Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA) Delfiandi, Delfiandi; Mulyadi, Mahmud; Trisna, Wessy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2305

Abstract

Abstract: Restoring state financial losses due to corruption is a reform step that needs to be implemented. The research formulation of this thesis is the concept of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption based on the anti-corruption legal regime in Indonesia; whether the return of state financial losses in the criminal act of corruption in misappropriation of village funds by the Village Head can be considered as a reason to remove the corruption crime if it is carried out before the investigation; and what is the analysis of the judge's considerations and decisions that sentenced the accused Village Head even though he had recovered state financial losses in the Banda Aceh District Court decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection tools, using document study techniques. Methods of qualitative data analysis and deductive conclusion drawing. The research results concluded that the concept of returning state financial losses in the anti-corruption legal regime in Indonesia is an effort to uphold justice. Keywords: Corruption, Recovery Of State Financial Losses, Village Funds Abstrak: Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan. Rumusan penelitian tesis ini yaitu bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan rezim hukum anti korupsi di Indonesia; apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penyelewenangan dana desa oleh Kepala Desa dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus pidana korupsi jika dilakukan sebelum penyidikan; dan bagaimana analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik studi dokumen. Metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengembaian Kerugian Negara 
PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA KEJAHATAN (STUDI PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NOMOR 97 PK/Pid.Sus/2021 Qonitah, Parwila; Sunarmi, Sunarmi; Trisna, Wessy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2604

Abstract

Money laundering is a complex criminal offense that often involves a combination of several crimes committed together. This study analyzes the application of criminal law to money laundering in the Djoko Susilo case through the Supreme Court Judicial Review Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2021. This research aims to: (1) determine the regulation of money laundering which is a combination of several crimes together in Indonesian criminal law; (2) reviewing evidence of money laundering with a combination of several crimes together in the case; and (3) analyzing the judge's considerations in combining cases of several crimes with money laundering. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary and secondary data sources, with a statutory approach (status approach) and a case approach. The data collection technique for library research and data analysis for this research is qualitative analysis. This research recommends strengthening law enforcement officials' understanding of the characteristics of money laundering as a further criminal act. Keywords: Money Laundering, Combined Crimes, Inclusion, Evidence. Abstrak: Pencucian uang merupakan tindak pidana yang kompleks yang seringkali melibatkan gabungan beberapa kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Studi ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pencucian uang dalam kasus Djoko Susilo melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan pencucian uang yang merupakan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia; (2) mengkaji pembuktian pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan secara bersama-sama dalam perkara; serta (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam penggabungan perkara beberapa kejahatan dengan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statuste approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan. Kata Kunci: Pencucian Uang, Gabungan Kejahatan, Penyertaan, Pembuktian.
ALASAN PEMAAF TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN PADA KONTRAK KERJASAMA PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA DAN PT HELLICARG INDONESIA Lubis, Ivan Ghani; Mulyadi, Mahmud; Trisna, Wessy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2795

Abstract

Abstract: In certain situations, if an act is proven not to constitute a criminal act, this means that the act charged and proven is not regulated and does not fall within the scope of criminal law. The formulation of the problem in this thesis research is what is the point of contact between the crime of fraud and the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia, what is the basis for judges' considerations in deciding criminal cases using forgiving reasons due to the influence of coercive power, how is the application of reasons for expunging crimes in the judge's decision in the case between PT. Marindo Jaya Sejahtera and PT Hellicarg Indonesia. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research data analysis is qualitative analysis. The point of contact between the crime of fraud, the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia is the elements of the act itself. Keyword: Fraud, Embezzlement, Forgiving Reasons, Justifying Reasons Abstrak: Situasi tertentu, apabila suatu perbuatan terbukti tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa, Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (statuste approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Alasan Pemaaf, Alasan Pembenar
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DALAM PENGURANGAN TINGKAT KEKERASAN KRIMINAL PENDEKATAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2024 Fareza, Muhammad Iqbal; Trisna, Wessy; Alsa, Abdul Azis
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2813

