Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.506
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Akta AJIS : Academic Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Magnum Opus Journal Analytica Islamica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif LEGAL BRIEF Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Law_Jurnal INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Borneo : Journal of Islamic Studies JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Islamic Law Studies Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat PESHUM
Harahap, Mhd. Yadi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
MAQASID, KEWARGAAN, DAN PUBLIC REASON: DEALEKTIKA SYARIAH DAN NEGARA-BANGSA PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA‘IM Hasibuan, Hamka Husein; Harahap, Mhd. Yadi; Sukiati, Sukiati; Asiah, Nur
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8335

Abstract

Artikel ini merupakan studi terhadap dialektika relasi antara syariah dan negara-bangsa dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na‘im, dengan fokus pada isu kewargaan (citizenship), maqaṣid, dan public reason. Lahirnya negara-bangsa modern (nation-state) dengan prinsip kesetaraan kewargaan dipandang problematik ketika dihadapkan dengan syariah historis yang menyisakan diferensiasi status sosial-keagamaan. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan filosofis terhadap karya-karya utama An-Na‘im, studi ini menemukan bahwa An-Na‘im menolak baik model penyatuan agama dan negara maupun sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Ia mengajukan format alternatif berupa keterpisahan agama dan negara sebagai institusi formal di satu sisi, sekaligus keterhubungan agama dengan politik melalui mekanisme nalar publik (public reason) dalam bingkai konstitusionalisme dan hak asasi manusia, di sisi yang lain. Dalam kerangka tersebut, maqaṣid  diposisikan sebagai mediator normatif yang menerjemahkan nilai-nilai universal syariah: keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, ke dalam kebijakan publik dan standar kewargaan secara inklusif. Studi ini juga mengkritik corak maqaṣid utilitarian yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar, karena berpotensi melanggengkan eksklusi terhadap kelompok minoritas. Dengan menafsirkan maqaṣid dalam paradigma HAM, An-Na‘im menawarkan model relasi syariah-negara yang kompatibel dengan prinsip kewargaan ala negara-bangsa (nation-state).
Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana Pada Aksi Begal Dermawan, Haris; Harahap, Mhd. Yadi; Sukiati; Nurasiah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15451

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum baik hukum Nasional maupun hukum Islam mengenai pengenaan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus perampokan (pencurian dengan kekerasan). Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan peradilan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak di bawah umur terutama dipengaruhi oleh usia pelaku, kepuasan unsur-unsur kriminal, dan kekuatan bukti yang disajikan selama persidangan. Untuk memerangi kejahatan tersebut, Undang-Undang Hukum Nasional (KUHP) Indonesia menerapkan strategi tiga bagian yang melibatkan tindakan pencegahan, preventif, dan represif. Sebaliknya, perspektif hukum Islam menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip Al-Quran sebagai landasan ilahi dan absolut untuk mitigasi kejahatan. Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa, baik dalam hukum pidana positif maupun syariah, tindakan pelaku anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Dalam yurisprudensi Islam, terdapat wacana ilmiah mengenai pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur: satu aliran pemikiran menganjurkan penerapan qisas (pembalasan), sementara aliran lain menyarankan penggantiannya dengan diyat (uang darah). Pandangan yang berbeda ini dibentuk oleh penilaian psikologis dan konteks masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, penanganan kenakalan remaja membutuhkan intervensi khusus untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum berfungsi baik sebagai pencegah maupun sebagai mekanisme rehabilitasi karakter.
PENGHILANGAN HAK ASUH ANAK DARI ORANG TUA PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA MODERN Nasution, Muhammad Hasan; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5836

