Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Sistem Monitoring Laporan Kerja Praktek Lapangan Berbasis Web Pada SMK Citra Madani Kabupaten Tangerang Aris; Hose Munthe, Nuel; Ikhwanul Hartanto, Farix; Ahmad Syampurna, Dimas
Technomedia Journal Vol 6 No 2 Februari (2022): TMJ (Technomedia Journal)
Publisher : Pandawan Incorporation, Alphabet Incubator Universitas Raharja

Based on the ongoing analysis, the results show that the current system still has a number of deficiencies and still requires a lot of further developments. The current system is still being worked on manually, so that the reports generated are not accurate, the existing data cannot be recorded properly, there is no adequate security system and the running system has not been able to produce a monitoring information system quickly and accurately. In conducting direct observations at SMK Citra Madani, the report describes efforts to control student activities / activities in the implementation of field work practices, efforts to control this occur because many students cheat by not attending / coming to the company and assignment reports that are still not effective. In this study, using PHP programming and MySql data base to create online applications, as well as designing with UML which is implemented can help teachers and field supervisors monitor the activities of student fieldwork reports. Keywords: Monitoring System, Job Training

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam

IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Nurhasanah; Hannani; Saidah; Rahmawati; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19028

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang: Implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tinjauan teori hukum keluarga Islam dan hukum nasional terhadap implemantasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling teori. Penelitian ini merujuk pada tiga teori yang dijadikan dasar, yakni yang digunakan adalah teori Ketaatan dan Kesadaran Hukum, Teori Maqashid Al-Syariah, dan Teori dasar hukum perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1 Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), perspektif Hukum Islam yakni merujuk pada teori Maqashid Syariah yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). 3) Hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan merupakan ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta dasar ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Konseling

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam

IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Nurhasanah; Hannani; Saidah; Rahmawati; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19028

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang: Implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tinjauan teori hukum keluarga Islam dan hukum nasional terhadap implemantasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling teori. Penelitian ini merujuk pada tiga teori yang dijadikan dasar, yakni yang digunakan adalah teori Ketaatan dan Kesadaran Hukum, Teori Maqashid Al-Syariah, dan Teori dasar hukum perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1 Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), perspektif Hukum Islam yakni merujuk pada teori Maqashid Syariah yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). 3) Hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan merupakan ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta dasar ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Konseling

Sarana dan Prasarana pada Sekolah Dasar Islam Sesuai Tuntunan Rasulullah Muhammad SAW Aris; Jumrodah; Luqman Baihaqi
JURNAL PANCAR (PENDIDIK ANAK CERDAS DAN PINTAR) Vol 8 No 2 (2024): Jurnal Pancar (Pendidik Anak cerdas dan Pintar)
Publisher : Prodi PGSD FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/pancar.v8i2.1313

Islam merupakan agama yang sempurna dan selalu relevan sampai akhir zaman. Dalam proses pendidikan, agama Islam telah memberikan tuntunan bagaimana melaksanakan proses pendidikan yang hendaknya dilaksanakan oleh umat Islam. Salah satu komponen pendidikan yang penting untuk diperhatikan adalah sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sarana dan prasarana pada sekolah dasar Islam berdasarkan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dengan metode kajian Pustaka. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan fasilitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islami dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik. Sarana, seperti ruang kelas yang nyaman, mushola, dan buku-buku Islami, berfungsi mendukung pembelajaran berbasis akhlak mulia. Kebutuhan dasar pada peserta didik pada sekolah dasar Islam salah satunya adalah tumbuh kembang pada sisi fisik atau jasmani. Sementara itu, prasarana seperti taman sekolah, halaman, serta fasilitas olahraga seperti kolam renang, arena memanah, dan berkuda, tidak hanya mendorong perkembangan fisik anak, tetapi juga menjadi media praktik nilai-nilai Islami, seperti menjaga kebersihan dan kebersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sarana dan prasarana sesuai sunnah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini, menjadikan sekolah dasar Islam sebagai tempat efektif dalam membangun generasi yang berkarakter Islami.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare B, Asfiani; Budiman; Aris; Mujahidah Annisa
SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 2 No 1 (2023): SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/shighat_hes.v2i1.5774

