Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Sinergitas Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Shell Eco Marathon Untuk Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul Zaenudin; Muhammad, Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.690

Abstract

Asta Cita pemerintah yang keempat adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi. Program prioritas ini sangat bisa dipahami mengingat kualitas SDM Indonesia masih rendah. Hasil penelitian Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui Program Kompetisi Mahasiswa yang salah satunya Shell Eco Marathon. Penelitian ini mengkaji sinergitas yang dilakukan oleh para pihak dalam mendukung Komunitas SEMAR UGM yang mengikuti Kompetisi Shell Eco Marathon secara rutin untuk mendukung terwujudnya SDM Unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi yang dibangun para pihak sudah berjalan cukup baik. Sinergitas yang dibangun juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempercepat terwujudnya SDM Unggul.
Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Poltik di Kota Tanjungpinang 2012 Muhammad, Adji Suradji
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 1 No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi partai politik bagi masyarakat menengah kebawah yaitu sebagai pilihan yang paling tepat dalam memilih para wakilnya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hasilnya survei ini yaitu, dari 2117 responden yang diambilsecara acak di 33 provinsi hanya 22,4 % yang menyatakan kinerja parpol baik, sementara sisanya menilai sebaliknya. Fenomena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol adalah problem serius yang harus segera diatasi.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Jenis penelitian ini menurut tingkat ekplanasinya adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Responden penelitian ini yaitupenduduk tetap Tanjungpinang tahun 2012 dengan kriteria usia pemilih diatas 20 tahun (pernah mengikuti Pemilu Legislatif 2009). Jumlah sampel yang didapatkan yaitu 400 responden. Jumlah sampel ini ditentukan dengan menggunakan table Kretjie. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multi stagerandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan (Questionnaire) yang diberikan kepada responden secara langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif persentase. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, persepsi masyarakat terhadap partai politik di Kota Tanjung Pinang tahun 2012 ini yaitu, terdapat tiga (3) urutan teratas partai politik yang paling terkenal menurut responden penelitian ini yaitu partai Golkar (25,90%), Partai Demokrat (24,95%), dan PDIP (20,98%). Apabila dilakukan pemilihan umum ketika penelitian ini dilakukan, sebagian besar masyarakat memilih partai Golkar (25,71%). Tingkat keterpilihan ke dua diperoleh partai PDIP (24,29%) sedangkan tingkat keterpilihan nomor tiga diperoleh partai Demokrat (22,57%). Mayoritas responden mempertimbangkan visi dan misi parpol dalam menentukan pilihan pada saat dilaksanakan pemilihan umum (66,57%). Pertimbangan kedua yang digunakan responden yaitu pengurus partai politik tersebut (16,16%). Namun ternyata, terdapat 7,52% responden yang menyatakan memilih suatu partai politik dalam pemilihan umum hanya karena ikut-ikutan saja.
Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam Muhammad, Adji Suradji
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 2 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam is the doctrine that governs all human life is a beautiful early rapid. One of the issues currentlybeing faced by Islam is associated with Azaz human rights (human rights). United Nations Charter onHuman Rights has recommended to promote and fight for human rights and freedom for all human beings,without distinction as to race, sex, language or religion. Human rights (Human Rights) is a conceptof modern political ethics with the idea of appreciation and respect for basic human and humanity.Islam is not contradicting the values of human rights, but there needs to be synchronization values areacceptable by Islam and which are unacceptable to Islam. Freedom of the freest in the association of oppositionfrom Islam. So it is related to the kind of relationship both by men and by women. Therefore,the existing values in the concept of human rights is sejelan with Islamic values such as freedom to worshipaccording to their beliefs. Synchronization of the values championed by the pro-human rights withIslamic values should be done so that there is no longer conflict between fighters Ham with adherents ofIslam.
Perdebatan Mengenai Hubungan Antara Agama dan Negara; Mengatasi Konflik Beragama Dalam Negara Berdasarkan Pemikiran Islam Muhammad, Adji Suradji
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 2 No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Debating or discourse between state and religion will always interesting to be discussed consideringeach has a different footing. The state is a human concept while religion concept that comes from God.In any religion, including Islam, explicitly there is no necessity to form a state in the sense that as aWestern concept. After all this, religion does not forbid people to do ijtihat or attempt to establish theState to protect the rights of individuals formally and meet the needs of its people. Pluralism ordiversity that exist in the State of Indonesia both of ethnicity, language, religion and race has been achallenge to find the ideal pattern of relationship between state and church. Departing from the abovementioned conditions then formulated the problem, how the pattern of an ideal relationship betweenreligion and state efforts to what can be done to minimize potential conflicts arising from therelationship between the state with religion. From the discussion that has been done, then we concludethat pluralism is sunatullah so that humans could not meniadakanya. Therefore, the tolerance betweengroups into the keyword or keywords for mutual understanding and mutual understanding between thegroups. If there is a difference between one group against another, it is expected that a dialogicalcommunication can be done so that the differences become more enrich in creating order and harmonybetween groups.
Jiwa Kewirausahaan di Sektor Publik (Studi Kasus Kepemimpinan Walikota Tanjungpinang 2013-2014) Pozlita, Pozlita; Muhammad, Adji Suradji; Yudiatmaja, Wayu Eko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 2 No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bureaucracy Entrepreneurial in public is a requirement that is proven to have a positive impact in theleadership of Local Government for the welfare of the community by performing a variety of innovationsin order to survive and excel in competition in the era of regional autonomy. Tanjungpinang city is oneof the city located in the province of Riau islands which would require the soul of a local chief who hasthe spirit of change. figure of a Tanjungpinang Mayor 2013-2014 who considers that existingemployees are an asset in progress Tanjungpinang by noting that both retaining profitable assets. Thepurpose of this study is to describe and analyze the practice of application of the entrepreneurial spirit inthe leadership of Mayor Tanjungpinang 2013-2014. based on the exposure raises the issue of how theauthor seeks an entrepreneurial spirit that made by Mayor Tanjungpinang 2013-2014 as the latestbreakthroughs that are creative and innovative to developed Tanjungpinang superior and able tocompete with other cities. Informants in this study were derived from the government and communityleaders, the sampling technique used is purposive sampling technique that consists of 4 peopleinformant. The research method used was a qualitative research case study is a research approach thatdoes not try to look for relationships between variables as adopted by flow positivistic (quantitative), butrather to find meaning (symbols) with the natural way or with the testing procedure in detail againstthe background or a person subject or the storage area of the document or a particular event. Research isalready In the spirit of entrepreneurship to transform the public sector, that figure entrepreneurial spiritand character Tanjungpinang Mayor from 2013 to 2014 based on the self and perform a variety ofsharing with anyone related to the advancement of Tanjungpinang and there entrepreneurial spiritadopted by the leadership of Mayor Tanjungpinang 2013-2014. But still need improvement within thereform-promoting Tanjungpinang
KAPASITAS PERANGKAT DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA Madiono, Imam; MUHAMMAD, ADJI SURADJI; Safitri, Dian Prima
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village Government is the lowest administrative unit in the state governments that have given theright of indigenous autonomy with certain limits as a unified community law (adat) are entitled toregulate and manage the affairs of the local community in the implementation of the rule of origin.The success of an organization to meet the challenges set by people who do the work on it, so thecapacity of the individual must be considered. Considering there is a budget increase for the village,the village is required to develop the capacity to manage these budgets to the maximum. Thepurpose of this study is essentially to Know the capacity of Teluk Bakau manage Village FundAllocation. According to Law No. 6 Tahun2014 about the village in Article 72 paragraph (1) itemd, explained that the allocation of village funds that are part of the balance funds received byRegency / City. This study uses the theory Riyadi Soeprapto (Novita Sari, et al., 2014: 635) whosuggested that capacity building should be implemented in an effective and sustainable in three (3)levels: Level Individual, Organizational Levels, and Level System. Data analysis techniques usedin this research is qualitative descriptive analysis technique. After doing research, the final resultsof the study suggested that the Irish village of Teluk Bakau manage Village Allocation Fund, takinginto account the dimensions of capacity development are taken from the individual level, the level oforganization, as well as the systems level, overall there are no constraints or problem- a bigproblem that can inhibit the allocation of these funds. General Allocation Fund budget absorption,both in Shopping Indirect and direct expenditure amounted Rp.334.072.480, and absorbedamounted Rp.302.828.130 or approximately 90.6%. The problem that occurs is contained by thevillage which still provides maximum performance in carrying out its duties and functions as themanager of the Village Fund Allocation, this is because the device is that Village take office in thegovernment of Teluk Bakau, so mastery of tasks and functions are still not optimal.
Kolaborasi dan Manajemen Pengetahuan dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Di Kota Tanjungpinang Geiyono, Suwa; MUHAMMAD, ADJI SURADJI; Yudiatmaja, Wayu Eko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The potential of zakat in the city of Tanjungpinang is indeed enough to increase every year. However, the management is considered not optimal because there is no collaboration carried out continuously with other zakat management actors. In Tanjungpinang itself there are institutions that participate in the process of managing zakat and collecting zakat. Lazismu is one of the institutions that participated in the collection and distribution process but has never collaborated with Baznas. Unlike the UPZ formed by Baznas, this unit is an extension of the collection process in the SKPD, Mosques, Schools and BUMD sectors. This study uses qualitative research methods with an explorative approach to data collection techniques namely; interviews, observation and documentation. This study aims to examine collaboration in creating knowledge through knowledge management in zakat management, infaq, and alms which focus on the process of creating innovation in the development of zakat, infaq and alms. The theory used is collaboration theory and knowledge management with two types of knowledge namely explicit and implicit. Based on the results of the study found that the analysis of the existence of innovation in the development of zakat, infaq and alms in the city of Tanjungpinang can not be said to be successful because it does not maximize the knowledge possessed by the members of the organization. In addition, the obstacles that are found are regulatory issues that have not yet been implemented. Regulatory issues are the main priority that must be addressed with the aim of getting material and moral encouragement from the local government. Keywords: Collaboration, Knowledge Management, ZIS
Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunungkidul Saryana, Saryana; Muhammad, Adji Suradji; Suswanti, Eka
TheJournalish: Social and Government Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v7i1.1100

Abstract

Penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen utama peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerahKabupaten Gunungkidul dalam penguatan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan terkait dengan program pendidikan dan pelatihan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik melalui lembaga formal maupun nonformal. Program pelatihan vokasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta menjadi instrumen utama dalam penguatan SDM lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, fragmentasi kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dan perencanaan berbasis kebutuhan lokal dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan SDM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.