Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.887
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Bappenas Working Papers Jurnal Eduscience (JES) Jurnal Litbang Kota Pekalongan Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Sosial dan Sains IC Tech: Majalah Ilmiah Community Services Journal (CSJ) Innovative: Journal Of Social Science Research Bengawan :Jurnal Pengabdian Masyarakat IC Tech: Majalah Ilmiah
KARYOTO, KARYOTO
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
LANDASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2018/PN.SPG) Artanti, Triu; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6878

Abstract

Pemberian sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam putusan perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN. Spg memunculkan berbagai pertanyaan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara merupakan sanksi terakhir yang harus diambil. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN.Spg). Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? (2) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penjatuhan pidana penjara pada anak dalam kasus Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/ PN.Spg? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1)Yang menjadi landasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap Anak (pelaku) tindak pidana dalam putusan tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.(2)Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak pelaku dalam putusan tersebut yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak (pelaku) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi 7,5 tahun.
IMPLEMENTASI MULTI ATRIBUTE DECISION MAKING UNTUK MENENTUKAN INDIKATOR PRIORITAS KEMISKINAN Karyoto, Karyoto; Ariyanto, Tori; Taryadi, Taryadi
IC Tech: Majalah Ilmiah Vol 14 No 2 (2019): IC Tech: Majalah Ilmiah Volume XIV No. 2 Oktober 2019
Publisher : P3M Institut Widya Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47775/ictech.v14i2.64

Abstract

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan infrastuktur dasar. Untuk mendapatkan indikator prioritas untuk penanganan kemiskinan dibutuhkan hierarki. Indikator prioritas ini digunakan oleh masing-masing OPD untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan hiearki tersebut sehingga penanganannya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Untuk menentukan hierarki ini dapat menggunakan metode Multi Atribute Decision Making (MADM) dimana salah satu metode yang dapat digunakan adalah Analytic Hiearchy Process (AHP). Tujuan dari penggunakan metode MADM ini adalah menentukan bobot tertinggi indikator prioritas kemiskinan dan dapat memetakan sebaran kemiskinan berdasarkan indikator tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, kebutuhan dan lokasi. Hierarki indikator prioritas yang dihasilkan dengan metode MADM adalah kondisi rumah, kepemilikan aset, sumber energi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, maka prioritas penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan urutan indikator tersebut sesuai dengan kondisi di tiap kecamatan.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGADOPSI PENDEKATAN PLEA BARGAINING SYSTEM (Studi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) Fauzi, Fadla Andre; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7984

Abstract

narkotika di Indonesia yang belum maksimal menerapkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; sehingga terjadi penumpukan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan. Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan tidak adanya sistem peradilan dengan dasar negosiasi putusan hukum menyebabkan terjadinya overcrowding Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian normativ yang bersifat perspektif analitis. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang- undangan (statue approach). Data primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Bersama BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Nota Kesepakatan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta keadilan restorative. Konsep plea bargaining sytem efektif untuk diadopsi dan diterapkan pada proses penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia guna menangani overcrowding lembaga pemasyarakatan khusus narkotika dan memberikan rekomendasi untuk menjalani hukuman berupa rehabilitasi untuk memaksimalkan fungsi lembaga rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah.
PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI Albar Syakir, Muchammad; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7610

Abstract

Bahwa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama dalam berbagai urusan keagamaan terlebih pernikahan atasmu perkawinan menjadikan perannya yang penting pula di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri adalah para wali yang enggan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan atau perkawinan yang akan dilaksanakan calon mempelai dengan alasan-alasan atau dasar-dasar yang tidak sesuai dengan hukum syara’ sehingga menghambat adanya pelaksanakan perkawinan atau pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
ANALISIS HIERARKI HUKUM PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 ( STUDI KASUS DI PEMERINTAH Dewantara, Andrian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4845

