Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Studi Agama dan Masyarakat JUSTISI JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Rechtsnormen Jurnal Keadilan Pemilu Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica Themis: Jurnal Ilmu Hukum Mahogany Journal De Social
Rosidin, Utang
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Aeni, Wina Nur; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.643

Abstract

Suntik mati atau euthanasia masih menjadi perbincangan hangat bagi para ahli hukum dan juga para medis. Dalam hal ini, euthanasia menimbulkan banyak pro kontra antara pakar ilmu. Sehingga dirasa perlu adanya kajian yuridis terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia itu sendiri. Meskipun belum memiliki aturan yuridis secara rinci, namun berdasarkan Pasal 338, 345, 340, serta 462 KUHP euthanasia memberikan implikasi hukum yang serius sehingga dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan, sebagaimana dimaksud. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terkait dengan euthanasia, kedudukan dokter yang melakukan tindakan tersebut, serta legalitas euthanasia di Indonesia dan Negara lain. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan menggali beberapa kajian pustaka, penulis berusaha menggali lebih jauh terkait bagaimana tinjauan hukum positif mengenai euthanasia. Namun, berdasarkan implikasi hukum yang muncul dari Pasal 340 KUHP, maka euthanasia dinyatakan dilarang di Indonesia meskipun beberapa Negara seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris telah melegalkan nya
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rahman, Isya Salsabila; Rosidin, Utang; Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitiannya yang berhubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang superbody dengan harapan menghindari kekuasaan yang terlampau luas, tetapi dalam realitanya belum tercapai maksimal karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, berimplikasi pada putusan yang cenderung ultra petita. Begitu pula dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga negara harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebagai upaya agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang superbody.
PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Rosidin, Utang
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18699

Abstract

The Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ethical norms that apply to all election organizers, as stipulated in Law Number 7 of 2017. The method used in this study uses a normative legal approach. The results of the study, First, the legal framework for handling violations of the code of ethics of election organizers in Indonesia is a mandate of Law Number 7 of 2017, in Article 1 number 24 which states that the Election Organizer Honorary Council is an institution tasked with handling violations of the code of ethics of Election Organizers. Second, The urgency of law enforcement for violations of the code of ethics of election organizers as an effort to present the integrity of election organizers is the main capital in realizing democratic elections, the presence of the Election Organizer Honorary Council as an institution that is given the authority to handle violations of the code of ethics of election organizers is important in order to realize election organizers with integrity. Third, the Election Organizer Honorary Council in the process of handling alleged violations of the code of ethics of election organizers can be carried out including by carrying out prevention, action, and innovation in various forms of activities carried out in the process of law enforcement against alleged violations of the code of ethics of election organizers.
The Future of MSMEs in Indonesia: Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth Hidayat, Agi Attaubah; Ikhsan, Fachrial; Hafid, Numan Sofari; Rosidin, Utang; Permana, Ardian Agus
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3876

Abstract

This research explores the national legal formation policies that support the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, emphasizing their role as critical drivers of economic growth. Using a normative juridical method, the study evaluates recent regulatory reforms, such as the introduction of the Business Identification Number (NIB) and incentives for MSME partnerships. These initiatives simplify business formalization and enhance MSME competitiveness. The study applies Inclusive Growth Theory and Economic Analysis of Law (EAL) to propose policy directions that ensure equitable access to resources, digital transformation, and efficient regulatory environments. Recommendations highlight the need for adaptive and collaborative legal frameworks to strengthen MSMEs as pillars of inclusive and sustainable economic growth.
The Influence of Understanding Religious Values on Compliance with State Law among Students at the Al-Musyahadah Islamic Boarding School "Smart House of Indonesia" Prasetyo, Raka; Rosidin, Utang
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9623