Abstract

Abstract: Rehabilitation program in reducing the level of criminal violence in the Tanjung Gusta Prison in Medan using a criminal law approach. The background to this research is based on the high level of violence in Indonesia, one of the causes of which is the use of narcotics. The formulation of the problem in this thesis research is how the legal rules regulate rehabilitation programs in reducing the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan, how to implement the rehabilitation program in reducing the level of criminal violence towards the development of prisoners at the Tanjung Gusta Prison in Medan and what are the obstacles and Efforts to implement a rehabilitation program to reduce the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan. The research method used is an empirical legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a conceptual approach and statutory approach. This research technique is library research and field data collection techniques and analysis of this research data is qualitative analysis. The results of the research show that the rehabilitation program implemented including education, skills training and psychological counseling contributed significantly to changing attitudes and behavior which became more positive and reduced violent behavior among prisoners. Keywords: Effectiveness, Rehabilitation Program, Prisoners, Tanjung Gusta Prison Abstrak: Program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal di Lapas Tanjung Gusta Medan dengan pendekatan hukum pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat kekerasan di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan dan bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan konsep (conceptual approach), dan perundang-undangan (statute approach). Teknik Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang diterapkan termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis berkontribusi signifikan dalam perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih positif dan mengurangi perilaku kekerasan di kalangan narapidana. Kata kunci: Efektivitas, Program Rehabilitasi, Narapidana, Lapas Tanjung Gusta
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS PROSTITUSI MELALUI APLIKASI MICHAT OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA POLSEK MEDAN KOTA) Anwar, Sher Muhammad; Trisna, Wessy; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2822

Abstract

Abstract: This study aims to analyze law enforcement against the crime of theft with the mode of prostitution carried out through the MiChat application, focusing on the Medan City Police. This crime utilizes digital technology, where the perpetrator uses the "People Near" feature on the MiChat application to find victims by offering sexual services with the lure of money. After the victim agrees, the perpetrator directs the victim to a quiet location, then commits theft by separating the victim from their valuables, and running away. This study also identifies various obstacles faced by the Medan City Police in law enforcement. These obstacles include difficulty in tracking the whereabouts of the perpetrator, low cooperation from the surrounding community, and difficulty in finding evidence. In addition, social and economic factors that include the victim's position are often exploited by the perpetrator to support the success of this crime. Despite facing these obstacles, the Medan City Police have made various efforts to overcome the existing difficulties. These efforts include increasing supervision at the scene, working with the community to gather information, and exploring the perpetrator's network to find evidence. Effective law enforcement requires good coordination between law enforcement officers and the community. Based on the results of this study, it is recommended that supervision of the use of the MiChat application be tightened, by strengthening cooperation between the authorities and application service providers. In addition, it is important to increase the capacity of human resources and more sophisticated investigation equipment to accelerate the spread of similar cases. Increasing public legal awareness and education about the dangers of the application are also key to preventing similar crimes in the future. Keyword: Law Enforcement, Theft Crime, Prostitution Mode, Michat Application Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat, dengan fokus pada Polsek Medan Kota. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital, di mana pelaku menggunakan fitur "People Nearby" pada aplikasi MiChat untuk mencari korban dengan menawarkan layanan seksual dengan iming-iming uang. Setelah korban setuju, pelaku mengarahkan korban ke lokasi yang sepi, kemudian melakukan pencurian dengan memisahkan korban dari barang berharga mereka, dan melarikan diri. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku, rendahnya kerjasama dari masyarakat sekitar, dan kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi yang melemahkan posisi korban sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendukung keberhasilan tindak pidana ini. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Polsek Medan Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan pengawasan di lokasi kejadian, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggali informasi, serta mendalami jaringan pelaku untuk menemukan barang bukti. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan terhadap penggunaan aplikasi MiChat diperketat, dengan memperkuat kerjasama antara pihak berwenang dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan penyelidikan yang lebih canggih untuk mempercepat pengungkapan kasus-kasus serupa. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan aplikasi juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Modus Prostitusi, Aplikasi                    Michat
PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN Ginting, Gamaliel; Trisna, Wessy; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3782

Abstract

Abstract: The principle of guaranteeing legal certainty and certainty of land rights is also a principle that applies in Indonesian land law. There are several modus operandi or techniques of operating methods used by land mafia perpetrators in committing crimes, including falsifying documents, illegal or unlawful occupation (wilde occupatie), seeking legality in court, engineering cases, collusion with certain officials to obtain legality, corporate crimes such as embezzlement and fraud, falsification of land rights management powers, conducting land sales and purchases that are carried out as if they were formal, and the loss of land certificates. The research method used in this writing is the normative legal research type. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research with a document study data collection tool (documentary research). To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. Thus, the comprehensive steps that have been taken by the Prosecutor's Office are by issuing Circular Letter of the Attorney General Number 16 of 2021 concerning the Eradication of Land Mafia. Keyword: Prosecutor, Eradication, Mafia, Land. Abstrak: Prinsip jaminan atas kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah juga merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum tanah Indonesia. Ada beberapa modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh pelaku mafia tanah dalam melakukan kejahatan antara lain melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan hilangnya warkah tanah. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatid. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah. Kata kunci: Kejaksaan, Pemberantasan, Mafia, Tanah.
KEJAKSAAN DALAM PELAKSANA PRINSIP DOMINUS LITIS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA Tarigan, Pristina Sari Ananda; Trisna, Wessy; Andrianti, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4256

