Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MARAKNYA PINJAM ONLINE ILEGAL PADA ERA GLOBALISASI DI SAMARINDA Citra Ayu Deswina Maharani; Siti Faricha Andi Adkha; Aisyah Rohmah; Deva Vira Ariani; Rhemilda Nazwa; Setiyo Utomo; Sofwan Rizko Ramadoni
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 03 (2024): MEI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman Online saat ini menjadi inovasi baru layanan penyedia jasa keuangan di lingkungan masyarakat. Proses dan syarat-syarat peminjaman yang mudah dengan hanya melalui gadget menjadi salah satu alasan mengapa pinjol begitu diminati oleh masyarakat. Namun, sebagian dari masyarakat masih belum mengetahui terkait perbedaan antara pinjol resmi dengan pinjol ilegal. Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam Mengatasi Maraknya Pinjam Online Ilegal Pada Era Globalisasi di Samarinda ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mengenai risiko kerugian yang akan didapatkan jika menggunakan pinjol ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hasil yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang pinjol ilegal sehingga kasus masyarakat yang terjerat pinjol ilegal dapat berkurang serta teratasi.
Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital Ramadoni, Sofwan Rizko; Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3201

Abstract

The state inherently played a significant role in the defined digital space governed by various regulations related to telematics. From 2008 to 2024, there were three amendments to the Electronic Information and Transactions Law, each of which had implications for the state's role in the digital realm. The purpose of this article was to elucidate the changes in the state's role in the digital space resulting from alterations in the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law. This socio-legal research employed a historical legal approach and discourse analysis concerning the periodization of the development of the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicated that the background of changes in the state's role in the digital space was a response to various telematics phenomena that had evolved in society. Currently, there has been a strengthening of the state's role in the digital realm, including measures such as digital access termination for violators of digital rights and extensive supervision of electronic system providers.
KONSEPTUALISASI HUKUM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko; Gegana, Reza Pramasta
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3202

Abstract

The issue of education and religion is a fundamental issue and is always an issue of discussion among academics and practitioners. The role of parents at home, teachers at school, and lecturers at campus is considered to be the biggest reason that influences the level of education and spirituality in Indonesia. Various approaches have been used to analyze why the level of education in Indonesia is still one of the worst in Asian countries. Even though our constitution clearly states that one of the duties of the state is to make the nation's life intelligent. The importance of education with character as initial capital to live a true life is found in the family environment, school and campus. In this case, the formation of educational character does not only rely on general knowledge, but must be balanced with spiritual knowledge. This article uses a doctrinal research method, namely the author collects material from literature, both hardcopy and softcopy, related to the title of this research using an analysis of the research object. This article focuses on discussing how the Islamic Religious Education Governance system is in Indonesia and the role of law in improving the quality of Islamic Religious education in Indonesia. Because in Islam, one of the best people is one who is able to produce a quality generation with knowledge and spirituality that reflects the Koran and Sunnah of Rasullullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.
KOMPLEKSITAS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KONVERGENSI PRODUK DIGITAL DALAM EKOSISTEM PELATIHAN ONLINE Ramadoni, Sofwan Rizko; Sari, Rika Aulia
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.2056

Abstract

The rapid growth of the online training industry (e-course) in Indonesia has created high-value digital economic commodities. However, the current Intellectual Property Rights (IPR) framework tends to view protection objects in silos, whereas an online training product is fundamentally a complex convergence of various digital elements. This study aims to dissect the legal construction of IPR protection regarding the online training ecosystem, which comprises Learning Management Systems (LMS), teaching modules, audiovisual content, and teaching methods (SOPs). This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the online training ecosystem involves overlapping legal regimes. While videos and modules receive automatic Copyright protection, LMS intersects with Computer Program Copyright. A critical complexity arises in protecting "teaching methods" and SOPs; Trade Secret claims become weak once the material is taught to the public, while Copyright does not protect ideas or methods (idea-expression dichotomy). This fragmentation renders law enforcement against training product piracy ("access piracy") suboptimal. The study concludes that a hybrid protection strategy integrating various IPR instruments and robust contractual licensing clauses (Terms of Service) is essential to protect creators' intellectual assets comprehensively.
Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta yang Ditokenisasi di Marketplace Non-Fungible Token Ronggo Warsito; Emilda Kuspraningrum; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4636

