Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) DiH : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kebidanan Sorong Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Eduvest - Journal of Universal Studies Tasyri' International Journal Multidisciplinary Science Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Bongaya (JIB)
Suartini, Suartini
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia dalam Konteks Integrasi Budaya dan Norma Terhadap Tenaga Kerja Asing dari Perusahaan China di Indonesia agatha, fedellysia; Suartini, Suartini; Sadino, Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5929

Abstract

Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakan hak-hak mereka. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Di Indonesia, angkatan kerja Bukan hanya mencakup warga negara Indonesia, melainkan juga mencakup pekerja pendatang yang dirujuk sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA). Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap pribadi yang kompeten dalam mengerjakan suatu tugas untuk memproduksi komoditas dan layanan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi juga untuk khalayak ramai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Strategi ini ditetapkan demi memperoleh pemahaman yang mendalam sehubungan dengan fenomena  jaminan secara yuridis bagi pekerja Indonesia dalam konteks integrasi budaya dan norma terhadap Sumber daya manusia non-nasional, khususnya yang memiliki latar negara asal perusahaan China. Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, regulasi terkait pemanfaatan TKA dimaksudkan guna memastikan dan menyediakan kegiatan kerja yang pantas diberikan kepada WNI. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk bekerja dan menerima imbalan serta dilindungi melalui perlakuan yang adil dan manusiawi dalam hubungan industrial. Selain itu, Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 menekankan komitmen negara, khususnya aparatur negara, dalam menjamin perlindungan, pengembangan, pelaksanaan serta realisasi hak asasi setiap individu.
KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL AL-GHAZALI DALAM TUJUAN PERSPEKTIF DARI USAHA MILIK DESA Suartini, Suartini; Syafrizal, Syafrizal
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.647

Abstract

Al-Ghazālī formulated that the concept of maslahat or social welfare or utility (common good), which is a concept that all human activities, especially in the economic field, must be carried out with the aim of benefit or social welfare, therefore it is in line with the objectives of Village-Owned Enterprises (BUM Des) in order to achieve economic equality and village development as mandated by law No.6 of 2014 concerning Villages, BUM Des was formed by the village government to utilize all human resources in order to improve the welfare of village communities in accordance with article 87 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of BUM Des is to improve the welfare of the village community. The research formulates problems that equate Al-Ghazālī's perceptions of social welfare with the objectives of Village-Owned Enterprises. This research is a study using literature review. Literature review or literature research is a research that examines, reviews or critically examines the knowledge, ideas, or findings contained in an academic-oriented literature. The results of this study indicate that the BUM Des that was formed by the village with the aim of the welfare of the village community and the distribution of the results allocated for the benefit of the village community and the efforts carried out to meet community needs are in line with the concept of social welfare of Al-Ghazālī.
Akuntabilitas Penyidik dan Prinsip Keadilan: Menimbang Nilai Maqāṣid al-Sharīʿah pada Penetapan Tersangka Septiawan, Aris; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.418

Abstract

Fair law enforcement requires accountability of investigators in every process of determining suspects. In practice, there are still procedural irregularities that cause legal uncertainty and violations of the human rights of suspects. This research aims to examine the principle of accountability of National Police investigators in determining suspects based on the Criminal Code and police regulations, and to weigh them from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah, especially the value of justice ('adl) and the protection of rights (ḥifẓ al-nafs wa al-'ird). This study uses a juridical-normative approach with a descriptive qualitative analysis method, through the study of laws and regulations, pretrial decisions, and Islamic legal literature. The data were analyzed using the framework of maqāṣid al-sharīʿah as an ethical and normative knife. The results of the study show that the determination of suspects without sufficient preliminary evidence violates the principle of due process of law and harms the maqāṣid of justice. Investigator accountability should be realized through internal control mechanisms, ethical sanctions, and judicial supervision through pretrial. The discussion emphasized that the integration of maqāṣid al-sharīʿah values can strengthen the national legal accountability system, as it places justice and the protection of individual rights as the main goals of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the maqāṣid-based investigation paradigm is needed to realize humane, ethical, and substantive law enforcement.
Tanggung Jawab Mitra dalam Perhitungan Jam & Upah Lembur Karyawan Perusahaan Alih Daya Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan PHK Sephia Putri, Anggun; Suartini, Suartini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4395

