusan; Mahkamah Konstitusi; Perkawinan Beda Agama
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KOTA LUBUKLINGGAU Novarisa, Septia; Kusmawaningsih, Susi
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20496

Abstract

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang justru semakin meningkat sejak berlakunya undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Kota Lubuklinggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kenaikan perkara dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kota Lubuklinggau dan tanggapan Pengadilan Agama terkait hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2014 MELALUI POLA ASUH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Romdoni, Dede Hermin; Muslim, Pepep Puad; Habibi, Habibi
Usroh Vol 7 No 2 (2023): Usroh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v7i2.20506

Abstract

Forming children who have good behavior must start from the behavior of parents from an early age.Islam views that children's behavior in the future is a reflection of their parents and the education they taught them from an early age. The forms of violence that occur against children are physical, sexual and psychological. The diverse nature of Indonesian society, with the majority of the population being Muslim, means that law is a necessity that must be applied. The aim of this research is to determine the form of protection for children from acts of violence in terms of Law No. 35 of 2014 through family parenting patterns. This writing uses a descriptive analysis method using a normative juridical approach, because the author only studies and analyzes based on previously existing cases obtained from print media, newspapers, magazines, journals or online media, which are then analyzed using regulations. Laws and related legal theories. The results obtained from this research show that the government's efforts to protect acts of child violence through Law Number 35 of 2014 are very clear and detailed. Islamic law itself has explained that parents' obligations in caring for and educating children are mandatory and obligatory for parents, as stated by Allah SWT in the QS. Al-Tahrim verse 6. Education, religion and environment are the main factors in influencing parents' parenting patterns. Parental education really supports the parenting style that will be applied to children. Parents' religious beliefs cannot be separated from one of the factors influencing parenting patterns. Keywords: Child Violence; Child Protection; Parenting; Legal Protection
MENEMUKAN KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA: KAJIAN KOMPARATIF PRINSIP PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rosdiana, Rosdiana; Faris Abdurrahman; Rianadiwa, Syifa; Fatahillah Podungge, Muhammad; Abdurrahman, Faris
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22777

Abstract

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Para ulama fikih telah menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan yang kemudian dirumuskan oleh negara dan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yakni membandingkan prinsip-prinsip perkawinan dari perspektif fiqih madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada khalayak ramai untuk mewujudkan keluarga harmonis yang kekal dan bahagia, dengan memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perkawinan dalam berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan sebuah tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga impian yang harmonis sepatutnya setiap pasangan menerapkan prinsip-prinsip perkawinan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif. Kata Kunci: Prinsip Perkawinan; Fiqih Madzhab; Kompilasi Hukum Islam
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Abstract

Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum
MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA BEBAS STUNTING: PERSPEKTIF ISLAM Regina Putri, Ananda; Putri, Ananda Regina; Yusnita, Eti; Fitriyati, Yusida; Gibtiah, Gibtiah; Sarib, Suprijati
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23011

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang menargetkan pada Tahun 2024 Kota Palembang bebas dari kasus stunting / gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung peran DPPKB Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting serta tinjauan hukum Islam terhadap Peran DPPKB Kota Palembang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas Stunting. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan/ field research, menggunakan jenis data kualitatif, yang bersumber data primer, sekunder dan tersier. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran DPPKB dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting yaitu pendidikan dan informasi, ketersediaan sumber daya, pemberdayaan perempuan, pemantauan dan evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor. Perspektif Islam terhadap peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas stunting diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Kata Kunci: Stunting; Ketahanan Keluarga; Perspektif Islam
REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG Syari, Lara; Barkah, Qodariah; Ifrohati, Ifrohati; Bt. Shukor, Nur Sakina
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.23239

Abstract

Data di Pengadilan Agama Kayuagung menunjukkan minimnya perkara perceraian yang berakhir mencabut gugatannya lalu hidup rukun kembali, bahkan jika dipersentasekan dalam 3 tahun terakhir hanya 6,5% saja perkara perceraian yang berakhir mencabut gugatannya dari total keseluruhan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya rekonsiliasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat dari rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Jenis penelitian ini adalah empiris normatif atau penelitian studi lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer langsung dari narasumber, observasi, dokumentasi dan wawancara, untuk sumber data sekunder yang bersumber dari tulisan seperti Al- Qur’an, Hadis, Undang- Undang, buku, jurnal maupun artikel. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kayuagung, yaitu : 1) Upaya perdamaian dari hakim; 2) Mediasi; 3) Pemaafan. Adapun faktor pendukungnya yaitu : 1) Kembalinya kesadaran dari para pihak mengenai perdamaian dan tujuan perkawinan; 2) Kepiawaian mediator dalam mengungkap inti permasalahan diantara para pihak; 3) Masih adanya rasa saling menyayangi diantara para pihak; 4) Para pihak yang berperkara masih memikirkan masa depan anak; 5) Para pihak yang berperkara sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali; 6) Dukungan dari pihak keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah : 1) Kurangnya pemahaman para pihak akan tujuan perkawinan dan pentingnya perdamaian; 2) Hati para pihak yang sudah terkunci; 3) Ketidakhadiran pihak tergugat; 4) Pihak ketiga; 5) Egois. Kata Kunci : Rekonsiliasi; Perceraian; Pengadilan Agama  

Page 4 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2023): Usroh Vol 7 No 1 (2023): Usroh Vol 6 No 2 (2022): Usroh Vol 6 No 1 (2022): Usroh Vol 5 No 2 (2021): Usroh Vol 5 No 1 (2021): Usroh