Articles
<![CDATA[Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan ]]>
<![CDATA[ridho mubarak]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 1 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v8i1.5114
<![CDATA[Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terindentifikasi di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat lauasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri yang enggan/tidak mau mengatakannya. Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan kekerasan dan seksual) enggan memberikan laporan kepada aparat penegak hokum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Zaini Munawir]]>;
<![CDATA[Riswan Munthe]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v8i2.5165
<![CDATA[Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v2i1.1864
<![CDATA[In public service activities and service development, developing countriesoften encounter resistance, and resistance was due to the limitations,capabilities and complexity of the bureaucratic apparatus. In overcomingthese problems, one of them is structural reform. The implementation ofstructural reforms is to realize the regional autonomy. The implications ofregional autonomy, local governments and/or city government must havethe entrepreneurship spirit which is able to provide the best possibleservice to the community. In this context, the city government and/orlocal governments should be able to reconcile the needs of the communitywith the products. Thus, in implementing the policy of regional autonomy will be success efficiently, more productively, simply, and timely.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ) ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Dessy Agustina Harahap]]>;
<![CDATA[Abdul Muin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1850
<![CDATA[Any person who commits an offense or act which is contrary to law No 35of 2009 means having commited a criminal offense which is a great danger ofnarcotics for the life of nation. Abuse of drugs by adults could not be classed asa natural naughtiness, drug abuse is concern because the consequences will befelt in the perpetrator’s family. Moral damage means the fragility of nation’snational security and national defense. Narcotics is a related disasters asvictims of narcotic addiction is largely part of efforts to protect an save thenation.]]>
<![CDATA[PERANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN EKSPOR SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Pada KPPBC TMP Belawan) ]]>
<![CDATA[Bayu Prakoso]]>;
<![CDATA[syamsul Arifin]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v3i2.1944
<![CDATA[The Government and the Directorate General of Customs and Excise have basically tried to eradicate the crime of smuggling, especially the smuggling of exports of wild animals that are protected through customs and excise legislation and customs and excise officials as acting or executing duties of customs and excise legislation, but the effort has not yet reaped maximum results because every year the crime of smuggling of protected wildlife exports is increasing. The results of the research and discussion explain how the implementation of customs regulations by the Customs and Excise Supervision and Service Office of Belawan Middle Customs Type in the prevention of smuggling of protected wildlife exports is carried out thoroughly against Law No.17 of 2006 concerning amendment of Law No.10 of 1995 concerning Customs and Director General Regulation Number: Per-32 / BC / 2014 concerning Customs Procedures in the Export Sector.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan ]]>
<![CDATA[Fauzi Sumardi]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v5i1.1957
<![CDATA[Juridical Review Of Work Agreements Made OrallyA verbal work agreement is a work relationship that is made without the signing of a work agreement, a verbal work agreement is sufficient with a statement that is mutually agreed upon by both parties and should be witnessed by at least two witnesses. The purpose of this study was to find out how the legal strength of work agreements made verbally and how legal protection for workers whose employment relationships are based on verbal work agreements. The research method used is the library research method, namely by conducting research on various written reading sources, and the Field Research method, which is a juridical review of workers whose work relations are based on verbal work agreements. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The results of the study indicate that the legal strength of the work agreement made orally is not specifically regulated in the Civil Code or in other laws and regulations so that the arrangement of oral agreements only follows the arrangement of work agreements in general]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No.36/G/2014/PHI Medan ]]>
<![CDATA[Sari Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Abdul Lawali Hasibuan]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v4i1.2085
<![CDATA[Juridical Review of Unilateral Termination of Employment by the Company to the Worker on Putusan No.36/G/2014/PHI MedanDisputes or misunderstandings that cause layoffs are generally triggered by a lack of communication between workers and employers. The workers are positioned as the party in need, therefore the position of workers is very weak and vulnerable to irregularities. The problems in this study are: 1) How are the Government and the Company's Efforts Against Employee Layoffs? 2) What is the legal consideration of the judge in deciding unilateral termination of disputes by the company Decision Number: 36/G/2014/PHI.Mdn? This type of research is normative research,. In this case the Industrial Court in the Medan District Court decided to grant the Plaintiff's claim in part, stating that the working relationship between the defendant and the plaintiffs had never been terminated or continued, sentencing the defendant to reinstate the plaintiffs and place them in the original workplace, punishing the defendant for pay for forced money (dwangsoom).]]>
<![CDATA[Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Wessy Trisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5811
<![CDATA[This study aims to determine that governance must be based on the principle of legality, the principle of protection of human rights and the general principles of good governance (AAUPB), and must be guided by the principle of not abusing authority. Regarding the actions of the authorities for criminal acts of corruption, it can be seen in Article 3 of the Anti-Corruption Law that the authority by someone who has a position or position as a result is detrimental to the State Finance. The research method used is normative legal research with analytical descriptive nature. The research data sources consist of primary and secondary legal sources using a library research approach which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the authorities, both according to state administrative law or criminal law, have their respective legal domains, even though both have a close relationship. In terms of the government's accountability for state finances in accordance with Article 30-32 of Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, it is stated that both the President and Regional Heads (Governor/Regent/Mayor) are required to submit an accountability report on the implementation of the APBN/APBD to the DPR/DPRD in the form of financial statements that have been audited by the BPK so that it causes state financial losses in corruption in practice more than real losses (actual losses) and does not discuss detrimental losses from potential future losses]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Wessy Trisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v8i1.4214
<![CDATA[Technological developments make it easier for people to get any information from various social media applications including Instagram, LINE, and Whatsapp, but it is easier for irresponsible parties to consciously spread false information. Social media is different from the mass media which is used to disseminate information and news, this is because social media is not organized or institutionalized. So that if any news broadcast turns out to be fake news (hoax), the mass media can be sued or held accountable for broadcasting hoaxes. This research is a normative empirical legal research which is descriptive analytical in nature, meaning that this research does not only describe by analyzing a situation or symptom, both at a positive legal level but also wants to provide proper regulation (das sollen) and solve legal problems related to hoax crime. The data collected using literature review and document analysis aims to provide an overview of the legal regulations governing these indirect victims. As for the results of the research, it is hoped that efforts should be made by the police to protect the people who are disadvantaged by this hoax.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) ]]>
<![CDATA[Agung Poso Siregar]]>;
<![CDATA[Ridho Mubarak]]>;
<![CDATA[Alvin Hamzah]]>
<![CDATA[ JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2019): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.525 KB)
|
DOI: 10.31289/juncto.v1i1.189
<![CDATA[Legal arrangements regarding falsification in the Military Disciplinary Law and knowing the application of criminal law in military justice in the falsification of marriage data documents in decision No. 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018. This type of research is used normative juridical. Retrieval of data in this study is by taking a copy of the decision regarding the problem of falsification of data falsification documents carried out by individual TNI. The application of criminal law against the perpetrators of falsified criminal acts in the examination of the decision Number: 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018, the defendant was charged using the indictment of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 279 paragraph (1) to -1 Criminal Code. Furthermore, the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the defendant in the decision Number 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 the defendant was convicted with a basic prison sentence of 10 (ten) months and charged to pay the cost of a trial case because it was legally proven and convincing falsification.]]>