Low prices with good quality and high public interest in used clothes are the reasons for the rise of traders at Sumpang Market, Parepare City. Used goods bought by the seller wrapped in sacks are called claws (cap sack). This research is a qualitative research with a descriptive method, namely in-depth research covering all that occurs in the field and the type of research used is field research. Data collection using in-depth interviews, observation, documentation and literature study. The results of the study concluded that the background to the implementation of buying and selling used clothes at the Sumpang Market in Parepare City was because the prices of used clothes were cheap with good quality and the interest of the people of Parepare City in used clothes was relatively high. The practice of buying and selling used clothes at the Sumpang Market in Parepare City, namely traders selecting used clothes from sacks, and separating clothes that are still decent. The marketing strategy uses promotions on social media accounts (Instagram, Facebook and Whatsapp accounts). According to Fiqh Muamalah, there are 2 laws on buying and selling used clothes at the Sumpang Market, Parepare City, namely: The law of buying and selling traders with distributors (agents/importers) contains elements that are prohibited in Islam, namely tadlis (fraud) and gharar (uncertainty) because traders in carrying out transactions for buying used clothes with these distributors cannot find out the contents of the goods in the sacks ordered to the agent.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE Muhammad Alfian Pratama Saenong; Aris
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penelitian ini membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum di Kota Parepare. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif, dengan mendeskripsikan, menganalisis, dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penting untuk diperhatikan karena jumlahnya yang terbilang sedikit, khususnya di Kelurahan Ujung Sabbang yang hanya berjumlah 45 orang. Terdapat beberapa implikasi negatif atas partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum di Keluruhan Ujung Sabbang yaitu rendahnya tingkat partisipasi, terjadinya money politic, serta rendahnya kesadaran politik pemilu. Tetapi implikasi positif ialah adanya beberapa pemilih pemula yang masih mempertahankan idealismenya dalam menggunakan hak pilihnya sehingga berimplikasi baik pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Dialektika al-Qur’an dalam al-Urf: Studi Kritis Pergeseran Makna Budaya Mappasikarawa pada Perkawinan Bugis di Era Modern Sunuwati; Hasnani; Aris; Abdullah, Baharuddin; Darwis, Rizal
Al-Ulum Vol. 25 No. 1 (2025): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/au.v25i1.6867

This study examines the transformation of meaning in the Bugis society’s mappasikarawa culture, which has undergone significant shifts in values due to modernity. It employs a dialectical approach between the Qur’an and local cultural context as al-urf to map the dynamic relationship between universal Islamic values and local wisdom. Using a qualitative analytical-critical method, data was gathered through in-depth interviews, participant observation, and document analysis in Bugis regions. Findings show that mappasikarawa serves not only as a symbolic ritual but also integrates Qur’anic values sakinah, mawaddah, and rahmah. Thus, a contextual reinterpretation based on maqaṣid al-shariah and hifz al-nafs is essential to maintain its relevance and harmony with Islamic law.

Pengaruh Penambahan Batu Cadas Terhadap Agregat Kasar Untuk Pengujian Kuat Tekan pada Beton Aris; Harahap, Sahrul; Pakpahan, Afniria
STATIKA Vol. 6 No. 1 (2023): Statika Vol 6 No 1 April 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64168/statika.v6i1.1148

: Batu cadas (batu trass) adalah batuan yang telah mengalami perubahan komposisi kimia yang di sebabkan oleh pelapukan dan pengaruh kondisi air bawah tanah. Bahan galian ini berwarna putih – keabu-abuan hingga putih kecoklatan, kompak, padu dan agak sulit digali dengan alat sederhana. Kegunaan batu trass adalah untuk bahan baku batako, industri semen, campuran bahan bangunan dan semen alam. Batu cadas (batu trass) banyak terdapat di Aek Sulum Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan melakukan percobaan di Laboratorium Universitas Graha Nusantara dengan judul ”Pengaruh Penambahan Batu Cadas Terhadap Agregat Kasar Untuk Pengujian Kuat Tekan Pada Beton”, dengan harapan campuran beton dengan menggunakan batu cadas (batu trass) memiliki kuat tekan yang tidak jauh berbeda bahkan sama dengan beton normal. Agregat Kasar pada beton dengan persentase 25% dan 50%. Benda uji dibuat dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Benda uji dirawat dengan menggunakan air PDAM. Proses pengujian kuat tekan dilakukan setelah hari ke 7, 14 dan 28 Hari. Pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah pengujian kuat tekan beton. Nilai kuat tekan beton maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan kadar 25% batu cadas (batu trass) adalah 164,691 Kg/cm². Sedangkan yang menggunakan kadar 50% batu cadas (batu trass) mencapai kuat tekan beton maksimum sebesar 117,463 Kg/cm². Nilai kuat tekan beton maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan kadar 25% batu cadas (batu trass) adalah 164,691 Kg/cm². Sedangkan yang menggunakan kadar 50% batu cadas (batu trass) mencapai kuat tekan beton maksimum sebesar 117,463 Kg/cm².

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search