Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Efektivitas OK OCE sebagai Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Komunitas dalam Pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta Syahlevi Raissa Airlangga; Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar; Muhammad Fahreza Ramadan; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7338

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis program OK OCE/Jakpreneur sebagai ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas dalam memberdayakan UMKM di DKI Jakarta. Ada tiga hal yang menjadi fokus utama: bagaimana program ini dijalankan di lapangan, bagaimana hubungan antar pihak yang terlibat, dan seberapa kuat komunitas UMKM bertahan di tengah tekanan ekonomi dan politik perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap tiga informan  Ketua Umum OK OCE Indonesia, sekretaris kantor pusat, dan pelaku UMKM mitra di Rawamangun, Jakarta Timur serta dokumentasi visual dan data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan adalah perspektif politik perkotaan dan konsep community-based entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OK OCE tidak hanya berjalan sebagai program pelatihan biasa, tetapi telah berkembang menjadi gerakan sosial yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pelatihan, jaringan, dan akses modal. Salah satu pencapaian yang cukup penting adalah kurikulum OK OCE berhasil masuk ke dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020  artinya bukan pemerintah yang merancang kurikulumnya, melainkan komunitas yang menawarkan dan kemudian diadopsi. Menurut keterangan narasumber, sejak diluncurkan tahun 2017 program ini telah menjangkau lebih dari 400.000 pelaku usaha aktif di Jakarta. Strategi peningkatan kapasitasnya mencakup tiga pendekatan: reskilling, upskilling, dan new skilling, yang disesuaikan dengan kemampuan awal masing-masing peserta. Meski begitu, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang masih nyata di lapangan, seperti banyak peserta yang tidak konsisten menerapkan hasil pelatihan, adanya kesenjangan literasi digital antara pelaku usaha yang lebih tua dan yang lebih muda, serta koordinasi antarlembaga yang masih terhambat ego sektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan sesaat. Yang paling menentukan adalah pendampingan yang terus-menerus berbasis komunitas, dijalankan secara bertahap mulai dari legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar dan pembiayaan.
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Kota Bogor: Studi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif dalam Mendorong Partisipasi Publik Cipta Damai Arya Cudu; Gendis Dewantari; Siti Afra Aafiyah; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7458

Abstract

Minimnya penerapan meaningful participation dalam pembangunan dan tata kelola ruang perkotaan pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKPP berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi publik melalui praktik pemetaan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi area, pengumpulan data geografis, pendokumentasian pengetahuan lokal, dan peningkatan kesadaran bersama tentang hak atas ruang hidup. Aktivitas ini memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan kota dan membuka jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, hasil dari gerakan pemetaan partisipatif di Kota Bogor masih terbatas pada peta indikatif untuk wilayah kelola rakyat serta basis data spasial komunitas, dan belum menghasilkan produk hukum yang jelas seperti peraturan daerah, keputusan wali kota, atau bentuk pengakuan resmi lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi lokal dan mendorong pengelolaan kota yang lebih inklusif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya pengakuan hukum yang sesuai terhadap data dan peta yang dihasilkan oleh masyarakat.
Strategi FKUB dalam Menjembatani Aspirasi Minoritas dalam Rekomendasi Kebijakan Masyarakat Multikultural di Wilayah Jakarta Selatan: FKUB’s Strategy for Bridging Minority Aspirations in Policy Recommendations for a Multicultural Society in South Jakarta Adinda Sekar Kinanthi; Faqih Savero; Nabila Fitria Ariyanti; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 7: Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas terkait rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas inovasi program yang dijalankan dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota FKUB Jakarta Selatan dan pihak sekretariat yang terlibat dalam proses mediasi serta rekomendasi kebijakan, didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan menerapkan strategi representasi yang inklusif, pendekatan dialogis, mediasi sosial, dan kolaborasi lintas lembaga dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas. Penelitian juga menemukan adanya tantangan kultural berupa resistensi masyarakat dan pemahaman keberagaman yang eksklusif, serta tantangan struktural berupa kompleksitas regulasi, birokrasi perizinan, dan potensi intervensi politik.
PENINGKATAN DAYA BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI SESI TALKSHOW DALAM RUANG DISKUSI ZADANKAI Ivandra Solihin; Frichicilia Grace Stahlumb; Bilqis Oktaviani Putri; Sarah Novianti; Teddy Chrisprimanata Putra
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v3i1.683

