Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) DiH : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kebidanan Sorong Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum International Journal Multidisciplinary Science Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)
Suartini, Suartini
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections Fratiwi, Feby; Suartini, Suartini; Fuad, Fokky
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.24013

Abstract

This study analyzes the legal vacuum in the village head election system using the rule of law theory approach. The village head election is an important part of a democratic village government system, where this process must reflect justice and applicable law. However, various legal vacuums often arise, such as unclear regulations, unfairness in the rules, and inconsistent law enforcement. The main problems discussed in this study are the factors that cause legal vacuums in village head elections and their impact on the sustainability of the principles of the rule of law, especially the supremacy of law, legal certainty, equality before the law, and access to justice. The method used in this study is a qualitative approach with document data analysis and literature studies. The rule of law theory is the basic framework for understanding the implications of legal vacuums on the stability of village democracy. The results of the study indicate that legal vacuums in village head elections can lead to injustice, abuse of power, and social conflict that damage the quality of village democracy. To overcome this problem, it is recommended to improve clearer regulations, training for stakeholders, and consistent law enforcement. This study is expected to contribute to legal reform and the improvement of a fairer, more transparent, and law-based village head election system.
PENGARUH LOKASI DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUMAHAN VILLA SAMATA SEJAHTERA PADA PT. SUNGAI SADDANG SEJAHTERA Hasbiyadi, Hasbiyadi; Mursalim, Mursalim; Suartini, Suartini; Djunaid, Syafaat; Masrum, Ari Ardiansyah
Jurnal Ilmiah Bongaya Vol. 2 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Bongaya
Publisher : P3M STIEM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusanpembelian perumahan Villa Samata pada PT. Sungai Saddang Sejahtera. Denganpendekatan penelitian yaitu penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini merupakahseluruh user perumahan Villa Samata Sejahtera dengan sampel penelitian ini sebanyak 69responden dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Analisis datamenggunakan analisis regresi linear berganda dengan mengganakan bantuan software SPSSVersi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikanterhadap keputusan pembelian, promosi berpengaruh negatif terhadap keputusan pembeliandan lokasi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian
Kondotel dalam Perspektif Hukum Rumah Susun: Analisis Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Bersama Sani, Rijal Ibnu; Suartini, Suartini
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang muncul akibat dualisme pengelolaan hotel dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta menganalisis implikasi hukum dan dampak praktis dari kekosongan regulasi di Indonesia. Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum Rumah Susun. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak pengelola hotel yang mengutamakan aspek bisnis. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dengan memadukan studi pustaka dan analisis dokumen perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengelolaan menciptakan ketidakseimbangan dalam hak penggunaan area bersama, pengalokasian parkir, serta pemanfaatan fasilitas umum. Di sisi lain, ketiadaan aturan spesifik tentang kondotel berdampak pada potensi perselisihan yang sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Temuan ini menegaskan perlunya pembaharuan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan bisnis, dan tetap menjaga fungsi hunian yang layak bagi pemilik. Dengan demikian, pengelolaan kondotel dapat dilakukan secara harmonis melalui sinergi antara pihak hotel dan P3SRS. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kondotel yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Kesimpulannya, pemenuhan hak-hak pemilik kondominium dan tamu hotel dapat diseimbangkan jika pemerintah menerbitkan regulasi kondotel yang mengatur kewajiban manajemen profesional serta kewenangan P3SRS dalam merumuskan kebijakan internal. Langkah ini mencegah potensi kerugian.
Kajian Hukum tentang E-Tendering dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Novindrastuti, Ana; Suartini, Suartini; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana landasan hukum mendukung penerapan e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, mengingat tingginya potensi korupsi dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi. Proses e-tendering, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang adil, dan akuntabilitas. Seiring perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan percepatan pembangunan di sektor konstruksi, e-tendering menjadi langkah strategis untuk mendukung proses pengadaan. Namun, keberhasilan implementasi e-tendering memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, yang meliputi bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur, dan fenomena empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan digitalisasi telah diterapkan dalam proses e-tendering, praktik kolusi dan korupsi masih ditemukan. Kajian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk mengantisipasi korupsi, khususnya dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi, dengan memperkuat peraturan pengadaan barang dan jasa serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi.  
Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia Wulandari, Sekar; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi valuasi aset Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang HKI di Indonesia. Meskipun HKI memiliki potensi ekonomi yang signifikan, penggunaannya sebagai jaminan kredit belum optimal karena keterbatasan regulasi dan infrastruktur, termasuk ketiadaan lembaga valuasi resmi. Negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan HKI untuk mendukung sektor ekonomi melalui regulasi dan lembaga yang mendukung valuasi HKI. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang melibatkan analisis regulasi, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa regulasi terkait HKI di Indonesia, meskipun cukup komprehensif, masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam aspek penilaian dan jaminan fidusia. Pembentukan lembaga valuasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses kredit bagi pemegang HKI. Valuasi HKI dapat menjadi pendorong utama dalam monetisasi aset tidak berwujud, namun memerlukan dukungan struktural dan regulasi yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga valuasi dan harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan manfaat ekonomi HKI dan mendukung perekonomian nasional.
Studi Perbandingan Hukum Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Indonesia Rahmadhiratri, Nadya; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i2.1037

Abstract

The number of vehicles passing through the toll road is increasing, causing traffic jams on the toll road. In spirit of improving the efficiency and effectiveness of toll roads, it is necessary to develop a technology in cashless payment system with contactless-based technology to support the implementation of payment integration, eliminate congestion, and distribute traffic volume within toll roads. There were many countries that already implemented this contactless cashless toll payment system. The main objective in this journal is to describe the implementation of contactless cashless toll payment system in Taiwan and Turkey, in relation to the plan of implementing multilane free flow system in Indonesia, aiming to gather the information on how the implementation of multilane free flow system could be applied in Indonesia. The research method used in this journal is doctrinal research. However, there are several similarities or even dissimilarities between the implementation of the multilane free flow system in Taiwan, Turkey compared to the implementation plan in indonesia. Therefore, from a legal point of view, a strong legal basis is urgently needed at first, to adapt this payment system in Indonesia.
Analisis Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Meja Rias Kamar Tidur Suami dan Istri : (Studi Kasus Putusan Perkara No. 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag) Maulana, Rizki; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1831

Abstract

Abstract The crime of trafficking and abuse of narcotics is a crime that often occurs in Indonesia. The role of the Public Prosecutor in prosecuting and proving the criminal offenses charged is very important. There are issues that often occur, including the law enforcement process for narcotics crimes and the evidentiary process for defendants who store narcotics in the husband and wife's bedroom, where the occupants of the house are often arrested and made suspects due to the discovery of narcotics evidence, so an analysis of proof of possession is needed. Narcotics in the bedroom are outlined in this article using Normative Juridical research methods as well as a case approach and primary legal materials in answering the problems regarding this research. The results of the research explain that regarding narcotics stored in the husband and wife's bedroom without permission from the Ministry of Health, the process of proving ownership of narcotics by the Public Prosecutor in case NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, the Panel of Judges believes has been fulfilled. elements in Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 11 and Article 7 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which is strengthened by the presence of 2 (two) pieces of evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code and witnesses, so that the Defendant deserves to be convicted. Abstrak Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan sangat penting. Terdapat isu masalah yang kerap terjadi, diantaranya adalah proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dan proses pembuktian bagi terdakwa yang menyimpan narkotika didalam kamar tidur suami dan istri, dimana penghuni rumah kerap ditangkap dan dijadikan tersangka karena ditemukannya barang bukti narkotika, maka dibutuhkan analisis terhadap pembuktian penguasaan narkotika didalam kamar tidur tersebut yang dituangkan dalam artikel ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kasus dan bahan hukum primer dalam menjawab permasalahan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan terhadap Narkotika yang disimpan dalam kamar tidur suami dan istri yang tidak disertai ijin dari Kementerian Kesehatan adalah tindak pidana, maka terhadap proses pembuktian kepemilikan Narkotika oleh Penuntut Umum dalam perkara NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, Majelis Hakim meyakini telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 11 dan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan saksi-saksi, sehingga Terdakwa patut untuk dipidana.
Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan Aprilia, Debi; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1028

Abstract

Kasus penganiayaan hewan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt dan putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo terkait penganiayaan terhadap hewan, dengan fokus pada penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap dokumen putusan serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum nekropsi oleh dokter hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum dalam tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan Visum et Repertum untuk hewan, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa bukti ini digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan terhadap hewan.
Legal Protection for Trademark Applicatints in Good Faith in Retroactive issuance of Certificate Based On Supreme Court Decision Pramana, Muhammad Aditya; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.132312

Abstract

The process by which a trademark certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property is retroactively valid from the date the trademark registration application is submitted, not from the date the certificate is officially issued . brand which was resolved through criminal channels in Court Nganjuk State with the Defendant Rudy Mulyanto who can analyzed more far is a dispute between Trademarks resolved through criminal channels which then in the Cassation Decision at the Supreme Court Number 3733 K / Pid.Sus / 2020 Rudy Mulyanto was declared not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as in the First or Second indictment. The research method used is normative juridical library materials or secondary data as basic material for research by conducting a search for regulations and literature related to the problem being studied. The results of this study are that legal protection for trademark certificates issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is retroactive from the date of submission of the application, not from when the certificate was issued. In the Decision of this trademark dispute case, there was negligence in providing legal protection to the applicant or trademark registrant, the author does not agree with the decision of the panel of judges at the first level and the high court level and concludes that trademark disputes should be resolved first through civil channels, while criminal channels are used as a last resort in resolving trademark disputes.
Dampak Brand Ambassador Artis Korea dalam Pemasaran Skincare: Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Klaim Iklan Berlebihan Maharani, Dinar Ayudya; Suartini, Suartini; Rifai, Anis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5607

Abstract

Praktik klaim berlebihan bukan hanya merupakan isu etika dalam dunia bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang mendasar. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh memproduksi maupun memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan klaim yang telah disampaikan dalam iklan. Serta dijelaskan juga di dalam pasal 7 UUPK perihal tanggung jawab pelaku usaha atas hal yang mana dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, dengan tujuan untuk menganalisis dampak praktik klaim iklan berlebihan pada produk skincare, dampak dari pemakaian artis korea dalam produksi iklan tersebut. Pada pemasaran diperlukan Brand Ambassador yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan penjualan karena mereka berfungsi sebagai perwakilan merek yang mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Dengan kehadiran brand ambassador yang dikenal dan dipercaya oleh target pasar, pesan dan nilai merek dapat tersampaikan secara lebih efektif. Tetapi hal ini juga mendorong perlindungan konsumen atas hak informasi yang jujur, perihal lebeling dan iklan produk. Dengan mengacu pada Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.  
Co-Authors (Firda), Firdaus Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Aprilia, Debi Desliza, Muhammad Farhan Djunaid, Syafaat Fokky Fuad Fratiwi, Feby Hasbiyadi, Hasbiyadi Ibnu Sani, Rijal Jaya, Reki Putera Maharani, Dinar Ayudya Maslihati Nur Hidayati Masrum, Ari Ardiansyah Mursalim Mursalim Novindrastuti, Ana Pramana, Muhammad Aditya Purnomo, Cahyo Rahmadhiratri, Nadya Rizki Maulana, Rizki Sani, Rijal Ibnu Sekar Wulandari Syafrizal Syafrizal Yusup Hidayat