Claim Missing Document
Check
Articles

Position of Victims in Corruption Crime at the Medan Corruption Court Wessy Trisna; Ridho Mubarak
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v1i2.12

Abstract

A victim is someone individually or jointly suffering from loss, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or damage to his basic rights, which is caused by the actions of other parties who violate criminal law in a country, whether intentionally or because of negligence. So far, in handling corruption cases, the perpetrators and the law have always been highlighted, while victims are rarely paid attention. Legal protection for victims in criminal acts of corruption needs to be considered because the rights of victims who have good intentions are still being harmed. So it is necessary to discuss the position of the victim in a corruption case and the rights and obligations of the victim in a corruption case at the Medan Corruption Court. Thus, although the position of the victim in a criminal act of corruption based on the criminal justice system is still very weak, the victim has the right to apply for restitution or compensation if their social and economic rights are harmed by the occurrence of a criminal act of corruption
MANFAAT PENGAWASAN BAGI PARA BURUH (PEKERJA) Ridho Mubarak
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.645

Abstract

Hakikat pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.Hubungan antara pembinaan dan pengawasan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, jika mengharapkan suatu pencapaian yang maksimal.Dalam hal pembinaan tenaga kerja tidak cukup hanya sebatas pembinaan melainkan untuk kelangsungan dalam perealisasian dari pembinaan tersebut harus dilakukan pengawasan sistematis, tercatat, dan terpadu, agar hasil dari pembinaan tersebut harus teraplikasi dalam dunia kerja dan berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dalam upaya ini pihak pemerintah pun mengadakan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dari puncak sampai ke bagian terendah, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, bahkan menteri pun memiliki tugas di bidang ini. Perlindungan antara pengawasan ketenagakerjaan dan keberhasilan kerja selalu dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi yang meliputi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan.Amran B, 2006, Huku Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, FH UTND, MedanAnderson, F, Twomey, 1987, Business Law, South Western Publishing, West ChicagoDjumialdji, FX., Wiwoho S, 1987, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.Lase, A.Y., Isnaini, dan Syafaruddin, (2018), Hubungan Sistem Pengupahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Buruh Di (PT Persero Pelindo 1 Cabang Gunung Sitoli, Mercatoria, 1 (2): 141-149 Nadapdap, G, 2005, Kumpulan Hak-hak Buruh/Pekerja, Kelompok Pelita Sejahtera, MedanProdjohamidjojo, M, Seri Pemerataan Keadilan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia, JakartaSoepomo, I, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, JakartaSuprihanto, J, 1986, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar, BPFE, YogyakartaWidjaya, I.G.R, 2003, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Kesaint Blanc, JakartaUndang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4), 2011, Nuansa Aulia BandungUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), 2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889),2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309), 2011, Nuansa Aulia, BandungUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388),2003, Fokus Media, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711), 2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),2011, Nuansa Aulia, Bandung
Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Di Lingkungan Hidup Kota Medan) M.Yusril Mahendra Butar-Butar; Ridho Mubarak; Revi Fauzi Putra Mina
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 4, No 1 (2022): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v4i1.1231

Abstract

A good and healthy environment is the basic right of every Indonesian citizen as stated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The environment is a spatial unit with all objects, forces, conditions, living things, including and their behavior, which affects nature. itself, continuity in life and welfare. Based on the above background, the problems that will be examined in this study are as follows, How is the criminal responsibility that has contaminated the pig disposal in the area of Lake Siombak based on Law Number 32 Year 2009, and How is the means of supporting obstruction in law enforcement efforts against perpetrators environmental crime. environmental crime is contained in the formulation of law no. 32 of 2009 concerning protection and management of the environment in the form of administrative sanctions, criminal sanctions and civil sanctions, so the supporting facilities in this case of environmental pollution are the police conducting patrols in the area of Medan city law as well as briefing the regional government. Medan city community to inform if there are breeders affected by the hog cholera virus.
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Wessy Trisna; Ridho Mubarak
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan Ridho Mubarak; Alvi Syahrin
JURNAL MERCATORIA Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.8298

Abstract

Artikel bertujuan untuk membahas tentang Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. Masalah difokuskan pada bagaimana penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan dan bagaimana efektivitas hukum pidana tambahan terhadap pemulihan lingkungan hidup. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan diatur didalam Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; Perbaikan akibat tindak pidana; Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Efektivitas pidana tambahan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Sanksi pidana tambahan berupa tindakan itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu berdampingan dengan sanksi pidana pokok.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan) Wydhea Eikel Primsa Kaban; Sri Hidayani; Ridho Mubarak
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i1.1618

