Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.123
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Abdurrifai Abdurrifai
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 462/PDT.G/2023/PN.MKS ATAS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN SUDIANG RAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Zahran Manga Pakiding; Baso Madiong; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9959

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN.MKS mengenai sengketa tanah antara dua pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama, menggunakan pendekatan normatif-kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan implikasi putusan terhadap masyarakat. Metode ini digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif – kualitatif dengan Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim dan pengacara, serta analisis dokumen resmi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan pengadilan berdasarkan alat bukti serta fakta yang terungkap di pengadilan, termasuk dokumen kepemilikan dan mencerminkan upaya menegakkan keadilan dan perlindungan hak milik, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. The research was intended to analyze the verdict number 462/ PDT g /2023/ pn. The MKS on land disputes between the two parties claiming the same land rights, using a normative approach to review the legal considerations of the judge and the ruling implications of society. The method is used in this study the normative-qualitative approach with primary data collection techniques through interviews with judges and lawyers, and official document analysis, while secondary data are drawn from the associated literature. Research shows that the court's ruling is based on the tools of evidence and facts revealed in courts, including property documents and reflect the efforts to uphold justice and safeguard property rights, with significant impact on social and economic stability.
ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK TENTANG PROMOSI DIRI BAGI NOTARIS Andi Putri Sanian Sari; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kode Etik Notaris (KEN) terkait larangan  promosi diri bagi Notaris di Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang berlaku bagi pelanggar Kode Etik terkait promosi diri. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Notaris di Kota Makassar, Majelis Pengawas Notaris Daerah Makassar (MPDN), Dewan Kehormatan Daerah (DKD),Sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (focused interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan promosi diri bagi notaris belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditaati sebagian anggota, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena yang mengarah pada promosi diri, seperti pada papan ucapan selamat atau karangan bunga dan surat kabar yang mencantumkan jabatan notaris. Ini menunjukkan bahwa penerapan larangan promosi diri belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan keseragaman pemahaman di lapangan, sementra untuk penegakan sanksi masih bersifat pasif dan bergantung pada adanya laporan, serta menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan dan belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun sesama notaris terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kode etik terkait promosi diri. Dengan demikian, meskipun sistem sanksi telah tersedia, implementasinya di Kota Makassar belum berjalan secara efektif. This study aims to analyze the implementation of the Notary Code of Ethics (Kode Etik Notaris/KEN), particularly concerning the prohibition of self-promotion by notaries in the City of Makassar, and to examine the enforcement of sanctions imposed for violations related to such conduct. This research employs a normative-empirical approach. Primary data were collected through focused interviews with notaries in Makassar, the Regional Supervisory Council of Notaries (MPDN), and the Regional Honorary Council (DKD). The findings indicate that the prohibition of self-promotion has not been fully implemented or consistently complied with by certain members. In practice, several phenomena suggest indirect forms of self-promotion, such as congratulatory flower boards and news publications that prominently display the notary’s official title. These findings demonstrate that the enforcement of the prohibition has not yet operated optimally and continues to face challenges, particularly in terms of supervision and uniformity of understanding in the field. Moreover, sanction enforcement remains largely passive and dependent upon formal complaints. The study also reveals a low reporting rate and limited public as well as professional awareness regarding forms of ethical violations related to self-promotion. Therefore, although a sanctioning mechanism is formally available, its implementation in Makassar has not yet been effective.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN YANG DINYATAKAN PAILIT Zulfahira Syafri; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli serta upaya pemenuhan hak konsumen ketika pengembang dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus kepailitan PT Aero Multi Karya Makassar. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan kurator dan hakim pengawas, serta kuesioner kepada konsumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pengecualian objek rumah dari boedel pailit bagi konsumen yang telah melunasi pembayaran, menguasai objek rumah, dan tidak terdapat klaim ganda. Pemenuhan hak konsumen dilakukan melalui pengakuan sebagai kreditur atau pembeli beritikad baik, verifikasi klaim oleh kurator, serta pemberian pilihan hukum kepada konsumen. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa status aset, klaim ganda, serta keterbatasan pemahaman konsumen terhadap proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pemahaman hukum agar hak konsumen dapat terpenuhi secara optimal. This study aims to analyze the forms of legal protection available to housing consumers who have fulfilled their obligations under sale and purchase agreements, as well as the efforts to fulfill consumer rights when a housing developer is declared bankrupt. The research applies a normative-empirical legal method through statutory and case study approaches concerning the bankruptcy of PT Aero Multi Karya Makassar. Data were obtained through literature review, interviews with the curator and supervisory judge, and questionnaires distributed to affected consumers. The results indicate that legal protection is provided through mechanisms allowing the exclusion of housing objects from the bankruptcy estate for consumers who have fully paid, occupied the property, and are free from double claims. Consumer rights fulfillment is conducted through recognition as creditors or good-faith buyers, claim verification by the curator, and provision of legal options for consumers. However, implementation still faces obstacles, including asset ownership status, double claims, and limited consumer understanding of bankruptcy procedures. Therefore, improved transparency and legal awareness are necessary to ensure optimal protection and fulfillment of consumer rights.
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JASA JOKI GAME MOBILE LEGENDS DI KOTA MAKASSAR Muh Andhika Rizal Usman Balo; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9988