Abstract

The legal hierarchy for granting functional position allowances for Intergovernmental Fiscal Analyst after the enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely according to Act No. 12 of 2011 and as changed Act No. 13 of 2022 concerning Formation of Legislation, which contains the types and order of laws and regulations. Implementation of Functional Allowances After the Enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely by implementing bureaucratic simplification in the Kediri City area on December 31, 2021 by Decree of the Mayor of Kediri Number 821.2/2146/419.203/2021 concerning Equalization of Administrative Positions to In Functional Positions in the Kediri City Government Environment, it is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance, the Kediri City Government uses the basis of the Circular of the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number SE-21/PB/2007 concerning Structural Position Allowance to determine the amount of Functional Position Allowance, which is stated in the Statement of Occupying Position. In the science of legislation, there is a theory of hierarchy. The Hierarchy Theory is a theory which states that the legal system is arranged in stages and levels like a ladder. The author uses the type of Socio Research/Empirical research. The research approach used is the approach of legal sociology, legal anthropology or legal psychology. Research data or legal materials used are research data in the form of primary data, secondary data, and tertiary data. Techniques for Collection and Management of Legal Materials, in which the author adds components such as location and time of research, informants, and respondents. Discussion and Research Analysis that is using deductive analysis in writing. So based on the discussion above, it can be concluded that the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions within the Kediri City Government is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance after the entry into force of the Bureaucratic Reform is not in accordance with the law . Then on April 4, 2022 the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2022 was issued concerning Income of Administrative Officials Affected by Bureaucratic Arrangements, until the research was carried out there was no decision on adjusting the amount of Functional Position Allowances in the City Government of Kediri in accordance with Regulations.
ANALISIS TATA CARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH BAGI CALON MEMPELAI DI BAWAH UMURDI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK Khoiri, Muhammad; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5335

Abstract

Perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi yang namanya pergaulan antara laki-laki dan wanita secara kodrati sulit untuk dikendalikan, dan pernikahanpun pasti akan terjadi,Sebagai awal dari pada hubungan biologis antara laki-laki dan wanita sebagai suami isteri untuk melestarikan kehidupan manusia sebagai pengisi dunia yang kalau dalam agama disebut “kholifatullah fil ardli”. Artinya penghuni dan pengelola dunia. Namun yang menjadi perhatian dalam Negera Republik Indonesia ini sebagai negara hukum, apakah pernikahan yang dilakukan dua sejoli laki-laki dan wanita itu sah menurut kaca mata hukum publik, dan hukum Allah SWT (bagi umat yang taat pada agama). Secara umum dalam penulisan thesis ini penulis akan memaparkan tentang pernikahan secara luas,baik dari segi pelaksanaan pernikahan secara administrasi, persyaratan pernikahan secara agama, surat menyurat,dan tata laksana pernikahannya. Dan dalam perhatian kami sebagai penulis thesis akan memperhatikan pada pernikahan bagi yang tidak atau kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, yaitu dari segi usia mempelai yang di kategorikan kurang umur, atau kurang usia dari 19 tahun, dan bagiamana pelaksanaan yang harus ditempuh bagi mempelai yang kurang dari usia 19 tahun tersebut. Sebab di Negeri Republik Indonesia ini mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun tidak bisa dilaksanakan kecuali harus ada surat dispensasi izin dari Pengadilan Agama. Sehingga kami pun juga akan menggali dan meneliti tata cara permohonan dispensasi atau izin nikah dari Pengadilan Agama dengan segala ikhwalnya sampai pada bisa pernikahan dilaksanakan secara lancar, dan terlaksana dengan baik, sehingga sah menurut agama,juga sah menurut negara. Demikian juga penulis akan menggali dan menyampaikan hal–hal yang sekiranya bisa dikeluarkan surat izin nikah dari pengadilan agama baik segi alasan-alasannya minta izin, mau pun personil yang harus di hadirkan dalam proses persidangan untuk dimintai keterangan, dan juga apa yang harus disampaikan dalam persidangan sehingga izin itu bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dan juga sampai pada putusan terakhir ( izin telah di keluarkan), bahkan sampai pada perdaftaran nikah kembali ke KUA, dan pelaksaannya akan saya sampaikan. Demikian sekilas gambaran umum (abstrak) saya sampaikan mudah mudahan bisa menginspirasi bagi pembaca thesis ini. amin yarobal alamin.
IMPLEMENTASI SURAT SEKETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI PENUNDAAN TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARAPENGISIAN PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DI DESA PAPAR Rafika Sari, Yunita Rafika; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4867

