Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.278
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora International Journal of Community Service Learning Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prophetic Law Review Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Transcendental Law Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE) Palangka Law Review International Journal of Sociology and Law Jurnal Pengabdian Negeri
Ali, Nuraliah
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan Islam: trends, persepsi, dan potensi pelanggaran akademik di kalangan mahasiswa Ali, Nuraliah; Hayati, Mulida; Faiza, Rohmatul; Khaerah, Alfi
Indonesian Journal of Islamic Religious Education Vol. 1 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)
Publisher : ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Se-Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63243/1sgbam44

Abstract

This research explores the impact of rapid artificial intelligence (AI) growth within education, focusing on trends, perceptions of AI usage, and the potential for academic misconduct in Islamic Religious Education. The research design employs a concurrent embedded mixed-method approach, combining quantitative and qualitative data collection methods. Quantitative data is gathered through electronic surveys, while qualitative data is obtained through interviews and content analysis of documents. The findings indicate that most students have heard about AI, viewing AI-based applications as tools that can save time and effectively assist their academic assignments. However, some students express doubts regarding the effectiveness and accuracy of AI. Regarding academic integrity, the study highlights challenges associated with ensuring honesty and preventing academic misconduct. Issues such as plagiarism, cheating, and other forms of academic misconduct remain significant problems. This study emphasizes the relevance of AI in higher education, where educators need to provide guidance on the ethical use of AI within an academic context, ensuring that AI complements rather than replaces students' deep understanding, creativity, and critical thinking.
Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi Pratama, Diaz Jorge; Ali, Nuraliah; Nugraha, Satriya

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.937

Abstract

Dewasa ini pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi sudah semakin rumit dikarenakan perkembangan hukum dan ekonomi. Korporasi sebagai entitas hukum tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi subjek tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Meskipun regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang di Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya, terutama terkait dengan konsep mens rea dan actus reus dalam pemidanaan terhadap korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan Undang-Undang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk doktrin vicarious liability dan identification doctrine, yang menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Sementara itu, pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab serta mekanisme penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam berbagai undang-undang di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran dari strict vicarious liability menuju pendekatan identifikasi yang lebih mempertimbangkan peran individu dalam korporasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi. Diperlukan penyempurnaan dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Reformasi hukum yang lebih jelas dan terstruktur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum dalam kasus tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi
Ecological Justice in the Digital-Based Waste Management in Palangka Raya City: An Analysis of the Islamic and Environmental Law Perspectives Ali, Nuraliah; Farina, Thea; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya; Salsabila, Annisa
Journal of Transcendental Law Vol. 7 No. 1 (2025): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v7i1.10003

Abstract

Lingkungan hidup adalah suatu sistem yang saling terikat dan harus dijaga keseimbangannya, baik dari perspektif ekologi maupun ajaran Islam. Dalam pandangan Islamic Environmental Justice, keseimbangan (mizan) menjadi prinsip utama dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem. Penelitian ini menyoroti pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya, khususnya pelaksanaan kebijakan bank sampah dan efektivitas platform digital Info Bang Apul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan data kuantitatif, didukung oleh data kuesioner yang diperoleh dari 136 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah terdapat aturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jika ditinjau dari perspektif hukum lingkungan dan keadilan ekologis dalam Islam, kondisi tersebut mencerminkan bentuk ketidakadilan ekologis, di mana masyarakat belum mendapatkan akses yang merata terhadap solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Teknologi bank sampah digital seperti Info Bang Apul memiliki potensi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah tetapi masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar lebih dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan fitur pada Info Bang Apul guna memberikan informasi lengkap dan menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi serta optimalisasi peran pemerintah dengan sosialisasi. Dengan penerapan prinsip keadilan lingkungan Islam dan penggunaan teknologi digital, diharapkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dapat tercapat di Kota Palangka Raya.   The environment is an interrelated system whose balance must be preserved both from the ecological and Islamic perspectives. From the perspective of Islamic Environmental Justice, balance (mizan) becomes the main principle in the usage of natural resources to prevent excessive exploitation that may damage the ecosystem. This research focuses on analyzing the waste management in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, Indonesia, especially in the implementation of the waste bank policy and the effectiveness of the Info Bang Apul digital platform in increasing society’s awareness of waste management. The method used in this research was the empirical approach with quantitative data, supported by data from questionnaires which were spread to 136 respondents. Results of this research showed that even though there are already regulations such as Law No. 18 of 2008 on Waste Management and the Regulation of the Palangka Raya City Mayor No. 20 of 2019 on the Waste Management Policy, their implementation still faces various obstacles. The main obstacle was society’s lack of understanding and involvement in waste management. If analyzed from the perspectives of environmental law and ecological justice in Islam, such a condition reflects a form of ecological injustice, where society still has not obtained equal access to the solution of sustainable waste management. Digital waste bank technologies such as Info Bang Apul have the potential to increase the effectiveness of waste management. However, there is still a need for further introduction so that society may know and widely use them. Apart from that, there needs to be an increase in Info Bang Apul’s features to provide more comprehensive information and add various services to increase community participation. This research recommends strategies to increase society’s knowledge through education as well as the optimization of the government’s role through program introduction. It is hoped that the application of the Islamic environmental justice principles and the usage of digital technologies may lead to the achievement of more sustainable waste management in Palangka Raya City, Indonesia.
Husband’s Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law Hayati, Mulida; Ali, Nuraliah
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.662

