Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam Jurnal Kybernan Insignia: Journal of International Relations Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Indonesian Perspective Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) WANUA : Jurnal Hubungan Internasional Journal of Governance Journal of Islamic World and Politics Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Jurnal Asia Pacific Studies Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional AEGIS : Journal of International Relations Buletin Ilmiah Nagari Membangun Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Sospol : Jurnal Sosial Politik Sosio Dialektika DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal PIR : Power in International Relations Padjadjaran Journal of International Relations Journal of Diplomacy and International Studies Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional) Sentris Hasanuddin Journal of International Affairs Indonesian Journal of Peace and Security Studies JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Intermestic: Journal of International Studies Indonesian Perspective Media Bina Ilmiah Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Jurnal Keamanan Nasional Journal of Islamic World and Politics Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Rahmah
Laode Muhamad Fathun
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
GEO STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA JOKOWI DALAM PERSPEKTIF KONTRUKTIVISME Laode Muhamad Fathun
Journal of Islamic World and Politics Vol 2, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.069 KB) | DOI: 10.18196/jiwp.2219

Abstract

This paper will explain the implementation of geostrategic policy of Indonesian foreign policy in constructivism approach. Constructivism has three basic arguments about identity, norms and language. Another geostrategic position is a way to achieve the objectives of the foreign policy policy of the country.Geostrategy is interpreted by the model of accommodation and corcondance to achieve the desired results. In practice the implementation of Indonesia’s foreign policy in crisis Rohingnya show the result that Indonsia proper use of its identity as, democracy, religion and unity. The argumentation is the constitutional and moral and cultural reasons so that Indonesia wants to get involved in the crisis. In the context of Indonesia’s engagement norm is any violation of the crisis that occurred in Myanmar is violating international norms as well as national norms due to human rights. On the other hand related to the Indonesian language using the approach of communication with the language of women’s diplomacy with women or the diplomacy of heart and heart so as to reduce conflict in Myanmar. The concrete form of Indonesia formulates diplomacy 4 + 1 with assistance such as education, economics, relief etc. Thus, hopefully this paper will add to the repertoire of knowledge related to the analysis of foreign policy
Limbah Medis pada COVID – 19 di Indonesia: Faktor Kompleksitas dan Upaya Reformasi Dovana Hasiana; Triani Safira; Laode Muhamad Fathun
Jurnal Sentris Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Sentris
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v2i2.4999.152-165

Abstract

Pandemi telah mengubah tatanan hubungan internasional. Di antara semua perubahan yang terjadi pada pandemi, perubahan lingkungan merupakan salah satu perubahan yang disoroti oleh para aktor hubungan internasional. Perubahan lingkungan di masa pandemi menjadi semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah limbah medis yang tidak diikuti dengan fasilitas yang memadai untuk mengelolanya. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kompleksnya pengelolaan limbah medis dan upaya reformasi pengelolaan limbah medis di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Apabila dianalisis dengan kerangka teori, penulis menemukan bahwa akar permasalahan dari pengelolaan limbah medis adalah pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan Ancillary dan Top-Down, yang terlihat dengan adanya standarisasi pengelolaan limbah medis, yang pada akhirnya membuat kebijakan lingkungan hidup menjadi lebih sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, pembenahan pengelolaan limbah medis harus dilakukan dengan pendekatan holistik, dimana isu lingkungan dipandang sebagai komponen strategis dan diperlukannya kolaborasi oleh lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, lembaga, akademisi, industri dan masyarakat berdasarkan kerangka Penta-Helix. Kata kunci: COVID – 19, Indonesia, Keamanan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Medis
PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA Laode Muhamad Fathun
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.454 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.498

