Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan BINAMULIA HUKUM Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Management and Creative Business JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum
Christiawan, Rio
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Rendywiranto, Iqbal -; Christiawan, Rio
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8784

Abstract

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 26 (2) menyatakan bahwa : setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara asing yang disamping kewarga negaraan Indonesianya mempunyai kewarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang di tetapkan dalam pasal 21 (2), adalah batal karna hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat di tuntut kembali. Perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia sebagai upaya penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing yang ingin menguasai tanah dengan status hak milik. Berdasarkan uraian di atas ada dua pokok permasalahan. Pertama Bagaimana keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa seorang warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia melalui perjanjian nominee sebagai upaya penyelundupan hukum di Indonesia serta Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik perjanjian nominee di Indonesia dengan melakukan kerjasama antar lembaga.
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI Christiawan, Rio
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630

Abstract

Abstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan 
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Basuki Rekso Wibowo Carol Rosalyn Manoi Dave Advitama Dave Advitama Etta Natasha Ritonga Gunawan Widjaja Handoko Limaho Hardi Fardiansyah Hardi Fardiansyah Jusoh, Sufian Limaho, Handoko Mella Ismelina Farma Rahayu Nunsuhaini Nur Sukma Indri Yanti Nurhasanah, Nia Pramono, Rudy Rendywiranto, Iqbal - Ricky Thio Ridha Aditya Nugraha Samsuto, Samsuto Saputera, Januar Agung Sephin Fitriah Siregar, Desy Yurita Thalia Thalia Timbo Mangaranap Sirait Tuti Widyaningrum Tuti Widyaningrum Wibowo, Basuki Rekso Widyaningrum, Tuti Zuan, Haris