Abstract

This paper discusses the right to protect wives from husband's sexual violence, a perspective of Islamic law, the penal code, and the Law of Elimination of Domestic Violence. In recent years, violence to women has increased, while from a legal standpoint, it has not accommodated various problems related to sexual violence. Therefore, this paper reveals how these protections from three different law perspectives, and prove that these problems can be resolve through those laws. Through normative juridical research using grammatical and systematic interpretation methods, it was found that sexual violence in Islamic Law is categorized as a violation of honor which is punishable by ta’zīr. The punishments regarding violations of a person's freedom are in the form of imprisonment and banishment. In the Penal Code: Offense against decency and persecution. In the Domestic Violence Law: legal protection for victims in the form of physical, psychological, sexual violence. There is a correlation between these three different law perspectives, for instance, the equivalent view which perceives violent behavior as despicable behavior is prohibited, and threatens with imprisonment or ta’zīr. This synergy has implications for fulfilling human protection from violence, implementing a sense of security, and ensuring the survival of the community.
Protection of Kasongan Durian Genetic Resources through Geographical Indications: A Normative Juridical Study of Implementation and Challenges Nathanael, Faith; Ali, Nuraliah; Wulandari, Vicka Prama
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i10.4682

Abstract

Kasongan durian is a local genetic resource unique to Central Kalimantan, possessing high economic and ecological value but facing threats of exploitation and genetic degradation. This study aims to analyze the role of Geographical Indications (GI) as a legal protection instrument and to identify implementation challenges. The research employs a normative juridical approach, examining legislation, policy documents, and relevant literature. The findings demonstrate that successful GI implementation correlates with institutional strengthening initiatives, showing a 45% improvement in registration success rates when accompanied by capacity-building programs. The results indicate that GI holds strategic legal significance in protecting local genetic resources, recognizing communal rights, and preventing biopiracy. However, implementation faces several challenges, including disputes over genetic resource rights involving traditional knowledge, weak coordination between central and regional governments, administrative complexity in the registration process, and limited human resources and infrastructure. The practical implications include recommendations for establishing district-level Geographical Indications (GI) management bodies with dedicated budgets of IDR 500–750 million annually, developing standardized operating procedures that reduce registration time by 40%, and implementing participatory monitoring systems engaging 80% of local farmers to ensure sustainable protection and economic empowerment through premium pricing mechanisms, potentially increasing farmers’ income by 35–50%. The study concludes by emphasizing the need for institutional capacity building, legal socialization, and multi-stakeholder collaboration to ensure sustainable protection.
Water Traffic Accidents Resulting in Death: Resolution Through Dayak Customary Law: - Kristian Kristian; Ali, Nuraliah
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i1.237

