Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Agregasi Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Public Administration and Government (JPAG) Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Intermestic: Journal of International Studies Journal Publicuho AGRI-SOSIOEKONOMI Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Administrasi Bisnis
Waworundeng, Welly
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MANADO (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA MANADO) Launde, Agata Pransiska; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap orang, dengan keadaan yang sejahtera secara fisik, mental dan sosial maupun spiritual maka akan memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Kesehatan dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh serta juga di imbangi dengan berolahraga. Dalam bahan makanan perlu diawasi penggunaan bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu produk makanan yang di jual perlu di awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperiksa sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi.Pengawasan terhadap makanan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Mutu Obat dan Makanan. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan Kementrian Kesehatan, Kepala dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Kesehatan.Kata Kunci: Makanan, Penggunaan Bahan Makanan, Pengawasan Makanan, Kesehatan.
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU NELAYAN DI KOTA MANADO (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) Pioh, Aldi; Waworundeng, Welly; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016. Minimnya informasi mengenai kartu nelayan belum mencakup seluruh masyarakat nelayan, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat enggan untuk membuat kartu nelayan. Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrumen bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Kartu ini dapat mempermudah nelayan agar dapat menerima program bantuan yang telah dibuat pemerintah. Seperti akses untuk mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan akses untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah provinsi sulawesi utara melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Juga pentingnya mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu nelayan terhadap dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Manado sebagai penyelenggara kartu nelayan. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan
KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH KEPULAUAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISWA (Studi di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten, Kepulauan Sangihe) Manis, Priskila Esdayanti; Pangemanan, Sofia; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara belum optimal dikarenakan berbagai faktor. Dilihat dari dimensi Tangibels (kenampakan fisik), yaitu banyak sarana prasarana yang kurang diketiga sekolah yang ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Dilihat dari dimensi Responsiveness (daya tanggap) belum optimal dikarenakan setiap hari guru-guru tidak datang tepat waktu dan membuat siswa menunggu lama. Dilihat dari dimensi Assurance (jaminan) juga belum optimal dikarenakan diketiga sekolah masih kekurangan guru kompeten dan menyebabkan ada beberapa guru yang malas untuk masuk kelas karena dipaksa untuk memberikan pelajaran yang bukan bidang mereka. Dan dampaknya bagi siswa, banyak pelajaran yang tidak dapat mereka terima dengan baik.Kata Kunci: Kualitas, Pendidikan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018 DI KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PIOH, NOVIE; WAWORUNDENG, WELLY; LUMI, HENDRA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 93 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The policy of the village fund is beneficial to the community, because the village is the frontlineand is in contact as well as interact directly with the residents of the village. This became the basis of thecurrent government in order to build Indonesia starts from the village, and supported by theadministration of village funds in order to improve the welfare of the community, create jobs, and reducepoverty in this study the problem of human resources, the attitude of the committe, aspects of the policyinterests of the government district dominates the program implementation of village.In this study, using qualitative research methods to know about the implementation of the policyof the village fund in the district Lirung. From the results of the study showed that the interests of thepolicy of the district government that affect the implementation of the policy of the village fund, so that theaspirations of the community are not fully accommodated.Keywords : Implementation, Policy, the Village Fund.
Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bank Prisma Dana Sulawesi Utara Dame, Benny; Rumawas, Wehelmina; Waworundeng, Welly
JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB) Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jab.11.2.2021.35566.77-84

Abstract

Employee performance is seen from what he does and "provides" work that is in accordance with what has become the goal of the organization or company where he works. Thus the problem of employee performance becomes a very "urgent" concern in any organization, both government organizations and private companies that need very serious handling. This study aims to analyze the effect of work discipline, organizational commitment, and work motivation on employee performance. Sampling using proportional random sampling method, data obtained by using a questionnaire to 67 respondents at the Prisma Dana Bank of North Sulawesi. The data were analyzed using a structural equation model with the help of the SmartPLS 3 application. The results show that work discipline has a positive and significant effect on employee performance, work discipline has a positive and significant effect on work motivation, organizational commitment has a positive and significant effect on work motivation, organizational commitment has a positive and significant effect on work motivation, and work motivation has a positive and significant effect on employee performance.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA DAHGO KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kakunsi, Medelin Andreani; Waworundeng, Welly; Tulung, Trilke E
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi pemerintah pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60% dari bagian 10% itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% sisanya dibagi secara proposional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Berdasarakan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Pemedagri) No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Penyelenggaraan kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaran kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini berlokasi di desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh pemerintah Desa Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.Berdasarkan penelitian yang berlandaskan pada Permedagri No. 20 tahun 2018 tantang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang meliputi indkator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  dapat disimpulkan bahwa adanya tahapan indikator di atas pengelolaan Dana Desa menjadi lebih transparan dan terarah.  Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa
Optimalisasi Program Pemerintah Dalam Menghadapi Covid-19 Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Lamia, Riana M.N; Waworundeng, Welly; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat, hal ini di karenakan program Pemerintah yang belum Optimal dalam penanganan untuk menghadapi pandemi Covid19, karena Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat. Kenyataan diatas membuat Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Agar Pemerintah khususnya Pemerintah desa dapat mengoptimalisasikan Program Penanganan covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tataapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah desa Sulu membentuk satgas (satuan tugas) Covid-19 atas dasar keputusan Hukum Tua Desa Sulu No. 04 Tahun 2020 tentang penangan Covid-19. Di dalam satuan tugas tersebut terdiri dari pemerintah desa, pihak aparat keamanan dari TNI, serta unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal-hal yang dimuat dalam kerja-kerja satgas adalah berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak puskesmas dan dinas kesehatan daerah. Dalam Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah desa Sulu mendirikan posko Covid-19, penyemprotan disinvektan selama 1 kali dan seminggu, pembagian masker, dan pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga yang berdampak Covid-19 melalui dana Desa. Selain itu juga pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya rapid test sehingga masyarakat dapat memahami mengenai cara-cara dalam penanganan masalah pandemi Covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Kata Kunci : Optimaliasi, Pemerintah, Covid 19
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok Tongkotow, Nadia F; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek wisata strategis dan sangat potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam, terdiri dari obyek wisata daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan yang terdapat di beberapa Kecamatan. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.Kata Kunci: Collaborative Governance; Wisata, Pantai Lakban
Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika Kainde, Jenny Valeria; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, untuk melayani masyarakat. Pada tingkat Organisasi , kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajement yang kurang professional, atau system kerja yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menata Kinerja Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjuntak yaitu Dukungan Organisasi, Kemampuan dan Evektifitas Manajemen, serta Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan evektifitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada penggembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu di tingkatkan lagi baik di bidang sekretatiat maupun teknis. Kata Kunci : Kinerja, Organisasi, Parkir
Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado Makalew, Marlen Novita; Sambiran, Sarah; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang majemuk. Artinya Negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Keanekaragaman tersebut menjadikan Negara Indonesia menjadi negeri yang unik, menarik, kaya akan tradisi (multikultural) dan multireligius. Salah satu pernyataan terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Menjaga Kerukunan antar umat Bergama bukanlah hal yang mudah. Kota manado adalah Kota yang masuk dalam 10 besar kota paling toleran atau paling rukun yang ada di Indonesia. Namun di balik itu ada beberapa oknum yang berusaha untuk memecah kerukunan yang ada di kota manado. Dengan menggunakan metode kualitatif Lexy J. Moleong (2005), penelitian ini mengkaji bagaimana koordinasi antara pemerintah dan fkub dalam menciptakan kerukunan yang ada di kota Manado. Kajian akan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh Inu Kencana (2002) tentang Unsur-Unsur dari Koordinasi. Menurutnya Koordinasi memiliki unsur-unsur yaitu Pengaturan,Sinkronasi, Kepentingan Bersama dan Tujuan Bersama pada Koordinasi Pemerintah dan FKUB dalam Permasalahan konflik Seketa lahan pembongkaran masjid Al-Khairiah yang perencanaan untuk pembangunan Miniatur sebagai simbol kerukunan yang ada di kota Manado.Kata kunci : Koordinasi, Pemerintah, FKUB
Co-Authors Abidin Mantoti Agustinus B. Pati Alfon Kimbal Alivia Tawaang Amelia Mentang Ansik, Militia Assa, Aprillia P.G Bahudin, Rezky Benny Dame Branden Lomban Britney W. H Tamboto Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode Burhan Niode Carlos, Yosua Eurico Warenstein Chalim, Dewi Mustika Dame, Benny Daud M, F Liando Debora Yunike Mongkaren Deby Anastasia Jacobus Dede Mariana Dilago, Raflianto Dissa, Rivaldo Josua Donald K Monintja Dotulong, Citra Glory Pratiwi Fanley N Pangemanan Frans Singkoh, Frans Hendra Lumi, Hendra Hendra Stevi Lumataw Iroth, Prisilia Injilia Dewi Ismail Rachman Jemty Budiman Johny Lumolos Jorgy Jr. Inkiriwang Joyce J. Rares Joyce Jacinta Rares Juan Julio Mowoka Kaaro, Stefan Brian Kading, Valentin Kainde, Jenny Valeria Kakunsi, Medelin Andreani Kaunang, Amanda F. Kimbal, Alfon Kristedi Bastian Rajalahu Lamia, Riana M.N Launde, Agata Pransiska Lenak, Syalom C.M LENGKONG, JOHNY Lengkong, Johny P. Leonardo Jacky Pattylima Liow, Swingli R. Loho, Gelnata M. Lombongbitung, Combyan Lumi, Raymond Verrel Mac A.M.H Tompodung Madila, Oklian Makalew, Marlen Novita Mamuaja, Brandon C. D. Manis, Priskila Esdayanti Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Marlien T Lapian Marlien T Lapian Marthen Kimbal, Marthen Max ., Rembang Meinhart Moningka, Runtukahu Joi Michelly G Lumintang Monintja, Donald Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Muhammad Is Jibran Nasrullah Natsir Nayoan, Ekapetra E. N. Nayoan, Herman Neni Kumayas Neni Kumayas, Neni Nento, Ridwan NGONGOLOY, VENNY RIA Novie pioh, Novie Oktofianus W. Ch. Tumundo Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Paputungan, Saiful Pioh, Aldi Pioh, Novi Pioh, Novie R Pioh, Novie R. Pratama, Irfandi Rarung, Julio A. Ratulangi, Axelia Caroline Sahambangung, Osvaldo Samugyo Ibnu Redjo Santa, Nansi Margret Sarah Sambiran Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Stefanus Sampe Stefanus Sampe, Stefanus Suawa, Pascallino Julian Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Tabuni, Nes Takasihaeng, Welem Aliando Tampake, Regynald Prasatya Taroreh, Gleydi Natalia Tompunu, Rithania Michelie Tongkotow, Nadia F Trifena Revangelista Mambu Tude, Nixon E. S. Tulung, Trilke E Wagiu, Mario Wangania, Ericksen W. Wehelmina Rumawas Wehelmina Rumawas Wowor, Mario