Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Wahyudi, Amar; Syam, Fauzi; Mushawirya, Rustian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18714

Abstract

This research is motivated by the existence of inconsistencies in norms, ambiguity of norms, and differences in interpretation or designation of Substitute Regional Heads who are unable to carry out tasks. Regional Government Law and its differences with the authority of Substitute Officials in the Government Administration Law.”The research method”used”is normative research “using” (Statute Approach)”and (Conceptual Approach)”. Legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials,”and tertiary legal materials. The”results “of this study”conclude that the Substitute Official Arrangement in the Government Administration Act actually only applies to the replacement of Administrative Positions so that it cannot be used to replace the Regional Head Position as a political position. There are only 2 types of Substitute Officials in the Government Administration Law, namely: (a) Daily Implementing Officers (Plh) and (b) Task Executing Officers (Plt). There are 4 types of Nomenclature of Substitute Officials in the Regional Government Law and its implementing regulations, namely: (a) Acting Regional Head (Plt KDH); (b) Acting Regional Head (Pj KDH); (c) Temporary Regional Head (Pjs KDH); and (d) Daily Implementing Regional Head (Plh KDH) It is hoped that later the relevant Government will issue a new regulation or explanatory regulation related to the Executing Tasks, Daily Executors, Temporary Acting and Acting.
Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia: KEDUDUKAN PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Mushawirya, Rustian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.31383

Abstract

This article was prepared against the background of the unclear position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical methods which are supported by data collection techniques using library research intended to obtain secondary data. In conducting this research, the type of research used by the author is normative juridical, or also often called normative legal research. This type of research was chosen to obtain theoretical matters, principles, conceptions, legal doctrines, and legal rules related to the position of tax courts in the Indonesian judicial system. The problem studied in this research is the position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia, and whether the tax dispute resolution mechanism according to Undang-Undang Nomor 14 of 2002 is in line with the principles of judicial power in Indonesia. This research uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data collection technique is to use library research intended to obtain secondary data. This data is also supported by using field studies as primary data. The research results show that the position of the Tax Court in the judicial power structure is a deviation from Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.957 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi Amir, Latifah; Mushawirya, Rustian; Windarto, Windarto
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1432

Abstract

The right to collect forest products (forestry right) is one of the rights to land originating from customary land law which is then recognized as part of land rights that are permanent in the Agrarian Act Number 5 of 1960. The concept of the right to collect forest products is now interpreted as a right what big entrepreneurs can have in managing forests is of economic values, and not as a basis for the rights of indigenous/local peoples who have a living culture by relying on the existence of forest products. This different interpretation ultimately gave birth to policies and legal actions that deprived indigenous/local peoples of their rights to the forest as stated and recognized by the 1945 Constitution as part of protected customary rights. One of the indigenous/local people who use forest products as their source of life is the Suku Anak Dalam (Orang Rimba) community in the Sarolangun Regency area. The many functions of forest land conversion into industrial plantations, as well as the licensing of business use rights over customary forests make the living space and movement of these communities increasingly limited, even in the end giving birth to various land conflicts between indigenous peoples and forest entrepreneurs in the region. Therefore in the future a law is needed that regulates the right to collect forest products as permanent land rights and can provide justice to indigenous people through legal certainty, where the Suku Anak Dalam community is no longer seen as forest looters, or illegal occupation.
Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo: Harmonization of Authority in Supervising Village Fund Management in Dusun Mudo Village sabilah; Arrie Budhiartie; Rustian Mushawirya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.472

Abstract

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap 8 (delapan) orang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, serta penegasan peran dan tanggung jawab setiap lembaga agar pengawasan Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran.