Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Adabiyah Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Pagaruyuang Law Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam The Journal of Palembang Nursing Studies Community Services and Social Work Bulletin Sanskara Hukum dan HAM The Easta Journal Law and Human Rights Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Rohaya, Nizla
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DI DENPASAR Juliarta, I Made; Rohaya, Nizla
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena KDRT di Denpasar, Bali berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Denpasar, Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, dan analisis kasus-kasus KDRT yang terjadi di wilayah Denpasar. Di Denpasar, terdapat lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Aparat penegak hukum telah berupaya memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, rendahnya pelaporan kasus dan kendala dalam penegakan hukum karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, pendekatan berbasis adat dan mediasi sering digunakan, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Penanganan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan korban.
Dinamika Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia Rohaya, Nizla; Sumarni, Sumarni
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3 No. 03 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v3i03.542

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di bawah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Dengan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan platform digital, sengketa hak cipta telah menjadi semakin umum, menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang efisien dan mudah diakses. Studi ini mengevaluasi efektivitas litigasi perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam menangani konflik hak cipta. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun kerangka kerja yang ada menyediakan prosedur yang terstruktur, kerangka kerja tersebut menghadapi tantangan seperti interpretasi yudisial yang tidak konsisten, kesadaran publik yang terbatas, dan rendahnya adopsi metode penyelesaian sengketa alternatif. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, studi ini mengusulkan reformasi, termasuk pembentukan pengadilan kekayaan intelektual khusus, peningkatan promosi ADR, dan peningkatan aksesibilitas bagi para pencipta. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong sistem yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta, sehingga mendukung inovasi dan melindungi hak-hak pencipta.
Psychosocial approach using storytelling therapy to reduce hospitalization-related anxiety in preschool children Firdaus Panghegar, Fernando; Khadijah, Siti; Rohaya, Nizla
The Journal of Palembang Nursing Studies Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Palembang MediRose Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55048/jpns173

Abstract

Background: Anxiety is one of the most common problems experienced by preschool children during hospitalization. This condition is concerning because it may negatively affect the healing process. Play therapy is recognized as an effective strategy to reduce anxiety, yet limited research has examined the use of storytelling therapy, particularly through fables, which provide strong stimulation to alleviate fear and anxiety. Objective: This study aimed to analyze the effect of storytelling play therapy on the anxiety levels of preschool-aged children during hospitalization. Methods: A quasi-experimental design with a one-group pre-test–post-test approach was employed. A purposive sampling technique was used, resulting in a total of 31 preschool participants. Anxiety was measured using the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) observation sheet. Data were analyzed using the Wilcoxon test with IBM SPSS version 26. Results: The mean age of participants was 3.97 years. The average pre-test anxiety score was 25.23, while the average post-test score was 14.61, with a mean reduction of 10.62 points. Hypothesis testing revealed a statistically significant difference (p < 0.001). Conclusion: Storytelling play therapy effectively reduced anxiety among hospitalized preschool children. This intervention may be recommended as a non-pharmacological approach in pediatric nursing practice. Nurses are encouraged to integrate storytelling therapy into hospital services as part of holistic care that addresses both physical and psychological needs.
Legal Pluralism and Maqāṣid Al-Sharīʿah in Regulating Cooperative Finance under Indonesia’s Financial Services Authority Defilania, Oktri; Gunadi, Ariawan; Rohaya, Nizla; Khutub, Muhammad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v17.i1.4344

Abstract

Abstract: The transfer of regulatory authority over financial-service cooperatives to the Financial Services Authority (OJK) through the Financial Sector Development and Strengthening Law (Law No. 4/2023, PPSK Law) represents a paradigm shift in Indonesia’s legal landscape. Cooperatives, historically governed under a separate regime and supervised by the Ministry of Cooperatives and SMEs, are now incorporated into the national financial regulatory system. This article examines the conceptual implications of the reform through a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the PPSK Law, Cooperative Law, Financial Services Authority Law, and OJK Regulation No. 47/2024, while secondary sources comprise scholarly literature, expert opinions, and prior research. The analysis employs three conceptual frameworks: consumer protection theory, Maqāṣid al-Sharīʿah in Islamic economic law, and legal pluralism. Findings show that OJK supervision enhances legal certainty, protects members’ financial assets, and aligns cooperative consumer rights with those of bank customers, thereby advancing the Maqāṣid principles of protection of wealth (ḥifẓ al-mā), justice (‘adālah), and balance (tawāzun). Nevertheless, the reform raises concerns about potential erosion of cooperative autonomy and the risk of marginalizing small-scale or community-based cooperatives. These tensions highlight the need for proportional and collaborative regulatory design that accommodates cooperative values while ensuring accountability and stability. The discussion concludes that cooperative supervision under OJK can serve as both a safeguard and a challenge: it strengthens governance but may undermine cooperative identity if implemented rigidly. Future empirical research is recommended to assess the real impact of the reform across regions and cooperative models. Abstrak: Peralihan kewenangan pengawasan koperasi jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU No. 4 Tahun 2023, UU PPSK) merepresentasikan perubahan paradigma dalam lanskap hukum Indonesia. Koperasi, yang secara historis diatur dalam rezim terpisah dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kini masuk dalam sistem regulasi keuangan nasional. Artikel ini mengkaji implikasi konseptual dari reformasi tersebut melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber hukum primer mencakup UU PPSK, UU Perkoperasian, UU Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK No. 47 Tahun 2024, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur akademik, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka konseptual: teori perlindungan konsumen, Maqāṣid Asy-Syarīʿah dalam hukum ekonomi Islam, dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK meningkatkan kepastian hukum, melindungi aset keuangan anggota, serta menyelaraskan hak-hak konsumen koperasi dengan nasabah bank, sehingga memperkuat prinsip maqāṣid berupa ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ʿadālah (keadilan), dan tawāzun (keseimbangan). Namun demikian, reformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terkikisnya otonomi koperasi dan risiko marginalisasi terhadap koperasi kecil berbasis komunitas. Ketegangan ini menegaskan perlunya desain regulasi yang proporsional dan kolaboratif, yang mengakomodasi nilai-nilai koperasi sekaligus menjamin akuntabilitas dan stabilitas. Kajian pada artikel ini menyimpulkan bahwa pengawasan koperasi oleh OJK dapat berfungsi ganda: sebagai instrumen penguatan tata kelola, tetapi juga berpotensi melemahkan identitas koperasi jika diterapkan secara kaku. Penelitian empiris lebih lanjut sangat disarankan untuk menilai dampak nyata reformasi ini di berbagai daerah dan model koperasi.
Co-Authors Ahmad Ahmad Ariawan Gunadi Burhanuddin, Sitti Khairunisa Defilania, Oktri Djuhrijjani, Djuhrijjani Firdaus Panghegar, Fernando Fokky Fuad Furqon, Wahyul Gufroni Gufroni, Gufroni I Made Juliarta Indayatun, Ratna Judijanto, Loso Khutub, Muhammad Machmud, Aris Mohammad Mohammad Mohammad Prosper Maguchu Reno Wikandaru, Reno Rohani Abdul Rahim, Rohani Abdul Rosyidin, Ali Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Shely Cathrin Sinulingga, Dini Bahraini Siti Khadijah Suartini Sumarni Sumarni Upik Mutiara Wasitaatmadja, Fokky Fuad Yusuf, Burhanudin