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan untuk melatih kemampuan berpendapat dan berpikir kritis mahasiswa terhadap isu terkini dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi dan kebijakan luar negeri Jepang serta implikasinya terhadap hubungan Jepang dan Indonesia. Melalui kegiatan Zadankai yang bertajuk “Taruhan Ketidakpastian: Ekonomi Jepang Era Takaichi”, kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kegiatan ini disajikan dalam bentuk talkshow dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Selain sesi talkshow bersama narasumber, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta sebagai wadah untuk menganalisis dinamika ekonomi dan kebijakan publik era Takaichi terhadap stabilitas regional dan ketahanan ekonomi Jepang dan implikasinya pada Indonesia; serta melatih critical thinking dengan diskusi kritis dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Melalui kegiatan Zadankai, mahasiswa sebagai peserta kegiatan tidak hanya memiliki wawasan baru mengenai perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga memperkuat kemampuan menyampaikan pendapat dalam ruang diskusi dan critical thinking mereka terhadap isu yang sedang terjadi. Tentunya ini dapat menjadi bekal mahasiswa saat terjun dalam dunia profesional ketika mereka dihadapi sebuah fenomena ataupun masalah yang baru ditemui.
Penguatan Literasi Digital pada Serikat Petani Indonesia Kota Bogor sebagai Penguatan Partisipasi Publik Fullah Jumaynah; Teddy Chrisprimanata Putra; Gema Pertiwi; Afghan Fadilla
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i2.15554

Abstract

ABSTRAK Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital menjadi kebutuhan penting bagi kelompok masyarakat sipil termasuk kelompok tani. Bagi serikat petani Indonesia, literasi digital tidak hanya berhubungan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan jual beli pertanian. Literasi digital diperlukan untuk meningkatan partisipasi publik melalui akses informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan luas. Pemanfaatan media digital dapat menjadi akses alternative untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan petani yang sering kali terdapat gap dan menjadi pemicu konflik yang melibatkan petani dengan pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi digital pada anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kota Bogor sebagai upaya memperkuat partisipasi publik petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi partisipatif, dan refleksi bersama. Sasaran kegiatan adalah anggota SPI Kota Bogor yang berjumlah 17 orang. Hasil kegiatan menunjukan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi digital, khususnya untuk memanfaatkan ruang digital sebagai sarana komunikasi publik dan penyampaian aspirasi. Selain itu, kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa penguatan kapasitas pengelolaan media campaign untuk anggota serikat. Secara garis besar, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam penguatan kapasitas partisipasi publik petani melalui pendekatan literasi digital untuk membangun organisasi petani yang kontekstual dan berkelanjutan.
Institutionalization of Indonesia's Dark Social Movement in the Campaign Against the 2025 TNI Law: Dynamics and Strategies of Digital Resistance Tsalitsa Haura Layyina; Nurain; Cindy; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum4516

Abstract

This research presents analysis of the Indonesian Dark Social Movement which was institutionalized as a digital resistance to the 2025 TNI Bill considered to jeopardize civilian supremacy and democratic principles. Initially, the movement was formed by public dissatisfaction with the military's growing role in the civilian sector and the opaque legislative process, then it evolved into a digital movement with a common identity, communication strategies, and organized cross-platform coordination. Through qualitative approaches via documentation studies and content analysis of a variety of digital materials, the research draws a map of the dynamics of digital resource mobilization, narrative formation, and coordination that characterize the movement's institutionalization process. The results indicate that Indonesia Gelap was able to convert sporadic actions into a structured movement through symbolic consistency, internal division of roles, strategic use of digital platforms, and partnering with civil society networks. Nonetheless, this evolution faced difficulties in the form of government repression, misinformation, and inconsistencies in digital involvement. This research demonstrates that the digital environment is not only the outlet of people’s grievances but also the place where the adaptive and sustainable movement institutions are formed and this has consequences for social movements' overall strategies in the day of digital democracy.
Peran Komunitas JubirWarga dalam Menyalurkan Aspirasi Warga melalui X-Petisi Warga Livia Audy Salsabila; Anindhi Ramadhani; Mohammad Rayhan Hidayat; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 7: July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11356

