Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Restorative Justice Framework for Underage Drug Abusers to Face Long-Term and Societal Challenges Alhakim, Abdurrakhman; Rusdiana, Shelvi; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7 No 1 (2023): March 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i1.4209

Abstract

Youth development has always been an important aspect in the fight against drug abuse, which includes the effort in dealing with underage drug abusers to help them reflect and get back to society. Using normative legal research method, this research dives deep into the challenges facing underage drug abusers on their way back to society and how these challenges impact their future involvement with drugs and their ability to function normally. Through statutory approach, this research finds the possible normative construction to provide a concrete framework of restorative justice. With the restorative justice approach, societal challenges facing underage drug abusers such discriminations, prejudice, and labelling can be met with solutions that provide implementation during the process of rehabilitation and after it.
Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Alhakim, Abdurrakhman; Chai, Vivi Dominica
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.458

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan menganalisis penyebab faktor tindak pidana korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan penelitian sekunder. Pupuk bersubsidi adalah barang yang di awasi yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Petani. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di lingkup lembaga pemerintahan saja melainkan pada pelayanan masyarakat seperti pendistribusian pupuk bersubsidi. Faktor penyebab pada tindak pidana korupsi pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat 2 jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara teoritis faktor penyebab tindak pidana korupsi di pendistribusian pupuk bersubsidi berkaitan dengan teori Gone dan teori Willingness dan Opportunity. Dibutuhkan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari Pemerintah dan penegak hukum baik secara preventif dan represif.
LEGAL REGULATIONS ON CHILD VIOLENCE ACCORDING TO THE PERSPECTIVES OF CRIMINOLOGY AND VICTIMOLOGY timin, Tan; Alhakim, Abdurrakhman; Purba, Cindy Plenita
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.26231

Abstract

Violence against children is a serious problem that has a detrimental impact on the physical, mental and emotional development of children throughout the world. This research aims to conduct an in-depth analysis of legal regulations related to child violence from a criminological and victimological perspective. Through a normative and descriptive legal research approach, this research reveals that, although there have been efforts to regulate and protect children's rights, there are still weaknesses in the legal system that require further improvement. The results of this study highlight the need to improve the implementation of existing laws and the important role of understanding criminological factors and victim protection from a victimology perspective in handling child abuse cases. It is hoped that this research can provide guidance for improving policies, more effective implementation, and better protection for children who are victims of violence, creating a safer society and caring for children's welfare.Keywords: Child Violence, Criminology, Victimology
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA Pratama Sinaga, Eko; Alhakim, Abdurrakhman
UNES Law Review Vol. 4 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i3.235

Abstract

Looking at the development of technology that is so fast and also used in all fields to provide convenience. This also includes electronic transactions on online loan applications (pinjol), given the current economic conditions that are not in a good condition due to Covid-19, many people choose loan applications to meet their needs without seeing the overall consequences of their actions. The case of a pinjol application that attacks the personal data of its users is of course a prohibited act because it is related to someone's personal data. This study aims to find out how the legal protection for illegal loan service users in Indonesia is and what are the obstacles to law enforcement in dealing with loan lending cases in Indonesia. This research uses normative legal research methods. And it is known that in Indonesia, about criminal law policies that can be used to punish debtors for their actions, they can use UUPK because of the position of borrowing users as consumers and use the ITE Law because transactions are carried out using electronic media. The obstacles that occur are the lack of experts in the field of electronics in law enforcement and also the ITE Law is not strong enough to ensnare borrowers.
TRADEMARKS IN SUSTAINABLE FASHION: A Comparative Legal Analysis of Indonesia and Italy Situmeang, Ampuan; Alhakim, Abdurrakhman; Fitri, Winda; Trinh, Hien
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.24114

Abstract

Trademarks have played a significant role in safeguarding intellectual property within the fashion industry and have been instrumental in upholding the reputation of various companies, particularly those aspiring to adopt sustainability concepts. This research aims to delineate the legal challenges and potential solutions for protecting intellectual property rights related to trademarks and the integrity of claims for sustainability implementation in Indonesia, employing normative research methods and comparative analysis with Italy's legal framework. The analysis reveals several structural differences between Indonesia and Italy's trademark legal frameworks despite sharing similar objectives. Italy has already been able to foster the integrity of sustainable claims in the fashion industry through regulations from the European Union although no direct connection to trademarks exists. On the other hand, Indonesia has yet to regulate the integrity of sustainable claims in the fashion industry although it possesses a sufficient foundational framework that could be further developed through its connection to the communal intellectual property protection system. Secara tradisional, merek memiliki peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual di dalam industri fesyen dan telah menjadi kunci dalam menjaga reputasi berbagai perusahaan, terutama yang berkeinginan menerapkan konsep keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tantangan hukum dan solusi potensial dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek serta menjaga integritas klaim implementasi keberlanjutan di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analisis perbandingan dengan kerangka hukum Italia. Analisis ini mengungkapkan beberapa perbedaan struktural antara kerangka hukum merek di Indonesia dan Italia, meskipun memiliki tujuan yang serupa. Italia telah berhasil menggalang integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen melalui regulasi dari Uni Eropa, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan merek. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengatur integritas klaim keberlanjutan di industri fesyen, meskipun memiliki landasan kerangka kerja yang memadai yang bisa lebih dikembangkan melalui keterhubungannya dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal.
Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak di Batam Aisyah, Siti; Alhakim, Abdurrakhman; Tantimin, Tantimin
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.432

Abstract

Restorative justice yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasi pelaku disatu sisi dengan korban, juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya. Tujuan dalam tulisan ini akan membahas tentang aturan terkait Restorative Justice pada undang-undang serta efektivitas implementasi Restorative Justice pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak di kota Batam. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-Empiris. Implementasi keadilan restoratif timbul dalam perjanjian diantara pihak yang ikut pada perkara pidananya, tanpa terdapat paksaan pihak kepolisian. Penggunaan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah pidana dikawasan hukum Polresta Barelang Batam dinyatakan sangatlah efektif, sebab dapat mengendalikan kehendak seluruh pihak yang ikut pada perkara pidananya. Hal ini akan menghindari kemunculan masalah yang umumnya dapat timbul ketika sebuah pihak keinginannya tak terakomodir.
Revisiting Indonesian Legal Framework for Juvenile Justice: Ensuring Procedural Rights for Assault Offenders Alhakim, Abdurrakhman; Febriyani, Emiliya; Tan, Winsherly; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 1 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i1.36261

Abstract

Assault crimes are violent by nature and are often perceived as a serious threat to public safety. However, the complexity of each crime needs to be analyzed thoroughly in a legal procedure to make sure that important values and principles are applied. This is particularly important among juvenile offenders, where the enforcement of justice needs to be upheld without sacrificing the future of youth. This research is done to analyze the challenges in ensuring procedural rights for juvenile assault offenders in Indonesia. Through the normative legal research method combined with a statutory approach, this research uncovers the legal challenges that juveniles face in accessing their procedural rights in Indonesia’s juvenile justice system and how these challenges can be improved. Analysis of this research finds that the Indonesian legal framework is still lacking in many ways, particularly in ensuring the right to ease of access to information regarding the case and the protection of privacy. The analysisThe analysis also shows that these issues cause conflicts with other laws, constitutional principles, and international standards. This research not only highlights the gaps in Indonesia’s juvenile justice system but also lays a theoretical foundation for developing a more holistic and rights-based approach to juvenile justice reform.