Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) DiH : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kebidanan Sorong Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Tasyri' Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Asian Journal of Social and Humanities Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)
Suartini, Suartini
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Suartini, Suartini; Hidayati, Maslihati Nur; Maryam, Anna
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.621

Abstract

Upaya pencegahan atau upaya non penal dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Pendekatan restorative justice diharapkan akan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal alam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam dan di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konsep restorative justice yang seharusnya dimiliki dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kepemilikan. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pendekatan undang-undangan.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Hutama Karya (Persero) Cahyo, Bima Gavian; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.704

Abstract

Kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa jalan tol seringkali menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan dan pertanggungjawaban hukum PT. Hutama Karya (Persero) terhadap para pengguna jalan tol. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) telah memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum kepada pengguna jalan tol dengan memberikan kualitas layanan prima sebagaimana diatur dalam aturan standar operasional (SOP) internal terkait standar pelayanan minimal (SPM) tol yang telah ditentukan oleh Pasal 8, 87 dan 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, serta Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pihak PT. Hutama Karya wajib melaksanakan perlindungan bagi para pengguna jalan tol terkait fasilitas jalan tol hingga pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima sebagai kontra prestasi pembayaran tol kepada para pengguna jalan tol.
Pemeriksaan Substantif Dalam Sengketa Hak Merek Menurut Undang-Undang Cipta Kerja RobbyHidayat, Dennis; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.710

Abstract

Merek adalah salah satu aspek dari karya intelektual yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran dan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa dalam konteks perkembangan globalisasi saat ini. Untuk melindungi mereknya, para pelaku usaha harus mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam proses pendaftaran merek, seringkali muncul istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses pendaftaran merek adalah, “pemeriksaan substantif.” Jika ada pelanggaran hak merek, pemilik merek memiliki kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan pelanggaran tersebut. Upaya hukum ini bisa berupa tindakan litigasi (melalui pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penelitian ini berfokus pada analisis data yang terkait dengan peraturan hukum yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam teks Pasal tentang merek dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pendaftaran merek. Dengan demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu penerimaan atau penolakan pendaftaran merek menjadi lebih singkat.
Kajian Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Priatmoko, Muhammad; Suartini, Suartini; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.712

Abstract

Efisiensi dalam penyediaan barang baik yang bersumber dari APBN maupun dana international loan dapat dicapai melalui regulasi procurement yang berlaku baik yang standar internasional maupun nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui implementasi, hambatan dan penyelesaian terkait pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber pinjaman luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut artikel ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder serta bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mencari titik temu dari perbedaan sistem hukum tersebut dengan harmonisasi aturan serta melibatkan badan audit independen dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek konstruksi yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Kendala utama dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi menggunakan pembiayaan dari pinjaman luar negeri adalah pada kecenderungan penggunaan perjanjian atau kesepakatan pinjaman dengan poin-poin kesepakatan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kendala tersebut misalnya berupa penggunaan syarat kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bertentangan dengan prinsip transparansi.
Perlindungan Hukum Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Studi Kasus Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) Ferdos, Emy; Suartini, Suartini; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.717

Abstract

Pekerja merupakan aset perusahaan yang berpengaruh di dalam menjalankan proses bisnisnya. Pekerja lebih lemah posisinya dibandingkan pemberi kerja. Sesuai perjanjian ketenagakerjaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam pelaksanaannya untuk penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang kurang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga aturan mengenai ketenagakerjaan masih terkendala dan menimbulkan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja PKWT di Divisi Operasional Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) PT. Hutama Karya (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, adapun sumber hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) sudah menerapkan perjanjian kontrak kerja PKWT sesuai dengan ketentuan regulasi terkait ketenagakerjaan UU Ciptaker termasuk untuk perubahan kontrak dari PKWT ke PKWTT serta perubahan perjanjian kontrak PKWT menjadi karyawan tetap.
Analysis of Interfaith Marriage Registration in Indonesia: A Review of Regulations and Judicial Practices Post- Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 Nurdiani, Sari; Suartini, Suartini
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i1.10051

Abstract

Interfaith marriage has long been a reality in Indonesia's multicultural society. As experienced by celebrity couple Jamal Mirdad and Lydia Kandou, it has been a subject of debate among both the public and legal experts, illustrating the complexity of marriage laws in Indonesia. SEMA No.2/2023, was issued with the hope of ending the polemic, but it instead sparked controversy as it was considered inconsistent with the law, violating the principles of religious freedom and the constitutional rights of citizens and diversity. This research aims to understand the regulations regarding interfaith marriages in Indonesia and explore the court's practices in handling cases of interfaith marriages before and after the issuance of SEMA No.2/2023. A normative juridical research method is employed in this academic work, using two main approaches: the statute approach to examine relevant legal regulations and the analytical approach focused on data analysis and interpretation. The research findings indicate the need to harmonize and clarify the regulations governing the recording of interfaith marriages in Indonesia to put an end to the polemic. Although SEMA No.2/2023 was issued as a guide for judges in deciding on the recording of interfaith marriages, there are still court decisions approving applications for the recording of interfaith marriages after the issuance of SEMA.
THIRD PARTY LEGAL PROTECTION AS A GOOD-INTENTION BUYER OF LAND WHICH IS INDICATED ABANDONED Saputro, Agus Haryono; Fuad, Fokky; Suartini, Suartini
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.709

Abstract

The problem studied in this final assignment islegal protection for third parties as buyers with good intentions for indicated abandoned land, so that it is known how the procedures for possession of abandoned indicated land are known, what are the legal consequences for land indicated as abandoned if it is sold by the right holder to a third party, and what is the legal protection for third parties as a willing buyer either on land indicated as abandoned. Based on this research, it was found that the government's authority regarding state rights in carrying out control of abandoned land is the duty and function of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency. Land becomes an object of abandoned land tenure if it is deliberately not cultivated, used and utilized in accordance with the purpose of granting the rights obtained. The process of controlling abandoned land is carried out in several stages, including: evaluation of abandoned land, notification, warning of abandoned land, proposal for designation of abandoned land if after the expiration of the third warning period the land remains abandoned, and determination of abandoned land which includes abolition of land rights, termination of law between land rights holders and their land, and affirmation that the land is directly controlled by the state. The legal consequences for third parties who acquire land through buying and selling plots of land that are indicated as abandoned are because there is no prohibition in the implementation of land registration, where the prohibition on legal action only applies to objects that have been proposed to be designated as abandoned land.
EFEKTIVITAS AKTA DADING SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN Suartini, Suartini; Sani, Rijal Ibnu
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10312

Abstract

AbstractMediation is a dispute resolution mechanism emphasizing deliberation and good faith between parties. In the Indonesian legal system, the mediation outcome embodied in a peace deed (akta dading) holds a significant position as a legally binding agreement once ratified by the court. This study aims to analyze the effectiveness of the peace deed as an instrument for civil dispute resolution in court, particularly within the framework of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Court-Annexed Mediation Procedures. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the peace deed possesses the same legal force as a final court judgment (res judicata pro veritate habetur), yet its implementation is often hindered by the parties’ non-compliance and insufficient judicial oversight. Therefore, strengthening supervisory mechanisms and enhancing the capacity of court mediators are essential to ensure the peace deed’s effectiveness as a fair and efficient dispute resolution instrument. Keywords: Effectiveness, Peace Deed, Mediation, Dispute Resolution, Legal Certainty AbstrakMediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan itikad baik antar pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, hasil mediasi yang dituangkan dalam akta dading memiliki kedudukan penting sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum tetap setelah memperoleh pengesahan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta dading memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap (res judicata pro veritate habetur), namun implementasinya sering terkendala oleh faktor kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan pelaksanaan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas hakim mediator diperlukan untuk memastikan efektivitas akta dading sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Kata kunci: Efektivitas, Akta Dading, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum
Disparitas putusan hakim terhadap kasus perselisihan hubungan industrial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Padang Nurfadilah, Nurfadilah; Suartini, Suartini; Lutfi, Anas
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1779

Abstract

Disparitas putusan hakim dalam perkara perselisihan hubungan industrial merupakan isu krusial dalam penegakan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dan Padang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan yuridis dalam dua putusan yang memiliki substansi serupa namun menghasilkan amar putusan yang berbeda dengan menggunakan teknik analisis berupa content analysis. Hasil penelitian menunjukkan disparitas disebabkan oleh perbedaan interpretasi Pasal 139 vs 142 UU Ketenagakerjaan, serta pengaruh faktor non-hukum seperti tingkat unionisasi dan peran dinas tenaga kerja. Selain itu, subjektivitas hakim dalam menafsirkan norma hukum turut memengaruhi hasil akhir putusan. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung dalam penanganan perkara hubungan industrial serta peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi hakim, guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk mewujudkan putusan yang adil, seragam, dan dapat diprediksi.
The Position of BPN in Resolving Land Cases in Depok: A Restorative Justice Approach Nur Hidayati, Maslihati; Suartini, Suartini; Sadino, Sadino; Widarahesty, Yusy; Mumin, Anita
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 3 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/n82mj555

Abstract

Non-penal policies should ideally be regulated as the legal basis for implementing the Land Mafia Prevention and Eradication Task Force Team. Legal certainty refers to the application of laws that are clear, permanent, and consistent. The restorative justice approach will serve as the basis for formulating non-penal policies to resolve land dispute cases in Indonesia. The purpose is to determine the position, role, and responsibilities of BPN in land settlement in Depok City. This research is normative juridical research with the character of prescriptive analysis. The novelty in this research is that the object of the dispute in the BPN Depok area has not involved resolution based on the principles of restorative justice. This study reveals that BPN Depok has achieved significant accomplishments in land case resolution, with a 99.66% dispute resolution rate exceeding national targets. The research demonstrates that BPN's integration of restorative justice principles through mediation, asset certification programs, and technological innovations (BERMATA application) has enhanced both the effectiveness and efficiency of dispute resolution. The findings indicate that BPN's dual role as both mediator and government authority requires careful navigation to maintain stakeholder trust. This study concludes that while restorative justice approaches show promise in land dispute resolution, comprehensive strategies addressing resource constraints, mediator capacity development, and multi-stakeholder collaboration are essential for sustainable implementation. The research contributes theoretically to conflict management literature and practically provides evidence-based recommendations for enhancing BPN's dispute resolution mechanisms in rapidly urbanizing contexts.
Co-Authors (Firda), Firdaus agatha, fedellysia Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Aprilia, Debi Ariesta, Chalvin Cahyo, Bima Gavian Desliza, Muhammad Farhan Djunaid, Syafaat Ferdos, Emy Fokky Fuad Fratiwi, Feby gani, vonny kartika Handayani, Ika Apri Hasbiyadi, Hasbiyadi Heriyanto, Puji Ibnu Sani, Rijal Jaya, Reki Putera Lutfi, Anas Machmud, Aris Maharani, Dinar Ayudya Martini, Titin Maryam, Anna Maslihati Nur Hidayati Masrum, Ari Ardiansyah Mumin, Anita Mursalim Mursalim Muspardi Muspardi Novindrastuti, Ana Nur Hidayati, Maslihati Nurdiani, Sari Nurfadilah Nurfadilah Pramana, Muhammad Aditya Priatmoko, Muhammad Purnomo, Cahyo Putri, Maulvi Ratri Adinda Rahmadhiratri, Nadya Rizki Maulana, Rizki RobbyHidayat, Dennis Sadino, Sadino Sani, Rijal Ibnu Saputro, Agus Haryono Sekar Wulandari Sephia Putri, Anggun Septiawan, Aris Suparji Suparji Syafrizal Syafrizal Widarahesty, Yusy Yusuf Hidayat Yusup Hidayat