Abstract

Abstract: Parental drug abuse poses serious risks to the parenting relationship and the best interests of children. In Indonesian legal practice, state intervention in this situation is still dominated by a criminal approach through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation for drug users is positioned as part of the criminal justice system, while civil implications, particularly regarding child custody, are not explicitly regulated. As a result, child protection is reactive and only implemented after a real loss has occurred. This study aims to reconstruct the removal of child custody rights from parents who use drugs as a civil legal instrument that is preventive and oriented towards child protection. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results indicate that child custody is a non-absolute legal authority and can be limited if the parents are at risk, including drug abuse. The lack of norms in the Narcotics Law regarding the civil implications of parent-child relationships requires policy reconstruction towards a non-penal approach. This study proposes the removal of custody as a legitimate, preventative civil law mechanism integrated with parental rehabilitation policies to ensure more effective and equitable child protection. Keywords: Child Custody, Civil Law, Non-Penal Policy, Narcotics, Child Protection. Abstrak: Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko serius terhadap relasi pengasuhan dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktik hukum di Indonesia, intervensi negara terhadap kondisi tersebut masih didominasi pendekatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pemakai narkotika ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sementara implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan kewenangan hukum yang tidak absolut dan dapat dibatasi apabila orang tua berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait implikasi keperdataan relasi orang tua dan anak menuntut rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal. Penelitian ini menawarkan penghilangan hak asuh sebagai mekanisme hukum perdata yang sah, preventif, dan terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi orang tua, guna menjamin perlindungan anak secara lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hukum Perdata, Kebijakan Non-Penal, Narkotika, Perlindungan Anak.
Implementasi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2023 dalam Penyelenggaraan Pilkades Perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi Kasus Desa Ujung Batu Jae Kecamatan Ujung Batu) Harahap, Fitriani; Harahap, Mhd. Yadi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.349

Abstract

The election of the Village Head (Pilkades) is a tangible form of democracy at the local level which should ideally be carried out honestly, fairly, and transparently. However, in its implementation, there are still many irregularities that hurt these democratic values. One of the crucial problems is the occurrence of fraud in the nomination stage of the village head. This study highlights the implementation of the North Padang Lawas Regent Regulation Number 24 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of the Regional Elections, especially in overcoming fraud that occurs in Ujung Batu Jae Village, Ujung Batu District, North Padang Lawas Regency. The fraud that occurs includes the practice of partisanship, injustice, nepotism, and collusion by the election committee, which is contrary to Article 11 paragraph (6) of the Perbup which requires the committee to be independent and impartial. This study uses an empirical legal approach with two analysis methods, namely the statute approach and the case study approach. Data were collected through primary sources (interviews, field observations) and secondary sources (legal documents and Islamic literature). The location of the study was centered in Ujung Batu Jae Village as a representation of cases of violation of regulations in the Pilkades. The research results show that the implementation of this Regent's Regulation has not been optimal. Of the 108 villages scheduled to hold simultaneous village head elections in North Padang Lawas Regency, 105 have completed the stages optimally. However, there are several villages, including Ujung Batu Jae Village, that have experienced serious obstacles due to strong indications of fraud at the nomination stage. The fraud found included the disenfranchisement of certain candidates, administrative manipulation, and the influence of kinship relationships in the committee structure. From the point of view of Siyasah Dusturiyah as part of the fiqh siyasah, violations of the basic principles of Islamic constitutionality were found, namely: 1) Amanah (al-amanah): The committee does not carry out its duties with full responsibility and neutrality. 2) Justice (al-'adl): Certain candidates are treated unequally, which harms the principles of public justice. 3) Public interest (al-maslahah al-'ammah): This fraud has a negative impact on social stability and creates conflicts in society.
Co-Authors Alya, T. Damara Amin, Muhammad Habibul Ananda, Aura Balqis Andrivina, Annisa Asomarito Pakpahan, Devi Maulani Aulia, Syahwa Nur Azhar Azhar Dayrobi, Mhd. Dermawan, Haris Desky, Saddam Pardamean Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina fatimah Fatimah Ginting, Erika Damayanti Harahap, Abu Yazid Bustami HARAHAP, FITRIANI Harahap, Hilal Haitami Harahap, Kholid harahap, Mhd Syahdani Harahap, Munawir Hasibuan, Hamka Husein Hidayat Hidayat Hidayat, Rahmat Juliansyah, Ali Akbar Lubis, Fauziah Lubis, Raihanah Erwina Lubis, Rizki Nur Fadilah Maiza Musaddat, Anwar Nasution , Saphira Husna Nasution, Muhammad Hasan Nur Asiah Nurasiah Nurasiah Nurasiah Qamariah Lubis, Akma Ramadhan Syahmedi Siregar Rangkuti, Zivana Tiara Amanda Said, Raja Anggun Kusuma Saragih, Nabila Fadiyah Shafa Sebayang, Muhammad Alfalah Shobirin, Shobirin Siregar, Nur Aini Sitepu, Reza Athaya Sri Turatmiyah Suhairi, Mhd Arbi Bayu Sukiati Sukiati Sukiati Syakilah, Nadra Putri Tanjung, Dhiauddin Tarigan, Tegar Laksana Tengku, Faqih Uswatun Hasanah Wahyudi Wahyudi Yulianda, Riska Zikry, Bagas Bi