Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.985
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan BINAMULIA HUKUM Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam Jurnal Hukum Lex Generalis JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Management and Creative Business JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum
Christiawan, Rio
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kedudukan Hukum PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Kuasa Jual (Studi Kasus: Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN.Bks) Samsuto Samsuto; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8194

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual adalah instrumen hukum yang dapat digunakan di dalam transaksi jual beli properti di seluruh Indonesia. PPJB umumnya digunakan untuk membuat perikatan kesepakatan awal di antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum melangkah ke arah adanya akta jual beli (AJB), sementara akta kuasa menjual bisa memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan penjualan properti atas nama pemilik properti tersebut. Walaupun di antara kedua instrumen ini dapat mengikat secara hukum, tetapi di dalam penggunaannya tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan, contohnya adanya penyalahgunaan kuasa serta adanya ketidakpastian hak untuk para pihak yang sudah melakukan transaksi. Adanya penelitian ini bermaksud untuk memberikan analisis secara kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual di dalam sistem hukum perdata di Indonesia berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016, khususnya terkait jual beli properti. Di dalam penelitian ini juga dibahas permasalahan yang sering muncul di dalam praktik, seperti wanprestasi, juga penyalahgunaan kuasa serta klausul-klausul yang bisa merugikan salah satu pihak. Dengan digunakannya metode pendekatan normatif dalam studi kasus ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas juga adil agar melindungi kepentingan para pihak yang akan terlibat dalam PPJB dan akta kuasa menjual tersebut.
Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Iqbal - Rendywiranto; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8784

Abstract

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 26 (2) menyatakan bahwa : setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara asing yang disamping kewarga negaraan Indonesianya mempunyai kewarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang di tetapkan dalam pasal 21 (2), adalah batal karna hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat di tuntut kembali. Perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia sebagai upaya penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing yang ingin menguasai tanah dengan status hak milik. Berdasarkan uraian di atas ada dua pokok permasalahan. Pertama Bagaimana keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa seorang warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia melalui perjanjian nominee sebagai upaya penyelundupan hukum di Indonesia serta Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik perjanjian nominee di Indonesia dengan melakukan kerjasama antar lembaga.
KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS Rio Christiawan
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.490

Abstract

ABSTRAK Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat final and binding menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diveri kasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis. ABSTRACT This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which rati ed the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors led this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges rati ed the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is nal and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the rati cation of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not speci ed concretely in the rati cation of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and veri ed them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not speci ed in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be rati ed in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set speci cally. Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI Rio Christiawan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630

Abstract

Abstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan 
Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 terhadap Penunggak Piutang Negara Duma Hutapea; Rio Christiawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.3860

Abstract

The Ministry of Finance issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 23 of 2026 which revises PMK Number 240 of 2016, and is effective from April 24, 2026.” The issuance of PMK Number 23 of 2026 as an amendment to the provisions for the management of state receivables shows the government's efforts to strengthen the effectiveness of the settlement of state receivables through the mechanism of “the State Receivables Affairs Committee (PUPN).” The focus of this research is the changes in PMK Number 23 of 2026. The research method used is normative juridical or legislative approach. The purpose of this study is to further analyze the legal changes in PMK Number 23 of 2026.
Rekonstruksi Kerugian Negara dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara Persero Mulyono Dwi Purwanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Rio Christiawan
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/8wcec168

Abstract

The determination of state losses in corruption cases involving Persero State-Owned Enterprises (SOEs) shows conceptual weaknesses that have a direct impact on legal certainty and the proportionality of punishment. Law enforcement practices exhibit a systemic tendency to equate corporate losses with state losses without operational normative limits, thus expanding the space for overcriminalization of legitimate business decisions. This research aims to analyze these distortions and reconstruct state losses as a precise and measurable element of delicacy. The research uses a normative legal approach based on doctrinal-critical analysis, combined with conceptual approaches and functional comparisons to test the coherence between criminal law, state finance, and corporate law regimes. The findings show that the determination of state losses is still dominated by a formalistic and outcome-oriented approach, without adequate testing of causality, governance, and fiscal verification. This condition blurs the line between business risk and unlawful acts and triggers disparity in judgments. This study proposes a tiered legal reasoning model that requires three cumulative elements, namely normative deviations, measurable actual losses, and accountable causal relationships. The originality of the research lies in the formulation of an integrated analytical framework that operationalizes the validation of state losses normatively and systematically. The contribution of this research strengthens the doctrine of state losses as an element of material crime while providing analytical instruments to improve the consistency of evidence and limit disproportionate criminalization in the enforcement of corruption laws in Persero SOEs.
Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha pada Pembentukan Keseimbangan Pasar pada Industri Minyak Goreng di Indonesia Lie Robert Iskandar; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.6810

Abstract

The national cooking oil industry experienced a price crisis in 2022, influenced by fluctuations in raw material prices in the global market. This condition prompted the government to implement a Maximum Retail Price policy as an effort to control prices and protect consumers. However, the policy created distortions in the domestic market equilibrium and affected cooking oil production and distribution activities. Several business entities responded to these conditions by limiting production volumes and supply. These actions subsequently became the basis for the competition authority to impose administrative sanctions based on indirect evidence. This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court in overturning the sanctions through Decision Number 85 K/Pdt.Sus-KPPU/2025. This study employed a qualitative method using statutory and judicial case study approaches. The findings indicate that the Supreme Court did not accept the standard of proof applied by the Business Competition Supervisory Commission and emphasized the importance of evidence capable of demonstrating the existence of a cartel agreement. Supply restrictions under certain circumstances may be considered a rational economic response to market conditions. Legal certainty is therefore necessary to protect legitimate business activities while supporting supply chain stability and maintaining fair and healthy business competition.
Co-Authors Aby Hartanto Advitama, Dave Azharie, Ade Basuki Rekso Wibowo Basuki Rekso Wibowo Carol Rosalyn Manoi Dave Advitama Dave Advitama Duma Hutapea Etta Natasha Ritonga Gunawan Widjaja Handoko Limaho Hardi Fardiansyah Hardi Fardiansyah Iqbal - Rendywiranto Jusoh, Sufian Lie Robert Iskandar Limaho, Handoko Mella Ismelina Farma Rahayu Mulyono Dwi Purwanto Nunsuhaini Nunsuhaini Nur Sukma Indri Yanti Nurhasanah, Nia Pramono, Rudy Ricky Thio Ridha Aditya Nugraha Samsuto Samsuto Saputera, Januar Agung Sephin Fitriah Siregar, Desy Yurita Thalia Thalia Timbo Mangaranap Sirait Tuti Widyaningrum Tuti Widyaningrum Wibowo, Basuki Rekso Widyaningrum, Tuti Yasmirah Mandasari Saragih Zuan, Haris