Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

IMPLEMENTASI MULTI ATRIBUTE DECISION MAKING UNTUK MENENTUKAN INDIKATOR PRIORITAS KEMISKINAN Karyoto, Karyoto; Ariyanto, Tori; Taryadi, Taryadi
IC Tech: Majalah Ilmiah Vol 14 No 2 (2019): IC Tech: Majalah Ilmiah Volume XIV No. 2 Oktober 2019
Publisher : P3M Institut Widya Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47775/ictech.v14i2.64

Abstract

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan infrastuktur dasar. Untuk mendapatkan indikator prioritas untuk penanganan kemiskinan dibutuhkan hierarki. Indikator prioritas ini digunakan oleh masing-masing OPD untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan hiearki tersebut sehingga penanganannya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Untuk menentukan hierarki ini dapat menggunakan metode Multi Atribute Decision Making (MADM) dimana salah satu metode yang dapat digunakan adalah Analytic Hiearchy Process (AHP). Tujuan dari penggunakan metode MADM ini adalah menentukan bobot tertinggi indikator prioritas kemiskinan dan dapat memetakan sebaran kemiskinan berdasarkan indikator tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, kebutuhan dan lokasi. Hierarki indikator prioritas yang dihasilkan dengan metode MADM adalah kondisi rumah, kepemilikan aset, sumber energi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, maka prioritas penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan urutan indikator tersebut sesuai dengan kondisi di tiap kecamatan.
Pelatihan Pewarna Batik Alam Melalui Teknologi Informasi Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan Maulana, Much. Rifqi; Kurniawan, Ichwan; Karyoto, Karyoto; Sulistyorini, Prastuti
Bengawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 02 (2025): Desember
Publisher : Politeknik Indonusa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46808/jurnal_bengawan.v5i02.217

Abstract

Industri batik merupakan penopang perekonomian yang terpenting di Indonesia, setelah pengakuan batik sebagai warisan budaya sejak 2009, permintaan batik semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan peralihan penggunaan pewarna batik, dari pewarna alami menjadi pewarna sintetis. Namun, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dengan penggunaan pewarna tersebut. Strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar tentang lingkungan, salah satunya melalui edukasi kepada pengrajin batik untuk sadar lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan pewarna alam untuk produk batik. Salah satu bentuk edukasi adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Paguyuban Kampung Batik Pesindon yang berlokasi di Kelurahan Bendankergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, rata-rata anggota masih menggunakan pewarna sintetis pada produk batik mereka yaitu sekitar 94.73%, sedangkan anggota paguyuban yang menggunakan pewarna alam kurang lebih 5.27%. Pengetahuan terkait pewarna dengan bahan alam untuk produk batik hanya diketahui oleh pengrajin generasi tua saja. Oleh karena itu dianggap penting untuk melakukan pelatihan penggunaan pewarna alam batik memlaui pemanfaatan teknologi informasi untuk generasi muda. Hal ini bertujuan, untuk melestarikan budaya leluhur dalam penggunaan pewarna alam, selain itu menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh penggunaan pewarna sintetis. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang pewarna alam batik sangat penting, untuk menjaga kelestarian penggunaan pewarna alam produk batik. Kemudian, berdasarakan hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan, terjadi peningkatan nilai setelah peserta mengikuti kegiatan, rata peningkatan setelah kegiatan adalah meningkat 27,94. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian dapat memberikan pengetahuan kepad peserta mengenai pemanfaatan teknologi dalam membuat konten digital.
IMPLEMENTASI RESTORATIV JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BLITAR Rozaki, Fadli Alvian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8446

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris, hasil Penelitian menjelaskan tentang Implementasu restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya.upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, Restoratif justice ini penegak hukum perlu menyikapi dengan baik, jika Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan Penyidik/Penyidik Pembantu harus menunggu hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih dan tidak terjadi ganguan/dampak/efek lain dari kecelakaan
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI) Putra, Dimas Teo Andrian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya di Kota Kediri, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Sumber data berasal dari studi dokumen, regulasi, serta pengolahan data kuesioner dari pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan perspektif George C. Edwards III, hambatan utama terletak pada variabel Sumber Daya, yaitu terbatasnya alokasi anggaran APBD dan minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, serta variabel Komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat masyarakat miskin. Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto, faktor Sarana dan Fasilitas serta Kebudayaan Hukum masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Masyarakat cenderung apatis karena kurangnya literasi hukum dan stigma biaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, simplifikasi prosedur administratif pada aturan turunan, serta penguatan sosialisasi secara masif guna menjamin persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kediri.