p-Index From 2020 - 2025
10.751
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Realism and Health Criminal Law Reform in the Era of Medical and Technological Advances Nilamsari, Martina; Darma, I Made Wirya; Huzaif Mail, Syed Muhammad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 1 (2025): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i1.40019

Abstract

Health criminal law faces evolving challenges driven by rapid technological advancements and shifting social dynamics. Issues such as medical malpractice, drug counterfeiting, patient data privacy, and equitable access to healthcare require legal frameworks that are both adaptive and rights-based. However, Indonesia's current legal regulations often fall short in addressing these complex realities, revealing a gap between normative provisions and practical implementation. This research analyses the challenges of enforcing health criminal law in the modern era through the lens of legal realism and proposes adaptive legal solutions. Utilising normative legal research, including statutory and conceptual approaches, the study examines primary, secondary, and tertiary legal materials to assess the responsiveness of existing regulations. The findings highlight legal uncertainty, weak enforcement mechanisms, and insufficient alignment with technological and ethical developments. The novelty of this study lies in offering an integrated framework based on legal realism that emphasises pragmatic and contextually informed legal reform. Proposed solutions include comprehensive regulatory reform, restorative justice approaches, professional capacity-building, transparent oversight mechanisms, clear standards of criminal liability, and stronger protections against drug counterfeiting and patient data breaches. The study emphasises the need to strike a balance between law enforcement and human rights protection in the context of technological innovation in healthcare.
Peran Mencatat Keuangan Digital dalam Membentuk Kedisiplinan Keuangan pada Anak Sekolah Menengah Pertama Darma, Made Wirya; Prema Vidya Chandra Naidu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5792

Abstract

Literasi keuangan digital menjadi keterampilan penting di era digital yang berkembang pesat saat ini, terutama bagi generasi muda. Anak-anak, khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)Kesuma Sari Sesetan, dihadapkan pada berbagai aplikasi dan platform digital yang memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan secara lebih praktis dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkanliterasi keuangan digital di kalangan siswa sekolah, khusunya siswa SMP Kesuma Sari Sesetan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan literasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode yang digunakan adalah simulasi penerapan aplikasi pengelola keuangan yang dipraktekan kepada siswa SMP di Desa Sesetan, di SMP Kesuma Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa telah familiar dengan penggunaan aplikasi keuangan digital, banyak dari mereka yang masih kurang memahami aspek-aspek dasar pengelolaan keuangan, seperti perencanaan anggaran, menabung, dan investasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya pendidikan formal mengenai literasi keuangan digital di sekolah menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi literasi keuangan digital dalam kurikulum sekolah untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan keuangan di dunia digital
Peran Penanaman Pohon dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Darma, I Made Wirya; Utami, Nyoman Indah Sari
Abdimas Mandalika Vol 4, No 4 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v4i4.33106

Abstract

Abstract:  Tree planting provides numerous benefits, including supplying oxygen, reducing air pollution, and preventing global warming by absorbing carbon dioxide. This study aims to analyze the implementation of tree planting in Sesetan Village as part of environmental greening. The method used involved counseling and direct assistance on optimal tree planting techniques. The service activities were successful, with the planting of 30 tree seedlings, including mahogany, cypress, guava, and ketapang kencana. The community in Sesetan Village showed increased awareness of the importance of greening and committed to caring for the plants. This program is expected to be a sustainable solution for improving the village's environmental quality.Abstrak: Penanaman pohon memiliki banyak manfaat, antara lain menyediakan oksigen, mengurangi polusi udara, serta mencegah pemanasan global dengan menyerap karbondioksida. ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penanaman pohon di Desa Sesetan sebagai bagian dari penghijauan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan langsung mengenai teknik penanaman pohon yang optimal. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan keberhasilan penanaman 30 bibit pohon mahoni, cemara, jambu, dan ketapang kencana. Masyarakat Desa Sesetan menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya penghijauan dan berkomitmen untuk merawat tanaman tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan desa.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial Wijaya, Made Rada Pradnyadari; Darma, I Made Wirya; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2082

