Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.618
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Substantive Justice International Journal of Law Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Pamulang Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Intellectual Law Review (ILRE) Advances in Community Services Research Vifada Assumption Journal of Law Constitutional Law Review HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Aswari, Aan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Erni, Erni; Husen, La Ode; Aswari, Aan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v1i2.171

Abstract

This study aims to determine the legal protection of holders of replacement certificates of title to land, and to find out the obstacles faced in the Issuance of Land Replacement Certificates by the National Land Agency Office of Makassar City. This research uses an empirical legal research method that focuses more on The reality of law and society The results of this study indicate that legal protection for holders of certificates of replacement of title to land has followed the implementation of the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which is closely related to UUPA because it adheres to a negative publication system that contains positive elements. And the obstacles found in the procedure for issuing a replacement certificate came from the Land Agency that lacks human resources who are experts in the field of certification and also from the applicant who does not know the procedure for issuing a replacement certificate of title to land. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah , dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik atas Tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelian Hukum secara Empiris yang lebih memfokus pada realita hukum dan masyarakatHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti hak milik atas tanah sudah mengikuti pelaksanakan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang sangat erat kaitannya dengan UUPA karena menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Dan kendala yang ditemukan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berasal dari pihak Kantor Badan Pertanahan yang kurang sumber daya manusia yang ahli dibidang persertifikatan dan juga dari pihak pemohon hak yang kurang mengetahui prosedur penerbitan sertifikat pengganti hak milik atas tanah
Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman Jumiati, Jumiati; Aswari, Aan; Zulkifli Muhdar, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.388

Abstract

ABSTRAC This study examines the application of the law to the regulation regarding the procedures for the delivery of public facilities and social facilities in settlements inMakassar City and the status of certificates of ownership of land for public facilitiesabove settlements. This research is a normative-empirical legal research obtainedfrom field studies and literature related to the problem. The type of data used is Primary, which is obtained from field studies, by analyzing a legal problem through facts and questionnaires and secondary, namely legal data that is closely related to primary legal materials that can help analyze and understand primary legal data. The government has regulated the basics and provisions for the control, ownership, use and utilization of agrarian resources contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. The law also includes basic principles and provisions, rights to land, water and space as well as land registration, criminal and transitional regulations. The results show that the regulation regarding the procedure for the delivery of public facilities and social facilities in settlements in Makassar City isin the Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Provision andDelivery of Infrastructure, Facilities, Utilities in Industrial, Trade, Housing and Settlement Areas specifically funds in general. regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Delivery of Housing and Settlement Infrastructure, Facilities, and Utilities in the Regions. Regarding the issue of the status of the certificate of property rights above public and social facilities, it must be resolved fairly according to the legislation. ABSTRAK Kajian ini mengkaji penerapan undang-undang terhadap pengaturan mengenai tata cara penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar dan status sertifikat hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang di peroleh dari studi lapangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah. Jenis data yang di gunakan adalah primer, yang di peroleh dari lapangan dengan menganalisis suatu masalah hukum melalui fakta fakta dan kuesioner dan sekunder ,yaitu data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukumprimer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer. pemerintah telah mengatur tentang dasar dan ketentuan mengenail penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrariya yang tertuangdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria. Undang-Undang tersebut juga mencakup prinsip dan ketentuan dasar ,hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah,peraturan pidana dan transisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai tata cara pemberian fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar terdapat dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyediaan prasaran, saranautulitas perumahan dan permukiman di Daerah. Soal Status Sertifikat hak milik di atas fasilitas umum dan sosial ,harus di selesaikan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan.
Implementation of the Principle of Nemo Plus Juris in the Registration Process Through Electronic Systems Nurmuhyiddin Qasim, Muhammad Thahir; Aswari, Aan; Rahim, Dinaryati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.721

Abstract

Abstract: This research aims to detail the application of the nemo plus iuris principle in the land registration process through the electronic system at the Makassar City Land Office, as well as the implementation of land registration through the electronic system at the Makassar City Land Office. In this research, legal regulations and field realities will be detailed to answer this thesis. This research uses the empirical legal research method, with the research location at the Makassar City Land Office. Data collected through interview techniques and literature study, which were then analyzed descriptively and analytically. The research results show that the application of the nemo plus yuris principle has been well implemented, and is reinforced by the principle of prudence and strict system oversight. The application ensures that the data inputted matches the original documents at the online file verification stage, and automatic rejection occurs if there are discrepancies. In this case, the implementation of land registration through the electronic system has shown significant progress in improving the efficiency of land services to the community. Research recommendation, the Makassar City Land Office should enhance land registration through an electronic system to reduce the risk of land disputes. And strengthen cooperation with PPAT to ensure that every deed made is in accordance with the field conditions and applicable legal regulations. Keywords: Land Registration, Electronic Certificates, Nemo Plus Yuris Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merinci penerapan asas nemo plus yuris dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik, serta pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem eletronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan di rinci dalam menjawab skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas nemo plus yuris telah diterapkan dengan baik, dan diperkuat oleh prinsip kehati-hatian serta pengawasan sistem yang ketat. Aplikasi memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen asli pada tahapan verifikasi berkas secara online dan penolakan otomatis terjadi jika terdapat ketidaksesuaian. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian, Kantor Pertanahan Kota Makassar meningkatkan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik untuk mengurangi resiko sengketa tanah. Dan memperkuat kerja sama dengan PPAT untuk memastikan setiap akta yang dibuat telah sesuai dengan kondisi lapangan dan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Elektroni, Nemo Plus Yuris
Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baharuddin, Asriyani; Pawennei, Mulyati; Aswari, Aan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti dilema antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis Hasil penelitian menunjukkan bahwa (KUHP) baru telah mengadopsi moderasi dalam penerapan pidana mati, dengan menetapkan masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan. Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM, terutama terkait hak hidup. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi sebagai bentuk moderasi hukum. Selain itu, kepastian hukum dianggap penting agar pidana mati diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. The research objective is to analyse the implementation of the death penalty in Indonesia from a Human Rights (HAM) perspective, by highlighting the dilemma between law enforcement efforts and the protection of the right to life as a basic right that cannot be reduced under any circumstances. The research method used is a normative-juridical approach. The results of the study indicate that the new Criminal Code (KUHP) has adopted moderation in the implementation of the death penalty, by setting a 10-year probationary period before execution. This study found that the implementation of the death penalty in Indonesia still causes controversy from a human rights perspective, especially regarding the right to life. The new Criminal Code provides a 10-year probationary period before execution as a form of legal moderation. In addition, legal certainty is considered important so that the death penalty is implemented fairly, non-discriminatory, and still guarantees the protection of human rights
Criminal Law Enforcement On the Role of Social Media in Cases of the Spread of Hoaxes and Slander Arika, Nur; Aswari, Aan; Saputra, Imran Eka
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.983

Abstract

This study aims to analyze the differences in legal treatment of hoax and defamation dissemination on social media compared to conventional media and to understand the role of social media in preventing the spread of false information. The research adopts an empirical juridical approach by conducting interviews with South Sulawesi Regional Police Crime Investigation Unit . The findings indicate differences in legal treatment based on the characteristics of both types of media, including variations in the sanctions imposed on perpetrators. On social media, preventive measures are carried out through public education, particularly targeting social media users, about the legal risks of spreading hoaxes. South Sulawesi Regional Police Crime Investigation Unit established the Cyber Patrol Task Force as part of its preventive and repressive strategies to tackle the issue
When Games Turn Into Debt: Legal Analysis of Online Game Transactions Palu, Selvia; Arief, Anggreany; Aswari, Aan
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/april.v1i1.901

Abstract

This research aims to determine and analyze the fulfillment of the application of proficiency requirements by payment service providers when purchasing online game items. To find out and analyze the efforts that online game service users can take to deal with the losses they experience. The research method used is the Normative research method, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents that contain concepts and information such as dictionaries. The results of this research show that the sale and purchase agreement for payment services for buyers of online game items does not fulfill the subjective and objective requirements which are the legal requirements for an agreement. The condition that is not fulfilled is that those who bind themselves agree to a certain thing and a lawful cause. for consumers for losses received due to irresponsibility of business actors in paying off transactions is clearly regulated in article 19 UUPK. However, if the business actor's number can be contacted, the perpetrator can be held responsible for compensation. Recommendations for this research: The government should also have more awareness and supervision of legal issues that arise in society, so that it can quickly act against negative elements that endanger society.
Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements Yambo, Dhaly Grendi; Marsuni, Lauddin; Aswari, Aan
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/9qxens49

Abstract

This study aims to determine the legal validity of information technology-based loan agreements. The research method used is normative legal research, which utilizes secondary data sources. These sources include the opinions of experts or specialists who study books, journals, and literature on the legal basis of contracts and laws and regulations. The research findings indicate that Information Technology-Based Lending Services (Fintech Lending) are an innovation in the financial sector that enables online lending and borrowing transactions using electronic systems. Online loan agreements are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. These agreements are legally valid and enforceable as long as they meet the legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, capacity, a specific matter, and a lawful cause. Dispute resolution in information technology-based loan agreements in the event of default can be carried out through litigation or non-litigation. Litigation is commonly referred to as the path taken in court, while non-litigation is through Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), which include mediation, arbitration, and binding opinions. This research recommends educating users about the terms and conditions of agreements, focusing on legal validity and certainty, and strengthening regulations on personal data security and dispute resolution mechanisms.  
Co-Authors Abbas, Ilham Abd Rahman Abdul Rahman Arief, Anggreany Arika, Nur Baharuddin, Asriyani Diana Diana Erni Erni Fahmal, A. Muin Fauzi, Fathu Rizqi Firabi AS, Rayhanah Haerul, Digma Wahyuni Hardana, Ariel Putra Hasanuddin, Ashar Hidjaz, Muh. Kamal Husen, La Ode Jumiati Jumiati Liansyah, Abdul Rahman Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana Marsuni, Lauddin Marsya Respati, Avifah Annisa Miftahul Jannah Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Nur Aisyah Nurmuhyiddin Qasim, Muhammad Thahir Palu, Selvia Pasamai, Syamsuddin Pawennei, Mulyati Putri, Ilma Aulia Rahim, Dinaryati Razak, Askari Salmiah Salmiah Saputra, Imran Eka Taufik Muhlisani Ihsan, Muhammad Ficqhi Taufik, Ficqhi Wardana Mamonto, Andry Wikra Yambo, Dhaly Grendi Zulkifli Muhdar, Muhammad