Abstract

Perkembangan transaksi digital mendorong munculnya praktik jasa joki game Mobile Legends yang dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian jasa joki sebagai kontrak elektronik serta bagaimana kepastian hukum dalam praktiknya di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif berdasarkan fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa joki memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan causa yang halal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik yang sah dan mengikat para pihak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian berlangsung secara informal dan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. The development of digital transactions has led to the emergence of boosting services in the online game Mobile Legends, conducted through electronic media. The issues examined in this study concern the legal status of boosting service agreements as electronic contracts and the degree of legal certainty in their practice in Makassar. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and case approaches, analyzed through descriptive qualitative analysis based on legal facts found in the field. The results indicate that boosting service agreements fulfill the elements of consent, a specific object, and a lawful cause, thereby qualifying as valid and binding electronic contracts. However, in practice, such agreements are carried out informally and without adequate supervision, resulting in legal uncertainty and weakening legal protection for the injured parties.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI TANA TORAJA Welfare Bidadari Sirenden; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah yang disertai penerbitan sertipikat tanpa hak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpul data melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hak atas tanah pada awalnya ditawari oleh pihak lain untuk dibantu dalam proses pendaftaran hak atas tanahnya, namun sertipikat yang terbit bukan atas nama pemilik tanah tersebut melainkan sertipikat yang diterbitkan atas nama pihak lain dan anak-anaknya. Sertipikat tersebut menjadi terpecah-pecah atas beberapa nama. Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, peralihan hak tersebut terbukti tidak sah karena tidak didasarkan pada persetujuan pemilik hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. This study aims to analyze legal certainty in the transfer of land rights accompanied by the issuance of certificates without rights. This study uses a qualitative method with an empirical normative approach. Data collection techniques through interviews and descriptive analysis. The results of the study indicate that the land rights owner was initially offered by another party to assist in the process of registering his land rights, but the certificate issued was not in the name of the land owner but rather a certificate issued in the name of another party and his children. The certificate was fragmented into several names. Based on the results of the analysis of the research data, the transfer of rights was proven to be invalid because it was not based on the consent of the legitimate rights owner, so that this act was an unlawful act that created legal uncertainty in land ownership.
Co-Authors A. Nur Wahyuni Rivai Almusawir, Almusawir Andi Putri Sanian Sari Andi Tira, Andi Baso Madiong Desy Destiyani Mangirik Dita Natalia Patiung Hamid, Abd. Haris Herniwati Herniwati Juli Mardiani Kamsilaniah Kamsilaniah Muh Andhika Rizal Usman Balo Muh. Fathur Rahman Yusuf Nurismi Nurismi Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru Qinayah Dewita Vegi Vineria Waspada Santing Welfare Bidadari Sirenden Zahran Manga Pakiding Zulfahira Syafri Zulkifli Makkawaru