Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Bappenas Working Papers Jurnal Eduscience (JES) Jurnal Litbang Kota Pekalongan Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Sosial dan Sains IC Tech: Majalah Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Bengawan :Jurnal Pengabdian Masyarakat IC Tech: Majalah Ilmiah
KARYOTO, KARYOTO
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pelatihan Pewarna Batik Alam Melalui Teknologi Informasi Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan Maulana, Much. Rifqi; Kurniawan, Ichwan; Karyoto, Karyoto; Sulistyorini, Prastuti
Bengawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 02 (2025): Desember
Publisher : Politeknik Indonusa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46808/jurnal_bengawan.v5i02.217

Abstract

Industri batik merupakan penopang perekonomian yang terpenting di Indonesia, setelah pengakuan batik sebagai warisan budaya sejak 2009, permintaan batik semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan peralihan penggunaan pewarna batik, dari pewarna alami menjadi pewarna sintetis. Namun, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dengan penggunaan pewarna tersebut. Strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar tentang lingkungan, salah satunya melalui edukasi kepada pengrajin batik untuk sadar lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan pewarna alam untuk produk batik. Salah satu bentuk edukasi adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Paguyuban Kampung Batik Pesindon yang berlokasi di Kelurahan Bendankergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, rata-rata anggota masih menggunakan pewarna sintetis pada produk batik mereka yaitu sekitar 94.73%, sedangkan anggota paguyuban yang menggunakan pewarna alam kurang lebih 5.27%. Pengetahuan terkait pewarna dengan bahan alam untuk produk batik hanya diketahui oleh pengrajin generasi tua saja. Oleh karena itu dianggap penting untuk melakukan pelatihan penggunaan pewarna alam batik memlaui pemanfaatan teknologi informasi untuk generasi muda. Hal ini bertujuan, untuk melestarikan budaya leluhur dalam penggunaan pewarna alam, selain itu menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh penggunaan pewarna sintetis. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang pewarna alam batik sangat penting, untuk menjaga kelestarian penggunaan pewarna alam produk batik. Kemudian, berdasarakan hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan, terjadi peningkatan nilai setelah peserta mengikuti kegiatan, rata peningkatan setelah kegiatan adalah meningkat 27,94. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian dapat memberikan pengetahuan kepad peserta mengenai pemanfaatan teknologi dalam membuat konten digital.
IMPLEMENTASI RESTORATIV JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BLITAR Rozaki, Fadli Alvian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8446

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan Restorative Justice saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris, hasil Penelitian menjelaskan tentang Implementasu restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya.upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, Restoratif justice ini penegak hukum perlu menyikapi dengan baik, jika Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan Penyidik/Penyidik Pembantu harus menunggu hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih dan tidak terjadi ganguan/dampak/efek lain dari kecelakaan
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI) Putra, Dimas Teo Andrian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya di Kota Kediri, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Sumber data berasal dari studi dokumen, regulasi, serta pengolahan data kuesioner dari pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan perspektif George C. Edwards III, hambatan utama terletak pada variabel Sumber Daya, yaitu terbatasnya alokasi anggaran APBD dan minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, serta variabel Komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat masyarakat miskin. Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto, faktor Sarana dan Fasilitas serta Kebudayaan Hukum masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Masyarakat cenderung apatis karena kurangnya literasi hukum dan stigma biaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, simplifikasi prosedur administratif pada aturan turunan, serta penguatan sosialisasi secara masif guna menjamin persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kediri.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI Setiawan, Iwan Wahyu; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8929

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat daerah, khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, yang belum pernah diukur secara komprehensif meskipun mediasi diharapkan menjadi instrumen alternatif non-litigasi yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Permasalahan hukum berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio legal research) dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri telah dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, melalui tahapan bipartit, mediasi, hingga kemungkinan penyelesaian lanjutan, sehingga mencerminkan penerapan prinsip Alternative Dispute Resolution yang mengedepankan musyawarah, efisiensi waktu dan biaya, serta win-win solution. Secara umum, mediasi tergolong cukup efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi, ditandai dengan tercapainya Perjanjian Bersama, anjuran tertulis, dan berkurangnya eskalasi sengketa ke litigasi. Faktor pendukung efektivitas meliputi kompetensi mediator, dukungan kelembagaan, prosedur yang jelas, serta karakteristik mediasi yang cepat dan non-konfrontatif. Namun, efektivitas belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas mediator, rendahnya pemahaman hukum dan partisipasi para pihak, ketidakhadiran pihak yang berwenang mengambil keputusan, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, mediasi telah berfungsi efektif secara relatif, tetapi masih memerlukan penguatan aspek kelembagaan, sumber daya, dan kesadaran hukum para pihak agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.
PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI Putri, Raras Imannora; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9395

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara empiris efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, khususnya dalam konteks penerapan asas ultimum remedium. Fokus kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana perubahan paradigma penegakan hukum cukai dari pendekatan represif menuju pendekatan administratif dan restoratif betul-betul bekerja dalam praktik, serta sejauh mana mekanisme penelitian pada PMK 237/2022 mampu mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan efek jera terhadap pelanggar. Pendekatan yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang membandingkan norma hukum dengan law in action melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK 237/2022 di KPPBC Kediri relatif efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperkuat kepastian hukum dan efisiensi penegakan. Penyelesaian administratif terbukti mempercepat pemulihan penerimaan negara dan mengurangi beban penyidikan pidana. Namun demikian, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah PPNS, sarana penyimpanan barang bukti, regulasi lintas instansi yang belum selaras, serta budaya masyarakat yang cenderung mentoleransi rokok ilegal. Karena itu, efektivitas regulasi masih bergantung pada harmonisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa PMK 237/2022 telah menjadi instrumen strategis dalam penegakan hukum cukai yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
Co-Authors Albar Syakir, Muchammad Amalia, Ayu Rizki Andi Irawan Andi Irawan Ariyanto, Tori Artanti, Triu Dewantara, Andrian Dian Ekawati Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Diding Sudira Efendi Eva Imania Eliasa Fauzi, Fadla Andre Hermawan, Fajar I Wayan Pariawan I Wayan Sudiarta Indah Damayanti, Indah JOKO SUSANTO Juniati, Ni Putu Nanik Khoiri, Muhammad Kurniawan, Ichwan Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Maulana, Much. Rifqi Misuari, Muhammad Nur Mukaromah, Dwi Asri Mulyandari, Nunik Prastuti Sulistyorini Pratama, Laode Yudha Adi Priyadi, Hermawan Gatot Putra, Dimas Teo Andrian Putri, Raras Imannora Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Rafika Sari, Yunita Rafika Rozaki, Fadli Alvian Saut HS, Dicke Junryan Setiawan, Iwan Wahyu Suarka, I Made Suhariyanto, Afif Eko Sukabawa, Dewa Putu Susanto, Roni Eko Suwarjo Suwarjo Swetasoma, Cokorda Gede Taryadi Taryadi Taryadi Taryadi Toya, I Nyoman Wijanarko, Rizky Wijaya, Achmad Indar