Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.685
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah JURNAL LITIGASI (e-Journal) Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Jurnal Bina Mulia Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Bulletin of Community Engagement Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Legalita Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Rechtsnormen Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Juni-Jurnal Pelita Nusa Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Keadilan Pemilu Enigma in Law Jurnal Media Akademik (JMA) Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Themis: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Mahogany Journal De Social Khazanah Hukum Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Studies and Justice Journal ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Rosidin, Utang
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE Elan Jaelani; Muhamad Kholid; Utang Rosidin; Ransya Ayu Zulvia
Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4345

Abstract

ABSTRAK Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi
RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL Dede Yuda Wahyu Nurhuda; Marisa Puspita; Utang Rosidin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26751

Abstract

Abstract The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)”. The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.Abstrak Pesatnya perkembangan platfrom digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media social sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.
Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Fasa Muhamad Hapid; Utang Rosidin; Elan Jaelani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4485

Abstract

Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.4197

Abstract

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.
PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE Elan Jaelani; Muhamad Kholid; Utang Rosidin; Ransya Ayu Zulvia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4345

Abstract

ABSTRAK Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Raihan Andhika Santoso; Elan Jaelani; Utang Rosidin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1392

Abstract

The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011
EFEKTIVITAS PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Elan Jaelani; Utang Rosidin; Nadia Nur Hanipah
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.11

Abstract

Adanya penggantian pidana denda dengan pidana kurungan pada pelaku tindak pidana korupsi dinilai tidak efektif di Indonesia. Pidana denda dan juga pidana kurungan adalah salah satu pidana yang ada di Indonesia yang didalam KUHP digolongkan menjadi pidana pokok, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Tulisan ini membahas secara lengkap mengenai pengaturan pidana kurungan di Indonesia serta mengenai efektivitas pemberian sanksi pidana denda yang digantikan dengan pidana kurungan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami lebih jauh terkait pengaturan pidana kurungan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dan kerangka pemikiran teoretis. Hasil analisis dari tulisan ini menyatakan bahwa pengaturan pidana kurungan di Indonesia terdapat dalam KUHP dan efektivitas pidana kurungan sebagai pidana denda dalam tindak pidana korupsi ini dinilai kurang efektif.
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Andhika Santoso, Raihan; Elan Jaelani; Utang Rosidin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1392

Abstract

The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011
PENGUATAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PEMILU Rosidin, Utang
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i2.422

Abstract

The 2019 general election is considered a complex election in terms of organization and types of violations. Allegations of election violations prompted changes in the various laws governing them. In preparation for the 2024 election, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is working to strengthen election laws. This includes improving enforcement institutions and establishing Bawaslu as a permanent institution. Additionally, they are addressing the increasingly complex types of violations and the severity of sanctions. A normative-legal approach is the research methodology employed in this study. The study found that Bawaslu addressed election violations in two ways: settling election administrative violations through an open hearing conducted by the examining panel and settling election administrative violations through a fast event, in accordance with Law Number 7 Year 2017 on General Elections, which specifically refers to Perbawaslu Number 7 Year 2022 on Handling Election Violation Findings and Reports, Perbawaslu Number 8 Year 2022 on Completion of General Election Administrative Violations, and Perbawaslu Number 3 Year 2023 on Integrated Law Enforcement Center.
TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Putra Ahmad, Nurirvan Mulia; Rosidin, Utang; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court . Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.        
Co-Authors Adie Saputro Aeni, Wina Nur Afrina Farhaty Naufan Ahmad Hasan Ridwan Ahmad Jaelani Akbar Rahman Hakim Alifi, Adif Andhika Santoso, Raihan Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi Ardika Nurfurkon Citra Aulia Dadang Hamdan Fuad Dadang Mahdar, Dadang Dadang Suhanda Dede Rosada Deden Abdul Malik Dedy Pribadi Uang Dendy Arifianto Diana Ningsih , Lis Diding Jalaludin Diding Jalaludin Dikri Purnama, Muhamad Doni Almas Musyafa Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani Elan Jaelani, Elan Ending Solehudin Fadillah Mursid Fadillah Mursid Fairuz Abdul Haq Fairuz Ainun Na’im Fajar Meihadi Faly Antary Musaad Fasa Muhamad Hapid Fatahillah, Ikhwan Aulia Fikriya, Makhyatul Fuadhy, Nabhan Sofwatul Gistiana Tanzill Gunawan Hilmansyah Hafid, Numan Sofari Hermansyah Hidayat, Agi Attaubah Ikhsan, Fachrial Ikhwan Aulia Fatahillah Iqbal Maulana, muhamad Isya Salsabila Rahman Iwan Setiawan Jalaluddin Jalaluddin Jumhadi Jumhadi Kamarusdiana . Kholik, Muhamad Abdul Laelatul Fitriah M Imam rosada M Yahya Wahyudin M, Rifa Laila Syarifatul M. Rio Dozan M. Yahya Wahyudin Makruf, Solihan Marha Awanis Syamlina Marisa Puspita Mayaningsih, Dewi Melinda Dina Gusela Melinda Dina Gussela Moch. Dunuraeni Mochammad Farhan Mohamad Anton Athoillah Mohamad Ichsana Nur Mufti , Rizal Agung muhamad Iqbal Maulana Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Alwi Khoiri Ramdani Muhammad Annas Muhammad Hikmal Muhammad Hishnul Islam Muhammad Ilham Pratama Muhammad Ilham Pratama Muhammad Iqbal Muhammad Riefky Alfathan Muhammad Yahya Wahyudin Mukhlis Mukhlis Muslim, Dendi Ramdani Mutiara Jihan Aziza N Santi Novia Nabhan Sofwatul Fuadhy Nadia Nur Hanipah Naufal Nuryasir Hibaatullah Nina Nursari Noval Nur Aditya Nur Hidayahtul Nabihah Manas Nurhuda, Dede Yuda Wahyu Nuriman Nuriman Nurul ‘Izzul Umami Permana, Ardian Agus Prasetyo, Raka Puspita, Marisa Putra Ahmad, Nurirvan Mulia Putra Muhammad Zulfa Qodariah Barkah Rafli Akbar Rabbani Rafli Akbar Rabbani Rahmat Rajak Raihan Andhika Santoso Ransya Ayu Zulvia Rena Zulfaidah Rena Zulfaidah Reyhana Luthfiyah Sari Riva Nurkania Riva Nurkania Rizkia , Nabila Subur Romadhon Romadhoni, Kholid rosada, M Imam Rossa Avriliani Rossalinda Rossalinda Rusmana, Dian Sailan Holilul Azfa Sarah Naziyah Latifah Sarah Naziyah Latifah Silvanus Fauziansah Silvi Malviani Solihin Soraya Salimah Soraya Salimah Suprihatno, Andri Syah Zehan Zakiyyatun Nafsiah Syifa Nurul Rahima Tajul Arifin Uu Nurul Huda, Uu Nurul Vironika Dewi Widia Saraswati Wijdan Daurut Tazakka Wijdan Daurut Tazakka Yusuf Saeful Hayat Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnaen