cover
Contact Name
Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Contact Email
medinate@radenfatah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
medinate@radenfatah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Medina-Te : Jurnal Studi Islam
ISSN : 18583237     EISSN : 26230178     DOI : -
Core Subject : Religion,
Jurnal Medina-Te difokuskan Pada Studi Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin, Hasanudin
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 12 No 1 (2016): Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v12i1.1145

Abstract

Landasan hukum taklik talak menurut ulama fiqih didasarkan pada konsep nusyuz yang terdapat dalam Q.S. alNisa`(4) : 34 dan 128 serta beberapa Hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam. Karena dikhawatirkan pada suatu saat suami berlaku nusyuz kepada isterinya maka boleh keduanya membuat perjanjian dalam bentuk taklik talak. Disisi lain jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam shigat taklik talak, terdapat unsur iwadl atau biasa disebut sebagai uang pengganti dari isteri kepada suaminya agar suaminya mentalak isterinya. Ini menunjukan bahwa jika dikemudian hari ternyata suaminya melanggar shigat taklik talak, isteri dapat mengadukan suaminya kepengadilan dengan talak khulu, karena dalam talak khulu-lah adanya istilah iwadl. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan, tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak secara gamlang dan detail di bahas, jika suami melanggar taklik talak, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ke Pengadilan. Pengadilan Agama menjadikan taklik talak sebagai alasan penetapan putusnya perkawinan didasarkan pada fakta persidangan di Pengadilan Agama bahwa taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan, proses pembuktian taklik talak di Pengadilan Agama dan Pertimbangan hakim dalam putusan pelanggaran taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan. Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik. Namun jika dicermati secara mendalam pelaksanaan sighat taklik talak dilihat dari segi aspek hukum, taklik talak belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga dilihat dari aspek redaksi sighat taklik talak jika memakai pendekatan al-mafahim al-asasiyah al-Islamiyah (konsep-konsep dasar Islam) sesungguhnya taklik talak yang demikian itu bertentangan dengan dua perinsip dasar yaitu: asas al-musawwa (persamaan atau kesetaraan) dan asas al-huriyah (kebebasan atau kemerdekaan)
Pengembangan Islam di Afrika Utara dan Peradabannya Hawi, Akmal
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 12 No 1 (2016): Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v12i1.1146

Abstract

Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak khalifah Umar bin Khattab (634-644M), yang mengutus Amru bin Ash untuk menguasai Mesir yang kemudian secara sistemik dilanjutkan pengembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat muslim diberbagai wilyah, khususnya Afrika Utara. Pengaruh itu bukan saja pada aspek bahasa tetapi pada peradaban pada umumnya. Data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsetektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat, menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil’alamin. Hanya pemerintahan yang maju, stabil dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tinggi.
Zahrat Al-Murid Fi Bayan Kalimat Al-Tawhid Karya Syaikh Abdu Al-Shamad Al-Falimbani (Sebuah Kajian Filologi) Chaidir, Kiagus
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 12 No 1 (2016): Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v12i1.1147

Abstract

Dari hasil temuan ini diketahui bahwa terdapat lima kesalahan Syaikh dalam penulisan naskah. Pertama, kata ﻖﺘﻨﻨﻣ seharusnya ﺖﻨﻤﻣ. Kedua, kata ث ﻦﯿﻜﻌــﻛ seharusnya ث ﻦﯿﻜﻌﺘﻛ. Ketiga, kata ﻢﯾﺪﯿﻗ seharusnya ﻢﯾﺪﻗ. Keempat, kata ﺔﻔﻣ ﻢﯿﻠﻛ seharusnya ﺖﻔﻣﺎﻛ. Kelima, kata ﮫﻧﺬﻣﻼﺗ seharusnya هﺬﻣﻼﺗ. Terdapat satu kata yang lupa ditulis yaitu kata ءﺎﻘﺑ. Selanjutnya, terdapat lima pemikiran Syaikh Abdu al-Shamad al-Falimbani dalam ZMBKT. Pertama, Konsep dasar mempelajari ilmu tawhid adalah hendaknya harus mengenal terlebih dahulu akan sifat-sifat Allah dengan baik dan benar, serta mengetahui akan pembagian tauhid dengan menggunakan dalil tentang berbagai persoalan tauhid secara ringkas dan sistematis. Kedua, Pembahasan Ilahu al-Haq dan Ilahu al-Bathil yaitu Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya adalah Ilahu al-Haq yaitu Allah SWT bukan Ilahu al-Bathil. Ketiga, Makna La Ilaha Illa Allah adalah tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah melainkan Allah. Keempat, Pembahasan tentang larangan memikirkan dzat Allah tanpa memahami ilmu manthiq, ilmu tawhid, dan ilmu keislaman lainnya. Kelima, Pembahasan tentang larangan menuduh seseorang dengan perkataan kafir yaitu mencela, membongkar aib orang di masyarakat, maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan.
Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Humanistik Maimunah, Maimunah
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 12 No 1 (2016): Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v12i1.1148

