Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.526
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Meta-Yuridis Unes Law Review UNTAG Law Review Law Research Review Quarterly Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yuridika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian West Science Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Anggriawan, Teddy Prima
UPN VETERAN JAWA TIMUR
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.243

Abstract

Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan kehalalan setiap produk, demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan mempergunakannya. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlunya juga pengaturan mengenai label non halal, agar masyarakat lebih mendapat kepastian informasi terkait haknya sebagai konsumen produk halal. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil hasil penelitian normatif agar menjadi lebih faktual dalam penjelasannya, maka diperlukan pendekatan hukum yang dilakukan dalam setiap pembahasannya. Sehingga peneliti mengambil bahasan Rekonstruksi Penormaan Label Sertifikasi Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Pada Negara Mayoritas Muslim
Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak  yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber  yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.
Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Anajeng Esri Edhi Mahanani; Zuhda Mila Fitriana; Teddy Prima Anggriawan; Eko Wahyudi
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.
Instilling the Value of Defending the State through Animated Educational Pocket Books for Early Childhood Teguh Soedarto; Hamidah Hendrarini; Alvian Dwiangga Wijaya; Teddy Prima Anggriawan; Anajeng Esri Edhi Mahanani; Zuhda Mila Fitriana
Nusantara Science and Technology Proceedings International Seminar of Research Month 2021
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2022.2402

Abstract

The nation's generation is a pillar or pillar of the country's future development. Ensuring the education of the nation's generation means seeking superior seed breeding for future development. Early childhood or Kindergarten age is an age group that in terms of education is easy to form. Early age is a golden age, where at this time children's brain development develops very rapidly. This period is also critical in the development of children. This event occurs once in a human's lifetime. Therefore, at this time children must be stimulated so that their development becomes optimal, for the sake of their future. One of the ways to provide stimulation is through education. The importance of children's education from an early age is also based on Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, which states that early childhood education is one of the coaching efforts aimed at children from birth to 6 years which is carried out through the provision of educational stimuli to help physical and spiritual growth and development so that children have readiness in entering further education level (Article 1 point 14). With the education of national insight, it is hoped that later the children will grow into generations of nations who love their country and homeland. On the other hand, if children are not equipped with strong national insight values, in the future they will be very vulnerable to being "colonized" by various external factors.
Comparative Study of the National Defense Curriculum in Universitas Pertahanan and Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Sutrisno; Anajeng Esri Edhi Mahanani; Teddy Prima Anggriawan; Alvian Dwiangga Wijaya
Nusantara Science and Technology Proceedings International Seminar of Research Month 2021
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2022.2418

Abstract

The university's identity which in this case is intended as "branding" becomes an urgent matter to be formulated as well as possible. The competition of each university in recruiting prospective students is not only in terms of quantity but also guarantees the quality of graduates. UPN “Veteran” Jawa Timur, which is known as the state defense campus, must formulate the values ??of state defense that will be implemented and become an identity that is not only a formality but can also truly reflect the quality of students who have a view of defending the country. The view of defending the state is the view and attitude that this country needs for every young generation of the nation. This research will try to formulate a model or reconstruct a model of implementing the values ??of defending the country in ideal teaching and learning activities, by comparing it to the Defense University which also applies the spirit of defending the country. This research is also expected to be a form of contribution from UPN "Veteran" East Java to the local community, nation, and state.
Utilization of the Socialization Application of New Habits Adaptation Policies based on Android Information Technology in the Jabung Village Community, Laren District, Lamongan Regency Anajeng Esri Edhi Mahanani; Teddy Prima Anggriawan; Eko Wahyudi; Zuhda Mila Fitriana; Alvian Dwiangga Wijaya
Nusantara Science and Technology Proceedings International Seminar of Research Month 2021
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2022.2419

Abstract

In terms of handling non-natural disasters, namely the COVID-19 pan-demic, many policies have been issued. The many types of policies that can be taken to prevent, and overcome the impact of the COVID-19 pandemic and its spread, must be properly socialized to the public. The preparation of an android application to socialize the adaptation policy of this new habit, to answer the problems that occurred in Jabung Village, Laren District, Lamongan Regency, namely the lack of public awareness which tends to lead to apathy towards the COVID-19 pandemic and policies that will be taken soon, namely the policy of adopting new habits. This policy must be understood as a normal life policy with the application of strict health protocols, it must be understood by all levels of society in the context of overcoming COVID-19 in Indonesia.
Protection of Consumer Rights on Unlabeled Food Products Teddy Prima Anggriawan; Anajeng Esri Edhi Mahanani; Retno Mumpuni; Alvian Dwianngga Wijaya
Nusantara Science and Technology Proceedings International Seminar of Research Month 2021
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2022.2460