Abstract

Abstract: In lawenforcementpractice, prosecutorsnolongeractivelyact as dominuslitis. In fact, bybeingactivelyinvolvedsincetheinvestigationstage in thepolice, prosecutorscaneasilyprepareindictmentsandcharges, thusencouragingtherevisionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The purposeofthis study istoanalyzetheimplementationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessandthe ideal conceptionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The resultsofthe study statethattheDominusLitisprinciple in Law Number 8 of 1981 concerningCriminalProcedure Law is not regulatedatall, thereisnodirectinvolvementofprosecutors in caseexaminationssuch as examinationofsuspects, witnessesandotherevidencesothatthedominuslitisprincipleis not visible in theCriminalProcedure Code. Thisiswhatcausesthebackandforthofcaseexaminationsbecausethevisionofprosecutorsandinvestigators in examiningcriminalcasesbeinghandledis not aligned. The applicationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessconsistsof 2 obstacles, namely internal obstaclesandexternalobstacles.  Keyword:Prosecutor’s, Dominus Litis, RUUHAP  Abstrak: Dalam praktik penegakan hukum, jaksa tidak lagi bersifat dominuslitis secara aktif. Padahal, dengan terlibat aktif sejak tahap penyidikan di kepolisian, jaksa dapat dengan mudah menyusun surat dakwaan dan tuntutan, sehingga hal ini mendorong adanya revisi asas DominusLitis dalam RUUHAP. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan dan konsepsi ideal asas DominusLitis dalam RUUHAP. Hasil penelitian menyatakan bahwa Asas DominusLitis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diatur, tidak ada keterlibatan langsung Jaksa dalam pemeriksaan perkara seperti pemeriksaan tersangka, saksi dan alat bukti lainnya sehingga asas dominuslitis secara kasat mata tidak terlihat dalam KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik pemeriksaan perkara karena visi Jaksa dan penyidik dalam memeriksa perkara pidana yang ditangani belum sejalan. Penerapan asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan terdiri dari 2 hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.   Kata kunci: Jaksa, DominusLitis, RUUHAP   
KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA DELIK PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DENGAN DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA Simaremare, Yoseanna Anastasya; Mulyadi, Mahmud; Trisna, Wessy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4229

Abstract

Abstract: This article analyzes the construction of criminal acts of murder, comparing ordinary murder (Article 338 of the Criminal Code) with premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code), using the Ferdy Sambo case study (Decisions No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, and 813 K/Pid/ 2023). Criminal law imposes varied penalties; unpremeditated murder faces 15 years, while premeditated murder can result in death, life imprisonment, or 20 years. The Ferdy Sambo case, involving the murder of Brigadier YS on July 8, 2022, was charged under Article 340 of the Criminal Code. This research uses a normative descriptive analytical method. Ferdy Sambo was sentenced to death by the District Court and High Court, but the Supreme Court's cassation revised it to life imprisonment due to a dissenting opinion. Analysis shows the Judges inadequately considered subjective elements and lacked psychological expert opinion to assess the perpetrator's mental state for the "with prior planning" element of Article 340 of the Criminal Code. Additionally, no clear legal facts supported common intent (co-participation) between the defendant and RE as required by Article 55 Paragraph 1 Point 1 of the Criminal Code.Keyword: Premeditated Murder, Article 340 Criminal Code, Ferdy Sambo, Legal Analysis, Court Decision.Abstrak: Artikel ini menganalisis konstruksi tindak pidana pembunuhan, membandingkan delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), menggunakan studi kasus Ferdy Sambo (Putusan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, dan 813 K/Pid/ 2023). Hukum pidana memiliki sanksi bervariasi; pembunuhan tanpa rencana diancam 15 tahun penjara, berencana dapat pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Kasus Ferdy Sambo, pembunuhan Brigadir YS pada 8 Juli 2022, didakwa dengan Pasal 340 KUHPidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif analitis. Ferdy Sambo divonis mati di PN Jakarta Selatan dan PT DKI, namun di kasasi MA diubah menjadi pidana penjara seumur hidup karena dissenting opinion hakim. Analisis menunjukkan Majelis Hakim kurang tepat mempertimbangkan unsur subjektif dan kurangnya pandangan ahli psikologi untuk mengukur kondisi mental pelaku dalam pembuktian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340 KUHP. Juga, tidak ada fakta hukum jelas mengenai kesamaan kehendak (turut serta) antara terdakwa dan RE sebagai syarat Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Ferdy Sambo, Analisis Hukum, Putusan Pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN Pasaribu, Amalia Syamsyah; Trisna, Wessy; Rosmalinda, Rosmalinda
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4658

Abstract

Abstract: Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate.Keyword: Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, InvestigationAbstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada pelaksaanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversi untuk tercapainya keadilan restoratif (restorative justic) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan