Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan BINAMULIA HUKUM Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Management and Creative Business JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum
Christiawan, Rio
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Unraveling The Bottleneck: A Technolegal Approach To Trademark Disputes In The Era Of Technological Disruption Ricky Thio; Rio Christiawan
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 3: 2023
Publisher : Universitas Trunodjoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i3.20293

Abstract

Especially in the era of technological disruption where massive changes occur, or refer to considerable changes in how businesses are run caused by technological advances. These changes are accelerating and impacting all aspects of the business, from how products are designed, manufactured, and marketed to how customer service is provided. All businesses have intellectual property, especially new inventors who have emerged in the era of technological disruption. We may not own a patent for our inventions, but we all own a trademark for our business. Trademarks can be images, logos, or terms used to advertise and represent our products. A trademark is a kind of intellectual property right known as a trademark. Therefore legal protection in Indonesia for Mark must be realized. Because globally, the issue of Intellectual Property Rights (IPR) has received serious attention in terms of economic relations or domestic and international trade. Especially countries that have traded products based on Intellectual Property Rights because Intellectual Property Rights are essential because goods and services as trade products are permanently attached to a specific name or entity that differentiates one product from another. There is a "bottleneck" of intellectual property law against trademarks because there are still many trademark disputes. The same trademark or a trademark that resembles the same class with different owners can be a disaster for companies that cannot compete. A bottleneck in intellectual property law can become various legal issues, including trademark disputes. This will be counter-productive in the era of technological disruption, so it becomes an urgent need to make improvements starting with registering trademarks using technological assistance. This legal phenomenon is studied and analyzed using a technological approach known as technolegal. Technolegal, which etymologically comes from combining the words "technology" and "law." In technolegal studies, technology is used to increase legal effectiveness and efficiency. By combining technology and law, the expected output from technolegal studies is the development of a new and more effective model of legal regulation.
Ambivalensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Pada Rumpun Kekuasaan Eksekutif Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Aby Hartanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9677

Abstract

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dilandasi kebutuhan menghadirkan lembaga penegak hukum yang independen dalam menangani kejahatan korupsi. Namun pasca revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terjadi perubahan mendasar dalam desain kelembagaan KPK yang menimbulkan ambivalensi kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ambivalensi kewenangan KPK dan dampaknya terhadap independensi lembaga dalam penindakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK menciptakan ambivalensi kewenangan yang termanifestasi dalam kontradiksi antara klaim independensi normatif dengan subordinasi struktural dalam rumpun eksekutif. Perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas, dan pembatasan kewenangan telah menurunkan efektivitas KPK dalam penindakan korupsi sebesar 45% berdasarkan data kinerja 2020-2023. Penelitian menyimpulkan bahwa ambivalensi kewenangan KPK berimplikasi pada pelemahan independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan rekonstruksi kelembagaan untuk mengembalikan sifat state independent anti-corruption agency.
Kedudukan Hukum PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Kuasa Jual (Studi Kasus: Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN.Bks) Samsuto Samsuto; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8194

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual adalah instrumen hukum yang dapat digunakan di dalam transaksi jual beli properti di seluruh Indonesia. PPJB umumnya digunakan untuk membuat perikatan kesepakatan awal di antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum melangkah ke arah adanya akta jual beli (AJB), sementara akta kuasa menjual bisa memberikan kuasa kepada pihak yang lain untuk melakukan penjualan properti atas nama pemilik properti tersebut. Walaupun di antara kedua instrumen ini dapat mengikat secara hukum, tetapi di dalam penggunaannya tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan, contohnya adanya penyalahgunaan kuasa serta adanya ketidakpastian hak untuk para pihak yang sudah melakukan transaksi. Adanya penelitian ini bermaksud untuk memberikan analisis secara kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual di dalam sistem hukum perdata di Indonesia berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016, khususnya terkait jual beli properti. Di dalam penelitian ini juga dibahas permasalahan yang sering muncul di dalam praktik, seperti wanprestasi, juga penyalahgunaan kuasa serta klausul-klausul yang bisa merugikan salah satu pihak. Dengan digunakannya metode pendekatan normatif dalam studi kasus ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih jelas juga adil agar melindungi kepentingan para pihak yang akan terlibat dalam PPJB dan akta kuasa menjual tersebut.
Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Iqbal - Rendywiranto; Rio Christiawan
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8784

Abstract

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 26 (2) menyatakan bahwa : setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara asing yang disamping kewarga negaraan Indonesianya mempunyai kewarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang di tetapkan dalam pasal 21 (2), adalah batal karna hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat di tuntut kembali. Perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia sebagai upaya penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing yang ingin menguasai tanah dengan status hak milik. Berdasarkan uraian di atas ada dua pokok permasalahan. Pertama Bagaimana keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sehubungan dengan status kepemilikan tanah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa seorang warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia melalui perjanjian nominee sebagai upaya penyelundupan hukum di Indonesia serta Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap praktik perjanjian nominee di Indonesia dengan melakukan kerjasama antar lembaga.
Co-Authors Aby Hartanto Advitama, Dave Azharie, Ade Basuki Rekso Wibowo Basuki Rekso Wibowo Carol Rosalyn Manoi Dave Advitama Dave Advitama Etta Natasha Ritonga Gunawan Widjaja Handoko Limaho Hardi Fardiansyah Hardi Fardiansyah Iqbal - Rendywiranto Jusoh, Sufian Limaho, Handoko Mella Ismelina Farma Rahayu Nunsuhaini Nunsuhaini Nur Sukma Indri Yanti Nurhasanah, Nia Pramono, Rudy Ricky Thio Ridha Aditya Nugraha Samsuto Samsuto Saputera, Januar Agung Sephin Fitriah Siregar, Desy Yurita Thalia Thalia Timbo Mangaranap Sirait Tuti Widyaningrum Tuti Widyaningrum Wibowo, Basuki Rekso Widyaningrum, Tuti Yasmirah Mandasari Saragih Zuan, Haris