Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KOTA BINJAI Ervina Sari Sipahutar; Muhammad Fauzi; Hikmatiar Harahap
Jurnal Normatif Vol. 6 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v6i1.562

Abstract

Salah satu bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan adalah Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, beserta Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi terhadap pelanggarannya. Agar produk hukum tersebut diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat, sosialisasi menjadi tahap yang tidak dapat diabaikan, dan di titik inilah peran Pemerintah Kota Binjai menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Binjai dalam mensosialisasikan produk hukum daerah, mengetahui bentuk implementasi sosialisasinya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian, dipadukan dengan yuridis empiris melalui data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Binjai tercermin dari keseriusan menyebarluaskan produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Binjai. Implementasi sosialisasi dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu: penyebaran Buku Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Berita Daerah ke Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; publikasi produk hukum daerah melalui website dan aplikasi JDIH; serta sosialisasi langsung oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada seluruh Perangkat Daerah terkait. Hambatan yang ditemukan antara lain rendahnya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi hukum daerah dan terbatasnya anggaran yang menyebabkan sosialisasi langsung jarang terlaksana. Upaya mengatasinya dilakukan dengan mensosialisasikan aksesibilitas publik atas produk hukum daerah serta mengalokasikan anggaran khusus agar jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah dapat diperluas.
Rekonstruksi Tata Kelola Perusahaan Berbasis Pekerja dalam Hukum Perseroan di Indonesia: Reconstructing Worker-Centered Corporate Governance in Indonesian Company Law Darmawan Yusuf; Agusmidah Agusmidah; Ervina Sari Sipahutar
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.26302

Abstract

Artikel ini menganalisis kelemahan struktural tata kelola perusahaan Indonesia dalam melindungi kesejahteraan pekerja dan menawarkan model worker-centered corporate governance. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengenal tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah memperbarui sebagian kerangka hukum usaha dan ketenagakerjaan, pekerja masih berada di luar arsitektur inti pengambilan keputusan perusahaan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada lemahnya implementasi CSR, tetapi pada konstruksi hukum yang berorientasi pada pemegang saham dan memisahkan perlindungan pekerja dari tata kelola perusahaan. CSR masih rentan diposisikan sebagai kewajiban formal, program reputasi, atau kegiatan eksternal, bukan sebagai mekanisme kesejahteraan internal. Artikel ini berargumen bahwa pekerja harus diakui sebagai primary stakeholder karena pekerja menciptakan nilai perusahaan, menanggung risiko langsung dari keputusan strategis, dan menopang legitimasi perusahaan. Model yang ditawarkan bertumpu pada empat pilar: pengakuan normatif pekerja sebagai primary stakeholder, partisipasi bermakna pekerja dalam keputusan strategis, reorientasi CSR menjadi tata kelola kesejahteraan internal dan hak asasi manusia, serta distribusi manfaat melalui ESOP, profit sharing, dan keterbukaan informasi kesejahteraan pekerja.
Sosialisasi Hukum Tentang Risiko dan Dampak Penyalahgunaan Serta Peredaran Narkotika bagi Generasi Muda di Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Ervina Sari Sipahutar; Roswani Siregar; Eka Umi Kalsum; Yunanda Eka Putra
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 3 (2026): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i3.2156

Abstract

This Community Service Program aims to increase the understanding and legal awareness of the younger generation regarding the risks and impacts of drug abuse and distribution in Nagori Rabuhit, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. The legal socialization activity was carried out through counseling methods, interactive discussions, and questions and answers involving youth, community leaders, and village officials as a preventive effort to reduce the number of drug abuse in the community. The material presented included the definition of narcotics, types and modes of distribution, medical, social, and psychological impacts, as well as the legal consequences for perpetrators of drug abuse and distribution based on applicable laws and regulations. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the dangers of narcotics and their legal implications, which was reflected in their active participation and ability to identify forms of drug abuse in their surroundings. This legal socialization is expected to shape critical attitudes and legal awareness of the younger generation, while encouraging community participation in sustainable drug prevention and eradication efforts in the Nagori Rabuhit area.