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan mekanisme perlindungan korban. Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan perlindungan korban. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala meliputi keterbatasan regulasi yang belum secara khusus mengatur deepfake, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, minimnya literasi digital masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa pembaruan regulasi yang spesifik mengatur deepfake, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan peran LPSK, edukasi literasi digital masyarakat, serta kerja sama dengan platform media sosial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban
Perlindungan Inklusif Bagi Pekerja Disabilitas di Piduh Charity Café Dalam Perspektif HAM Ni Komang Tria Ayumi; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2194

Abstract

Setiap individu memiliki potensi untuk mengalami kondisi disabilitas. Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat umum, terutama dalam memperoleh kesempatan kerja. Meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapannya di lapangan masih banyak menemui hambatan , penyandang disabilitas masih kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, terutama terkait dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang sering menjadi ketentuan umum yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Namun, terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh, seperti yang dilakukan oleh Piduh Charity Café di Gianyar, Bali. Café ini menunjukan komitmen terhadap inklusi sosial dengan memberikan ruang kerja yang layak dan menghormati martabat pekerja disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan inklusif bagi pekerja disabilitas dalam perspektif HAM di tempat tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tegas dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindskan diskriminatif di lingkungan kerja khususnya bagi penyandang disabilitas
A Juridical Examination of the Criminal Liability of Persons with Physical Disabilities in Sexual Violence Cases in Indonesia Yoga, I Gede K Ananta; Darma, I Made Wirya
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.12580

Abstract

Sexual violence is a serious crime that produces multidimensional impacts, including physical, psychological, and social harm. The complexity increases when offenders are persons with physical disabilities. This article aims to analyze the criminal liability of such offenders through a normative review of court decisions and to propose normative solutions for achieving substantive justice. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, specifically examining Indonesian criminal law, applying the theories of John Rawls, Philipus M. Hadjon, and Roscoe Pound, and analyzing the Ambon District Court Decision No. 236/Pid.Sus/2024 and the Mataram District Court Decision No. 23/Pid.Sus/2025. The findings confirm that physical disability does not negate criminal liability since actus reus and mens rea remain fulfilled. However, disability has not been proportionally considered in sentencing, resulting in merely formal justice. The study recommends normative reform, technical guidelines for law enforcement, and disability-friendly correctional facilities to ensure proportionality, prevent discrimination, and uphold human rights. The research implications suggest that these recommendations can serve as a foundation for policymakers to strengthen legal frameworks, provide practical guidance for law enforcement officers in handling cases involving persons with disabilities, and encourage the development of more inclusive correctional institutions. Moreover, the findings highlight the importance of aligning national practices with international human rights standards, which may inspire further comparative studies and reforms in other jurisdictions.
Implementation of the Principle of Proportionality in Criminal Sentencing in Indonesia Situmorang, Axl Mattew; Kurniawan, I Gede Agus; Darma, I Made Wirya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6487

Abstract

This study aims to analyze the normative implementation of the principle of proportionality in the imposition of criminal penalties in Indonesia. The principle of proportionality is a fundamental concept in criminal law that requires the punishment imposed to be balanced and commensurate with the degree of fault and the impact of the criminal act committed. This research employs a normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and legal doctrine approach. Data were collected through literature studies of relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that although the principle of proportionality has been regulated in various Indonesian laws and regulations, its application in criminal justice practice still faces several obstacles, such as judicial subjectivity and inconsistency in sentencing. Furthermore, cases have been found where the penalties imposed are disproportionate to the offender’s level of fault, potentially resulting in injustice. Therefore, this study recommends strengthening guidelines for applying the principle of proportionality within the criminal justice system, including training for law enforcement officers and the development of clearer and more measurable sentencing standards. It is expected that this research will contribute to the advancement of a more just and civilized criminal law system in Indonesia through the consistent and appropriate application of the principle of proportionality.
The Rights of Families of Terminal Patients to Refuse Futile Treatment: Legal and Ethical Limitations Tantiono, Primanto; Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7104

Abstract

Patients in terminal conditions are frequently subjected to futile medical interventions, namely treatments that no longer provide therapeutic benefits and merely prolong the biological process of life without improving its quality. This situation creates a dilemma between the family’s right to refuse such interventions and the physician’s professional obligations bound by ethical oaths and legal frameworks. In Indonesia, the regulation regarding the refusal of futile treatment by families of terminal patients remains ambiguous, leading to legal uncertainty and potential conflicts in healthcare practice. The purpose of this study is to analyze the legal boundaries governing the authority of families of terminal patients to refuse futile medical treatment and to examine medical ethical principles as the basis for legitimizing such rights. This research adopts a normative legal method with a conceptual approach, focusing on the study of legislation, legal doctrines, academic literature, and professional codes of ethics. The findings reveal that the legal foundation for the family’s authority to refuse futile treatment can be traced through the principle of informed consent as stipulated in the Medical Practice Act and the rights of patients in the Health Act. However, the absence of explicit regulation creates a wide scope for interpretation, which may trigger disputes. From an ethical standpoint, the family’s right to refuse futile interventions gains legitimacy through the principles of autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. The originality of this research lies in its integration of normative legal analysis with medical ethics principles, emphasizing the urgency of establishing specific regulations to ensure legal certainty while safeguarding patient dignity
Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme Digital yang Berimplikasi pada Terorisme Usrinase, Yulius; Rusmana, I Putu Edi; Darma, I Made Wirya; Antari, Putu Eva Ditayani
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1705

Abstract

The development of information and communication technology creates new legal challenges, particularly in the spread of radical ideology through digital platforms. This article examines the application of the principle of legality in law enforcement against digital radicalism with implications for terrorism in Indonesia. Using normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches, this research focuses on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Terrorism Law. The research findings reveal regulatory gaps, unclear legal provisions, and difficulties in distinguishing between protected expression and radical content, which hinder effective law enforcement. These gaps allow perpetrators to exploit the digital space and evade legal accountability. The research concludes that comprehensive legal reform, a progressive legal approach, and stronger international cooperation are needed to ensure that criminal law remains adaptive to technological developments while upholding legal certainty and human rights.
Optimalisasi Peningkatkan Inklusi Keuangan: Usulan Inovasi SRIKANDI (Sistem Informasi Keuangan Ramah Disabilitas) Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi; Darma, I Made Wirya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi Mei- Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i3.3602

Abstract

Disabilitas merupakan keterbatasan fisik maupun mental yang dimiliki oleh orang – orang istimewa. Cukup banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki kesempatan yang sama selayaknya khalayak umum dalam memperoleh edukasi terkait keuangan, inofrmasi keuangan, maupun pelayanan publik. Berdasarkan observasi yang dilakukan secara mandiri, didukung dengan fakta nyata di lapangan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sedikit untuk merasakan pelayanan publik dan edukasi digital, maka muncul lah usulan inovasi sistem informasi keuangan ramah disabilitas yang dikenal dengan aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi yang dirancang khusus dengan fitur – fitur terbaik bagi penyandang disabilitas agar dapat merasakan pengalaman menggunakan aplikasi guna mendapatkan edukasi seputar ekonomi terkhusus keuangan, kemudian informasi seputar keuangan, dan layanan administrasi. Tujuan adanya usulan aplikasi SRIKANDI adalah guna memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk turut menggunakan fasilitas penunjang pengetahuan seputar keuangan dan layanan publlk dengan nyaman tanpa terhalang oleh keterbatasan yang dimilikinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi melalui survey terhadap orang – orang dengan disabilitas, dan melakukan analisis aksesibilitas. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa masih banyak penyandang disabilitas tidak dapat mengakses layanan informasi keuangan maupun pelayanan publik yang memadai. Maka dari itu, diusulkan sstem informasi keuangan berbasis aplikasi yang ramah disabilitas dengan fitur – fitur pendukung seperti pembaca layar, interpretasi bahasa isyarat, hingga asisten virtual yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam memperoleh edukasi hingga layanan publik.
Co-Authors Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Suartana Komang Yopi Pardita Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi, Ari Sita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Nilamsari, Martina Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Prema Vidya Chandra Naidu Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Situmorang, Axl Mattew Sofyan, Carollin Ophelia Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Tantiono, Primanto Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Yoga, I Gede K Ananta Zainal Arifin