Abstract

Bahasa Arab sebagaimana bahasa-bahasa yang lain memiliki empat keterampilan berbahasa (مهارة اللغة) atau dikenal pula dengan فنون اللغة (seni-seni bahasa). Pembelajaran bahasa Arab adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar kata-kata yang disusun dan digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan orang-orang Arab tersebut. Pembelajaran bahasa Arab berbasis humanistik saat diaplikasikan di kelas dapat dilakukan dengan beberapa model berikut; 1) Pendidikan berbahasa terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri.guru hanya berperan sebagai pembimbing.2) belajar berbahasa dengan kooperatif merupakan dasar yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi peserta didik. 3) Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut peserta didik menjadi subyek yang harus merancang. mengatur dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. 
Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III Habiburrahman, Habiburrahman
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 12 No 1 (2016): Medina-Te : Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v12i1.1150

Abstract

Sultanate of Palembang Darussalam is one of Sultanate in the Nusantara archipelago. The first Sultan of Palembang Darussalam, Susuhunan Abdurrahman was appointed as Sultan on March 3, 1666. In 1821 the Sultanate of Palembang are frozen by the Netherlands, and was resurrected again on March 3, 2003 by the Assembly of the Majelis Adat of Sultanate of Palembang Darussalam with its designation of Raden Sjafei Prabu Diradja,  as a Sultan of Palembang Darussalam with the title of Sultan Mahmud Badarudin III. Legality of power of Sultan Mahmud Power Badarudin III, referring to the basic characteristics of the legality of power in the Malay Islamic Sultanate system, base on very important factor as follows: first, direct descendant of former sultans of Palembang Darussalam Sultanate. Second, supported by the Ulama. Third, has an artifact that became a symbol of the sovereignty of the Sultanate of palembang darussalam belonging to former sultans. Regarding the form of the implementation of the legality of the power of the Sultan Mahmud Badaruddin III, that can be seen from the existence of activities, such as; the preparation of Dictionaries Baso Palembang, designation guguk-guguk inside and outside of Palembang, Attend different events and seminars related to the Sultanate of Palembang Darussalam, and maintaining continuity, customs, art and culture of the nation of Indonesia including environmental sustainability, particularly in the city of Palembang Darussalam.
Implementation of the Education For All Concept in Islamic Educational Institutions Ade Rosad
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 22 No 1 (2026): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i3.28960

Abstract

Education plays a crucial role in human life. However, throughout history, the condition of education in several countries has faced various challenges, particularly in terms of equity and quality. The concept of Education for All emerged as a global initiative to ensure that every individual has access to education without discrimination, regardless of race, social status, or background. This concept strongly aligns with the principles of Islamic education, which emphasise equality, justice, and equal opportunities for learning. This study aims to examine the implementation of the Education for All concept in Islamic educational institutions, both theoretically and practically, and to contribute to the development of literature on inclusive education. The research employs a descriptive qualitative approach with library research as its method. The findings indicate that the principles of Education for All—such as equality, openness, quality, inclusion, and sustainability—are highly relevant to Islamic education. Its implementation within Islamic educational institutions strengthens their role in promoting equitable access to education and enhancing the quality of human resources.  
Social Alienation in the Digital Age: Roland Barthes' Semiotic Analysis of The Meaning of 'Ghaflah' in Qs. Al-A'raf Verse 205 Akhmad Dasuki; Rian Hidayat; Marwa; Shafa; Siti Mudthiya Arpijayanti; Cecep Zakarias El Bilad
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 22 No 1 (2026): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i3.29796

Abstract

This study explores the concept of ghaflah in Surah Al-A'raf verse 205 as an entry point to examine the phenomenon of social alienation in the digital age through Roland Barthes' semiotic approach. The term ghaflah, which literally means negligence or forgetfulness, is analysed on two levels: denotative (literal meaning) and connotative (symbolic/ideological meaning). The main research questions focus on how ghaflah is interpreted semiotically and whether its meaning is relevant to current social phenomena such as doomscrolling, digital alienation, and collective awareness crises. The objective of this study is to uncover the hidden meanings of ghaflah and explain how the concept reflects the socio-psychological conditions of modern society. This research employs a qualitative-descriptive method based on literature review, using Barthes' semiotic theory as the primary analytical framework. Core references include Tafsir al-Misbah, Lisan al-‘Arab, semiotic literature, and contemporary studies on digital media. The analysis is conducted in two stages: (1) interpreting the literal meaning of ghaflah using exegetical and linguistic sources, and (2) extracting the connotative meaning through Barthes' framework to uncover its ideological and mythological dimensions. The findings show that ghaflah is not merely spiritual negligence but also a metaphor for modern human alienation caused by the domination of technology and digital media. In this context, ghaflah functions as a sign of existential, spiritual, and social crises deeply rooted in contemporary life patterns. In conclusion, Surah Al-A’raf: 205 is not only theologically significant but also offers a critical reflection on the destructive impacts of the digital era on human consciousness, meaning, and spiritual values.
Mental Health from Al-Ghazali's Perspective Nuriyyah, Habibatun; Achmad Khudori Soleh
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 22 No 1 (2026): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i3.30050