Abstract

This paper will explain the problem of dispute in international trade and the role of the World Trade Organization (WTO) as a mediator in the dispute. Economic globalization in the form of international trade relations through free market slogan has a positive and negative impact. That condition’s are the consequences of countries that become members of the WTO to create a competitive market. Trade protectionism is an unfair form of anti-free market policy in the international market. This policy is done to protect a country’s domestic market but on the other hand reduces the spirit of the free market. Protection is often done by taking into account administrative documents, quota counts, product certification, health aspect, labor protection as a way where the state protects its domestic market. One of the policy examples has been made by the United States in practice of importing meat from Canada where WTO as a mediator and international trade regime becomes the dominant actor in the negotiation process. As a result, the United States cannot prove the state's allegation against Canadian meat imports after a special panel was conducted in a session at the Dispute Settlement Body (DSB). Therefore the protectionist policy must be rational and accountable so that no country will be harmed by its impact either in the micro scale (consumer) or the macro scale (country). Keywords: Economic Development, Trade Globalization, Free Trade, Trade Barriers, Protectionism, WTO. Abstrak Makalah ini akan menjelaskan masalah perselisihan dalam perdagangan internasional dan peran World Trade Organization (WTO) sebagai mediator dalam perselisihan tersebut. Globalisasi ekonomi dalam bentuk hubungan perdagangan internasional melalui slogan pasar bebas telah memberikan dampak positif maupun negatif. Kondisi itu merupakan konsekuensi dari negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk menciptakan pasar yang kompetitif. Proteksionisme perdagangan merupakan bentuk kebijakan anti-pasar bebas yang tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pasar dalam negeri yang di lain pihak mengurangi semangat pasar bebas. Perlindungan sering dilakukan dengan menerapkan aturan dokumen administrasi, jumlah kuota, sertifikasi produk, aspek kesehatan, proteksi tenaga kerja sebagai cara negara melindungi pasar domestiknya. Salah satu contoh adalah kebijakan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap impor daging dari Kanada dimana WTO sebagai mediator dan rezim perdagangan internasional menjadi aktor dominan dalam proses negosiasi. Hasilnya Amerika Serikat tidak bisa membuktikan tuduhan terhadap impor daging Kanada setelah dilakukan panel khusus dalam sidang di Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Persengketaan WTO. Jadi kebijakan proteksionis harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada satu negara pun yang dirugikan oleh dampak kebijakan tersebut baik pada skala mikro (konsumen) maupun skala makro (negara). Kata kunci: Perkembangan Ekonomi, Globalisasi Perdagangan, Perdagangan Bebas, Hambatan Perdagangan, Proteksionisme, WTO
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA – INGGRIS DALAM KERANGKA MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME 3 (MFP 3) TERHADAP PENINGKATAN PRODUK KAYU INDONESIA Antoko Ridho; Laode Muhamad Fathun; Mansur Juned
Kajian Asia Pasifik Vol 3 No 1 (2019): January - June 2019
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (804.241 KB) | DOI: 10.33541/japs.v3i1.967

Abstract

This study discusses the Implementation of Indonesian and British Cooperation in the Elite Cooperation of Multistakeholders Forestry Program. In this collaboration Indonesia and the UK have rules regarding the existence of illegal logging in Indonesia. Indonesia's policy is Certification of Timber Legality Verification. The United Kingdom or the European Union has a policy that is Law Enforcement and Forest Law Governance (FLEGT). This research was conducted on the Implementation of MFP 3 on Indonesian wood products. The Thinking Framework of this model uses the theory of International Cooperation, the Concept of Sustainable Development. This research uses descriptive method with a qualitative approach. The collaboration between Indonesia and the UK produces several impacts on Illegal Logging and timber production and forest management in Indonesia in 2014-2016.
Pariwisata Era Ekonomi Digital: Sebuah Implementasi Pilar Kebijakan Poros Maritim di Era Jokowi dalam Konteks Paradiplomacy Laode Muhamad Fathun
JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) Vol 1 No 2 (2018): JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)
Publisher : Prodi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.106 KB) | DOI: 10.33005/jdep.v1i2.70