Abstract

This study aims to examine the resolution mechanisms for water traffic accidents causing death through Dayak customary law in Central Kalimantan, as well as the challenges faced in implementing this customary law. The research used a socio-legal methodology, reviewing applicable legal norms and the reality of their implementation in society. Data were collected from literature reviews, case notes, related reports, and interviews with directly involved parties. Data analysis was conducted descriptively to depict the dispute resolution process and its challenges. The findings indicate that resolutions of water accident cases resulting in death in the Dayak region are often settled through local customary institutions using fines and customary rituals. The fines imposed vary depending on the level of fault determined and can amount to millions of Rupiah, adjusted according to the demands of the victim's heirs and the perpetrator's ability. However, challenges in applying this customary law include the limited ability of the Mantir Adat to determine suspects and resolve discrepancies in statements between involved parties. A lack of explicit regulations also poses challenges, particularly concerning penalties for cases of death not explicitly regulated in the prevailing customary law. This research is significant as it provides insights into the role and challenges of customary law in dispute resolution in remote communities, promoting the need for adaptation and strengthening of customary law to be more responsive to community needs.  
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Ali, Nuraliah; januardy, ivans; Farina, Thea; Sibot, Yessiarie Silvany; Nugraha, Satriya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK Setiawan, Ahmad; Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.780

Abstract

Disputes over land occur in almost every region in Indonesia. One of the cases of legal problems in the field of buying and selling land is the dispute over the sale and purchase of land with the status of a land certificate with overlapping ownership. Dispute resolution methods are litigation or through court and non-litigation or outside the court such as through Nganju Dayak customary law. This study aims to examine how the legal position of land ownership certificates (SKT) is in the perspective of positive law in Indonesia and how to resolve it according to the Adat law of the Dayak Ngaju of Central Kalimantan. This type of research is empirical juridical legal research. The types or sources of data used are primary data and secondary data. The research instruments used were interviews and library research. Data obtained based on library research and field data were analyzed by qualitative descriptive analysis. The position of SKT is based on positive law in Indonesia as stated in Article 76 paragraph (3) Permenag No.3/1997, a certificate of rights does not meet the requirements to be considered a statement of physical ownership of a land parcel if it does not fulfill the six specified conditions. Land which is based only on HCS ownership, does not have sufficiently strong evidence of ownership of the land and is directed to increase the legality of ownership certificates or SHM as proof of ownership that is authentic and legal with legal certainty. Settlement of land sale and purchase disputes based on customary law of the Dayak Nganju through Kedamangan Jekan Raya is pursued by prioritizing the peace process and prioritizing the principle of kinship, the decision does not cause resentment and dissatisfaction, without resentment which ends in the breakup of good relations between the two.
TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah; Kristian, Kristian; Kurniawan, Oktarianus; Wijaya, Andika
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.789

Abstract

Perkawinan picak kacang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak nganju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan, kekuatan hukum, dan kesesuaiannya ditinjau dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis empiris tipe yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kesesuaian undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat Dayak. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan data primer dan data sekunder yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri perkawinan picak kacang yang merupakan tradisi dikatakan sebagai urf Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Keberadaan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni tahrim, taghyir, dan tahmil.
Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Permatasari, Indah; Farina, Thea; Ali, Nuraliah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.55559

Abstract

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hak korban tindak pidana yang bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan restitusi, tantangan dalam implementasinya, dan solusi yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji kebijakan restitusi berdasarkan data primer dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan panitera, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti PERMA No. 1 Tahun 2022, implementasinya menghadapi kendala, termasuk ketidaktahuan korban akan hak mereka, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan finansial pelaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan akses terhadap LPSK di daerah menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan dana kompensasi korban sebagai alternatif jika pelaku tidak mampu membayar. Dengan langkah-langkah ini, restitusi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Andika Wijaya, Andika Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Anwar, Rosyida Nurul Aprilita, Lusya Azizah, Rochmah Nur Dewi, Yurika Fahliany Dwiputri, Ayunda Rahmayanti Evi Evi Faiza, Rohmatul Farina, Thea Fortuna, Selvia Hayati, Mulida Herlintang, Rium Indah Permatasari Ivans Januardy Juniar, Vindira Edka Khaerah, Alfi Kristian Kristian Kristian, Kristian Kurniawan, Oktarianus Majesty, Cherent Manullang, Tio Evangelish Mardan Umar Nathanael, Faith Pratama, Diaz Jorge Pratiwi, Putri Fransiska Purnama Rahmadani, Siti Amalia Safari, Fuji Syifa Saloh, Trissyeba Yuliani SALSABILA, ANNISA Satriya Nugraha SETIAWAN, Ahmad Sibot, Yessiarie Silvany Simamora, Naomi Artika Sudiarti, Elin Suriani, Rollys syarpin, syarpin Tarigan, Alpi Emkananta Tiara Wulandari, Vicka Prama