Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Akta AJIS : Academic Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Magnum Opus Journal Analytica Islamica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif LEGAL BRIEF Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Law_Jurnal INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Journal of Law, Poliitic and Humanities Borneo : Journal of Islamic Studies JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Islamic Law Studies Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat PESHUM
Harahap, Mhd. Yadi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 dalam Penyelenggaraan Pilkades Perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi Kasus Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu) Harahap, Fitriani; Harahap, Mhd. Yadi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.349

Abstract

The election of the Village Head (Pilkades) is a tangible form of democracy at the local level which should ideally be carried out honestly, fairly, and transparently. However, in its implementation, there are still many irregularities that hurt these democratic values. One of the crucial problems is the occurrence of fraud in the nomination stage of the village head. This study highlights the implementation of the North Padang Lawas Regent Regulation Number 24 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of the Regional Elections, especially in overcoming fraud that occurs in Ujung Batu Jae Village, Ujung Batu District, North Padang Lawas Regency. The fraud that occurs includes the practice of partisanship, injustice, nepotism, and collusion by the election committee, which is contrary to Article 11 paragraph (6) of the Perbup which requires the committee to be independent and impartial. This study uses an empirical legal approach with two analysis methods, namely the statute approach and the case study approach. Data were collected through primary sources (interviews, field observations) and secondary sources (legal documents and Islamic literature). The location of the study was centered in Ujung Batu Jae Village as a representation of cases of violation of regulations in the Pilkades. The research results show that the implementation of this Regent's Regulation has not been optimal. Of the 108 villages scheduled to hold simultaneous village head elections in North Padang Lawas Regency, 105 have completed the stages optimally. However, there are several villages, including Ujung Batu Jae Village, that have experienced serious obstacles due to strong indications of fraud at the nomination stage. The fraud found included the disenfranchisement of certain candidates, administrative manipulation, and the influence of kinship relationships in the committee structure. From the point of view of Siyasah Dusturiyah as part of the fiqh siyasah, violations of the basic principles of Islamic constitutionality were found, namely: 1) Amanah (al-amanah): The committee does not carry out its duties with full responsibility and neutrality. 2) Justice (al-'adl): Certain candidates are treated unequally, which harms the principles of public justice. 3) Public interest (al-maslahah al-'ammah): This fraud has a negative impact on social stability and creates conflicts in society.
MAQASID, KEWARGAAN, DAN PUBLIC REASON: DEALEKTIKA SYARIAH DAN NEGARA-BANGSA PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA‘IM Hasibuan, Hamka Husein; Harahap, Mhd. Yadi; Sukiati, Sukiati; Asiah, Nur
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8335

Abstract

Artikel ini merupakan studi terhadap dialektika relasi antara syariah dan negara-bangsa dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na‘im, dengan fokus pada isu kewargaan (citizenship), maqaṣid, dan public reason. Lahirnya negara-bangsa modern (nation-state) dengan prinsip kesetaraan kewargaan dipandang problematik ketika dihadapkan dengan syariah historis yang menyisakan diferensiasi status sosial-keagamaan. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan filosofis terhadap karya-karya utama An-Na‘im, studi ini menemukan bahwa An-Na‘im menolak baik model penyatuan agama dan negara maupun sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Ia mengajukan format alternatif berupa keterpisahan agama dan negara sebagai institusi formal di satu sisi, sekaligus keterhubungan agama dengan politik melalui mekanisme nalar publik (public reason) dalam bingkai konstitusionalisme dan hak asasi manusia, di sisi yang lain. Dalam kerangka tersebut, maqaṣid  diposisikan sebagai mediator normatif yang menerjemahkan nilai-nilai universal syariah: keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, ke dalam kebijakan publik dan standar kewargaan secara inklusif. Studi ini juga mengkritik corak maqaṣid utilitarian yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar, karena berpotensi melanggengkan eksklusi terhadap kelompok minoritas. Dengan menafsirkan maqaṣid dalam paradigma HAM, An-Na‘im menawarkan model relasi syariah-negara yang kompatibel dengan prinsip kewargaan ala negara-bangsa (nation-state).
KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA Suryani, Dewi Ervina; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.
Co-Authors Alya, T. Damara Amin, Muhammad Habibul Ananda, Aura Balqis Andrivina, Annisa Asomarito Pakpahan, Devi Maulani Aulia, Syahwa Nur Azhar Azhar Dayrobi, Mhd. Dermawan, Haris Desky, Saddam Pardamean Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina fatimah Fatimah Ginting, Erika Damayanti Harahap, Abu Yazid Bustami HARAHAP, FITRIANI Harahap, Hilal Haitami Harahap, Kholid harahap, Mhd Syahdani Hasibuan, Hamka Husein Hidayat Hidayat Hidayat, Rahmat Juliansyah, Ali Akbar Lubis, Fauziah Lubis, Raihanah Erwina Lubis, Rizki Nur Fadilah Maiza Musaddat, Anwar Nasution , Saphira Husna Nasution, Muhammad Hasan Nur Asiah Nurasiah Nurasiah Nurasiah Qamariah Lubis, Akma Ramadhan Syahmedi Siregar Rangkuti, Zivana Tiara Amanda Said, Raja Anggun Kusuma Saragih, Nabila Fadiyah Shafa Sebayang, Muhammad Alfalah Shobirin, Shobirin Siregar, Nur Aini Sitepu, Reza Athaya Sri Turatmiyah Suhairi, Mhd Arbi Bayu Sukiati Sukiati Sukiati Syakilah, Nadra Putri Tanjung, Dhiauddin Tarigan, Tegar Laksana Tengku, Faqih Uswatun Hasanah Wahyudi Wahyudi Yulianda, Riska Zikry, Bagas Bi