Garuda - Garba Rujukan Digital

Mustajab, Duta

Unknown Affiliation

Author-ID : 1482597

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustajab, Duta; Sawir, Muhammad; Fatimah, Siti; Noch, Muhamad Yamin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustajab, Duta; Sawir, Muhammad; Fatimah, Siti; Noch, Muhamad Yamin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.

Intrinsic Motivation as a Mediator of the Effects of Work-Life Balance, Work Environment, and Work Discipline on Public Sector Employee Performance Mustajab, Duta; Rasyid, Abdul; Darmayanti, Novi
Advances in Human Resource Management Research Vol. 3 No. 3 (2025): June - September
Publisher : Yayasan Pendidikan Bukhari Dwi Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60079/ahrmr.v3i3.817

Purpose: This study aims to analyze the influence of work-life balance, work environment, and work discipline on employee performance in public-sector organizations, and to examine the role of intrinsic motivation as a mediating variable in the relationships among these variables. Research Design and Methodology: This study employs a quantitative, associative design. Data was collected through a structured questionnaire distributed to employees at 40 Regional Government Agencies (OPDs) in Papua Province, with a total of 109 respondents. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to test the direct and indirect effects between variables Findings and Discussion: The results of the study indicate that work-life balance, work discipline, and intrinsic motivation have a direct and significant effect on employee performance; the work environment has a significant effect on intrinsic motivation; and intrinsic motivation was found to partially mediate the relationship between the work environment and employee performance, but does not mediate the effects of work-life balance and work discipline on performance. These findings suggest that employee performance is more influenced by internal motivational processes that are shaped by the work environment. Implications: This study makes a theoretical and practical contribution by emphasizing the importance of intrinsic motivation as a psychological mechanism for improving employee performance. In practical terms, public sector organizations need to create a conducive work environment and strengthen strategies to enhance intrinsic motivation, thereby boosting employee performance, particularly in regions with unique characteristics, such as Papua Province.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search