Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

ANALISIS DETERMINAN POLA PENANGANAN PASCAPANEN PINANG (Areca catechu.L) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Aulia Hakim, Aras; Suandi; Rosyani
JALOW | Journal of Agribusiness and Local Wisdom Vol. 4 No. 1 (2021): Journal Agribusiness and Local Wisdom
Publisher : Program Studi Agribisnis bekerja sama dengan PERHEPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jalow.v4i1.13318

Abstract

Jambi Province has the three largest and best-quality betel nut producing districts namely Tanjung Jabung Barat Regency, Tanjung Jabung Timur Regency, Muaro Jambi Regency, but Tanjung Jabung Barat Regency has the largest land area and production. With the limited technology and traditional post-harvest areca processing patterns, the yield of areca nuts is less than optimal. The purpose of this study are a). Describe the pattern of post-harvest handling of areca nut in Tanjung Jabung Barat Regency; b). Analyzing the determinants that influence farmers' decisions in choosing post-harvest areca nut management patterns in Tanjung Jabung Barat Regency. The sample of this study was farmers who worked on areca nut in Betara District which consisted of 3 villages namely Tanjung Senjulang Village, Jati Mas Village and Bram Itam Raya Village as many as 78 people from a population of 347 areca nut farmers. The method of determining the sample by simple random sampling. The data analysis method uses multinomial logistic regression analysis. In this study, researchers examined the influence of capital, experience, price, labor, education and technology on pentane decisions to choose between 3 post-harvest areca nut handling patterns. Based on the analysis results it is known that capital, experience and price have a significant effect (p <0.1) on the decision of farmers in choosing pattern 1 in post-harvest handlers. As for labor, education and technology had no significant effect (p> 0.1). Based on the analysis that capital has a significant effect (p <0.1) on the decision of farmers in choosing pattern 2 in post-harvest handling, but for experience, price, labor, education and technology have no significant effect (p> 0.1). Capital, experience and price have a significant effect (p <0.1).
Mogok Kerja Sebagai Hak Dasar Pekerja: Rekontruksi Pengaturan   dan Implementasinya di Indonesia Suandi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konstruksi hukum mengenai hak mogok kerja di Indonesia serta faktor-faktor penyebab terjadinya pemogokan dalam hubungan industrial. Berangkat dari fenomena bahwa praktik hubungan industrial yang tidak dikelola secara efektif berpotensi menjadi sumber gejolak dan mengganggu stabilitas perusahaan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif, ketidakjelasan pengaturan hak dan kewajiban, serta tidak konsistennya penerapan aturan menjadi pemicu utama meningkatnya kasus mogok kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak mogok kerja diakui sebagai hak dasar pekerja dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun prinsip-prinsip ILO, pelaksanaannya sering kali dibatasi oleh persyaratan administratif dan ketidakseimbangan relasi industrial. Pemogokan umumnya dipicu oleh pelanggaran hak normatif pekerja serta lemahnya komunikasi antara manajemen dan pekerja. Analisis juga menunjukkan bahwa regulasi pasca UU Cipta Kerja mempersempit ruang mogok sah dan meningkatkan risiko sanksi terhadap pekerja. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan mogok kerja memerlukan manajemen hubungan industrial berbasis kepercayaan, konsistensi pemenuhan hak normatif, peningkatan kesejahteraan, serta komunikasi dua arah yang intensif dan berkelanjutan. Temuan ini menawarkan perspektif normatif baru untuk penguatan kebijakan mogok kerja yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika hubungan industrial modern