Abstract

The phenomenon of low legal awareness among the public highlights the importance of examining the role of religious values in shaping legal compliance, particularly within Islamic boarding schools. This study aims to determine the effect of understanding religious values on obedience to state law among students of Pondok Pesantren Al-Musyahadah “Rumah Cerdas Indonesia.” The research employed a quantitative approach using simple linear regression analysis. Data were collected from 120 respondents through a Likert-scale questionnaire and analyzed using validity, reliability, and classical assumption tests. The findings indicate that understanding religious values has a positive and significant effect on obedience to state law, meaning that the better the understanding of religious values, the higher the level of legal compliance.
Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia Romadhoni, Kholid; Rosidin, Utang; Kholik, Muhamad Abdul; Alifi, Adif
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1953

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan hukum tindak pidana dalam kegiatan bisnis di Indonesia melalui pendekatan ius constitutum dan ius constituendum. Kajian diawali dengan pemetaan regulasi yang berlaku serta identifikasi kekosongan norma, tumpang tindih aturan, dan kelemahan penegakan hukum dalam sistem hukum positif. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus untuk memahami kesenjangan antara pengaturan yang ada dan kebutuhan hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital, meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, dan berkembangnya pola kejahatan korporasi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum pidana yang memadai. Berbagai undang-undang yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana bisnis terbukti belum harmonis, belum responsif terhadap teknologi baru, serta lemah dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan arah pembaruan hukum yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan sistem pemidanaan korporasi, penyesuaian norma berbasis teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana bisnis merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta stabilitas ekonomi nasional.
Legal Uncertainty in Testing of Legislation Due to Weak Implementation of the Principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori Tanzill, Gistiana; Fitriah, Laelatul; Syamlina, Marha Awanis; Rosidin, Utang
Mahogany Journal De Social Vol. 3 No. 1 (2026): Mahogany Journal De Social (MJDS):
Publisher : Generasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/mjds.v3i1.318

Abstract

This study aims to examine the weak implementation of the principle of lex superior derogat legi inferiori and its implications for legal certainty within the Indonesian legal system. Using a normative juridical approach, the research applies statutory, conceptual, and case-based analysis to evaluate legislation and judicial decisions related to normative hierarchy. The findings reveal that the principle is not effectively operationalized due to systemic factors, including regulatory disharmony, procedural harmonization, overlapping judicial authority, low legislative quality, and formalistic administrative practices. These conditions result in persistent norm conflicts, delayed legal correction, and weakened predictability of legal outcomes. The novelty of this study lies in its integrative analytical framework that connects legislative processes, judicial review mechanisms, and administrative practices in explaining the failure of normative hierarchy. Unlike previous studies that focus primarily on doctrinal aspects, this research demonstrates that legal certainty depends on the interaction of multiple institutional dimensions. The study implies that strengthening preventive harmonization, improving legislative quality, and enhancing institutional coordination are essential to restoring the effectiveness of hierarchical principles. These findings contribute to the broader discourse on legal certainty, regulatory governance, and institutional reform in developing legal systems.
Co-Authors Abdul Haq, Fairuz Aeni, Wina Nur Alfathan, Muhammad Riefky Alifi, Adif Almas Musyafa, Doni Ardika Nurfurkon Dadang Mahdar, Dadang Diana Ningsih , Lis Dikri Purnama, Muhamad Elan Jaelani, Elan Fatahillah, Ikhwan Aulia Fikriya, Makhyatul Fitriah, Laelatul Fuadhy, Nabhan Sofwatul Gussela, Melinda Dina Hafid, Numan Sofari Hidayat, Agi Attaubah Ikhsan, Fachrial Iqbal Maulana, muhamad Kholik, Muhamad Abdul M, Rifa Laila Syarifatul Makruf, Solihan Malviani, Silvi Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Nuriman Nuriman, Nuriman Permana, Ardian Agus Prasetyo, Raka Puspita, Marisa Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Rahima, Syifa Nurul Rahman, Isya Salsabila Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri Romadhon Romadhoni, Kholid rosada, M Imam Rusmana, Dian Saeful Hayat, Yusuf Suhanda, Dadang Suprihatno, Andri Syamlina, Marha Awanis Tanzill, Gistiana Uang, Dedy Pribadi Uu Nurul Huda, Uu Nurul Wahyudin, M Yahya Zulkarnaen Zulkarnaen