Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Acta Comitas Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) International Journal of Business, Law, and Education Journal of Social Research Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Focus Journal Law Review Lex Scientia Law Review Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Yohanes Usfunan
Faculty Of Law Udayana University
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER Ni Made Pratiwi Dharnayanti; Yohanes Usfunan; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p06

Abstract

Kepemilikan perusahaan induk atas saham pada anak perusahaan dalam jumlah tertentu memberi kewenangan kepada perusahaan induk untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak perusahaan. Namun hal ini menjadi permasalahan apabila bentuk anak perusahaan bukan berstatus sebagai badan hukum, yaitu Persekutuan Komanditer karena dalam isi Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan hubungan hukum perusahaan induk yang berbentuk badan ke anak perusahaan yang bukan berbentuk badan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV, dan (2) Bagaimanakah akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV. Berangkat dari adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) huruf b UUPT terbaru, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV terjadi karena adanya kepemilikan saham CV dari PT sebagai perusahaan induk, sehingga PT dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk menetapkan kebijakan bagi CV sebagai anak perusahaan, mengangkat anggota direksi/dewan pengawas dalam PT sebagai perusahaan induk sebagai direktur utama atau pengawas dalam CV, melakukan perjanjian hak bersuara dengan CV dan melakukan kontrak kendali terhadap CV sebagai anak perusahaan; dan (2) akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV apabila ditinjau dari prinsip limited liability yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT terbaru, maka dominasi antara PT terhadap CV tidak melahirkan tanggung jawab hukum bagi PT dalam hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga, namun apabila PT terbukti melakukan indikasi-indikasi penyimpangan pada laporan keuangan dalam hubungan hukumnya dengan CV sebagai anak perusahaan, maka PT dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana terhadap perbuatannya tersebut.
The Constitutionality of Castration Sanction Yohanes Usfunan; Jimmy Z. Usfunan; IPR. Arsha Putra
Udayana Journal of Social Sciences and Humanities Vol 1 No 1 (2017): UJoSSH, Feburary 2017
Publisher : Research and Community Services Institutes of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.908 KB) | DOI: 10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p20

Abstract

The research was conducted to asses Article 81 and Article 81A of Government Regulation In Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment of Law No. 23 of 2002 on Children Protection which includes imposition of castration sanction in its substance materials. Such policy is based on many rapes and murders case of minors that happen cruelly nowadays. Based on three points of view, chemical castration is the effort of reducing sexual arousal addressed to the perpetrator in order not to reiterate the same action and to reduce crimes such as rape and other sexual offenses. Although this regulation has good aim in terms of the deterrent effect, but there is a human rights character code which is a non-derogable human rights stipulated in Article 28 paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, one of which is so called right not to be tortured. The conclusion of this research is that the sanction of chemical castration violates human rights therefore constitutes an unconstitutional policy or in contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of this study is also expected to provide a view on constitutional law in doing the judicial review before the Constitutional Court.
Efektivitas Kebijakan Penangkalan Ideologi Transnasional: Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas Usfunan, Jimmy; Usfunan, Yohanes; Putra, Putu Rasmadi Arsha; Hermanto, Bagus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.197

Abstract

Krisis multi dimensi dan perkembangan global yang cepat memicu disrupsi pada seluruh generasi, termasuk tingkah laku menyimpang yang terjadi dewasa ini, sehingga Pendidikan Pancasila dibutuhkan secara integratif dalam pendidikan nasional. Penelitian ini ingin mengkaji, menganalisa, dan mengukur kebijakan pemerintah terkait dengan Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas, bentuk pembelajarannya dalam menangkal ideologi transnasional, dan urgensi serta efektivitas Pendidikan Pancasila diajarkan pada Sekolah Menengah Atas di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketiga pendekatan ini untuk mendukung telaah sumber bahan hukum pada metode studi dokumen, juga dibantu dengan data penunjang melalui observasi dan wawancara pada lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Pancasila harus dari dini dikenalkan dan diajarkan termasuk pada tingkatan Sekolah Menengah Atas untuk mewujudkan pendidikan integratif moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pembelajaran pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas dalam menangkal ideologi transnasional bagi pemuda dengan internalisasi Pancasila melalui pendidikan sebagai instrumen antisipatif dan preventif. Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam pendidikan sekolah menengah atas di Provinsi Bali serta memiliki urgensi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan yang integratif dengan pembentukan karakter siswa.
Intimidation Against Press Freedom in Indonesia During Demonstrations Against the TNI Law Usfunan, Maria Angelin; Usfunan, Yohanes
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Business, Law, and Education (On Progress July-Desembe
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i2.1254