Abstract

This paper discusses the role of paradiplomacy in implementing the World Maritime Axis policy in the field of tourism in the digital economy era. With the method of qualitative analysis the writer finds that paradiplomasi plays an active role in the effort to realize the implementation of the World Maritime Axis which is the domain of President Jokowi. Paradiplomasi conducts international cooperation in the form of sister city to promote national tourism which is certainly the leader of the Indonesian sector in the state budget revenues. This then becomes e-diplomacy for local governments and becomes a benchmark in creating e-government and ends in good governance in regional economic development in line with national economy. That is why, hopefully this study is able to become a prescription and become a reference in building an integrated state with the 4.0 era 4.0.
KEBIJAKAN IDEOSINKRETIK (WHOLISTIC) JOKO WIDODO (JOKOWI) DALAM KONPERENSI ASIA AFRIKA TAHUN 2015 Laode Muhamad Fathun
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 02 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.465 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v2i02.37

Abstract

Paper ini akan mennganalisis transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Transformasi itu terlihat ketika pergantian kepemimpinan di Indonesia. Perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia terjadi sesuai dengan tujuan dan situasi dalam kondisi kebutuhan internal dan eksternal. Sejak Soekarno memimpin Indonesia sampai era Jokowi menunjukan transformasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jokowi yang menjadi presiden sejak 2014 membuat orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada pengelolaan asset maritime sebagai tujuan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui internasionalisasi kebijakan poros maritim dalam berbagai konferensi internasional. Salah satu yang menjadi model analisi wholistic Jokowi adalah ketika orientasi tersebut di internasionalisasi dalam Konperensi Asia Afrika Di Indonesia. Dengan bekal sebagai tuan rumah Indonesia semakin leluasa menyebarkan visi tersebut dalam marketing politik. Tujuannya adalah agar setiap peserta konferensi mengetahui dan terpengaruh bahwa Indonesia sebagai negara maritim dan sudah fokus mengelola aset maritim. Sehingga, diperlukan kerjsamaa internasional baik tingkat nasional, regional dan global.
BREXIT REFERENDUM OF EUROPEAN UNION Laode Muhamad Fathun
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 5 No 01 (2020): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v5i1.193

Abstract

This paper describes the phenomenon Brexit or Britain Exit on the future of EU regionalism and its impact on Indonesia. This paper will explain in detail the reason for the emergence of a number of policies Brexit. Brexit event caused much speculation related to Brexit in the European Union. The policy is considered full controversial, some experts say that Brexit in the European Union (EU) showed the independence of Britain as an independent state. Other hand, that Britain is the "ancestor" of the Europeans was struck with the release of the policy, meaning European history can not be separated from the history of Britain. In fact the above reasons that Britain came out associated with independence as an independent state related to EU policies that are too large, as a result of the policy model is very holistic policy while Britain desire is wholistic policy, especially in the economic, political, social and cultural. In addition, the geopolitical location of the EU headquarters in Brussels who also became the dominant actor in a union policy that demands as EU countries have been involved in the formulation of development policy, including controversial is related to the ration immigrants. Other reason is the prestige associated with the currency. Although long since Britain does not fully adopt the EU rules but there is the possibility in the EU currency union can only occur with the assumption that the creation of functional perfect integration.
DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI IORA PADA KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING Hino Samuel Jose; Laode Muhamad Fathun
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 6 No 02 (2021): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v6i2.624

Abstract

Maritime sovereignty is an integral part of the Indonesia’s foreign policy, historically in the era of Nusantara, many competitions to conquer maritime territory was even tangible from the era of Majapahit and Sriwijaya kingdom during their ruling. With the notion of Indonesia as the world’s maritime axis, Indonesia’s diplomacy is defined clearly by the manifestation of efforts either in bilateral, regional, and multilateral. This article discussed on how Indonesia’s diplomacy through IORA cooperation is done to overcome the issue of IUU fishing during the presidency of Joko Widodo from 2015 until 2020. Indonesia’s IORA Chairmanship from 2015-2017 has rejuvenate Jakarta’s maritime diplomacy. Indonesia’s diplomacy depicted that Indonesia is beyond thatn norm-setting but also to the level where Indonesia assert their identity as a sovereign maritime axis amid the challenges and modernization that made non-traditional security as one of the core of contemporary diplomacy.
Menajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti Dumping/Dumping Dalam Perdagangan Internasional Laode Muhamad Fathun
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.225 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.153-175

Abstract

Sejak munculnya rezim ekonomi seperti GATT yang sekarang WTO adalah tujuannya untuk menciptakan pola perdagangan yang kompetitif dan adilserta terbuka.Lembaga tersebut sebagai rule driven yang merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi internasional di harapkan bisa meredam terjadinya ketidak adilan pasar.Akan tetapi justru adanya sejumlah kebijakan tersebut memperlihatkan pragmatism aturan yang disatu sisi menjadi insturmen melegalkan prilaku curang dalam perdagangan, disisi lain sebagai pengontrol untuk menciptakan pasar yang lebih baik. Salah satu maasalah yang timbul dalam sengketa dagang adalah prilaku dumping oleh sejumlah negara dalam perdagangan internasional.Data WTO dari tahun 1995-2012 menunjukan prilaku dumping sselalu meningkat dari tahun –ketahun.Dumping adalah aktivitas pasar dimana ekportir melakukan diskriminasi harga dengan menjual barang di pasar domestik atau pasar luar negeri dengan harga di bawah harga normal.Aktivitas melawan dumping disebut anti dumping sebagai tindakan melawan kecurangan prilaku dagang.Dumping dan anti dumping sudah di atur dalam artikel GATT /WTO namun akrivitasnya menjadi sumber sengketa dagang internasional dalam konteks ekonomi politik internasional.Brazil adalah negara yang menerima tuduhan dumping dari AS dalam eksport jus orange.AS menerapkan kebijakan anti dumping zeroing untuk menekan masuknya produk Brazil di AS.Sengketa tersebut kemudian di sidangkan WTO sebagai inetrvensionis peace maker untuk mempertemukan kedua pihak beserta sejumlah anggota lainya sebagai peninjau dalam konteks negosiasi internasional. Dalam interval negosiasi dari tahun 2008 dengan prosedur penyelesaian sengketa sesuai pasal 3 DSB akhirnya pada tahun 2011 sengketa tersebut berakhir dan keputusan bahwa AS bersalah menerapkan anti dumping terhadap ekport jus orange Brazil.
Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalamfilosofi Frame Ideologis Laode Muhamad Fathun
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.268 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.135-152

Abstract

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (library research), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi yakni faktor interpretasi ideologis terkait proses perumusan kebijakan luar negeri poros maritim.
Co-Authors -, Isamuddin Abdullah, Husain Afrimadona, Afrimadona Aisha Saharani Al Hafizh Aldebaran Raihan Revidy Alfiana Nur Az Zahra Algis Zalita Pitra Anisa Indira Prameswari Antoko Ridho Asep Setiawan Chiara Vincha Danis T. Saputra Wahidin Dovana Hasiana Elyta Elyta Garcia Krisnando Nathanael Gerald Theodorus L. Toruan Hesti Rosdiana Hino Samuel Jose Ismira, Andi Lumumba, Patrice Mansur Juned Mega Dwifarhani Nathania, Vania Zahra Nazaruddien Agus Salim Putra Angkotasan Nurfarah Nidatya Nurlaela, Della Nurmasari Situmeang Pradono Budi Saputro Prameswari, Anisa Indira Prisillia, Andissa Dominic Rahmalia, Alfiyah Nur Rai, I Nyoman Aji Suadhana Riana, Muhammad Harry Saepudin Shanti Darmastuti Sinambela, Stivani Ismawira Suadhana Rai, I Nyoman Aji Suadhana Ray, I Nyoman Aji Tiara Puspa Maharani Triani Safira Wahidah, Tuhfahtu Hasanatul Wijaya, Nadia Puspita Wiwiek Rukmi Dwi Astuti