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan putusan tentang Tahapan Pengisian Perangkat Desa, Implikasi hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, metode berfikir deduktif. Sumber bahan hukum adalah Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-analisistis. Disimpulkan bahwa: Ketentuan Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten seharusnya tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan ujian ulang terhadap ujian tertulis dan ujian khusus yang telah diselenggarakan untuk Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya di Desa Papar karena tidak diatur dalam Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, upaya-upaya keberatan masyarakat terhadap hasil ujian tanggal 6 Desember 2021 tersebut seharusnya dilakukan secara administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2. Implikasi Hukum yang dapat timbul dari Pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor 141/5559/418.24/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa ditinjau dari segi Peraturan Desa Papar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Papar Kabupaten Kediri mengakibatkan tumpang tindihnya aturan-aturan hukum, untuk menunda dan melaksanakan ujian ulang terhadap ujian Pengisian dan pencalonan perangkat desa seharusnya menunggu hasil keputusan administratif atas adanya keberatan dari masyarakat.
Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Sukabawa, Dewa Putu; Karyoto, Karyoto
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v1i2.1950

Abstract

Purpose: the purpose of this research is to know investigate and to analyze implication fund a village to improve development and fower society and to analyze the problems in the implementation found village and to investigate toward reports have been done by goverment to improve prosperity of pejeng kelod village Tampaksiring Subdistrict Gianyar Rigency. Method: This research is use yuridical empirical method that is method is to investigate to the aplicable legal provisions and what happened in the village with data collection technique in the comonity with interview, observation, documentation or references study and research online data with the airo of obtain accurate data. Result: This research to shows that implication fund village to the improvement of development and power society at Pejeng Kelod village Tampaksiring subdistrict and Gianyar regency very helpful to improve all the development and power society at pejeng kelod to improve the economic matters tucanbe make charge to their life to be a better life.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian Mukaromah, Dwi Asri; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian; Karyoto, Karyoto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9785

Abstract

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri sengketa. Dalam hal upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan mencapai kesepakatan, maka akan dirumuskan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji yakni apakah gugatan wanprestasi terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian menurut hukum perdata formil dan materil, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi untuk menjamin Akta Perdamaian bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta relevan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, Sedangkan bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan apabila Akta Perdamaian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia Damayanti, Indah; Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri; Karyoto, Karyoto
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i6.1372

Abstract

Latar Belakang: Eksploitasi anak merupakan isu global yang serius dengan konsekuensi yang devastating bagi anak-anak yang mengalaminya. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja anak dan perdagangan manusia. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi anak. Hukum dapat digunakan untuk melarang dan menghukum eksploitasi anak, melindungi hak-hak anak-anak, mendukung korban eksploitasi anak, dan mencegah eksploitasi anak di masa depan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Kesimpulan: Tantangan tersebut antara lain kurangnya kesadaran tentang hukum yang terkait dengan eksploitasi anak, serta  kurangnya penegakan hukum yang efektif.  
Co-Authors Albar Syakir, Muchammad Amalia, Ayu Rizki Andi Irawan Andi Irawan Ariyanto, Tori Artanti, Triu Dewantara, Andrian Dian Ekawati Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Diding Sudira Efendi Eva Imania Eliasa Fauzi, Fadla Andre Hermawan, Fajar I Wayan Pariawan I Wayan Sudiarta Indah Damayanti, Indah JOKO SUSANTO Juniati, Ni Putu Nanik Khoiri, Muhammad Kurniawan, Ichwan Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Maulana, Much. Rifqi Misuari, Muhammad Nur Mukaromah, Dwi Asri Mulyandari, Nunik Prastuti Sulistyorini Pratama, Laode Yudha Adi Priyadi, Hermawan Gatot Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Rafika Sari, Yunita Rafika Saut HS, Dicke Junryan Suarka, I Made Suhariyanto, Afif Eko Sukabawa, Dewa Putu Susanto, Roni Eko Suwarjo Suwarjo Swetasoma, Cokorda Gede Taryadi Taryadi Taryadi Taryadi Toya, I Nyoman Wijanarko, Rizky Wijaya, Achmad Indar