Abstract

Freedom of the press stands as one of the fundamental pillars of democracy and human rights, serving as an essential mechanism for public oversight, transparency, and the dissemination of information. Although constitutionally guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia and reinforced through Law No. 40 of 1999 concerning the Press, the practice of press freedom in Indonesia continues to face substantial challenges, including intimidation, violence, and criminalization of journalists. This study aims to identify the various forms of intimidation and violence faced by journalists, analyze their implications for freedom of expression and human rights, and propose recommendations for strengthening legal protection mechanisms for the press in Indonesia. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, analytical, and case approaches, the study examines the relationship between legal norms and their practical implementation. Case studies, such as the assaults on journalists Wildan Pratama and Rama Indra during coverage of the protests against the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (UU TNI), reveal the inadequacy of legal protection and the persistence of human rights violations in the journalistic field. The findings demonstrate that violence against journalists not only infringes upon individual rights but also undermines democratic governance and social justice. Therefore, this research emphasizes the necessity of reinforcing legal frameworks, implementing national journalist safety protocols, enhancing legal literacy among law enforcement, and fostering collaboration between the government, the Press Council, and civil society to create a secure, independent, and ethical media environment in Indonesia.
Traditional Architecture Settings in Housing and Residential Area Governance Based on Local Wisdom in Bali Province Arna, Md. Andhi Supriatna; Usfunan, Yohanes; Sudantra, I Ketut; Resen, Made Gde Subha Karma
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11452

Abstract

This research uses normative research methods with a statutory approach, historical approach and conceptual approach. The results of this study are The urgency of traditional architectural arrangements in the governance of residential housing based on local wisdom in Bali Province is 1) realizing legal certainty in the implementation of residential housing in Bali Province; 2) realizing housing and residential areas in Bali Province with character; and 3) preserving local wisdom in Bali. Strategies for regulating traditional architecture in the governance of residential housing based on local wisdom in the province of Bali at the present time, including: 1) realizing the change in the status of Bali Province as a special region; 2) adjusting regulations in several fields related to residential housing, spatial planning, land, licensing and building architecture at the central and regional levels of the province of Bali; and 3) supervise the implementation of traditional architectural arrangements in the governance of housing and residential areas based on local wisdom in Bali Province. 
The Legal Power of the Constitutional Court Decisions Remains Suandika, I Nyoman; Usfunan, Yohanes; Palguna, I Dewa Gede; Adiyaryani, Ni Nengah
Journal of Social Research Vol. 2 No. 12 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i12.1606

Abstract

Issues relating to granting permanent legal force to decisions of the constitutional court immediately after they are pronounced in a plenary session open to the public are important to research for several reasons Firstly, it is very important for us to know the rationale for granting permanent legal force to decisions of the constitutional court given immediately after completion. pronounced in a public meeting open to the public. Second, understanding the permanent legal force of constitutional court decisions is also related to the question of why it is not possible to have legal efforts to correct constitutional court decisions if errors occur in terms of achieving legal certainty. Based on this, the question also arises as to whether the constitutional court's decision regarding this error will continue or not. Third, it is related to whether the legislator (positive legislator) can override the decision of the constitutional court. What is the rationale underlying the granting of permanent legal force to a Constitutional Court decision from the moment it is pronounced in a session open to the public? This research is normative legal research because there is a legal vacuum if the constitutional court's decision is contrary to the spirit of the 1945 Constitution. The importance of immediacy in granting permanent character to the constitutional court's decision, if viewed from the law in book aspect, is indeed the best choice. This is based on the following reasons. First, the Constitutional Court was formed to protect the purity of the Constitution with a more detailed interpretation. This interpretation will be used as a basis for resolving problems by certain authorities who are given direct authority by the Constitution. Therefore, it is appropriate that the interpretation is only carried out once, which is binding so that the decision must be placed at the first and final level where no effort can be made to cancel it. Second, apart from that, it must also be understood that the constitutional court as a constitutional court can resolve problems and provide legal certainty quickly by the principles of fast and simple justice.
Eksistensi Peraturan Daerah Responsif-Partisipatif: Konkretisasi Politik Hukum yang Demokratis-Populis di Daerah Leonardy, Josep; Usfunan, Yohanes
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.19