Abstract

Al-Ghazali defines mental health as a harmony between mental and physical functions characterised by a person's ability to adapt to their environment. This theme is an important study because it reveals the concept of mental health from one of the Islamic figures, namely Al-Ghazali. The purpose of this study is to examine and explore the understanding related to mental psychology expressed by Al-Ghazali. The method used in this study is library research or literature study by utilising content analysis to identify patterns, themes or concepts contained in the content. The results of this study show several points, namely (1) The soul is defined by Al-Ghazali as a subtle and single spiritual substance that is not divided, or commonly called Al-Nafs. (2) Al-Ghazali categorises a healthy soul as one that can be characterised by a strong model of faith, freedom from heart disease, noble morals, good social relationships, and the achievement of happiness in this world and the hereafter. (3) Al-Ghazali also explains the efforts required to achieve peace and happiness in order to attain true mental health. These efforts can take the form of mujahadah or sincere efforts in the form of dhikr, worship and good deeds, riyadlah or spiritual training in the form of restraining lust and guarding the tongue, and also tazkiyatun nafs or purification of the soul which is divided into three stages, namely takhalli, tahalli, and tajalli.
Comparison of the Concept of Tazkiyatun Nafs in the Perspectives of Al-Ghazali and Buya Hamka Siti Fatmawati Kumala; Alifia Zulfi Salsabila; Imam Muslimin
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 22 No 1 (2026): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i3.30121

Abstract

This article aims to compare the thoughts of Al-Ghazali and Buya Hamka on tazkiyatun nafs (purification of the soul) and identify the steps taken by both in forming a spiritually pure personality. This study uses a qualitative method with a comparative approach. Data collection techniques were carried out through a literature review of Al-Ghazali's major works, namely Ihya' Ulumuddin and Bidayatul Hidayah, as well as Buya Hamka's Tafsir Al-Azhar, supplemented with other supporting literature. Data analysis was carried out using a descriptive-qualitative approach to examine each figure's approach to the concept of spiritual purification. The results of the study show that Al-Ghazali describes three stages of tazkiyatun nafs: takhalli (emptying oneself of bad traits), tahalli (adorn oneself with good morals), and tajalli (witnessing the presence of Allah). Meanwhile, Buya Hamka offers five steps: befriending good people, using reason wisely, controlling desires and anger, thinking before acting, and knowing oneself. Although they have different approaches, both emphasise the importance of moral and spiritual dimensions in the process of purifying the soul.
The Reconstruction of Islamic Law in Indonesia: From Classical Fiqh to Nusantara Fiqh Muhammad Syauqi Arinalhaq; Sholahuddin Al Ayubi; Andi Rosa
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 22 No 1 (2026): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/medinate.v21i3.30198

Abstract

The rapid development of modern civilization and the complex social dynamics in Indonesia call for a change in the application of Islamic law. Deeply ingrained in ancient fiqh literature, the ideas of Islamic law often expose flaws in handling the complexity of modern dynamics, especially in the multicultural setting of Indonesia. This study aims to clarify the relevance of reconstructing Islamic law in line with the setting of fiqh inside the archipelago since it answers the problems of the modern day. And to critically analyze the dynamics of Islamic legal thought in Indonesia in responding to contemporary reality challenges through a reconstructive approach to classical fiqh towards Nusantara fiqh. Specifically, this research focuses on how local scholars reformulate fiqh principles in the context of Indonesia's pluralistic and dynamic social, political, and cultural landscape. Examining a range of ancient fiqh studies, the viewpoints of Nusantara academics, and contemporary debates in the field of Islamic law, this paper uses a library research technique and a qualitative-descriptive method. The results of this discussion show that Nusantara fiqh is more than just local adaptation of classical fiqh; rather, it is a contextual ijtihad process combining local knowledge, social reality, and the basic values of maqāḥid al-syarī'ah. With the existence of Nusantara fiqh, it enables a more inclusive, adaptive, and relevant Islamic law in reconstructing Islamic law itself according to the needs of Indonesian society in the modern era without neglecting the principles of Islamic Shari'ah itself. Therefore, this article explains the importance of a reform in Islamic law that can adapt to contemporary dynamics while still being rooted in authoritative Islamic scholarly principles.