Abstract

Need the main human beings to include clothing, food, and shelter. In today's era, it is often seen that domestic industries or micro, small and medium enterprises are growing rapidly because in the current era they are supported by technological advances. One of the products is snacks. Most of these products are not included. expired the type of method used in this research is normative juridical. The research specification used by the author in this legal research is descriptive analysis. It is descriptive that this research was conducted by painting the object of research. In the UUPK it appears that good faith is more emphasized on business actors including home industry business actors because it covers all stages in carrying out their business activities so that it can be interpreted that the obligation of business actors to have good intentions starts from the time the goods are designed or produced until the after-sales stage. on the other hand, consumers are only required to have good intentions in making purchases of goods and/or services. This is of course caused by the possibility of harming consumers starting when the goods are designed or produced by producers or business actors, while for consumers the possibility of harming producers begins when they make transactions with producers.
Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children Nabilah Luthfiyah Chusnida; Teddy Prima Anggriawan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 3 (2022): September Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1173.537 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.295-310

Abstract

Underage marriage with marriage dispensation is very influential on the lives of children and adolescents. The Convention on the Rights of the Child has determined that the best interest of the child is the primary interest in any action concerning the child. This study uses a normative juridical method based on a statutory approach. The purpose of this research is to find out the judge's considerations and what factors cause the rise of early marriage. This study concludes that the number of marriage dispensations in Indonesia continues to increase from 2016-2018, and is stagnant in 2019-2020. This figure increases because awareness of the meaning of marriage is reduced and many people in Indonesia think that adat must still be maintained. The high dispensation of marriage is caused by economic factors, pregnancy out of wedlock, and cultural factors. Thus, the judge assessed that the granting of a marriage dispensation had the best impact on the child in accordance with the theory of the best interests of the child. The implementation of the regulations that have been implemented still requires derivative regulations that regulate the basics of granting marriage dispensations in court. In order for the application for a marriage dispensation to be granted wisely, it is recommended to refer to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for the Termination of Marriage Dispensation. So that judges avoid subjective considerations in adjudicating marital dispensation cases.
PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GUNA SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN) Teguh Soedarto; L. Budi Kagramanto; Teddy Prima Anggriawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.692

Abstract

Sumber daya alam yang berkelanjutan pada dasarnya sangat penting guna menumbuhkan ekonomi sekaligus pembangunan masyarakat. Namun hal tersebut seringkali harus mengorbankan degradasi lingkungan. Hal ini memerlukan penerapan mekanisme pengaturan yang efektif untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Tulisan ini mengeksplorasi peran sosialisasi penguatan sanksi administrasi sebagai perwujudan perlindungan lingkungan dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Penulis mengkaji kerangka hukum, sifat dan jenis sanksi administratif, serta pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam menegakkan sanksi tersebut. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan komprehensif untuk menyebarkan informasi tentang sanksi administratif, termasuk kampanye kesadaran publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan platform digital. Dengan menumbuhkan budaya kepatuhan, upaya ini dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan jangka panjang.
FENOMENA PREDATORY PRICING DALAM PERSAINGAN USAHA DI E COMMERCE (STUDI KASUS ANTARA PENETAPAN TARIF BAWAH ANTARA APLIKASI INDRIVE DAN GOJEK) Alem Savier Savier; Teddy Prima Anggriawan; Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 14 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8170324

Abstract

During the Covid-19 pandemic, people took advantage of financial digitization for transactions so that there was an increase in e-commerce buying and selling transactions in Indonesia. This increase in e-commerce buying and selling transactions also occurred due to the practice of discount parties or massive discounts applied by e-commerce services. This massive discount could be an indication of a form of predatory pricing practice.
Co-Authors Albany, Rasha Firmana Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto Alem Savier Savier Alit, Ronggo Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwianngga Wijaya Astriansyah, Denny Aulia Rahmah Aurellya, Salzabilla Cinta Azizah Kaltsum Mabrukah Bagus Alief Massayyid Bagus Alief Massayyid Bahij, Nauval Devitri, Delia Anggraeni Puspita Eko Wahyudi Eko Wahyudi EKO WAHYUDI Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi Firsty Sasi Suci Ramadhani Firza Prima Aditiawan Fitriana, Zuhda Mila Hamidah Hendrarini Indawati, Yana Khoiruddin, Amir Kirana, Adya L. Budi Kagramanto Lucianus Budi Kagramanto Mahanani, Anajeng Esri Edhi Maulana, Rizki Ihdan Maya Aprillya Putri Maya Aprillya Putri Maylendra, Gita Ananda Putri Moh. Rizal Muhaimin Nabilah Luthfiyah Chusnida Nabilla Rahmadina Hariyanti Pratama, Dedo Indra Punsadewa, Denindra Shakti Putra, Aditya Rizky Rasha Firmana Albany Retno Mumpuni Reyka Malona Sitorus Sakti, Pusaka Bintang Sedarto, Teguh Soedarto, Teguh Sri Maharani Sumriyah Sumriyah Sutrisno Sutrisno Syah, Akbar Firman Tarasari, Narita Teguh Sedarto Tiara Rizky Aprillia Tiara Rizky Aprillia Uzlifatus Dea Arianty Verda Raseindriyasari Bidjaksono Wahyu Buana Putra Wardhani, Shinfani Kartika Wibiantoro, Donny Yuhendra Wijaya, Alvian Dwiangga Yahya, Christofer Chandra Zuhda Mila Fitriana Zuhda Mila Fitriana