Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REFORMASI REGULASI ARBITRASE DI INDONESIA TERKAIT PERAN STRATEGIS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Putra, Aditya Rizky; Anggriawan, Teddy Prima
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penyelesaian sengketa seperti arbitrase juga mengalami transformasi substansial sebagai akibat dari dampak globalisasi terhadap sistem hukum internasional. Tren ini mengharuskan pemutakhiran undang-undang arbitrase Indonesia agar lebih konsisten dengan norma global dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada para pelaku bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara strategis menanggapi perubahan yang ditimbulkan oleh globalisasi melalui reformasi undang-undang arbitrase di Indonesia. Penelitian ini, yang menggunakan teknik yuridis normatif di samping metode perundang-undangan dan konseptual, menyimpulkan bahwa sistem arbitrase nasional memerlukan reformasi untuk memperbaiki kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan peradilan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Selain fungsi vitalnya dalam administrasi prosedur arbitrase, tugas BANI sebagai lembaga arbitrase domestik adalah untuk mendorong harmonisasi prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, meningkatkan daya saing sistem hukum Indonesia, dan sebagainya. Untuk menciptakan sistem arbitrase yang dapat beradaptasi, adil, dan dapat bersaing di seluruh dunia, negara dan lembaga arbitrase harus melakukan reformasi bersama secara menyeluruh dan kooperatif. Kebijakan negara dan kemampuan kelembagaan organisasi arbitrase nasional harus bekerja sama agar perubahan regulasi dapat berhasil, menurut hasil yang diperoleh. Sangat penting untuk menyelaraskan undang-undang prosedur arbitrase dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan fitur-fitur penting hukum nasional. Sistem arbitrase yang kontemporer, dapat dipercaya, dan kompetitif secara global adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia melalui inisiatif-inisiatif ini. Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Globalisasi, Reformasi Regulasi, Peran Strategis BANI.
Tanggung Gugat Pengelola Jasa Layanan Parkir atas Klausula Eksonerasi dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen Reyka Malona Sitorus; Teddy Prima Anggriawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3398

Abstract

Penelitian ini berjudul tanggung gugat pengelola jasa layanan parkir atas klausula eksonerasi dalam perwujudan perlindungan konsumen. Objek penelitian ini adalah klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir. Tujuan penelitian ini untuk menelaah prinsip dan batasan tanggungjawab yang melekat pada pengelola jasa layanan parkir sekaligus bentuk tanggung gugat bagi konsumen layanan jasa parkir yang dirugikan oleh pengelola jasa layanan parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual hukum. Hasil penelitian didapati bahwa prinsip dan batasan tanggungjawab yang melekat pada pengelola jasa layanan parkir adalah praduga untuk selalu bertanggung jawab. Bentuk tanggung gugat dapat berupa pengajuan gugatan ganti rugi melalui pengadilan, pengajuan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi atau non litigasi lainnya (arbitrase dan konsiliasi), gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), klaim ganti rugi berdasarkan hukum perikatan, dan pengajuan komplain ke lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid) Teddy Prima Anggriawan; Sevina Ayu Wulandari; Kendra Kaulika Aliyah; Silvia Anggriyani Agustina
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama tidak jauh berbeda. Keberadaan dari Pengadilan agama tersebut merupakan suatu wujud lex specialis dari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Sehingga dalam hal ini Pengadilan agama memiliki keterbatasan dalam menangani serta mengadili suatu perkara yang diajukan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”
Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen Gita Ananda Putri Maylendra; Teddy Prima Anggriawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1101

Abstract

Rebranding is a business activity carried out by business actors to make changes with the aim of improving the company's image. Rebranding becomes a problem when the rebranding is done illegally. Illegal rebranding activities by business actors not only affect intellectual property, but also consumers as product user. In the legal context, illegal rebranding can be categorized as an unlawful act because it can cause harm to consumers as stated in Article 1365 of the Burgerlijk Wetboek. Whereas business actors in carrying out business activities must implement business ethics and good faith. The results of this study show the importance of consumer protection in overcoming the problem of illegal rebranding.
Implikasi Klausula Baku terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pengembalian Barang Rizki Ihdan Maulana; Teddy Prima Anggriawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1819

Abstract

Legal protection for consumers harmed by standard clauses in e-commerce, particularly regarding returns, has become a crucial issue with the rise in online sales transactions. Standard clauses are often unilaterally included by businesses and often limit or eliminate consumers' right to return goods if the product received is not suitable or damaged. This contradictory practice is based on consumer protection principles stipulated in the Consumer Protection Law (UUPK), specifically Article 18, which prohibits the inclusion of standard clauses because they can eliminate consumers' right to return goods.
Reconstruction of The Electronic Mortgage Rights Supervision System to Ensure Legal Certainty In The Era of Land Digitalization Nuryanti, Dian; Anggriawan, Teddy Prima
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7204

Abstract

The research aims: (i) to provide an answer as to why the reconstruction of the electronic mortgage supervision system is needed to ensure legal certainty in the era of land digitization; and (ii) to formulate the form of reconstruction of the electronic mortgage supervision system to ensure legal certainty in the era of land digitization. This research is normative, using a case approach, statutory approach, and conceptual approach, which are then analyzed using inductive reasoning. The research results indicate that an analysis is needed for the reconstruction of the electronic mortgage supervision system to ensure legal certainty in the era of land digitization due to the need for increased inclusive and responsive supervision in the transition from conventional mortgage registration to electronic, as well as the unavailability of measurable socialization and assistance mechanisms and the optimization of digital technology in the application of the electronic mortgage system. The form of reconstruction of the electronic mortgage supervision system to ensure legal certainty in the era of land digitization includes the formulation of technical guidelines regulating inclusive and responsive supervision of electronic mortgage registration application, empowerment of the quality and competence of implementers within the National Land Agency Office and Land Deed Officials, as well as the injection of policies for measurable socialization and assistance in the application of the electronic mortgage system by optimizing digital technology.