Abstract

Ronggo Warsito, NIM 2108016229, Program studi Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Perdata, Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta Yang Ditokenisasi Dan Di Marketplace Non-Fungible Token  di bawah bimbingan Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum S.H., Kn, M.H. dan Bapak Sofwan Rizko Ramadoni S.H., M.H. Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan Non-Fungible Token sebagai instrumen baru dalam transaksi digital, termasuk perdagangan karya seni. Namun, praktik di Indonesia masih menghadapi problematika yuridis, terutama terkait absennya kontrak elektronik yang sah sebagai dasar legitimasi hukum dalam proses tokenisasi karya. Marketplace seperti OpenSea hanya menggunakan smartcontract untuk mengatur transfer token dan pembayaran, tanpa mengatur substansi hukum penting seperti lisensi hak cipta, identitas para pihak, maupun mekanisme ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat pada kasus Kendra Ahimsa (Ardneks) vs Twisted Vacancy, di mana karya ditokenisasi tanpa persetujuan pencipta dan tetap diperdagangkan secara global. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum kontrak, dan perlindungan hukum menurut Utrecht. Analisis difokuskan pada konstruksi hukum ideal transaksi Non-Fungible Token melalui kontrak elektronik yang sah menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smartcontract dalam transaksi Non-Fungible Token sah secara teknologi, tetapi cacat secara yuridis karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan standar kontrak elektronik nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dalam bentuk model “dua lapis kontrak”, yaitu kontrak elektronik tertulis sebagai dasar lisensi dan smartcontract sebagai instrumen eksekusi teknis. Dengan model ini, transaksi Non-Fungible Token dapat menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.
Penggunaan Smart Contract Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Perdata Revan Rachmad Ramadhan; Deny Slamet Pribadi; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5032

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memperkenalkan kontrak pintar sebagai perjanjian digital yang secara otomatis mengeksekusi kewajiban. Di Indonesia, implementasinya menimbulkan tantangan yuridis terkait dengan validitas perjanjian dan kepastian hukum. Karakteristik kontrak pintar yang tidak dapat diubah, dapat dieksekusi sendiri, dan anonim dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak berdasarkan KUHP (KUHP Perdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Operator Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Isu-isu utama meliputi kesulitan dalam memverifikasi kapasitas hukum para pihak karena anonimitas blockchain, tidak adanya mekanisme untuk koreksi atau pembatalan, penggunaan mata uang kripto sebagai biaya gas yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, dan penerapan force majeure yang terbatas dalam sistem otomatis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, menganalisis materi hukum primer seperti KUHP, UU ITE, PP PSTE, PP PSTE, dan POJK. Studi ini menerapkan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick serta Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch. Data dianalisis secara kualitatif untuk meneliti posisi kontrak pintar dalam hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pintar belum sepenuhnya memenuhi persyaratan validitas Pasal 1320 KUHP, khususnya mengenai kapasitas hukum. Studi ini merekomendasikan regulasi khusus, sistem identitas digital berbasis KYC, standar audit kode, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih baik.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL BERPITA CUKAI PALSU: PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DI SAMARINDA Dina Anggraini; La Syarifuddin; Sofwan Rizko Ramadoni
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.7019

Abstract

The circulation of illegal cigarettes with counterfeit excise stamps constitutes a serious violation in the excise sector, causing significant losses to state revenue and creating unfair competition within the tobacco industry. While previous studies have predominantly focused on illicit cigarettes without excise stamps, limited attention has been given to cases involving counterfeit excise stamps, highlighting the need for further examination. This study aims to analyze law enforcement against the circulation of illegal cigarettes with counterfeit excise stamps and to identify the challenges and obstacles encountered in practice in Samarinda. The research employs an empirical approach using a socio-legal method, with data collected through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that law enforcement efforts against illegal cigarettes with counterfeit excise stamps in Samarinda remain ineffective. This is influenced by several factors, including regulatory weaknesses, limited capacity of law enforcement agencies, inadequate facilities, and low public legal awareness. As a result, the circulation of illegal cigarettes continues to persist. This study highlights the need to strengthen inter-agency coordination, enhance the capacity of law enforcement authorities, and optimize monitoring mechanisms to effectively combat illegal cigarette distribution and ensure legal certainty in the excise sector.Keywords: Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Counterfeit Excise Stamps, Excise Law