Abstract

Pekerja Alih Daya adalah orang yang menjalankan tugas yang ditugaskan oleh perusahaan yang mempekerjakan kepada perusahaan yang menerima tenaga kerja, mereka menerima kompensasi berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berfungsi sebagai landasan penting untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, tenaga alih daya, jam kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab mitra dalam kontrak kerja perusahaan Alih Daya serta implikasi hukum yang terkait dengan jam lembur pekerja. Menurut PP 35/2021, upah karyawan alih daya harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk upah lembur. Jam kerja lembur dihitung berdasarkan jam kerja yang melebihi jam kerja biasanya, yang umumnya adalah 40 jam per minggu. Karyawan berhak mendapatkan upah lembur yang biasanya dihitung dengan ketentuan tarif tertentu. Sehingga pengaturan perusahaan tersebut menyediakan landasan regulasi yang tegas serta menyeluruh untuk pekerja.
Tinjauan Yuridis Terkait Upaya Pemohon dan Termohon Atas Putusan Arbitrase Menurut Perundang-undangan di Indonesia Muspardi, Muspardi; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1096

Abstract

Kata Latin arbitrase menunjukkan otoritas untuk membawa suatu tindakan ke suatu kesimpulan sesuai dengan tingkat keahlian seseorang. Suatu persepsi dapat timbul bahwa seorang arbiter atau majelis arbitrase tidak lagi terikat oleh prinsip-prinsip hukum ketika menyelesaikan suatu sengketa dan hanya akan fokus pada pencapaian penyelesaian yang disetujui bersama. Arbiter atau panel sebenarnya menerapkan hukum seperti hakim atau pengadilan, bertentangan dengan kepercayaan umum. Arbitrase adalah mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di luar sistem peradilan adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makalah ini mengeksplorasi upaya hukum yang tersedia dalam menanggapi keputusan arbitrase yang final dan mengikat. Artikel ini terutama akan mengkaji Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, ini akan mengeksplorasi aturan terkait mengenai proses peninjauan kembali dengan alasan membatalkan hasil arbitrase. Karena pendekatan yuridis normatif diambil untuk penelitian, sumber sekunder memberikan informasi awal. Data primer berasal dari teks hukum primer, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum sekunder. Berdasarkan temuan jurnal ini, dengan syarat yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk Pembatalan Putusan Arbitrase. Menurut penelitian yang dipaparkan dalam jurnal ilmiah ini, sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 70 UU No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan tersebut.
Tinjauan Yuridis Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) Beton Oleh 6 BUMN Infrastruktur Terhadap Praktek Monopoli Gani, Vonny Kartika; Suparji, Suparji; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1204

Abstract

Special Purpose Vehicle merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dibentuk secara khusus yang mana adanya pembentukan SPV dalam melakukan kegiatan usaha telah sering dilakukan baik di bisnis dalam lingkup mikro hingga lingkup besar yang berskala nasional maupun regional bakan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pembentukan PT KLN sebagai SPV yang dibuat BUMN Infrastruktur memiliki indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan penelitian ini penulis menguraikan hal-hal yang dapat menjadi dasar pembentukan PT KLN tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Putri, Maulvi Ratri Adinda; Sadino, Sadino; Suartini, Suartini
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 4 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i4.4496

Abstract

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki wewenang penuh atas penetapan kebijakan pengelolaan Mineral dan Batubara. Minerba One Data Indonesia (MODI) dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai digitalisasi sistem pemusatan data pemegang IUP, dan baru mulai wajib diterapkan sejak diterbitkan Kepmen ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 di tahun 2022. Sehingga, masih dibilang hal yang baru bagi perusahaan pertambangan dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan dampak hukum atas kebijakan MODI bagi pemegang IUP. Metode Yuridis Normatif digunakan pada penelitian ini yaitu menelaah norma hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, didapat bahwa adanya kebijakan MODI ini merupakan tindak lanjut dari UU Minerba 2020 berikut peraturan turunannya di Kepmen ESDM No. 15 tahun 2022 dan Kepmen ESDM No. 78 tahun 2022. Sampai saat ini belum ada pengaturan sanksi secara langsung bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan MODI. Namun, terdapat dampak jika perusahaan tidak melaksanakan kebijakan MODI yaitu, tidak bisa menggunakan aplikasi Minerba One Map System (MOMS), tidak bisa menyampaikan RKAB pada E-RKAB, tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran di E-PNBP, dan tidak bisa melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris kepada ESDM. Semua hal tersebut dapat berakibat pengenaan sanksi administratif bagi pemegang IUP,
Kepastian Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Kaitannya dengan Upah Proses pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Ariesta, Chalvin; Hidayat, Yusuf; Suartini, Suartini
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4888

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 memberikan berbagai perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum pekerja atas PHK pasca Undang-undang Cipta Kerja ditinjau dari Kepastian Hukum dan bagaimana hal ini berhubungan dengan upah proses yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dalam kasus PHK yang dianggap tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berubah status menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami PHK yang mana Pekerja tidak berhak atas upah prosesnya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kepastian hukum pekerja atas PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja belum ada kepastian hukum karena adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melemahkan undang-undang ketenagakerjaan di atasnya. Selain itu, ketetapan dalam SEMA tersebut mendapatkan kecaman dari masyarakat karena memberikan kerugian dan ancaman bagi pekerja dalam mendapatkan upah prosesnya.
Enforcement Of Administrative Immigration Laws Legal Study On Immigration Laws Towards Foreign Citizens In Indonesia (Analysis Of Deportation Cases) Teguh Yudi, Mohamad; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 5 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i5.1125

Abstract

The deportation of foreigners for committed violations is considered as the last resort taken by the state to address foreign nationals who are believed to disrupt public order, endanger public safety, or refuse to comply with applicable laws and regulations. The research problem formulation is how the implementation of deportation according to Immigration Law Number 6 of 2011 and the analysis of the case. The research method applies a normative juridical method with a conceptual approach. The results of this study indicate that the implementation of deportation as a response to immigration law violations is regulated in Law Number 6 of 2011. This is a law enforcement measure to expel foreign nationals who have violated the law, as an effort to maintain state sovereignty.
Resolution of Inter-District/City Boundary Disputes in Indonesia (Study on Constitutional Court Decision Number 71-PS/PUU-XXI/2023) Pratiwi, Diyah Eka; Suartini, Suartini; Firmantoro, Zuhad Aji
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 11 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i11.1519

Abstract

This research discusses the regulation and process of resolving discrepancies in using Protected Rice Fields (PRF) by Indonesian laws and regulations. PRF has an important role in protecting strategic food resources and maintaining national food security. This research aims to analyze the regulatory framework governing PRF and identify challenges in the resolution process, as well as present steps that can be taken to improve PRF management. This research uses a normative research approach with an analysis of applicable regulations and procedures related to PRF in Indonesia. The research results highlight the need for increased coordination between central and regional governments in determining and monitoring PRF, strict law enforcement, regular updating of PRF data, outreach to the community, providing incentives to farmers, and increasing investment in agricultural infrastructure. These steps are expected to increase the effectiveness of PRF management, which will ultimately support national food security and farmer welfare.
Co-Authors (Firda), Firdaus agatha, fedellysia Amoury Adi Sudiro Anis Rifai Aprilia, Debi Ariesta, Chalvin Cahyo, Bima Gavian Desliza, Muhammad Farhan Djunaid, Syafaat Ferdos, Emy Fikri, Achmad Firmantoro, Zuhad Aji Fokky Fuad Fratiwi, Feby gani, vonny kartika Handayani, Ika Apri Hasbiyadi, Hasbiyadi Heriyanto, Puji Ibnu Sani, Rijal Jaya, Reki Putera Lutfi, Anas Machmud, Aris Maharani, Dinar Ayudya Marfungah, Siti Martini, Titin Maryam, Anna Maslihati Nur Hidayati Masrum, Ari Ardiansyah Mursalim Mursalim musmualim musmualim, musmualim Muspardi Muspardi Novindrastuti, Ana Nurdiani, Sari Nurfadilah Nurfadilah Pramana, Muhammad Aditya Pratiwi, Diyah Eka Priatmoko, Muhammad Purnomo, Cahyo Putri, Maulvi Ratri Adinda Rahmadhiratri, Nadya Rizki Maulana, Rizki RobbyHidayat, Dennis Sadino, Sadino Sani, Rijal Ibnu Saputro, Agus Haryono Sekar Wulandari Sephia Putri, Anggun Septiawan, Aris Suparji Suparji Syafrizal Syafrizal Teguh Yudi, Mohamad Yusuf Hidayat Yusup Hidayat