Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Natural Science: Journal of Science and Technology Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Nurarafah, Nurarafah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
STRENGTHENING THE CAPACITY OF MOSQUE YOUTH COMMUNITIES IN ACEH BESAR REGENCY TO COUNTER BRAINWASHING AND DESTRUCTIVE CYBERBULLYING THROUGH SOCIAL MEDIA LITERACY Jarnawi, Jarnawi; Fairus, Fairus; Nurarafah, Nurarafah; Rahmatillah, Syauqas; Intan Khairina, Mashitah
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v8i1.1687

Abstract

Mosque youth in Aceh Besar Regency are a vulnerable group exposed to radicalism on social media, often framed through religious issues. A community engagement program in the form of mentoring for this group can serve as an effort to raise awareness, build understanding, and develop media literacy skills. This initiative targets individuals from Generations X, Y, and Z who have strong religious habituation within the mosque environment, ensuring they are not trapped by hoaxes and radical narratives disguised as religious tendencies. The goal is to prevent their enthusiasm for social media from becoming a medium for brainwashing, cyberbullying, and mobilization towards radical thinking and actions, which could ultimately lead to legal consequences
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN NOMOR 850/PDT.G/2020/PN MDN Setiawati, Dewi; Nurarafah, Nurarafah; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23085

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan sengketa hukum yang merugikan pihak kreditur. Hal ini terjadi ketika debitur lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Fokus utama kajian adalah perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta menganalisis pertanggung jawaban hukum yang timbul. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan debitur dalam putusan tersebut terbukti melakukan wanprestasi dengan hanya membayar 10 dari 48 kali angsuran, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam kasus ini, debitur telah diingatkan melalui somasi namun tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Disarankan agar pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memperhatikan kepatuhan isi perjanjian dan mendaftarkan jaminan fidusia secara sah untuk memperoleh perlindungan hukum maksimal. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia guna mengurangi sengketa serupa.
Analisis Yuridis Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Kreditur Atas Pailitnya PT. Sri Rejeki Isman, TBK (SRITEX) Harahap, Fazar Siddik; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23170

Abstract

Studi pada kasus pailitnya PT.Sritex,Tbk bertujuanuntuk menganalisis secara yuridis tahapan hukum dan tantangan serta hambatan dalam penyelesaian utang kepada kreditur setelah PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit. PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit setelah mengalami gagalbayar utang kepada para krediturnya. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan (statue approach). Hasil penelitianmenunjukan bahwa proses penyelesaian pembayaranutang kepada kreditur pada kasus pailitnya PT.Sritex,Tbkdapat melalui proses yang sangat panjang. Tahapandimulai dari proses pendaftaran piutang sampai pembagianasset yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasanhakim pengawas. Faktor yang menjadi penghambat bagikurator dalam menyelesaikan pembayaran utang kepadapara kreditur adalah ketidakseimbangan utang dan asetdalam pemberesan utang. Dampak yang ditimbulkan daripenghambat pembayaran utang kepada kreditur adalah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan reputasiperusahaan. Kepailitan PT. Sritex,Tbk juga berdampak pada tekanan sistematik terhadap sektor perbankan, terutama bagi bank-bank yang memiliki kredit signifikan terhadap debitur tersebut.
Efektivitas Penggunaan Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia Saputra, Gibran; Akli, Zul; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19261

Abstract

The effectiveness of using lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia is very dependent on the quality of the evidence. In this case, legal considerations need to be taken when using a lie detector to provide testimony in criminal cases. A lie detector can prove a criminal case that shows the suitability of the lie detector with other evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.The aim of this research is to determine the legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia and the effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia. This research uses a type of normative legal research using a statutory approach, a historical approach, and the nature of the research, namely analytical descriptive.The research results show that legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia are based on National Police Chief Regulation Number 10 of 2009. This regulation aims to increase scientific evidence in the criminal investigation process. Lie detectors are recognized as supporting evidence in accordance with the provisions stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia has four important factors in legal effectiveness. The use of lie detectors is in accordance with the law. Lie detectors are facilities that support law enforcement. Lie detectors are used in communities that understand technology and use. lie detectors are relevant to Indonesian culture.
Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh Fatahillah, Fatahillah; Arnita, Arnita; Nurarafah, Nurarafah
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v4i6.303

Abstract

Penelitian ini fokus pada tantangan lingkungan di Aceh, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak deforestasi dan perubahan iklim global meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi di Aceh, menciptakan dilema antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis isu-isu lingkungan di Aceh dengan penekanan pada legitimasi hukum, termasuk dampak deforestasi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga mencari pendekatan hukum yang lebih efektif untuk melindungi ekologi Aceh. Metode penelitian mencakup studi pendahuluan, analisis peran hukum lingkungan, dan formulasi strategi penguatan hukum yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Data diperoleh dari literatur, dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang perlindungan lingkungan, implementasinya di Aceh masih kurang efektif karena kurangnya penerapan dan penegakan hukum serta konflik kebijakan. Penelitian ini menyoroti kompleksitas konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menekankan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif. Kesimpulan utama adalah adanya kesenjangan antara niat legislatif dan realitas penerapan hukum lingkungan di Aceh. Diperlukan pendekatan seimbang yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan berjalan bersamaan, serta peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Pendekatan terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan lingkungan di Aceh dan memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL Wandira, Ayu; Nurarafah, Nurarafah; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17117

Abstract

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan mediator dalam mengtasi hambatan yan terjadi pada proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi sudah efektif karena tingkat keberhasilan mediasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hambatan yang dialami pada saat mediasi yaitu para pihak tidak ada Itikad baik untuk berdamai dan juga sering diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat proses mediasi dan keterbatasan jumlah hakim mediator juga sangat berpengaruh karena kebanyakan para pihak lebih memilih hakim mediator dari pada mediator non hakim sehingga upaya yang dilakukan mediator mahkamah syariah singkil yaitu meningkatkan lagi kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak sehingga para pihak dapat memahami maksud dan tujuan mediasi yaitu mencapai kesepakatan Bersama sehingga tidakakan ada pihak yan merasa dirugikan juga mengusulkan penambahan hakim mediator supaya jika sedang ada sidang mediator yang lain tetap bisa melakukan mediasi.
Socialization of the Fulfillment of Civil Rights of Citizens through Orderly Administration for Residents in Remote Areas in Lubok Pusaka Village Elidar, Elidar; Rahman, Arif; Kurniasari, Tri Widya; Nurarafah, Nurarafah; Nuribadah, Nuribadah; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i3.13087

Abstract

Background: Pemenuhan hak sipil seseorang menjadi dasar bagi pencapaian tingkat kesejahteraannya dengan terdaftar dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persoalan yang terjadi di lokasi pengabdian adalah ketiadaan Akta Lahir anak dikarekan orang tua tidak memiliki Buku Nikah sekaligus tidak memiliki KTP Aceh Utara sehingga menjadi kendala bagi proses pendidikannya, bahkan menjadi kendala dalam pemenuhan hak ekonominya bagi keluarga yang kurang mampu. Tujuan pengabdian ini agar warga di Desa Lubok Pusaka mampu menyadari hukum sehingga dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Observasi, dan Service Learning (SL) dilakukan dengan melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Plt.Camat Langkahan, Sekretaris Desa Lubok Pusaka, Para Kepala Dusun setenpat dan beberapa warga sebagai perwakilan tiap dusun di desa tersebut. Hasil: Telah memetakan persoalan-persoalan terkait administrasi kependudukan yang banyak dialami warga di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya. Kesimpulan: Mewujudkan pemenuhan akses warga terhadap hak sipil untuk membutuhkan sinergi yang solid dari berbagai instansi Pemerintah, termasuk juga dari masyarakat itu sendiri.
Co-Authors Abdullah, Rafla Karnaini Arif Rahman Arnita Arnita Arsaputri, Febriandini Ayu Wandira Azhari Yahya Dahlan Dahlan Dewi Setiawati diah, Mar ELIDAR, ELIDAR Fairus, Fairus Faisal Faisal Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Harahap, Fazar Siddik Herinawati, Herinawati Husni Husni Intan Khairina, Mashitah Jarnawi Jarnawi Kanza Br Marpaung, Mutia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Muhammad Fazil, Muhammad Nuribadah, Nuribadah Rahmatillah, Syauqas Rustan Efendi Sandra Sandra Sania, Sania Saputra, Gibran Siti Nurhaliza Subaidi, Joelman Syuhada, Furqan Tan Kamello Tri Widya Kurniasari Zul Akli