Abstract

Background: The responsive-participatory approach in forming Regional Regulations involves democratic engagement, particularly the active participation of the community and direct stakeholders at all stages, as outlined in Law Number 12 of 2011. Objective: This participatory process enhances the effectiveness of Regional Regulations, as community acceptance, stemming from their involvement, is crucial for meeting legal needs rather than relying on enforcement coercion. Method: This study utilises normative legal research, applying laws through statutory and conceptual approaches. Results: The findings emphasise that a democratic political configuration fosters community involvement in drafting Regional Regulations, reflecting a democratic-populist legal agenda. Conclusion and Recommendations: It concludes that regulations developed without community input tend to be authoritarian and face rejection, whereas active participation fosters compliance with higher laws, supports law enforcement, and promotes democracy. Recommendations include the establishment of a Regional Regulation on Community Participation to strengthen legal clarity and commitment, ensuring that the community is involved in the legislative process through existing provisions.
Presidential Veto on the Draft Constitution of the Democratic Republic of Timor Leste Francisco Amaral Da Silva; Yohanes Usfunan; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; I Nyoman Suyatna
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 2 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 2
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i2.368

Abstract

This study aims to analyze and examine the President's Veto Rights over draft laws submitted by the Timor Leste Parliament. In the administration of the Democratic Republic of Timor Leste, it is stated in Article 74 of the 2002 Constitution of the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) that the President of the Republic is the Head of State and the symbol of the guarantor of national independence and national unity as well as the smooth functioning of state institutions in a democratic manner. So that the power / authority of the state is held by the President. The research method used in this study is the normative legal research method, which examines and examines based on book reviews / literature reviews and law reviews. The results of the study show that based on Article 85 of the 2002 Constitution of the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) states that one of the authorities of the President of the Democratic Republic of Timor Leste is the veto right over Draft Laws. The veto right is the right to cancel decisions, provisions, draft regulations and laws, or resolutions. In order to improve and make effective the oversight function of the national parliament in fighting for the aspirations of the people of the Democratic Republic of Timor Leste to protect human rights, it is necessary to have limitations and criteria for the use of the President's veto power over draft laws.
Management of Royalties for Copyright Local Songs and Music: Implementation and Urgency Yohanes Usfunan; Jimmy Z. Usfunan; Made Aditya Pramana Putra; Ni Wayan Ella Apryani; Leonito Ribeiro
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.30243

Abstract

This study is driven by the ongoing challenges in royalty management arrangements for copyrighted songs and regional music, despite the existence of relevant regulations. In this context, the issues originated from the public’s limited understanding of copyright infringement, as well as a lack of awareness regarding the rights of songwriters and regional musicians to receive royalties. In some cases, songwriters and musicians resort to informal or underhanded agreements concerning the use of respective songs. Therefore, this study aims to thoroughly examine the royalty management policies for copyrighted songs and local music in Indonesia, to emphasize the urgency of royalty management in the sector, and to explore the issue from a human rights perspective. In order to achieve the stated objectives, a normative study approach was utilized, adopting both a legislative approach and legal concept analysis. The obtained results showed that royalty management policies for copyrighted songs and regional music were regulated under Government Regulation 56/2021, implemented through National Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional/LMKN) and Collective Management Institution (LMK). The management of royalties is very important, as it provides benefits not only to creators and related stakeholders but also contributes to the development of music in society. Furthermore, royalty management, as an expression of economic rights, was recognized as part of ECOSOB human rights.
Co-Authors Arna, Md. Andhi Supriatna Desak Made Risa Sutiadewi Francisco Amaral Da Silva Gede Dicka Prasminda Hermanto, Bagus I Dewa Gede Palguna I Gde Putu Sureksha Satya Pravita I KETUT SUDANTRA I Made Sarjana I Made Udiana I Made Wisnu Suyoga I Nyoman Sumardika I Nyoman Suyatna Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi Ida Ayu Ratna Kumala IPR. Arsha Putra Jimmy Z. Usfunan Jimmy Z. Usfunan Komang Ayu Trisna Ambari Leonardy, Josep Leonito Ribeiro Made Arie Wiedhayanti Made Gde Subha Karma Resen Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Nengah Adiyaryani Ni Wayan Ella Apryani Pramana Putra, Made Aditya Putra, Putu Rasmadi Arsha Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Prashanti Vahini Kumara Suandika, I Nyoman Usfunan, Jimmy Usfunan, Maria Angelin