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Jubir Warga sebagai perantara berbasis komunitas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat perkotaan melalui X-Petisi Warga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tingginya ekspresi digital warga, khususnya generasi muda, dengan terbatasnya kemampuan institusi politik formal dalam menerjemahkan ekspresi tersebut menjadi respons kebijakan yang nyata. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan memanfaatkan dokumentasi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, catatan proposal, jejak media sosial, serta literatur yang relevan mengenai politik perkotaan, partisipasi digital, ruang publik, dan hak atas kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jubir Warga berfungsi sebagai penerjemah sipil yang menghimpun keluhan sehari-hari masyarakat, menyederhanakan bahasa advokasi, memperluas ruang diskusi informal, serta menghubungkan aspirasi warga dengan jalur birokrasi melalui narasi berbasis data dan policy brief. Namun, advokasi yang dilakukan masih menghadapi tantangan berupa respons birokrasi yang belum merata, lemahnya mekanisme tindak lanjut, keterbatasan sumber daya, serta risiko perhatian publik di ruang digital yang cepat meredup sebelum berubah menjadi tekanan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa X-Petisi Warga relevan sebagai model alternatif partisipasi perkotaan, tetapi memerlukan penguatan verifikasi, jaringan warga yang berkelanjutan, serta jalur akuntabilitas yang lebih jelas.
THE ROLE OF THE DEPOK GOWESIN COMMUNITY AS AN ACTOR OF CITIZEN PARTICIPATION IN PROMOTING SUSTAINABLE TRANSPORTATION TOWARDS AN ECO CITY IN THE CITY OF DEPOK Putri Salsadila; Canda Della Agustia Disy; Salwa Adina Zafira; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1504

Abstract

This study discusses the role of the Gowesin Depok Community as a form of citizen participation in promoting sustainable transportation toward an eco city in Depok City. The study used a qualitative approach with a descriptive method through observation, interviews, documentation, and social media analysis. The results show that the Gowesin Depok Community plays a role in increasing public awareness of environmentally friendly transportation through cycling activities, environmental campaigns, and participation in Indonesia Critical Mass (ICM). The community also contributes to reducing carbon emissions and promoting a sustainable mobility culture in Depok City. However, these efforts still face challenges such as limited bicycle infrastructure, low public awareness among road users, and lack of government support. Therefore, stronger collaboration between the government and the community is needed to achieve sustainable transportation and the eco city concept in Depok City.
REPRODUKSI KEKUASAAN DAN KONVERSI MODAL DI TEMPAT KERJA: DAMPAK TRANSISI PERFORMANCE-BASED PAY DI JEPANG Frichicilia Grace Stahlumb; Ivandra Solihin; Teddy Chrisprimanata Putra
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1041

Abstract

The transition of the wage system in Japan from seniority-based pay to performance-based pay following the Japanese Economic Bubble is conventionally framed within the discourse of managerial efficiency and economic recovery. However, this research aims to critically deconstruct this phenomenon as a mechanism of power reproduction and institutional discipline within the corporate arena. By employing a Systematic Literature Review (SLR) methodology integrated with a political sociology perspective, this study conducts a structural-thematic analysis of policy documents and labor survey reports. The findings reveal that the dismantling of traditional employment pillars functions as an instrument for the capitalist class to transfer the risks of economic volatility directly onto the working class. This transition forcibly disrupts the workers' cultural habitus, compelling them to execute a radical capital conversion from social capital (institutional loyalty) to short-term productivity capital to preserve their economic bargaining power. Furthermore, managerial hegemony, manifested through ambiguous evaluation criteria and high appraiser subjectivity, evidences a profound power asymmetry that erodes trust and communal cohesion in the workplace. This study concludes that the legitimacy of performance-based pay cannot rely solely on hegemonic imposition; instead, it demands class compromise and negotiation. Corporations must facilitate transparency and avenues for workers' self-actualization to transfigure exploitative practices into an equitable consensus.
Rethinking the Role of Political Parties in Conflict Resolution and Strengthening Democratic Resilience Nasution, Nanda Rizka Syafriani; Putra, Teddy Chrisprimanata
SIYAR Journal Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : International Relations Study Program, The Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/siyar.2026.6.2.247-269

Abstract

Political parties are central actors in democratic systems, influencing policymaking, governance, and the overall stability of political institutions. In post-conflict or politically fragile societies, their role becomes even more critical as they can either facilitate reconciliation and peacebuilding or exacerbate tensions through polarizing strategies. This paper examines the dual role of political parties in conflict resolution and the strengthening of democratic resilience, drawing from theoretical perspectives on democracy, conflict resolution, and institutional stability. The analysis highlights three primary contributions of political parties: acting as mediators in political disputes, designing and promoting reconciliation policies, and fostering inclusive participation in governance. At the same time, the paper identifies persistent challenges such as political polarization, identity-based divisions, corruption, and weak internal democracy. Addressing these issues requires comprehensive reforms, including greater transparency in party operations, stronger legal frameworks, and continuous political education for both members and the public. By aligning the functions of political parties with the principles of peace and democratic governance, societies can enhance their capacity to navigate conflict and sustain long-term democratic resilience. Ultimately, this study argues that political parties are not only instruments of power but also potential architects of sustainable peace and democratic stability.