Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Aspirasi

PENGARUH LAYANAN DIREKTORAT KEBUDAYAAN KEMENDIKBUD TERHADAP KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG KEBUDAYAAN DALAM PEMERTAHANAN BANGSA INDONESIA Soleh, Soleh
ASPIRASI Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.275 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kaya keanekagaman budaya yang menjadi puncak kebudayaan Nasional.Puncak-puncak kebudayaan ini perlu dijaga demi keutuhan bangsa melalui upaya pemertahanan bangsa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk meningkatkan kinerjaprogram dan kebijakan kebudayaan. Salah satunya adalah dengan peningkatan layanan prima (serviceexcellent) dan layanan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (Kepala Sekolah/Guru/Siswa, Pengelola Cagar Budaya, Pengelola Museum, Komunitas Budaya, Komunitas Seni, KomunitasFilm, Keraton, Pengurus Organisasi Kepercayaan, Komunitas Adat, Sanggar Seni, dan Pemuka Adat).Berdasarkan pendapat dari para pemangku kepentingan; kualitas pelayanan/program kebudayaanKemendikbud akan berpengaruh secara langsung kepada kepuasan para pihak pemangku kepentinganbaik yang secara langsung mendapat manfaat ataupun yang tidak secara langsung mendapatkanmanfaat, dan mendorong kinerja pemangku kepentingan dalam berkegiatan berkebudayaan yangakhirnya mempengaruhi terciptanya Ketahanan Budaya Bangsa. Namun upaya Pemerintah saja(baca:Direktorat Kebudayaan Kemendikbud) dalam rangka pemertahanan bangsa tidak akan cukup,perlu membangun kebersamaan dan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder lain khususnyapemangku kepentingan bidang kebudayaan. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan kondisi aktual danfaktual layanan Direktorat Kebudayaan terhadap Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan melaluimetode deskriptif dengan indepth interview. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang bisadibangun oleh Pemerintah dan Pemangku Kepentingan sebagai upaya Pemertahanan Bangsa.
PERENCANAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT Soleh, Soleh
aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.122

Abstract

Alasan-alasan demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (bottom up-planning), penyadaran, pendekatan yang berpusat pada petani (farmer centered approach), dan lain-lain, menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (top down approach), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik dilapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.
STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Soleh, Soleh
aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memformulasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan dan menguraikan efektifitas formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, yang dimulai dengan menganalisa: peraturan perundangan, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi mengenai persampahan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah termasuk tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Indramayu dengan membuat peraturan daerah dan peraturan bupati merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah perlu diatur khusus dengan tegas dan jelas. Terdapat banyak tantangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah, antara lain kesulitan memperoleh data akurat. Disamping itu, perlunya pembentukan satu kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pengelolaan sampah sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah, lembaga tersebut bisa berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun demikian, usaha-usaha pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tetaplah penting dan prioritas.