Abstract

Technology has developed very quickly and rapidly in this day and age. Therefore, qualified legal protection is needed for business actors from online-based criminal acts of fraud. The purpose of this study is to find out legal protection efforts for business actors against criminal acts of fraud in online transactions carried out at the Medan Polrestabes; as well as obstacles that occur in the disclosure of criminal acts of online transaction fraud. This research is normative juridical law research, namely research conducted based on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from library research in the form of legal materials. Data collection techniques, namely literature and field. The research results show that efforts to provide business actors with legal protection in the form of compensation and/or sanctions if business actors do not receive compensation, because the consumer protection law does not specifically determine criminal penalties or sanctions for consumers who commit crimes.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila Ridho Mubarak; Alvi Syahrin
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i1.8827

Abstract

The criminal act of burning forests and land which has sprung up in Indonesia has become an issue of environmental problems which is very worrying, this requires firm action from the government. Many parties, both individuals and legal entities (Corporations) who burn land aim to open new land without requiring much time and at a lower cost, this violates the values contained in Pancasila in the second precept because burning land with this aim is an act that civilized. The method used in this research is normative juridical, analytical descriptive in nature, using the Laws and Regulations approach. This research uses a statute approach, namely by collecting and analyzing statutory provisions related to the environment and corporations. The legal material collection technique used in this study was library research and then analyzed qualitatively. The results of the study show that Pancasila Legal Theory is a legal theory that is based on Pancasila values as its ontological, epistemological and even axiological basis where the development of national law has an identity and is sourced from Pancasila philosophy and values, so that Pancasila values are placed as ethical starting points and must animate national law. Against criminal acts of forest and land burning Behavior theory (behavior) emphasizes human motivation with an emphasis on the importance of cooperation through negotiations and technical support so that the industrial community is willing to take part in the compliance program. Personal relationship (personal relationship) between the object of regulation (regulated community) and government officials (regulator) as something that is very important and is a precondition for realizing conditions of obedience. This model views the industry as an incompetent or unknowledgeable regulatory object.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemberian Upah Terkait Berakhirnya Masa Kerja (Studi Putusan Nomor 349/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Mdn) Andrean, Ryan; Mubarak, Ridho; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.1913

Abstract

Legal protection of workers is intended to guarantee the basic rights of workers and ensure equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers. The research method uses normative juridical, with a legislative approach and data collection techniques using primary data and secondary and tertiary data. The result of the research is that the application of wages to workers in Decision Number 349/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Mdn is to reject because it cannot present evidence, namely a note from the Labor Inspector regarding wage shortages and evidence must be by the request. After all, it is used to strengthen the judge's belief. The form of legal protection for the implementation of the minimum wage in Decision Number 349/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Mdn is contained in Article 1 number 30 of the Manpower Law which regulates wages made based on a work agreement where the form of agreement in this decision is an Indefinite Time Work Agreement which was made orally at the beginning of the employment period and ratified through a decision from the panel of judges.
Legal Analysis of Case Handling Against Children Who Commit Abuse Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Dinda Adistya Nugraha; Wessy Trisna; Mohammad Ghuffran; Ridho Mubarak
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 01 (2025): Vol. 04 NO. 01 (2025): February Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the justice system for juvenile offenders of violent crimes. Criminal acts are not just committed by grownups but the perpetrator can also be a child. Child are the golden generation for the nation and state, for that children need attention, protection and coaching to ensure their growth and development, mindset, mentality and behavior. Aggressive behavior in children often stems from children's habits in the use of mobile phones that contain video games that refer to violent games. The event that often occurs today is the crime of persecution where the perpetrator is a child. The factor of acts of abuse committed by children is an action taken by children to express their disappointment with the victim which results in physical violence which often results in injuries, disabilities, and even death. This study identifies the procedure for giving demands for cases of abuse committed by children. The prosecution carried out by the child prosecutor is first pre-prosecuted to the child offender, the child prosecutor can track the investigation's development ultimately, public prosecutor obtains an investigation file that has been first finished the investigator will order to subsequently make an indictment and then can be given to the court the process of resolving instances of child abuse indonesia's court system. Instances of child abuse in indonesia's court system. Juvenile justice can use restorative justice and diversion takes place on the basis of the idea that responses and responses to children's criminal behavior in terms of abuse will not be effective nothing community's and involvement of victims, perpetrators. If it turns out that these two methods cannot be carried out, then a trial in court is the last way and effort that must be taken as a last resort.
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Pasya, Rafli; Mubarak, Ridho
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 1 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i1.6063

Abstract

The problem in this study focuses on how the Legal Arrangements and Judges' Considerations in Criminal Sanctions Against Criminal Actors Who Operate Fishing Vessels Without a Fishing License in the Medan District Court Decision Number: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. This study aims to determine the Legal Arrangements and Judges' Considerations. The research method used in this study is normative juridical. the results of this study indicate that the Legal Arrangements are regulated in Articles 27, 28, and 93 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The Judge's Considerations consist of legal considerations including, the Public Prosecutor's Indictment, Witness Statements, Expert Statements, Defendant's Statements, Evidence, Article 93 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. And the aggravating and mitigating factors for the Defendant.